Connect with us

Ekonomi Makro

Laksanakan Arahan Pemerintah, PLN Fokus pada Program Uji Coba Kompor Listrik

Published

on

Jakarta, Bursabisnis.id- PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendukung arahan Presiden terkait peralihan LPG 3 kg ke kompor listrik, seperti yang disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif pada Kamis (23/9/2022).

PLN terus fokus dalam pendampingan dan evaluasi bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM), untuk program uji coba yang telah dilaksanakan kepada 1.000 KPM di Solo dan 1.000 KPM di Denpasar.

“Arahan pemerintah sangat jelas dan PLN menindaklanjuti dengan berbagai perbaikan pada program uji coba di dua kota tersebut. Kami terus memberikan pendampingan kepada masyarakat penerima manfaat, sampai benar-benar dapat mengoperasikan penggunaannya secara mandiri dan beralih sepenuhnya ke kompor listrik,” jelas Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Dijelaskan masyarakat penerima program peralihan kompor listrik adalah pelanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA. Tidak ada perubahan daya listrik pelanggan. PLN menyediakan jalur kabel listrik khusus untuk memasak dengan daya yang cukup untuk kompor listrik.

Sementara jalur kabel ini terpisah dari intalasi listrik yang sudah ada, dan tarif yang dikenakan juga tidak mengalami perubahan.
“Meskipun disediakan jalur kabel khusus memasak oleh PLN, daya listrik KPM tidak mengalami perubahan. Yang 450 VA tetap 450 VA, yang 900 VA juga tetap 900 VA. Kami juga memastikan, tidak ada pengalihan daya 450 VA ke 900 VA sebagaimana yang sempat beredar di masyarakat,” ujar Darmawan.

Pihaknya, lanjut Darmawan, terus melakukan monitoring dan evaluasi. Kendala-kendala teknis yang dialami KPM dalam menggunakan peralatan memasak seperti panci dan wajan menjadi masukan untuk dilakukan perbaikan. Namun secara keseluruhan program ini menunjukkan progres yang positif. Konsumsi kWh dari penggunaan kompor listrik semakin besar, dan KPM mulai merasakan biaya memasak menggunakan kompor listrik lebih murah dari pada LPG 3 kg.

“PLN akan melaporkan data pemantauan dan evaluasi program uji coba kompor listrik di dua kota tersebut secara periodik untuk menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil kebijakan selanjutnya,” ungkapnya.

Darmawan menambahkan, PLN selalu berupaya menjalankan arahan pemerintah mempercepat transisi energi bersih di tanah air, mendukung upaya subsidi tepat sasaran, sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia dari energi impor dan menggantinya dengan energi domestik yang lebih murah. (AP)

 

 

 

Laporan: Kipat

PERTANIAN

Hasil Pertanian Sumbang PAD Terbesar, Pj Bupati Bahri Berikan Alsintan

Published

on

By

MUBAR : BURSABISNIS.ID – Hasil pertanian menjadi salah satu komoditas penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra).

Untuk menunjang hasil produksi tersebut, baik sebelum dan sesudah panen, penjabat (Pj) Bupati Muna Barat (Mubar), Bahri memfasilitasi dengan memberikan alat mesin pertanian (Alsintan).

Kali ini, pemerintah setempat memberikan 7 (Tujuh) unit hand tractor dan 1 (satu) unit jonder bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN).

“Kali ini kita berikan tujuh unit hand tractor dan satu unit jonder untuk delapan kelompok tani. Ini hasil komunikasi dipusat. Anggarannya dari APBN,” ungkap Bahri saat memberikan alsintan tersebut di Kantor Dinas Pertanian. Kamis, 7 Desember 2023.

Selain bersumber dari APBN, pihaknya juga telah menyiapkan anggaran melalui APBD untuk pengadaan Alat Mesin Pertanian tersebut. Hal ini dilakukan agar produksi pertanian di Muna Barat terus meningkat dan target menjadi Kabupaten swasembada pangan dapat tercapai.

“Di APBD juga kita sudah anggarakan untuk pengadaan Alsintan. Di APBD Perubahan ini kita sudah siapkan lagi dua unit jonder,” tambahnya.

Saat ini kata Bahri, pihaknya telah memberikan 12 unit hand tractor dan 2 unit jonder bagi kelompok tani. Kedepannya ia berkomitmen setiap tahun anggaran berjalan ia akan selalu memporsikan anggarananya melalui APBD.

“Setiap tahun berjalan akan dianggarkan, ini wujud komitmen untuk mensejahterakan masyarakat bagi petani,” katanya pula.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Muna Bara, Nestor Jono mengatakan, selain Alsintan pihaknya juga menyiapkan bibit jagung kuning BISI 2 sebesar 2 ribu hektar.

“Kita akan berikan juga bibit jagung kuning jenis BISI 2, jumlahnya dua ribu hektar,” ungkap Nestor

Selain itu kata Nestor, pihaknya juga akan meningkatkan sumberdaya manusia bagi ratusan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) agar dapat menjadi mentor bagi petani dalam mengelola hasil pertandingan.

“Lalu penyuluh kita tingkatkan sumberdayannya agar dapat menjadi mentor para petani,” pungkasnya.

 

Laporan : Hasan Jufri

Publisher : Phoyo

Continue Reading

Perbankan

Dituding Halangi Kerja Wartawan, Begini Penjelasan Bank Sultra

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Management Bank Sultra menyampaikan permohonan maaf kepada wartawan se-Kota Kendari, atas kebijakan yang disorot dan dinilai sebagai upaya menghalang-halangi kerja wartawan.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama (Dirut) Bank Sultra, Abdul Latief melalui siaran pers yang diterima redaksi bursabisnis.id,  Jumat 10 November 2023.

“Kami keluarga besar Bank Sultra menyampaikan permohonan maaf kepada semua keluarga besar media massa/online, atas ketidaknyamanan pelayanan kami dan tidak ada niat untuk menghalang-halangi. Hal tersebut dilakukan untuk lebih mengenal seluruh insan pers, sehingga silaturahmi menjadi lebih dekat,” ungkap Abdul Latief.

Lebih lanjut, Abdul Latief menjelaskan, bahwa pihaknya menyadari keberadaan awak media atau pers adalah elemen yang sangat penting dan vital, dalam rangka penyebaran informasi kepada masyarakat Sulawesi Tenggara, terutama dalam rangka meningkatkan literasi/edukasi kepada masyarakat.

“Bank Sultra sangat menyadari hal tersebut, sehingga Bank Sultra dengan rekan-rekan pers merupakan partner yang tidak terpisahkan,” jelasnya.

Olehnya itu, kata Abdul Latief, sebagai partner sekaligus mitra strategis besar, Bank Sultra sangat berharap agar seluruh rekan-rekan pers dapat berkolaborasi dan bekerjasama dengan Bank Sultra.

“Dan setia sebagai kanal informasi bagi masyarakat Sulawesi Tenggara tanpa mengesampaingkan ketentuan-ketentuan yang ada,” katanya.

Kiranya melalui siaran pers ini, lanjut Abdul Latief, Bank Sultra beserta insan pers senantiasa bekerjasama dan sama-sama bekerja dalam membantu masyarakat untuk mengakses informasi yang akurat dan berimbang (check and balance), sehingga masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih cerdas dan jernih.

Untuk diketahui, puluhan wartawan yang tergabung dalam Forum Bersama (Forbes) Wartawan Kendari berunjuk rasa di Kantor BPD Sulawesi Tenggara (Sultra) alias Bank Sultra, Kamis 9 November 2023.

Kedatangan awak media itu untuk memprotes kebijakan bank milik Pemda Sultra tersebut, yang dinilai bagian dari upaya menghalang-halangi kerja-kerja jurnalistik.

Pantai awak media, aksi demontrasi tersebut sempat diwarnai aksi saling dorong antar pengunjuk rasa dan pihak pengamanan.

Adapun kebijakan Bank Sultra yang dinilai bentuk atau bagaian dari upaya membatasi ruang kerja wartawan dalam peliputan adalah pengisian form khusus yang telah disiapkan.

Menurut massa aksi, kebijakan tersebut tak lazim dan pihak Bank Sultra tak memiliki kewenangan untuk mengambilalih tugas Dewan Pers (verifikasi).***

Continue Reading

PERTAMBANGAN

Sudah Dicabut Tetiba Terbit di MODI, IUP PT Mining Maju Diduga Fiktif

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Sudah dicabut pada 2014 lalu, Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi PT Mining Maju tetiba terbit di Minerba One Data Indonesia (MODI).

Hal tersebut disoroti Konsorsium Mahasiswa dan Pemuda Indonesia (Komando), yang menduga IUP PT Mining Maju di MODI fiktif.

Tak hanya itu, Komando juga mensiyalir adanya upaya pemalsuan dokumen untuk mendukung terbitnya IUP PT Mining Maju di MODI.

Ketua Komando, Alki Sanagiri menyampaikan, PT Mining Maju yang keberadaannya saat ini telah terdaftar di MoDi patut diduga fiktif.

“Karena pada tahun 2014 lalu, PT Mining Maju telah dicabut izin usaha pertambangan eksplorasinya oleh Bupati Kolaka Utara, dan itu tertuang dalam SK Bupati Kolaka Utara nomor 540/197 tahun 2014, bahkan PT Mining Maju sudah menggugat ke PTUN tetapi ditolak sampai dengan tingkat kasasi di Mahkamah Agung,” ujar Alki Sanagiri kepada awak media, Kamis 26 Oktober 2023.

Ia juga menambahkan, bahwa pada saat rekonsiliasi IUP yang dilakukan oleh Kementrian ESDM, dalam hal ini Dirjen Minerba pada tahun 2018 itu, PT Mining Maju itu tidak ada dalam daftar IUP di Sulawesi Tenggara.

Keanehan selanjutnya, tiba-tiba IUP PT Mining Maju tayang di MoDi menggunakan IUP Operasi Produksi Tahun 2011, sehingga diduga IUP Operasi Produksi ini telah dipalsukan atau dibuat back date.

Mantan Ketua BEM Fakultas Hukum Unsultra tersebut menjelaskan, saat ini PT Mining Maju telah terdaftar di MoDi, sementara telah dicabut izin usaha pertambangan eksplorasinya pada tahun 2014.

“Inikan aneh, patut diduga PT Mining Maju telah melakukan kongkalikong dengan pihak ESDM,” ucapnya.

“Kami juga menduga kuat bahwa ada keterlibatan Stafsus Milenial Presiden dan anggota DPR RI Dapil Sultra, yang diduga kuat terlibat dalam pusaran izin PT Mining Maju,” tegas Alki Sanagiri.

 

 

 

Laporan : Ikas
Editor : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.