JAKARTA, Bursabisnis. Id – Kebijakan Pemerintah tentang penyerapan gabah dan beras dengan skema semua kualitas (any quality) mendapat sorotan dari petani di Indonesia.

Seperti dikemukakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP-SPI) Henry Saragih.

Henry meminta pemerintah mengubah skema semua kualitas, sebab dinilai berisiko menurunkan kualitas gabah petani dalam jangka panjang.

“Harusnya kebijakan serap gabah pemerintah diubah, jangan any quality,” kata Henry sebagaimana dilansir dilamab CNBC Indonesia. Com.

Henry menilai, ketika seluruh gabah diserap dengan harga yang sama tanpa membedakan kualitas, petani bisa kehilangan dorongan untuk meningkatkan mutu hasil panen.

Dampaknya, kualitas produksi gabah nasional berpotensi stagnan bahkan menurun dalam jangka panjang.

“Karena kalau any quality ini nanti bisa mendorong petani tidak memaksimalkan kualitas gabahnya untuk jangka panjang. Karena semua jenis beras, semua jenis gabah dibeli dengan harga yang sama,” jelasnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan skema any quality justru memberikan keuntungan besar bagi petani dan rakyat secara keseluruhan.

Skema ini memastikan semua kualitas gabah dan beras petani diserap Perum Bulog tanpa melihat kualitasnya, sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

Dalam kebijakan tersebut, Bulog ditugaskan membeli gabah langsung di lapangan dengan skema any quality seharga Rp6.500 per kilogram.

Menurut Amran, skema ini terbukti mendorong pengadaan beras 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Amran mengakui, secara hitung-hitungan di atas kertas negara berpotensi menanggung kerugian. Namun ia menilai dampak ekonomi yang muncul dari kenaikan harga dan produksi jauh lebih besar dibanding potensi kerugian tersebut.

Dia menegaskan kebijakan itu sudah dihitung matang dan tetap menguntungkan petani.

“Any quality. Tahu dengan any quality, kita hitung-hitungan tadi, ini ada 31 juta ton yang kita jual Rp10.000 per kg. Berarti kita kehilangan katakanlah Rp1.000 atau Rp2.000. Itu nilainya Rp77 miliar. Oke. Tapi jangan ini saja yang ditulis ya,” kata Amran kepada wartawan.

Ia meminta agar perhitungan tidak dilihat secara parsial.

Menurutnya, manfaat yang dirasakan petani dan masyarakat jauh melampaui angka potensi kerugian tersebut.

“Tapi, untungnya rakyat, petani, karena kenaikan any quality dan kenaikan harga, Rp132 triliun. Jagung saja dengan padi. Itu belum yang lain,” sambungnya.

Amran kemudian membandingkan secara langsung nilai kerugian dan keuntungan dari kebijakan tersebut.

“Aku tanya, mana lebih bagus Rp77 miliar dengan Rp132 triliun? Rp132 triliun. Dari mana hasilnya? Karena kenaikan harga,” tegas dia.

Ia menjelaskan, kenaikan harga gabah sebesar Rp1.000 dikalikan dengan total produksi nasional menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar.

“Rp1.000 dikali produksi. Produksi kita kan 34 juta ton (setara beras). Itu dikali berarti 65 juta ton (gabah). Berarti Rp65 triliun kan?” sebut Amran.

Menurut Amran, kebijakan penyerapan gabah any quality juga mendorong semangat petani untuk meningkatkan produksi. Kenaikan produksi itu kemudian memberi tambahan manfaat ekonomi yang signifikan.

“Kemudian, produksi kita naik karena bersemangat petani, any quality. Itu naik produksi 4 juta ton, dikali Rp12.000 per kg itu 65 juta ton (gabah). Itu sudah Rp100 triliun lebih,” jelasnya.

Amran menekankan, tanpa kebijakan tersebut, petani justru berpotensi mengalami kerugian besar hingga berhenti menanam.

“Kalau tidak diserap secara any quality, Begitu petani, Katakanlah rusak macam-macam gabahnya, dia bangkrut, tidak tanam lagi. Karena dia ngurus kreditnya, KUR nya. Dia bayar,” kata dia.

Ia menegaskan kebijakan penyerapan ini harus dilihat sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.

“Inilah untungnya, jadi kita kelihatan kehilangan Rp77 miliar. Tetapi, rakyat untung Rp132 triliun. Clear ya?” ujar Amran.

Menanggapi isu kerusakan gabah yang kerap dipersoalkan, Amran menilai dampaknya sangat kecil secara persentase.

Sumber : CNBCIndonesia.com
Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah diminta lebih agresif membangun diplomasi internasional dan melawan disinformasi global tentang sawit Indonesia.

Pemerintah perlu menekankan pentingnya narasi berbasis data dan kepentingan nasional, agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi defensif.

“Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” kata Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo sebagaimana diberitakan laman dpr.go.id.

Firman mengatakan, industri kelapa sawit Indonesia kerap menjadi sasaran kampanye negatif yang tidak sepenuhnya berangkat dari kepedulian lingkungan, melainkan dibungkus oleh kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara-negara maju, khususnya Eropa.

Menurutnya, tudingan terhadap sawit sebagai penyebab utama deforestasi, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia seringkali disampaikan secara sepihak tanpa melihat konteks global dan fakta pembanding dengan komoditas lain.

“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.

Firman mengakui, isu keberlanjutan tetap menjadi perhatian penting. Namun, ia berharap Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari sertifikasi ISPO, moratorium izin baru, hingga penguatan transparansi tata kelola perkebunan.

“Indonesia dan Malaysia sudah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan. Ini fakta yang sering diabaikan oleh NGO dan negara-negara pengkritik,” tutur legislator dapil Jawa Tengah III ini.

Ia juga menepis anggapan bahwa sawit selalu identik dengan kerusakan lingkungan.

Menurut Firman, dengan pengelolaan yang tepat, perkebunan sawit justru memiliki kontribusi ekologis, termasuk dalam penyerapan karbon dan perbaikan tata guna lahan.

“Yang harus kita lawan bukan sawitnya, tapi praktik buruknya. Kalau dikelola dengan benar, sawit justru seharusnya bisa menjadi solusi, bukan masalah yang mesti kita khawatirkan,” tegasnya.

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id — Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Oktober 2025 secara umum terjadi inflasi 0,28 persen, akan tetapi justru terjadi sebaliknya untuk komoditas beras yang mengalami deflasi sebesar 0,27 persen (m-to-m).

Kondisi ini berbeda dari tren dua tahun sebelumnya, di mana beras justru mengalami inflasi pada Oktober 2022 dan 2023.

Adapun deflasi pada Oktober 2025 tercatat lebih dalam dibandingkan September 2025, menunjukkan penurunan harga yang semakin signifikan di berbagai daerah.

Secara nasional, sebanyak 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi mencatat harga yang relatif stabil, dan 12 provinsi lainnya mengalami inflasi beras.

“Terjadi deflasi beras pada Oktober 2025 lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya,” ujar Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta.

Rata-rata harga beras di penggilingan Oktober 2025 secara total turun 0,54 persen dari bulan sebelumnya. Jika dipilah menurut kualitas beras di penggilingan, beras premium turun 0,71 persen dari bulan sebelumnya, dan beras medium turun 0,46 peesen dari bulan sebelumnya.

Bukan hanya di tingkat penggilingan, di tingkat grosir dan eceran pun komoditas ini pada bulan Oktober 2025 mengalami deflasi dibandingkan bulan sebelumnya.

“Beras di tingkat grosir, defllasi sebesar 0,18 persen, dan ditingkat eceran 0,27 persen secara month to month” paparnya.

Harga beras ini merupakan harga rata-rata beras yang mencakup berbagai jenis kualitas dan mencakup seluruh wilayah di Indonesia.

Selain beras, sejumlah komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen, dan beras sebesar 0,01 persen.

“Komoditas dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga memberikan andil terhadap deflasi pada Oktober 2025. Di antaranya bawang merah dan cabe rawit yang masing-masing menyumbang deflasi sebesar 0,03 persen, tomat sebesar 0,02 persen dan beras sebesar 0,01 persen,” ungkap Pudji.

Penurunan harga beras yang terjadi secara luas di mayoritas provinsi di Indonesia menjadi faktor penting dalam meredam tekanan inflasi nasional menjelang akhir tahun.

Pemerintah melalui berbagai kebijakan distribusi dan pengendalian pasokan dinilai berhasil menjaga stabilitas harga di tengah dinamika cuaca dan produksi yang bervariasi antarwilayah.

Sementara itu menanggapi kondisi ini, Menteri Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menegaskan bahwa deflasi beras yang terjadi disebabkan oleh sinergi bersama lintas sektoral dengan pengawalan di setiap kabupaten dengan tujuan kebahagiaan di masyarakat.

“Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai. Tapi kami tidak berhenti di sini. Kami bentuk tim pengawal harga di setiap kabupaten untuk memastikan stabilitas harga beras,” jelasnya.

Tim tersebut, lanjut Mentan Amran, terdiri atas unsur Kementan, Bappenas, Bulog, serta aparat penegak hukum dan akan terus melakukan operasi pasar terutama di berbagai daerah yang harga berasnya masih di atas rata-rata nasional.

“Operasi pasar tidak akan berhenti, bahkan saat panen raya nanti kita akan salurkan beras SPHP ke daerah-daerah pegunungan yang bukan sentra produksi,” tegasnya.

Dengan berbagai kebijakan dan kerja sama lintas sektor, Mentan Amran yakin sektor pertanian Indonesia tengah berada di jalur yang benar menuju kemandirian pangan.

“Ini adalah keberhasilan kita semua, bukan hanya Kementerian Pertanian, tapi seluruh anak bangsa. Dari Presiden, petani, hingga wartawan yang terus mengawal,” pungkasnya.

Laporan : Kas
Editor : Tam