KONAWE, Bursabisnis. Id – Proses penanganan perkara dugaan tindak pidana pertambangan di Kabupaten Konawe Utara yang ditangani penyidik Bareskrim Polri masih belum dapat berlanjut ke tahap pelimpahan kedua (tahap II). Hal ini ditegaskan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe yang menyatakan bahwa kelengkapan barang bukti hingga kini belum terpenuhi.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Konawe, M. Anhar L. Bharadaksa, SH, MH, menegaskan bahwa pihaknya belum bisa menerima pelimpahan tahap dua sebelum seluruh barang bukti dan tersangka diserahkan secara lengkap oleh penyidik.

“Selama barang bukti belum lengkap, kami belum bisa melakukan tahap dua,” tegas Bhara saat dikonfirmasipafa Rabu, 8 April 2026.

Ia menjelaskan, dalam mekanisme penanganan perkara pidana, kelengkapan barang bukti merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum jaksa menerima pelimpahan dari penyidik.

Karena itu, Kejari Konawe tetap berpegang pada prosedur hukum yang berlaku.

“Kami menunggu penyerahan tersangka dan barang bukti secara utuh. Jika belum lengkap, tentu kami tidak akan menerima tahap dua,” ujarnya.

Bhara juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum secara resmi menerima tersangka maupun barang bukti. Meski demikian, terdapat sejumlah barang bukti yang telah dititipkan sementara oleh penyidik Bareskrim Polri di Kantor Kejari Konawe.

Barang bukti yang dititipkan tersebut antara lain empat unit dump truck (DT), dua unit excavator PC 200, serta satu unit excavator PC 300.

“Barang bukti itu masih bersifat titipan, belum kami terima secara resmi sebagai bagian dari tahap dua,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bhara menyebut masih ada barang bukti penting yang belum diserahkan oleh penyidik, yakni dua unit kapal tongkang yang diduga digunakan untuk mengangkut ore nikel.

Dua tongkang tersebut masing-masing beridentitas TB. Bukit Emas 1601 / BG. Bukit Emas 300 serta TB. Anugerah Bersama 2352 / BG. HMH 300 2.

“Sampai hari ini dua unit tongkang itu belum bisa ditunjukkan atau diserahkan oleh penyidik,” bebernya.

Dengan belum terpenuhinya kelengkapan barang bukti tersebut, proses pelimpahan perkara ke tahap berikutnya pun masih tertunda. Kejari Konawe menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penegakan hukum.

Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kelanjutan perkara sangat bergantung pada keseriusan penyidik dalam melengkapi seluruh unsur pembuktian yang dibutuhkan.

Laporan: Kas
Editor : Tam

KONAWE, Bursabisnis. Id – Suasana Ramadan di wilayah lingkar tambang PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) terasa lebih hangat tahun ini.

Melalui program Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, perwakilan PT SCM menyambangi sejumlah desa dan kelurahan di wilayah lingkar tambang PT SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Acara silaturahmi ini juga dirangkaikan dengan penyaluran ratusan bingkisan untuk warga yang membutuhkan.

Safari Ramadan PT SCM digelar di desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Routa Kabupaten Konawe dan Desa Pondoa yang berada di Kabupaten Konawe Utara.

Safari Ramadan PT SCM tahun ini diawali dari Desa Lalomerui, desa yang paling dekat dengan area operasional perusahaan.

Antusiasme warga tampak sejak sore hari, saat mereka berkumpul menyambut kehadiran rombongan Safari Ramadan.

Kegiatan ini diisi dengan tausiyah agama, buka puasa bersama, kuis Anak Saleh, hingga makan malam bersama warga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

Perwakilan manajemen PT SCM, mitra kontraktor, hingga Kepala Teknik Tambang (KTT) turut hadir langsung di setiap lokasi.

Momen tersebut terasa istimewa dengan peresmian Masjid Al-Qautsar, satu-satunya sarana ibadah di Desa Lalomerui yang baru saja selesai direnovasi secara total berkat dukungan PT SCM. Masjid itu kini menjadi pusat kegiatan ibadah warga, khususnya selama Ramadan.

Kepala Desa Lalomerui, Taksir Unggahi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya.

“Dengan selesainya renovasi masjid ini, kami berharap warga dapat lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini,” ujarnya.

Tak hanya sarat nuansa religius, Safari Ramadan PT SCM juga menghadirkan keceriaan.

Salah satunya melalui kuis edukatif Anak Saleh yang melibatkan anak-anak desa. Pertanyaan ringan seputar agama Islam dijawab polos oleh peserta cilik, memancing tawa sekaligus kehangatan di tengah acara.

Sesi kuis juga diberikan kepada kaum ibu sebagai bentuk apresiasi atas peran dan partisipasi mereka dalam kegiatan Safari Ramadan.

Setelah Desa Lalomerui, Safari Ramadan juga menyambangi Desa Walandawe, Kecamatan Routa.

Kepala Desa Walandawe, Guslan, menilai Safari Ramadan menjadi ruang penting untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat.

“Dengan kegiatan Safari Ramadan ini, diharapkan bisa tetap menjaga silaturahmi antara masyarakat dan perusahaan,” katanya.

Selain Safari Ramadan, PT SCM bersama mitra kontraktor juga menyalurkan Bingkisan Ramadan kepada warga prasejahtera di wilayah lingkar tambang.

Total hampir 400 paket bingkisan berisi sembako dibagikan kepada warga di wilayah lingkar tambang. paket diserahkan secara simbolis kepada pemerintah desa untuk kemudian didistribusikan langsung kepada warga yang berhak.

Tokoh adat masyarakat Routa, Sarmada, mengingatkan bahwa Ramadan adalah bulan untuk merekatkan silaturahmi dan memperkuat persaudaraan.

“Di bulan Ramadan ini seharusnya tidak memutus silaturahmi, karena tidak akan diterima amal ibadahnya,” ujarnya.

Bagi PT SCM, Safari Ramadan bukan sekadar agenda tahunan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang berbagi, mempererat kebersamaan, dan menanam kebaikan yang diharapkan membawa keberkahan bagi masyarakat dan perusahaan.

Kepala Teknik Tambang PT SCM, Didik Fotunadi, menegaskan bahwa Safari Ramadan dan pembagian bingkisan merupakan wujud komitmen sosial perusahaan di wilayah lingkar tambang.

“Melalui Safari Ramadan dan penyaluran bingkisan ini, PT SCM berharap dapat terus mempererat tali silaturahmi. Kehadiran langsung dan interaksi positif ini menjadi fondasi dalam membangun hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih dari sekadar agenda keagamaan, Safari Ramadan PT SCM mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Melalui pendekatan langsung, dialog, serta aksi berbagi yang nyata, perusahaan berupaya hadir tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra sosial yang tumbuh bersama masyarakat.

Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan, menciptakan keharmonisan, dan mendukung pembangunan sosial yang inklusif di wilayah lingkar tambang.

Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. Id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2026 didesain tetap ekspansif dan berkelanjutan untuk mendukung agenda prioritas nasional, termasuk peningkatan layanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Kalau kita lihat total biayanya mencapai Rp247,3 triliun, meningkat 13,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Jadi pemerintah betul-betul serius memperbaiki kesehatan masyarakat,” ungkap Menkeu pada Rapat Konsultasi Pemerintah dengan DPR RI terkait Perbaikan Ekosistem Tata Kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi sebagaimana dilansir di laman kemenkeu. go.id.

Selain anggaran kesehatan, keberpihakan APBN terhadap masyarakat juga tercermin dari total belanja sebesar Rp897,6 triliun yang manfaatnya akan diterima langsung oleh masyarakat. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk Makan Bergizi Gratis (MBG), subsidi dan kompensasi energi, Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta berbagai program bantuan sosial, termasuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN bagi 96,8 juta orang.

“Pemerintah secara konsisten mewujudkan kesehatan yang berkualitas,” tegasnya.

Menkeu menjelaskan, komitmen pemerintah terhadap keberlanjutan JKN juga diwujudkan melalui berbagai skema pembiayaan, termasuk penutupan defisit JKN yang sejak 2014-2019 mengalami tren peningkatan akibat kesenjangan antara iuran dan manfaat.

Pemerintah telah melakukan intervensi kebijakan, antara lain melalui penyesuaian regulasi, pembayaran iuran bagi ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan veteran, serta dukungan reformasi JKN melalui skema Program-for-Result (PforR).

“Saat ini pemerintah dalam proses penyusunan rancangan peraturan Presiden tentang penghapusan piutang dan denda iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus tunggakan iuran yang selama ini menjadi beban peserta, sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif dan keberlanjutan sistem jaminan kesehatan nasional,” kata Menkeu.

Pada kesempatan yang sama, Menkeu juga menyoroti polemik terkait penonaktifan peserta PBI JKN sekitar 11 juta orang yang memicu keresahan di masyarakat pada Februari 2026. Menkeu menilai, perubahan data yang dilakukan secara drastis tanpa sosialisasi memadai menjadi penyebab utama munculnya gejolak.

Untuk itu, Menkeu mendorong agar pemutakhiran data PBI-JKN dilakukan secara lebih hati-hati, bertahap, dan disertai sosialisasi yang lebih memadai. Ia mengusulkan adanya masa transisi 2–3 bulan sebelum penonaktifan berlaku, agar masyarakat memiliki waktu untuk menyesuaikan diri dan tidak kehilangan akses layanan kesehatan secara mendadak.

“APBN 2026 didesain untuk mendorong efektivitas program JKN dalam rangka mewujudkan SDM unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing untuk menghadirkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.

Laporan : Icha
Editor : Tam