KENDARI, Bursabisnis.id – Untuk mempercepat sekaligus memberikan kemudahan para investor untuk berinvestasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Gubernur Sultra mengeluarkan keputusan Nomor 661 Tahun 2022 tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Provinsi Sultra.

Keputusan ini ditetapkan Gubernur Sultra H. Ali Mazi SH pada tanggal 22 Nopember 2022.

“Keputusan gubernur Sultra dikeluarkan sebagai tindak lanjut program pemerintah pusat untuk mempercepat proses investasi di daerah,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si.

Parinringi yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe menjelaskan, dalam keputusan gubernur itu, tim percepatan investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai tugas sebagai berikut :

a.Memastikan realisasi investasi setiap pelaku usaha penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang berminat dan/atau yang telah mendapatkan perizinan berusaha;

b.Menyediakan secara cepat permasalahan dan hambatan untuk sektor-sektor usaha yang terkendala perizinan berusaha dalam rangka investasi;

c.Mendorong percepatan usaha bagi sektor sektor yang memiliki karakteristik cepat menghasilkan devisa, menghasilkan lapangan pekerjaan, dan pengembangan ekonomi regional/lokal;

d. Mempercepat pelaksanaan kerja sama antara investor dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

e. Memberikan rekomendasi penindakan administratif kepada pimpinan dan pemerintah daerah Provinsi/kabupaten/kota terhadap pejabat/pegawai yang menghambat investasi maupun yang dapat menambah biaya berinvestasi di Sulawesi Tenggara;

f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal dan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan provinsi;

Obyek wisata Pulau Bokori yang ramai dikunjungi wisatawan. -foto:ist-

g. Melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha mencakup:

(1) Identifikasi dan menyusun daftar peraturan yang akan diganti baik peraturan daerah, peraturan gubernur dan/atau Keputusan Gubernur berdasarkan hasil evaluasi;

(2) Menyusun rancangan peraturan daerah, peraturan gubernur pengganti peraturan sebelumnya;

h. Menyediakan perangkat teknologi dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha melalui sistim OSS-RBA (online single submission-Risk Based Aproach);

i. Menyiapkan pembiayaan dan sumberdaya manusia dalam rangka percepatan pelayanan perizinan berusaha melalui sistim OSS-RBA (online single submission – Risk Based Aproach);

j. Percepatan pelaksanaan perizinan berusaha untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi:

1) Pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha;

2) Pelaksanaan persyaratan dasar perizinan berusaha yang meliputi, persetujuan lingkungan, kesesuaian kegiatan pemanfataan ruang dan persetujuan bangunan gedung (PBG) serta sertifikat laik fungsi (SLF);

3) Pelaksanaan perizinan berusaha dibeberapa sektor dan kemudahan persyaratan investasi berdasarkan kewenangan;

k. Menetapkan manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha, meliputi:

1) Melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dengan mengunakan sistem OSS-RBA dan melakukan pelayanan perbantuan OSS-RBA serta pelayanan bergerak dengan menggunakan sarana transportasi untuk mendekatkan keterjangkauan pelayanan dan kemudahan perizinan berusaha;

2) Menyediakan sarana pengaduan dan mengelola pengaduan masyarakat yang dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif dan tidak dipungut biaya mengelola;

3) Mengelola informasi secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat baik yang dilakukan melalui media elektronik atau media cetak;

4) Melakukan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan/atau pertemuan, meliputi:

a) Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan perizinan berusaha;

b) Manfaat perizinan berusaha kepada masyarakat;

c) Persyaratan dan mekanisme layanan perizinan berusaha;

d) Waktu dan tempat pelayanan; dan
e) Tingkat risiko kegiatan usaha.

5) Melaksanakan layanan konsultasi, meliputi:

a) Konsultasi teknis jenis layanan perizinan berusaha;

b) Konsultasi aspek hukum perizinan berusaha; dan c) Pendampingan teknis.

6) Melaksanakan pendampingan hukum dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.

l. Melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dan kegiatan penanaman modal;

m. Fasilitasi pelaku usaha dalam realisasi investasi;

n. Melaksanakan promosi dan pengembangan penanaman modal; iklim
o. Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dan kemitraan investor dengan usaha mikro dan kecil; antara
p. Melaksanakan koordinasi bersama antara instansi dalam rangka percepatan pelaksanaan berusaha. terkait.

“Jadi sangat jelas tugas tim percepatan investasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan tugas tim, maka diharapkan seluruh tim dapat melaksanakan tugas sebagaimana penjelasan dari surat keputusan gubernur nomor 661 Tahun 2022,” jelas Parinringi yang saat ini menjabat sebagai Pj Bupati Buton Selatan (Busel).

Mantan Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut) ini juga menjelaskan tim percepatan investasi di Provinsi Sultra yang terlibat, yakni :

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ketua Harian 1 : Inspektur Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Ketua Harian II : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Sultra

Sekretaris I : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara

Sekretaris II : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara.
Sekretaris III : Sekretaris Dinas dan Para Pejabat Struktural Eselon III Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Prov. Sultra.

Anggota:

1. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Provinsi Sulawesi Tenggara,

2. Kepala Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara,

3. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tenggara,

4. Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tenggara,

5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tenggara,

6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tenggara,

7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara,

8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara,

9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sulawesi Tenggara,

10. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara,

11. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tenggara,

12. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara,

13. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara,

14. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara,

15. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara,

16. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara,

17. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Tenggara.

“Harapan kita semua dengan adanya tim percepatan investasi di Provinsi Sultra, bisa bekerja secara optimal dalam menarik investasi ke Sultra dengan segala kemudahan-kemudahan yang diberikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan,” harap Parinringi mantan Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sultra ini.

Advetorial/Pariwara