KENDARI, Bursabisnis. Id Penyelenggaraan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Prov. Sultra) Tahun 2025 dilaksanakan secara hybrid yang berpusat di Aula Wakatobi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara (KPwBI Sultra).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulawesi Tenggara Yuni Nurmalawati, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Herry Asiku, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara Thathit Suryono, Kepala Daerah dan perwakilan Kabupaten/Kota, Pimpinan Lembaga dan Instasi terkait di lingkup Provinsi Sulawesi Tenggara, serta berbagai Mitra Strategis dan Stakeholders terkait lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Deputi Kepala KPwBI Provinsi Sultra menyampaikan kondisi global dan nasional yang mencakup kinerja perekonomian serta outlook perekonomian 2025.

Senada dengan arahan Gubernur Bank Indonesia, dalam sambutannya, Deputi Kepala Kantor Perwakilan BI Sultra, Thathit Suryono, menyampaikan bahwa perekonomian global pada tahun 2025 masih diliputi ketidakpastian akibat berlanjutnya ketegangan geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah yang menghambat rantai pasok dunia.

Kebijakan tarif dagang Amerika Serikat turut menekan keyakinan pelaku ekonomi, melemahkan konsumsi rumah tangga, dan meningkatkan pengangguran sehingga menahan kinerja ekspor Tiongkok, Jepang, dan berbagai negara mitra.

Meskipun demikian, ekonomi Eropa tumbuh lebih tinggi dari perkiraan berkat perbaikan konsumsi dan investasi, sementara IMF, World Bank, dan Bank Indonesia tetap memperkirakan pertumbuhan global 2025 berada pada kisaran 2,3–3,2%.

Di tengah kondisi tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik didukung konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi, serta peningkatan ekspor termasuk ekspor jasa.

Inflasi nasional tetap terjaga dalam sasaran, dengan inflasi inti yang rendah dan imported inflation yang terkendali. Ke depan, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprakirakan berada pada kisaran 4,7–5,5% pada 2025 dan meningkat pada 2026, didorong oleh sinergi kebijakan fiskal–moneter, proyek prioritas pemerintah, dan bauran kebijakan Bank Indonesia yang menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi.

Pada tingkat regional, pada Triwulan III 2025 perekonomian wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) tumbuh positif 4,96% (yoy) dengan inflasi tetap terkendali.

Di Sulawesi Tenggara, kinerja ekonomi Triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,65%(yoy) dan tetap terjaga dalam tren pertumbuhan positif serta diatas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,04%(yoy), utamanya didorong oleh kinerja lapangan usaha industri pengolahan berbasis ekspor dan konsumsi rumah tangga.

Optimalnya kinerja perekonomian juga diimbangi dengan tekanan inflasi yang terjaga, pada Oktober 2025 inflasi Prov. Sultra kembali masuk pada target sasaran melalui upaya TPID dan strategi 4K. Aktivitas ekonomi masyarakat turut meningkat sejalan dengan pesatnya digitalisasi sistem pembayaran; transaksi QRIS tumbuh signifikan hingga mencapai 23,29 juta transaksi dan jumlah merchant terus meningkat.
Ke depan, perekonomian Sulawesi Tenggara pada 2026 diperkirakan tumbuh lebih tinggi, ditopang pertumbuhan sektor pertanian melalui ekstensifikasi lahan, peningkatan kapasitas industri pengolahan logam dasar yang masuk rantai pasok baterai kendaraan listrik, serta kelanjutan pembangunan kawasan industri strategis.

Meski pertumbuhan tersebut berpotensi meningkatkan daya beli dan risiko inflasi, sinergi kebijakan antar-stakeholders menjadi kunci untuk menjaga stabilitas perekonomian. Bank Indonesia berkomitmen memperkuat kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran serta senantiasa bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan sekaligus menjaga inflasi dalam sasaran menuju Indonesia Emas 2045.

Pada kesempatan tersebut, Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Tenggara yang berisi arah kebijakan 2026 Sulawesi Tenggara.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia Sulawesi Tenggara atas sinergi kuat dalam pengendalian inflasi, percepatan pertumbuhan ekonomi, dan digitalisasi daerah. Melalui peran aktif di TPID, penguatan pemantauan harga, fasilitasi GPM, dan pengembangan klaster pangan, inflasi daerah dapat dikendalikan dengan lebih antisipatif.

Di sisi ekonomi, Bank Indonesia berkontribusi memetakan sektor unggulan, mendukung UMKM, memperkuat ekosistem halal, serta meningkatkan inklusi keuangan sehingga pertumbuhan lebih inklusif.

Pada saat yang sama, BI bersama pemerintah daerah mempercepat digitalisasi melalui ETPD dan perluasan penggunaan QRIS hingga menjadikan seluruh pemda di Sulawesi Tenggara menjadi Pemda kategori Digital.

Seluruh capaian ini mencerminkan kemitraan strategis yang perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan Sulawesi Tenggara yang semakin maju dan berdaya saing.

Selain penyampaian outlook perekonomian daerah, PTBI Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 juga dirangkaikan dengan penyerahan BI Sultra Award kepada 18 Mitra Strategis KPwBI Sultra yang secara aktif bersinergi dan berinovasi dalam memperkuat ketahanan dan kebangkitan ekonomi daerah Prov. Sultra selama tahun 2025. Kedepannya, KpwBI Sultra akan senantiasa berkomitmen memberikan dedikasi terbaik untuk Provinsi Sultra melalui sinergi dan inovasi bersama Pemerintah Daerah dan berbagai stakeholders demi mewujudkan ekonomi daerah yang kuat dan berdaya saing.

Laporan : Kas
Editor : Tam

KONAWE, Bursabisnis. id — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe resmi menyerahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Konawe.

Penyerahan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Konawe pada Rabu, 26 Nopember 2025 oleh Wakil Bupati Konawe, H. Syamsul Ibrahim, SE M.Si kepada Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, S.Pd, M.M.

Anggaran sebesar Rp 1,62 triliun itu menjadi instrumen fiskal strategis dalam mewujudkan visi Bupati Konawe H. Yusran Akbar dan Wakil Bupati Syamsul Ibrahim menuju Konawe Bersahaja yang Berdaya Saing, Sejahtera, Adil, dan Berkelanjutan.

Pokok-Pokok RAPBD 2026

Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa RAPBD 2026 disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta pendekatan berbasis kinerja.

“APBD bukan hanya dokumen anggaran, tetapi instrumen pembangunan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu penyusunannya diselaraskan dengan RPJMD dan visi pembangunan Kabupaten Konawe,” ujar Syamsul Ibrahim.

Ia juga meminta seluruh OPD mengikuti pembahasan anggaran secara serius dan tidak diwakilkan, kecuali dalam kondisi sakit atau opname.

Postur RAPBD Konawe 2026

Pendapatan Daerah: Rp 1.623.911.316.245

PAD: Rp 344,01 miliar

Pendapatan Transfer: Rp 1,26 triliun

Belanja Daerah: Rp 1.752.511.316.245

Rincian belanja sebagai berikut:

1. Belanja Operasi – Rp 1,20 triliun

Dialokasikan untuk:

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Bantuan sosial
Fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Belanja Modal – Rp 253,02 miliar

Difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis:

Gedung dan bangunan: Rp 153,4 miliar

Jalan, jaringan, dan irigasi: Rp 70,5 miliar

Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat konektivitas wilayah dan daya saing daerah.

3. Belanja Transfer – Rp 277,44 miliar
Termasuk belanja bantuan keuangan untuk:
Pemberdayaan desa
Penguatan pembangunan masyarakat hingga tingkat akar rumput

Defisit anggaran akan ditutupi melalui pembiayaan daerah yang dikelola secara hati-hati.

Dukungan DPRD dan Sikap Fraksi

Ketua DPRD Konawe, I Made Asmaya, menyatakan bahwa pihaknya segera menindaklanjuti RAPBD tersebut melalui pembahasan bersama komisi dan Badan Anggaran.

Seluruh fraksi DPRD memberikan persetujuan awal terhadap Ranperda APBD 2026.

Mayoritas fraksi menyatakan bahwa dukungan politik ini menjadi langkah penting dalam mempercepat proses pembahasan dan penetapan APBD.

“DPRD berkomitmen melakukan pembahasan secara objektif dan transparan demi memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” tegas I Made Asmaya.

Prioritas Pembangunan 2026

APBD Konawe tahun 2026 akan difokuskan pada beberapa sektor utama:

Peningkatan infrastruktur konektivitas
Penguatan layanan pendidikan dan kesehatan
Pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal
Peningkatan kualitas layanan publik secara menyeluruh

Pemkab Konawe menegaskan bahwa tata kelola anggaran akan dilakukan secara efisien, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Langkah Awal Menuju Penetapan APBD

Penyerahan Ranperda ini menjadi tahap awal dalam proses pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum RAPBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan mulai diberlakukan pada Januari 2026.

“Kami berkomitmen penuh melaksanakan APBD dengan tanggung jawab. Setiap rupiah harus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tutup Syamsul Ibrahim.

Laporan : Ilfa
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis. Id – Bank Jawa Timur (Jatim) dikabarkan resmi menyetor modal ke Bank Sulawesi Tenggara (Sultra) sebesar ratusan miliar.

Penyetoran modal tersebut dalam rangka pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). Dalam skema ini, Bank Jatim menjadi induk dari sejumlah BPD.

Dengan demikian, maka Bank Jatim resmi mengakuisisi sejumlah persen saham Bank Sultra.

Direktur Utama (Dirut) Bank Jatim, Winardi Legowo membenarkan perihal suntikan modal kepada Bank Sultra, sebagai bagian dari langkah skema KUB.

Winardi Legowo menyebutkan, bahwa pihaknya telah melakukan KUB bersama sejumlah Bank Pembangunan Daerah (BPD), diantaranya Bank NTT, NTB, Lampung dan Bank Sultra.

“Proses sudah selesai, tinggal finalisasinya,” ujar Winardi Legowo, saat diwawancarai di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu 19 November 2025.

Sayangnya, Winardi Legowo enggan menyebutkan berapa nilai suntikan modal Bank Jatim ke Bank Sultra.

Begitu juga saat ditanya berapa persen jumlah saham yang diakuisisi pihai Bank Jatim dari suntikan modal tersebut, Winardi Legowo belum mau mengungkapkan ke publik.

“Soal angkanya itu (jumlah modal yang disetor) kami akan sampaikan tersendiri yah,” kata Winardi Legowo.

Kendati demikian, Winardi Legowo mengakui, jika jenis saham yang dibeli Bank Jatim dari Bank Sultra adalah saham serie A.

Bank Jatim dan Bank Sultra nampaknya kompak untuk tak menyebutkan jumlah setoran modal dan jumlah persen saham yang dibeli atau diakuisisi.

Kepala Divisi Corporate Secretary, WA Ode Nurhuma yang ditemui di lokasi kegiatan misi dagang Pemprov Jawa Timur tak bersedia untuk diwawancarai awak media.

Dilansir dari laman resmi indorpemier, disebutkan bahwa jumlah modal yang disetorkan Bank Jatim ke Bank Sultra melalui skema KUB sebesar Rp100 miliar, pada Senin 10 November 2025.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Dirut Bank Jatim, Winardi Legowo. -foto:ist-