DALAM sepekan terakhir konsentrasi saya, pada satu tugas pengabdian menjadi Ketua Panitia Pemilihan RW 07 dan Ketua RT di lingkup RW 07, Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari.

Bahkan dalam beberapa kewajiban seperti mengajar dan juga mengikuti kuliah online sementara hanya sekedar hadir tetapi tidak aktif, demi konsentrasi tugas ini dalam beberapa hari terakhir. Tidak ada motivasi selain panggilan untuk berkontribusi dalam lingkungan.

Saya menikmatinya, sebagaimana dua pengalaman sebelumnya di tahun 2024 pernah menjadi Ketua KPPS pada Pemilu Legislatif dan Pilwali. Dua proses itu berjalan baik, tertib, dan tanpa persoalan berarti.

Pada pemilihan tingkat RW 07 dan RT atas mandat Ketua RT 03 saya menjadi panitia panitia dibentuk dan di SK Kan oleh Lurah dan diberikan mandat penuh untuk menyukseskan agenda demokrasi warga.

Namun sejak awal kami diperhadapkan pada satu masalah mendasar tidak tersedia satu rupiah pun dukungan anggaran dari APBD.

Alasannya, tidak ada alokasi dan dan mungkin juga karena situasi keuangan daerah sedang diefisiensi akibat defisit.

Dalam rapat perdana, saya mencoba menggali pengalaman RW lain soal pembiayaan. Jawabannya hampir seragam biaya operasional dibebankan kepada calon, dengan kisaran Rp800 ribu hingga Rp1 juta.

Alasannya pragmatis uang itu dipakai untuk pendataan pemilih, persiapan lokasi, hingga logistik, sehingga warga tidak perlu dibebani.

Namun secara etis, saran semacam itu menggelisahkan. Membebankan biaya dalam nominal tertentu kepada calon bukan sebagai donasi sukarela terasa tidak lazim.

Demokrasi seharusnya membuka kesempatan bagi siapa pun untuk maju, tanpa tersaring oleh tebal-tipisnya kemampuan finansial.

Jika ongkos menjadi kendala, maka demokrasi berubah menjadi seleksi kemampuan bayar, bukan seleksi legitimasi sosial.

Karena itu dengan mempertimbangkan emosi warga, semangat partisipasi, serta beban psikologis bagi calon, saya mendorong panitia terutama saya selalu Ketua panitia, mengambil jalan berbeda meminta dukungan warga dengan mengajukan list untuk bergotong-royong melalui sumbangan sukarela.

Prinsipnya sederhana bila kas panitia mencukupi, calon tidak perlu memikirkan biaya. Lagi pula, menjadi RT atau RW lebih banyak menyita tenaga daripada memberi keuntungan finansial. Kesediaan mencalonkan diri saja sudah merupakan bentuk pengabdian. Hasilnya positif warga berpartisipasi tanpa keberatan, dana operasional cukup, dan panitia dapat bekerja.

Namun dinamika tidak berhenti di situ. Di sejumlah tempat lain muncul keluhan atas pungutan pendaftaran yang dianggap memberatkan. Suara protes mengalir hingga pemerintah kota.

Lalu turunlah imbauan atas nama Sekda Kota Kendari yang menyatakan setiap pungutan dalam pemilihan RT/RW dilarang, baik untuk pendaftaran maupun operasional.

Imbauan ini tampak baik, tetapi kehilangan konteks bagaimana melarang pungutan sambil tetap menuntut proses berjalan, sementara negara tidak menyediakan biaya? Pada akhirnya, setelah klarifikasi, dipahami bersama bahwa selama swadaya dilakukan sebagai dukungan warga, hal tersebut dibolehkan. Pemerintah pun memahami bahwa APBD memang tidak menyiapkan anggaran untuk hajatan ini.

Setelah persoalan pembiayaan mereda, muncul dinamika lain penetapan lokasi TPS. Keputusan panitia sudah melalui rapat dan pertimbangan teknis. Saya bahkan menyiapkan argumen tertulis sebanyak delapan point, berbasis keamanan, akses warga, dan efisiensi kerja.

Namun protes tetap muncul, dalam sebuah grup Whatsap. Atas adanya kritik tersebut kami membuka ruang dialog bersama Ketua RT dan para calon, dan belum ada kata sepakat.

Ketika eskalasi meningkat, saya meminta Ketua RW membentuk tim independen dari tokoh masyarakat dan pihak kelurahan untuk memberi keputusan objektif.

Respons yang muncul menunjukkan adanya kesulitan teknis maupun psikologis akibat dinamika sebelumnya. Dengan kata lain, tanggung jawab kembali ke panitia.

Menghadapi situasi tersebut, saya memilih untuk mendengar langsung, mendengar warga satu per satu yang saya kenal, menimbang kepentingan publik, keamanan, dan ketertiban.

Pada akhirnya, saat penentuan nomor urut calon Ketua RW 07 dan RT 03 dengan meminta saran, informasi warga yang saya dapat saya putuskan memindahkan TPS.

Konsekuensinya, panitia meminta warga diminta membantu menyiapkan lokasi, termasuk beberapa kebutuhan dalam TPS seperti meja, kursi dan termasuk melengkapi tenda di luar tenda panitia yang di sewa.

Kompromi itu penting menempatkan kepentingan umum di atas ego kelompok. Pemilihan kali ini hanya untuk Ketua RW 07 dan RT 03, empat RT lain harus aklamasi karena hanya satu pendaftar. Saya memahami, demokrasi tidak pernah steril dari perdebatan. Tidak ada proses yang memuaskan semua pihak. Tetapi sebagai panitia, saya berpegang pada prinsip sederhana transparansi, keadilan, partisipasi, dan menjaga marwah proses.

Pemilihan pada tanggal 20 Desember 2025 berjalan tertib, tingkat partisipasi warga diatas 80 persen di lihat dari absen kehadiran.

Lurah Anawai, Camat Wua-Wua, dan jajaran hadir memantau. Sehari sebelumnya pun mereka turun memastikan kesiapan TPS. Sejak pagi hingga siang, proses berjalan lancar. Penghitungan suara dilakukan terbuka dan disaksikan saksi masing-masing calon.

Hasilnya jelas Calon Ketua RW 07, saudara Usman Afandi (No.1) meraih 134 suara, unggul atas Hasifun Bantina, SE (92 suara) selisih 42 suara.

Pada RT 03, Hardian Purnawan memperoleh 44 suara, unggul atas Asrahim (34 suara) selisih 10 suara.

Empat RT lainnya terpilih secara aklamasi: RT 01 Anto Asman, SE; RT 02 Firman; RT 04 Djafar; dan RT 05 Jovi Alkadri. Angka tidak pernah berbohong. Legitimasi tumbuh bukan dari biaya pencalonan tetapi dari suara rakyat.

Harapan saya sederhana bahwa para Ketua terpilih dapat memperbaiki pelayanan dan menjalankan program menjadi lebih baik dari sebelumnya dan memperkuat persatuan dan silaturahmi. Jangan hanya menikmati jabatan, tetapi abai terhadap tugas. Amanah warga harus dipikul dengan tanggung jawab, bukan menjadi aksesori sosial.

Pada akhirnya, demokrasi di tingkat warga adalah barometer paling jujur dari kualitas demokrasi nasional. Jika proses kecil ini dijaga dengan penuh dedikasi, maka marwah demokrasi bangsa tetap berdiri. Jika diabaikan, maka demokrasi hanya menjadi slogan tanpa ruh, tanpa rasa, tanpa kehadiran.

Kini saatnya kita semua memberikan dukungan kepada para Ketua terpilih. Sekat dan perbedaan berhenti pada hari pemilihan. Setelah itu, kita menjadi satu kesatuan warga. Saya selalu mengatakan inilah kesempatan menunjukkan teladan bagi generasi berikutnya, cermin mereka adalah orang tuanya hari ini, semoga RW 07 mampu menjadi contoh bagi lingkungan lainnya.

Penulis : Kadek Yogiarta
Warga BTN Permata Anawai

Catatan Ketua Panitia Pemilihan RT/RW07 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua

Subsidi merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Belanja subsidi pemerintah memiliki beberapa tujuan, di antaranya menjaga stabilitas harga, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung sektor strategis.

Melalui belanja subsidi, pemerintah berupaya untuk memastikan harga jual barang dan jasa strategis seperti energi dan pangan tetap terjangkau, serta melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan agar tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok.

Keberadaan belanja subsidi juga bermanfaat untuk mendukung sektor strategis, yaitu dengan mendorong aktivitas ekonomi, terutama pada sektor penting seperti Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), pertanian melalui pupuk, dan ketersediaan perumahan bagi

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Secara singkat, subsidi berfungsi sebagai perwujudan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat dengan memastikan akses terhadap kebutuhan dasar.

Dalam APBN, alokasi anggaran subsidi diberikan melalui dua komponen utama.

Pertama, Subsidi Energi yaitu untuk BBM tertentu, LPG 3 kg, dan listrik bagi rumah tangga tertentu.

Kedua, Subsidi Non-Energi yaitu untuk pupuk, bunga KUR, dan subsidi perumahan. Subsidi menjadi belanja pemerintah yang dilakukan untuk menjamin peran negara dalam perlindungan sosial dan pendorong kegiatan ekonomi.

Selain subsidi, APBN juga sering menyebutkan istilah kompensasi. Kompensasi merupakan penggantian selisih harga atau tarif tertentu kepada operator, misalnya PT PLN atau Pertamina karena menjual barang/jasa di bawah harga keekonomian sesuai penugasan pemerintah.

Pemerintah berkomitmen penuh dalam menyediakan kuota subsidi yang cukup dan memadai hingga akhir tahun.

Berdasarkan data yang dipaparkan Kementerian Keuangan pada Konferensi Pers APBN Kita pada 20 November 2025, realisasi anggaran untuk Subsidi dan Kompensasi pada tahun 2025 ditargetkan mencapai sekitar Rp315,0 Triliun (66,3% dari Outlook APBN 2025).

“Subsidi dan kompensasi telah disalurkan, telah dibayarkan kepada Badan Usaha Penyalur sebesar Rp315 triliun. Subsidi secara tiap bulan dibayarkan. Kalau kompensasi, kita lihat kompensasi tahun 2024 telah dilunasi, dan kuartal I 2025 juga sudah dibayarkan. Untuk yang kuartal II, kita lihat akan bisa bayarkan bulan ini atau awal bulan depan,” ungkap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada konferensi pers tersebut.

Capaian Subsidi dan Kompensasi
Data realisasi penyaluran barang bersubsidi 31 Oktober 2025 menunjukkan tren positif. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar. Secara keseluruhan, penyaluran subsidi berjalan sesuai rencana dan bahkan menunjukkan akselerasi signifikan pada beberapa sektor.

Sektor Listrik Bersubsidi menjadi sorotan utama dengan capaian yang melampaui target yang ditetapkan. Dari target 42,1 juta pelanggan pada tahun 2025, realisasinya telah mencapai 42,5 juta pelanggan (101%). Angka ini menegaskan bahwa program subsidi listrik berhasil menjangkau secara penuh, bahkan melebihi estimasi, rumah tangga miskin dan rentan. Capaian ini didukung oleh pertumbuhan realisasi sebesar 2,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang menunjukkan peningkatan aksesibilitas yang stabil.

Capaian Pupuk (73%) dan Perumahan Bersubsidi (72%) masih dalam proses menuju target akhir tahun. Kedua sektor ini mencatat pertumbuhan realisasi tahunan tertinggi.

Subsidi Pupuk mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,8%. Sementara itu, realisasi Subsidi Pupuk sebesar 6,5 juta ton dari target 8,9 juta ton menunjukkan upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan petani yang merupakan kunci utama untuk ketahanan pangan nasional.

Subsidi Perumahan juga mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 8,5%. Dengan realisasi 172,1 ribu rumah dari target 240 ribu, program ini berhasil meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap hunian yang layak.

Penyaluran subsidi energi dasar menunjukkan capaian yang solid dan pertumbuhan yang konsisten, memastikan pasokan energi masyarakat tetap aman. LPG 3 Kg telah mencapai 78% dari target (6.353,4 juta kg), dengan pertumbuhan realisasi sebesar 3,6%. Sementara, BBM bersubsidi telah mencapai 72% dari target (13.915 ribu KL) dengan pertumbuhan sebesar 3,3%.

Data realisasi ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyalurkan program subsidi sebagai jaring pengaman sosial, didukung oleh alokasi kuota yang memadai dan fokus pada penyaluran yang tepat sasaran.

Upayakan Subsidi Tepat Sasaran
Pemerintah terus memperkuat efektivitas belanja negara melalui reformasi kebijakan subsidi, terutama pada sektor energi.

Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa dana subsidi dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran dan, serta fokus pada rumah tangga miskin dan rentan. Dalam melaksanakan subsidi listrik tepat sasaran, pemerintah mengambil langkah strategis melalui pemadanan data penerima dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada tahun 2017, pemerintah melaksanakan pemadanan data pelanggan rumah tangga daya 900 VA dengan DTKS. Upaya ini menghasilkan penurunan drastis jumlah pelanggan penerima subsidi dari semula 53,0 juta pelanggan pada tahun 2017 menjadi 40,9 juta pelanggan pada APBN 2024.

Penurunan ini telah mengeluarkan pelanggan yang dinilai mampu dari daftar penerima subsidi, sehingga anggaran negara dapat difokuskan pada yang berhak. Kebijakan ini juga diselaraskan dengan penerapan tariff adjustment untuk pelanggan non-subsidi, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Dalam melaksanakan program pengelolaan Subsidi Energi, pemerintah menghadapi sejumlah tantangan kompleks, di antaranya tingginya harga komoditas global, risiko kebocoran penerima manfaat subsidi LPG dan BBM bersubsidi sebagai dampak pelaksanaan distribusi terbuka, serta belum akuratnya data masyarakat yang berhak menerima subsidi.

Di sisi lain, kebutuhan anggaran subsidi juga terus meningkat. Pemerintah juga memiliki  komitmen dalam memberikan dukungan kepada Energi Baru Terbarukan (EBT) yang memerlukan alokasi fiskal yang terpisah.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pemerintah tengah mengupayakan strategi penyaluran lebih tepat sasaran, misalnya rencana integrasi subsidi LPG Tabung 3 Kg dengan Program Perlindungan Sosial. Langkah ini juga diiringi penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) LPG tabung 3 Kg secara bertahap, diselaraskan dengan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat.

Pemerintah juga melakukan pendataan pengguna BBM bersubsidi berdasarkan kriteria tertentu untuk memastikan penyaluran yang lebih akurat dan tepat sasaran. Untuk Subsidi Listrik, pemerintah terus memperkuat penerapan subsidi listrik untuk rumah tangga miskin dan rentan agar diberikan sesuai DTKS. Upaya transformasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengamankan anggaran negara dan memastikan subsidi dapat menjalankan fungsi sosial dan ekonominya secara optimal.

Penulis : Reni Saptati D.I.

Sumber : kemenkeu.go.id

Momentum pesta demokrasi mahasiswa sesuatu yang tidak bisa kita pandang enteng, dan partisipasi kita amat sangat dibutuhkan sebagai wujud rasa kepedulian kita terhadap almamater tercinta.
‎
‎Transformasi regenerasi kepemimpinan menjadi suatu keharusan dalam setiap periode menjadi pemimpin. Upaya itu semata-mata hanya untuk menjadikan kampus besar yang ada di Sulawesi Tenggara sebagai kawah candradimuka menciptakan dan membentuk calon pemimpin di masa depan, menjadi labolatorium ilmu dan pengetahuan dengan segala prosesnya, menjadi ruang pengabdian yang menjadikan kita semakin bermanfaat untuk masyarakat.
‎
‎Tentu hal yang paling penting adalah bagaimana membangun Sumber Daya Manusia yang semakin maju, bermanfaat, sinergi dan berdaya saing yang sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Kuatnya institusi pendidikan karena anggota yang solid yang memahami setiap posisi, peran daan tanggung jawab dalam menjalankan tupoksinya. Kepeloporan pemimpin pendidikan untuk memberikan terobosan guna menjawab masalah pendidikan yang semakin kompleks dan tantangan di era globalisasi dan modernisasi.
‎
‎Sebagai pemimpin institusi pendidikan harus lebih jeli, aktual dan pro aktif menjadi sumber solusi tantangan pendidikan. Hadirnya pemimpin yang berkualitas, berintegritas dan punya kapasitas yang mumpuni harus mampu menjawab kecenderungan kepemimpinan sebelumnya.
‎
‎Membangun kepercayaan dan integritas diri dikalangan mahasiswa sangat penting. Sehingga posisi dan legitimasi yang didukung oleh kekuatan mahasiswa akan lebih muda menggerakkan seluruh instrumen dan memobilisasi ketika persoalan itu ada. kerja-kerja konsolidasi sangat di butuhkan mengingat sekarang hadirnya pemimpin baru di institusi pendidikan menjadikan tantangan tersendiri untuk kalangan mahasiswa.
‎
‎Pemimpin Muda
‎
‎Kampus merupakan ladang kepemimpinan masa depan, calon pemimpin  yang akan dipercayakan hendaknya memikirkan konsep, gagasan, visi misi dan strategi bagaimana membangun nawacita pendidikan yang semakin baik dari hari ke hari dan dari waktu ke waktu.

Orientasi perguruan tinggi yang ada di Sulawesi Tenggara tidak hanya mencetak para sarjana, sumber daya manusia yang melimpah tetapi bagaimana sudah harus bertransformasi menjadi visi-misi yang harus kita aktualisasikan menuju tatanan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur dari manfaat pendidikan itu sendiri.
‎
‎Kampus dan institusi pendidikan juga harus menjadi roll model tentang praktek-praktek politik dan demokrasi yang baik, berintegritas, substansial dan bermartabat agar melahirkan pemimpin yang mampu menjawab setiap persoalan kemelut pendidikan yang ada di kampus besar dan tercinta Universitas Halu Oleo (UHO).

Pemimpin institusi pendidikan juga harus berpikir mampu melampaui generasi dan zaman tentang apa yang dibutuhkan kedepan, bukan hanya sebagai formalitas tetapi harus menjadi sebuah gerakan kongkret dan nyata bagi semua orang.
‎
‎Keberhasilan sebuah kepemimpinan pada hakikatnya tidak diukur hanya pada satu periode saja, tapi juga dilihat dari daya tahan pemimpin pada masa selanjutnya apakah terjadi kemunduran atau kemajuan supaya terus menjadi evaluasi dan pembelajaran generasi berikutnya untuk terus berbenah menjadi bentuk yang utuh dan sesuai apa yang di harapkan oleh mahasiswa, masyarakat bangsa dan negara yang kita cintai ini.
‎
‎Olehnya itu perlu disusun kembali sebuah format, metode yang tidak semata- mata hanya untuk mencari kepentingan pribadi, tetapi mampu bermanfaat sesama, khususnya masyarakat dan mahasiswa yang ada di Sulawesi Tenggara.
‎
‎Olehnya itu pentingnya sebuah institusi pendidikan yang kuat, berintegritas untuk terus menciptakan dan membentuk karakter kepemimpinan yang berkepribadian di tengah degradasi dan krisisnya legitimasi pemimpin saat ini.
‎
‎Pimpinan dari institusi pendidikan harus menjadi icon. Ia merupakan pengambil keputusan dan leader tertinggi di lembaganya yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan lembaga yang lebih transparan dan akuntabilitas.
‎
‎Pendidikan Politik Mahasiswa
‎
‎Partisipasi mahasiswa harus menjadi instrument edukasi dan sosialisasi untuk menghindari polarisasi dan chaos politik. Kita harus bisa menciptakan iklim akademik yang baik dan sejuk dalam ruang pendidikan, persoalan siapa yang terpilih kita serahkan pada hal pilih mahasiswa yang mempunyai otoritas sebagai pemilik kedaulatan.
‎
‎Sebab pesta demokrasi dalam pemilihan rektor di Universitas Halu Oleo (UHO) adalah event yang sangat bergengsi dan momentum tertinggi dalam sebuah institusi pendidikan.

Mengukur kualitas demokrasi bukan hanya seberapa besar mahasiswa menyalurkan hak suaranya untuk memilih, tetapi seberapa besar partisipasi dan kontribusi kita dalam memberikan pikiran-pikiran yang baik, gagasan, dan ide untuk kemajuan UHO ke depan, serta format lokomotif gerakan yang terus berkesinambungan.
‎
‎Seorang pemimpin gerakan idealnya memang seorang pemimpin mahasiswa yang mengkomunikasikan wacana pergerakan dan strategi, melakukan rencana penggalangan dan kordinasi untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan elemen pergerakan.
‎
‎Lembaga internal perlu membangun koordinasi yang baik sebagai jantung pergerakan untuk menggalang kekuatan dalam membangun organisasi serta gerakan. Upaya penguasaan opini, wacana dan isu strategis harus menjadi medium propaganda dan agitasi di dalam kampus maupun di luar kampus, melalui berbagai sarana dan instrumen komunikasi pergerakan yang ada.
‎
‎Salah satu alternatif cara dan strategi merespon isu lokal dan nasional dengan cepat dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang simpang siur dan tidak pro terhadap rakyat.
‎
‎Peran strategis mahasiswa sangat di butuhkan dan hadir memberikan solusi di tengah kekeroposan yang menggerogoti tubuh bangsa ini, korupsi kolusi nepotisme, kemiskinan, kurangnya akses dan biaya pendidikan dan lain sebagainya.
‎
‎Gerakan mahasiswa instrumen yang dapat melakukan advokasi masyarakat dan bangsa yang masih seringkali menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Partisipasi rakyat dalam pergerakan mahasiswa ini dilakukan dalam rangka mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan.
‎
Partisipasi Mahasiswa
‎
‎Partisipasi mahasiswa ini pun sebagai sarana edukasi dan ruang belajar bagi kader pergerakan, sekaligus sarana penyebaran pemikiran ideologi, nilai-nilai perjuangan, wacana, ide dan gagasan pergerakan mahasiswa dan menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya.

Pesta demokrasi mahasiswa adalah event yang sangat bergengsi dan momentum tertinggi dalam kelembagaan internal kampus sebagai upaya menyalurkan hak pilih suara mahasiswa.
‎
‎Moment ini adalah sebagai roll model bagaimana praktek kita berdemokrasi dan berpolitik. Mengukur kualitas demokrasi dilihat seberapa besar partisipasi dan keikutsertaan dalam mengawal Pemilu raya kampus serta mencegah berbagai potensi kecurangan, campur tangan birokrasi apa lagi.
‎
‎Bagaimana tidak Pemilu raya kampus merupakan sarana dan arena untuk menampilkan kader-kader terbaik serta berkompetisi dalam memperebutkan suara mahasiswa untuk menjadi orang nomor 1 satu dalam kelembagaan internal itu sendiri. Disisi lain ruang ini akan mampu mencetak pemimpin masa depan dan meningkatkan SDM yang berkualitas dan potensi sebagai bekal di masa depan.
‎
‎Menurut penulis semua figur mesti mempunyai iktikad baik dan harapan panjang melebihi tarikan nafas tentang tata kelola lembaga mahasiswa yang baik, akuntabilitas dan transparan. Semua itu demi terciptanya pimpinan lembaga yang handal di kemudian hari.
‎
‎Maka dengan demikian biarkanlah semua mahasiswa berkompetisi dengan hak politik dan demokrasi yang sama tanpa menggunakan tangan birokrasi untuk menekan atau mengintimidasi keikutsertaan mahasiswa. Pemira ini juga melatih budaya demokrasi dan cara berpolitik yang untuk menunjukan pengaruh serta kondisi politik lokal dan nasional dalam kran demokrasi sekarang saat ini.
‎
‎Perbaikan dan Penguatan Lembaga Kemahasiswaan
‎
‎Dalam pesta demokrasi atau pemilu raya kampus setiap mahasiswa harus berkompetisi dan bertarung menawarkan ide dan gagasan untuk perbaikan lembaga kemahasiswaan dan mengembalikan marwah mahasiswa itu di internal kampus. Bagaimana tidak, citra kelembagaan kampus seakan akan hilang dengan akibat tindakan pragmatis di sisi lain terjadi krisis legitimasi di mana lembaga kampus tidak lagi menjadi jembatan dan solusi dalam merespon segala masalah dan isu yang di hadapi bangsa ini.
‎
‎Menurut penulis seharusnya melalui Pemira dan pesta demokrasi UHO yang akan di gelar pekan depan dapat mendorong kebebasan mahasiswa dalam menentukan sikap politik dalam membangun jejaring kerja-kerja konsolidasi dan mobilisasi seperti apa yang kita harapkan, sehingga kualitas demokrasi kampus itu bisa terus meningkat seiring dengan partisipasi mahasiswa dalam mengawal isu-isu yang krusial.
‎
‎Degradasi Wacana Isu Strategis
‎
‎Ada degradasi wacana, dimana kampus lebih sering mengadakan diskusi motivasi dibanding diskusi ideologi gerakan. Tradisi intelektual hidup karena ada perdebatan, konfrontasi dan wacana, sedangkan birokrasi menginginkan agar kampus tetap stabil jauh dari hiruk pikuk gerakan.
‎
‎Melihat keadaan tersebut, berharap bahwa semua mahasiswa memiliki tradisi intelektual yang mengarah ke pembebasan sosial yang memiliki partisipasi dan antusias yang besar. Seharusnya dengan iklim kebebasan dan demokrasi kita menjadikan organisasi semakin baik, kuat dan mampu menjadi solusi di tengah banyaknya persoalan sebab pemerintah juga tak segan-segan untuk memutuskan produk politik yang tak berpihak pada rakyat.
‎
‎Pengetahuan dan intelektual menjadikan pisau analisis untuk melihat masalah. Intelektual organik Antonio Gramsi, bahwa seorang pejuang dan pemikir itu tidak hanya berdiri di atas menara gading tetapi harus menjadi bagian dari keringat rakyat yang melebur bersamanya.
‎
‎Tradisi Tahunan Dan Momentum Berharga
‎
‎Menjadi salah satu momen yang penuh makna dan keistimewaan bagi para mahasiswa. Tradisi tahunan ini tidak hanya sekadar kegiatan seremonial, atau hanya menggugurkan tanggung jawab tetapi harus bisa melahirkan keputusan strategis tentang masa depan lembaga dan kampus tercinta UHO.
‎
‎Ini adalah ruang kawah candradimuka dan peran mereka dalam perubahan sosial. Mahasiswa adalah tulang punggung masa depan bangsa, daerah, dan negara. Mereka memikul tanggung jawab besar sebagai estafet kepemimpinan yang akan memperbaiki tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia. Posisi mahasiswa sebagai intelektual yang tercerahkan memberikan mereka peran strategis dalam menggerakkan perubahan.
‎
‎Sejarah membuktikan bahwa mahasiswa memiliki kekuatan besar untuk mengubah perjalanan bangsa. Perubahan itu tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses panjang, perjuangan, dan konsistensi yang tinggi.
‎
‎Jika kalian adalah generasi baru yang akan menjadi bagian dari sejarah, ciptakanlah sesuatu yang berbeda dari sekitar kalian. Kehadiran mahasiswa tidak hanya untuk berdiri di menara gading, tetapi harus mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat, tuntunlah dirimu menjadi satu kesatuan yang akan menjadi kekuatan perubahan.

Tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini, seperti disorientasi dan krisis legitimasi dalam peran kontrol sosial mereka. Oleh karena itu, penulis menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa.
‎
‎Menjadi pemimpin mahasiswa berarti membangun harapan dan visi yang jauh ke depan melampaui generasi, sesuai dengan cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
‎
‎Mulailah dengan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, seperti membaca, diskusi, menulis, dan aksi. Tradisi intelektual harus tetap hidup, karena ini yang akan menghidupkan wacana kritis di kampus. Pentingnya kaderisasi yang matang untuk memastikan keberlangsungan gerakan mahasiswa di kampus. Proses kaderisasi yang baik akan melahirkan pemimpin yang tangguh, bertanggung jawab, integritas dan memiliki idealisme tinggi serta tidak terlena dengan rayuan dan godaan sesaat.
‎
‎Selamat berpesta Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO). Semoga melahirkan pemimpin lembaga yang progresif dan revolusioner.
‎
*Penulis : Rasmin Jaya
(Pengurus BEM UHO Periode 2020-2021, Ketua DPC GMNI Kendari Periode 2023-2025)
‎