JAKARTA, Bursabisnis. Id – Indonesia sebagai salah satu negara besar dengan jumlah penduduk mencapai 285 juta jiwa menjadikan sektor pangan sebagai isu strategis yang berkaitan erat dengan ketahanan nasional.

Stabilitas pasokan pangan menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi, sehingga pengelolaan sektor pangan perlu dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, serta keamanan pangan bagi seluruh masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara konsisten juga menekankan pentingnya kemandirian bangsa sebagai fondasi pembangunan nasional, dengan swasembada pangan sebagai elemen utamanya. Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas nasional, sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi jangka panjang.

“Terkait beras, kita di tahun 2025 produksinya 34,71 juta ton, dan itu salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah. Dan di angka tersebut itu juga terjadi lojakan produksi yang menghasilkan surplus beras sebesar 3,52 juta ton. Dan juga yang harus kita jaga adalah terkait dengan inflasi. Namun kita juga harus bersyukur bahwa dengan kenaikan harga dan harga-harga yang relatif baik, nilai tukar petani juga tertinggi sepanjang beberapa tahun terakhir,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagaimana disiarkan laman ekon. go. id.

Penguatan ketahanan pangan juga menjadi fondasi utama salah satu program strategis Pemerintah saat ini seperti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung alokasi APBN hingga Rp335 triliun, dan dengan skema pembayaran di awal yang menjaga keberlanjutan produksi, mendorong partisipasi dunia usaha, serta menyalurkan stimulus ekonomi besar ke tingkat akar rumput, sehingga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan percepatan pertumbuhan ekonomi nasional sesuai target Pemerintah.

Selain Program MBG tersebut, Pemerintah juga memperkuat ketahanan pangan melalui dukungan anggaran di tahun 2026 sebesar Rp164,4 triliun yang dialokasikan untuk peningkatan produksi pertanian dan stabilitas stok pangan, serta pemberdayaan UMKM senilai Rp181,8 triliun yang difokuskan di wilayah perdesaan, termasuk penguatan logistik dan Operasi Pasar Merah Putih, guna menjaga kelancaran distribusi, stabilitas harga pangan, dan pengendalian inflasi di tingkat masyarakat.

Di tengah berbagai upaya penguatan sektor pangan, Pemerintah juga mencermati sejumlah ancaman strategis, terutama dampak perubahan iklim, sebagaimana pengalaman pada tahun 2024 ketika fenomena El Niño dan La Niña secara bersamaan menekan produksi padi nasional. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian mengingat sektor pertanian memiliki peran vital dalam perekonomian, dengan kontribusi sekitar 14,35% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap hampir 29% tenaga kerja atau sekitar 40,7 juta orang.

Untuk merespons tantangan tersebut, Pemerintah mendorong penguatan sektor pertanian melalui berbagai program strategis, termasuk pengembangan food estate sebagai salah satu upaya menjaga keberlanjutan pasokan pangan. Pengembangan program tersebut juga didukung dengan penerapan modern farming yang mengedepankan pemanfaatan teknologi, peningkatan efisiensi, dan pengelolaan risiko iklim, sehingga produktivitas pertanian dapat terus ditingkatkan meski dihadapkan pada dinamika perubahan iklim dan tantangan global.

“Kemudian Pemerintah terus mendorong Mandatory Biodiesel B40, ini menghemat emisi sebesar mendekati 42 juta ton daripada CO2 pada 2025 dan juga menghemat Devisa Solar Impor sebesar USD8 miliar di 2024. Inilah yang kita sebut sebagai kedaulatan energi yang berbasis pada kekuatan agrikultur,” jelas Menko Airlangga.

Ke depan, Pemerintah juga menaruh perhatian terhadap isu Logistics and Food Loss sebagai tantangan dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurut Kajian Bappenas tahun 2021 menunjukkan bahwa Food Waste and Loss di Indonesia mencapai sekitar 23-48 juta ton per tahun, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih terintegrasi, mulai dari perbaikan sistem logistik hingga pemanfaatan yang bernilai tambah. Upaya pengendalian Food Waste and Loss tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penguatan ketahanan pangan, tetapi juga membuka ruang kolaborasi lintas sektor, termasuk peran dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), sebagai wujud kerja sama dalam mewujudkan sistem pangan yang efisien dan berkelanjutan.

sumber : ekon.go.id
Laporan : Ibi

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Kebijakan Pemerintah tentang penyerapan gabah dan beras dengan skema semua kualitas (any quality) mendapat sorotan dari petani di Indonesia.

Seperti dikemukakan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia (DPP-SPI) Henry Saragih.

Henry meminta pemerintah mengubah skema semua kualitas, sebab dinilai berisiko menurunkan kualitas gabah petani dalam jangka panjang.

“Harusnya kebijakan serap gabah pemerintah diubah, jangan any quality,” kata Henry sebagaimana dilansir dilamab CNBC Indonesia. Com.

Henry menilai, ketika seluruh gabah diserap dengan harga yang sama tanpa membedakan kualitas, petani bisa kehilangan dorongan untuk meningkatkan mutu hasil panen.

Dampaknya, kualitas produksi gabah nasional berpotensi stagnan bahkan menurun dalam jangka panjang.

“Karena kalau any quality ini nanti bisa mendorong petani tidak memaksimalkan kualitas gabahnya untuk jangka panjang. Karena semua jenis beras, semua jenis gabah dibeli dengan harga yang sama,” jelasnya.

Sebelumnya, diketahui bahwa Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan kebijakan penyerapan gabah dan beras dengan skema any quality justru memberikan keuntungan besar bagi petani dan rakyat secara keseluruhan.

Skema ini memastikan semua kualitas gabah dan beras petani diserap Perum Bulog tanpa melihat kualitasnya, sehingga memberikan kepastian pasar bagi petani.

Dalam kebijakan tersebut, Bulog ditugaskan membeli gabah langsung di lapangan dengan skema any quality seharga Rp6.500 per kilogram.

Menurut Amran, skema ini terbukti mendorong pengadaan beras 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah.

Amran mengakui, secara hitung-hitungan di atas kertas negara berpotensi menanggung kerugian. Namun ia menilai dampak ekonomi yang muncul dari kenaikan harga dan produksi jauh lebih besar dibanding potensi kerugian tersebut.

Dia menegaskan kebijakan itu sudah dihitung matang dan tetap menguntungkan petani.

“Any quality. Tahu dengan any quality, kita hitung-hitungan tadi, ini ada 31 juta ton yang kita jual Rp10.000 per kg. Berarti kita kehilangan katakanlah Rp1.000 atau Rp2.000. Itu nilainya Rp77 miliar. Oke. Tapi jangan ini saja yang ditulis ya,” kata Amran kepada wartawan.

Ia meminta agar perhitungan tidak dilihat secara parsial.

Menurutnya, manfaat yang dirasakan petani dan masyarakat jauh melampaui angka potensi kerugian tersebut.

“Tapi, untungnya rakyat, petani, karena kenaikan any quality dan kenaikan harga, Rp132 triliun. Jagung saja dengan padi. Itu belum yang lain,” sambungnya.

Amran kemudian membandingkan secara langsung nilai kerugian dan keuntungan dari kebijakan tersebut.

“Aku tanya, mana lebih bagus Rp77 miliar dengan Rp132 triliun? Rp132 triliun. Dari mana hasilnya? Karena kenaikan harga,” tegas dia.

Ia menjelaskan, kenaikan harga gabah sebesar Rp1.000 dikalikan dengan total produksi nasional menghasilkan nilai ekonomi yang sangat besar.

“Rp1.000 dikali produksi. Produksi kita kan 34 juta ton (setara beras). Itu dikali berarti 65 juta ton (gabah). Berarti Rp65 triliun kan?” sebut Amran.

Menurut Amran, kebijakan penyerapan gabah any quality juga mendorong semangat petani untuk meningkatkan produksi. Kenaikan produksi itu kemudian memberi tambahan manfaat ekonomi yang signifikan.

“Kemudian, produksi kita naik karena bersemangat petani, any quality. Itu naik produksi 4 juta ton, dikali Rp12.000 per kg itu 65 juta ton (gabah). Itu sudah Rp100 triliun lebih,” jelasnya.

Amran menekankan, tanpa kebijakan tersebut, petani justru berpotensi mengalami kerugian besar hingga berhenti menanam.

“Kalau tidak diserap secara any quality, Begitu petani, Katakanlah rusak macam-macam gabahnya, dia bangkrut, tidak tanam lagi. Karena dia ngurus kreditnya, KUR nya. Dia bayar,” kata dia.

Ia menegaskan kebijakan penyerapan ini harus dilihat sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan produksi dan kesejahteraan petani.

“Inilah untungnya, jadi kita kelihatan kehilangan Rp77 miliar. Tetapi, rakyat untung Rp132 triliun. Clear ya?” ujar Amran.

Menanggapi isu kerusakan gabah yang kerap dipersoalkan, Amran menilai dampaknya sangat kecil secara persentase.

Sumber : CNBCIndonesia.com
Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Hal itu disampaikan Menkeu saat menghadiri Acara Semangat Awal Tahun 2026 bertema “440 Hari Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menuju Pertumbuhan Berkualitas”, yang diselenggarakan di kantor IDN HQ sebagaimana dilansir di laman kemenkeu. go.id.

Pada sesi tanya jawab, Menkeu memaparkan langkah-langkah awal yang diambil pemerintah sejak akhir 2025 telah berhasil membalikkan tren perlambatan ekonomi, dimana perlambatan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan politik jika tidak segera ditangani.

“Kalau kita lihat Agustus-September turun ke level yang rendah sekali. Kita tahu kalau nggak dibalik, stabilitas sosial, politik akan terganggu. Karena itu, ekonomi harus segera dibalik agar stabilitas terjaga, ” ungkap Menkeu.

Selain itu, Menkeu juga menyebut bahwa percepatan belanja negara dan perbaikan iklim investasi menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada awal 2026, salah satunya dengan pembentukan satgas percepatan dan debottlenecking guna memperbaiki iklim investasi dan mendorong sektor riil.

“Jadi kita akan mendorong pertumbuhan riil sector. Stabilitas dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kita ciptakan. Dan kalau mereka butuh subsidi atau insentif, kita akan pertimbangkan sesuai dengan keadaan. Ke depan, moneter akan jalan, fiskal jalan, dan private sector jalan,” ungkapnya.

Meski begitu, efektivitas kebijakan sempat tertahan akibat kurang sinkronnya respons kebijakan moneter.

Namun, Menkeu memastikan bahwa koordinasi dengan Bank Sentral kini sudah diperkuat dan telah mencapai kesepahaman untuk menjaga keseimbangan likuiditas di pasar agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan searah.

“Kami diskusi lagi dengan Bank Sentral, sekarang sudah dapat titik tengah, gimana cara memperbaiki sistem ini dengan baik agar fiskal moneter lebih sinkron,” tukas Menkeu.

Acara ini menjadi ruang dialog mengenai penguatan arah kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan, menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas, memperkuat koordinasi kebijakan, serta memastikan berbagai langkah perbaikan struktural dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat dan dunia usaha.

Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Tam