Connect with us

METRO KENDARI

Mendagri Tito Karnavian Resmikan Gerakan Pangan Murah di Kendari, Upaya Bersama Tekan Inflasi

Published

on

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat meresmikan Gerakan Pangan Murah di alun-alun eks MTQ Kota Kendari. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis. id – Inflasi kerap menjadi momok dalam kehidupan masyarakat, terutama ketika harga pangan melonjak dan daya beli melemah. Namun di Kota Kendari berbeda.

Dengan inflasi  1,11% month to month dan 2,57% year on year, Kota Kendari mencatatkan angka terendah di Sulawesi Tenggara (Sultra).

Sebuah capaian yang tidak lahir dari kebetulan, melainkan hasil kerja keras pemerintah daerah (Pemda) sinergi dengan dunia usaha, dan kehadiran kebijakan tepat sasaran seperti Gerakan Pangan Murah (GPM).

Lapangan Eks MTQ Kendari menjadi saksi ketika GPM resmi dibuka pada Selasa, 26 Agustus 2025.

Mendagri Tito Karnavian  meresmikan Pasar Gerakan Pangan Murah di Alun-alun Eks MTQ Kendari. -foto:ist-

 

Kegiatan yang berlangsung dua hari ini tak sekadar pasar murah, melainkan wujud nyata kolaborasi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sultra, Pemerintah Kota Kendari, serta Kamar Dagang dan Industri (Kadin).

Tak tanggung-tanggung, acara ini diresmikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dengan kehadiran Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N. Bakrie, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wakil Gubernur Hugua, dan seluruh kepala daerah se-Sultra.

Bagi masyarakat, hadirnya beras murah, minyak goreng terjangkau, hingga cabai dengan harga stabil adalah kabar baik. Namun, lebih dari itu, GPM menjadi strategi pemerintah untuk memastikan angka inflasi tetap terkendali.

Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, menegaskan bahwa GPM adalah bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap rakyat.

“Alhamdulillah, inflasi di Kota Kendari berhasil ditekan sehingga menjadi yang terendah di Sultra, hanya 1,11% month to month dan 2,57% year on year. Ini adalah hasil kerja sama pemerintah, Kadin, dan seluruh pihak terkait,” ujarnya.

Masyarakat Sultra dari berbagai penjuru mendatangi Pasar Gerakan Pangan Murah di Alun-alun eks MTQ Kendari. -foto:ist-

Bagi Siska, pasar murah bukan sekadar aktivitas jual beli. Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai simbol kebersamaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjaga keseimbangan ekonomi masyarakat.

“Kegiatan ini membuktikan bahwa dengan kebersamaan, kita bisa menjaga stabilitas harga sekaligus memberi kepastian bagi masyarakat. Kendari siap jadi contoh bagi daerah lain,” tegas Ketua APEKSI Komwil VI itu.

Harga-harga di GPM kali ini memang dirancang lebih ramah di kantong. Misalnya, beras SPHP dijual Rp11.000/kg dari sebelumnya Rp11.600/kg, minyak goreng Minyak Kita hanya Rp15.500/liter, telur ayam Rp52.000/tray, hingga cabai rawit merah Rp22.500/kg.

Tak hanya meringankan pengeluaran rumah tangga, program ini juga memberikan kepastian pasokan di tengah fluktuasi pasar.

Kadin Indonesia ikut berperan besar lewat subsidi harga, sementara Badan Pangan Nasional mencatat Kendari sudah 46 kali menggelar GPM dengan melibatkan 29 vendor.

 

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran saat diwawancara wartawan di Alun-alun eks MTQ Kendari. -foto:ist-

Konsistensi ini memperlihatkan bahwa Kendari tidak hanya reaktif menghadapi isu pangan, melainkan proaktif mengantisipasi gejolak harga sejak dini.

Wali Kota Kendari juga menekankan dimensi lain dari GPM, yakni sebagai ruang promosi potensi daerah dan penguatan ekonomi lokal.

“Gerakan Pangan Murah ini bukan sekadar pasar murah, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan Kendari sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.

Capaian inflasi terendah di Sultra memberi legitimasi bahwa strategi ini berhasil. Kendari tak hanya melindungi warganya dari lonjakan harga, tapi juga memosisikan diri sebagai contoh daerah yang mampu menggabungkan regulasi, intervensi pasar, dan kolaborasi dunia usaha dalam satu kerangka kebijakan.

Dengan pendekatan itu, Kota Kendari tidak sekadar mencatat angka inflasi rendah di atas kertas. Ia membangun narasi baru: bahwa menjaga stabilitas harga adalah bagian dari melindungi rakyat, dan pasar murah adalah instrumen demokratis yang bisa menyentuh lapisan masyarakat paling bawah.

Stok pangan yang dipasarkan Gerakan Pangan Murah di Alun-alun eks MTQ Kendari. -foto:ist-

 

Bagi Siska Karina Imran, upaya menekan inflasi adalah investasi sosial jangka panjang. Jika harga pangan stabil, maka konsumsi rumah tangga terjaga. Dan jika konsumsi kuat, maka pertumbuhan ekonomi daerah akan semakin kokoh.

Di tengah gejolak global yang kerap mengguncang rantai pasok pangan, Kendari menunjukkan bahwa strategi berbasis kearifan lokal dengan sinergi pusat, daerah, dan pelaku usaha dapat menghasilkan solusi nyata.

Dan lewat GPM, kota ini bukan hanya sekadar menekan inflasi, melainkan menata masa depan ekonomi yang lebih berkeadilan. (Adv)

Continue Reading

METRO KENDARI

Waspada! Transaksi Uang Palsu Banyak Terjadi di UMKM

Published

on

By

KENDARI, Bursabisnis. Id – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat uang palsu yang beredar di wilayah Sultra sebanyak 397 lembar pada tahun 2025.

Bila dibandingkan peredaran uang palsu tahun 2024, terjadi penurunan. Sebab tahun lalu, uang palsu yang beredar sebanyak 465 lembar.

Menurut Deputi Kepala KPw BI Sultra Thathit Suryono kepada wartawan uang palsu yang beredar itu kebanyakan pecahan 100 ribu.

“Terjadi penurunan temuan uang palsu. Peredarannya tercatat paling tinggi terjadi di Kota Kendari dan Kota Baubau,” kata Thathit Suryono.

Thathit mengungkapkan, sesuai pemetaan ternyata peredaran uang palsu mayoritas ditemukan di transaksi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Terjadinya pada bulan Ramadhan, Hari Daya Idul Fitri, serta Natal dan Tahun Baru.

Untuk mencegah peredaran uang palsu di tengah masyarakat, BI Sultra terus melakukan langkah penindakan hingga ke warung-warung kecil dengan menjalin koordinasi bersama aparat penegak hukum (APH).

BI Sultra juga menggencarkan upaya preventif melalui edukasi program Cinta, Bangga, dan Paham (CBP) Rupiah.

Laporan : Ibi

Continue Reading

METRO KENDARI

Siska Karina Serahkan Kartu BPJS Ketenagakerjaan Program Sertakan PT Hadji Kalla Toyota

Published

on

By

Walikota Kendari Siska Karina Imran secara simbolis menyerahkan kartu BPJS Ketenagakerjaan kepada warga Kendari. -foto:dok.kendarikota-

KENDARI, Bursabisnis. Id – Secara simbolis, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, menyerahkan kartu peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Program Sertakan PT Hadji Kalla Toyota kepada 1.500 pekerja informal di Kota Kendari.

Penyerahan berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Kendari pada Rabu, 14 Januari 2026.

Program Sertakan merupakan inisiatif PT Hadji Kalla Toyota bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk kepedulian terhadap perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.

Para penerima manfaat berasal dari berbagai profesi informal, seperti pedagang, pengemudi ojek online, nelayan, penjahit, tukang bangunan, penjual makanan, hingga pekerja seni.

Dalam sambutannya, Siska menyampaikan bahwa penyerahan kartu BPJS Ketenagakerjaan ini bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dan kepedulian sektor swasta dalam melindungi masyarakat, khususnya pekerja informal.

“Ini adalah manifestasi nyata dari amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 tentang kewajiban negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Kehadiran PT Hadji Kalla Toyota menunjukkan sinergi yang sangat baik antara pemerintah dan sektor swasta,” ujar Siska.

Ia menyampaikan apresiasi kepada PT Hadji Kalla Toyota yang secara konsisten sejak tahun-tahun sebelumnya telah mendukung Pemerintah Kota Kendari, tidak hanya melalui program BPJS Ketenagakerjaan, tetapi juga melalui dukungan di bidang lain.

“Kami berharap kerja sama ini terus berlanjut dan semakin erat. Program CSR PT Hadji Kalla seperti Educare, Islamic Care, dan Environmental Improvement sangat kami harapkan dapat terus diinisiasi demi kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, PPS Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Juwenly Jona, menjelaskan bahwa Program Sertakan PT Kalla Toyota merupakan program perlindungan jaminan sosial bagi pekerja miskin dan rentan.

“Program ini telah berjalan sejak Desember 2025 dan kembali dilanjutkan pada tahun 2026, dengan sasaran 1.500 tenaga kerja rentan” katanya.

Program tersebut memberikan dua jenis perlindungan, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). JKK mencakup perawatan medis tanpa batas hingga sembuh, santunan kematian akibat kecelakaan kerja sebesar Rp70 juta, serta beasiswa pendidikan bagi dua orang anak hingga maksimal Rp174 juta. Sementara JKM memberikan santunan sebesar Rp42 juta kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia.

Di kesempatan yang sama, perwakilan manajemen Kalla Toyota, Nur Asia Yunus, menyampaikan bahwa Program Sertakan merupakan bagian dari visi dan misi perusahaan untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program CSR Yayasan Kalla.

“Program ini lahir dari kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya, jaminan sosial dasar ini dapat mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja rentan di Kota Kendari,” ujarnya.

Ia juga berharap program Sertakan dapat menjadi inspirasi dan direplikasi oleh perusahaan lain di Kota Kendari maupun daerah lain, serta jumlah penerima manfaat dapat terus bertambah di masa mendatang.

Atas nama Pemerintah Kota Kendari, Wali Kota Siska Karina Imran menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT Hadji Kalla Toyota dan BPJS Ketenagakerjaan atas kontribusinya dalam mengurangi beban masyarakat serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan di Kota Kendari.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut PPS Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Juwenly Jona, Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Putra Medea, Human Capital Business Partner Manager Kalla Toyota Kendari, Nur Asia Yunus, serta Branch Manager Kalla Toyota Kendari Tendean, Agus Salim.

Sumber : Kendarikota.co.id
Laporan : Tam

Continue Reading

METRO KENDARI

Cegah Banjir, Ketua RW 05 Anawai Desak Developer Bangun Kolam Retensi

Published

on

By

Nampak perumahan yang dibangun salah satu developer di Kelurahan Anawai. -foto:ist-

KENDARI, Birsabisnis. Id — Ketua RW 05 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, Mirkas, mendesak sejumlah developer perumahan yang melakukan pembangunan di wilayahnya agar segera membangun kolam retensi sebagai langkah mitigasi banjir.

‎Mirkas menegaskan, pembangunan perumahan yang masif tanpa dibarengi sistem pengendalian air yang memadai berpotensi menimbulkan genangan hingga banjir, terutama saat intensitas hujan tinggi. Kondisi ini, sudah mulai dirasakan oleh warga dibeberapa titik.

‎“Developer tidak boleh hanya fokus membangun rumah, tapi juga harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan. Kolam retensi sangat penting untuk menampung limpasan air hujan agar tidak langsung mengalir ke permukiman warga,” ujar Mirkas pada Selasa 13 Januari 2026.

‎Mirkas yang juga pernah menjabat Ketua Jurnalis Online (JOIN) Kendari menjelaskan, sebagian besar kawasan resapan air di wilayah Kelurahan Anawai kini mulai berkurang akibat alih fungsi lahan menjadi perumahan.

Tanpa kolam retensi, air hujan dikhawatirkan akan mengalir ke jalan dan rumah warga, meningkatkan risiko banjir dan kerusakan infrastruktur.

‎Mirkas juga meminta pemerintah kelurahan dan instansi terkait untuk lebih tegas dalam mengawasi perizinan pembangunan perumahan, khususnya terkait kewajiban penyediaan fasilitas pengendalian banjir.

‎“Ini demi kepentingan bersama. Jangan sampai warga yang sudah lama tinggal di sini justru dirugikan akibat pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan,” tegasnya.

‎Lebih lanjut, pria yang populer dengan sapaan Ikas ini menjelaskan, bahwa wilayah RW 05 Anawai salah satu titik langganan banjir.

‎Olehnya itu, kata Ikas, dibutuhkan kepedulian bersama dalam penanganan banjir di lingkungan tersebut.

‎”Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari kan sudah mewajibkan kepada para developer agar membuat kolam retensi di wilayah perumahan yang dibangun,” pungkasnya.

Laporan : Tam

Continue Reading

Trending