Ekonomi Makro
Paparkan Upaya Pengurangan Emisi di Konferensi BUMN Negara G20, PLN Siap Pimpin Transisi Energi Indonesia

Nusa Dua, Bursabisnis.id- PLN siap memimpin transisi energi di Indonesia dengan menghadirkan peta jalan mencapai Net Zero Emission 2060. Peta jalan tersebut telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow tahun 2021.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir membuka State Owned Enterprise (SOE) International Conference 2022 di Nusa Dua Bali, Senin (17/10).
SOE International Conference atau Konferensi BUMN Negara G20 ini merupakan rangkaian kegiatan untuk menyambut KTT G20. Gelaran ini menjadi salah satu sarana pemerintah mengabarkan kepada komunitas internasional tentang dampak transformasi BUMN bagi masyarakat Indonesia, termasuk transisi energi.
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi langkah BUMN selama ini yang menjadi garda terdepan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia dan juga pemulihan saat pandemi Covid-19 melanda.
“BUMN juga berperan besar dalam penanganan pandemi. Keberhasilan BUMN ini bisa memicu pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen. Produk Domestik Bruto (PDB) kami bisa kembali seperti sebelum Covid-19,” ujar Luhut.
Untuk itu, ia yakin bahwa meski berada dalam ancaman resesi global, Indonesia mampu mempertahankan posisinya dengan kekuatan bersama. “Transformasi membuat lebih efisien. Jumlah BUMN berkurang dari 108 jadi 92 BUMN dan ditargetkan bisa turun dari itu, transformasi membuat BUMN lebih tangguh, membuat BUMN lebih banyak kontribusinya pada perekonomian kita. Ini bisa mendorong perekonomian lebih baik. Naik 115 persen dari target pemerintah,” ujar Luhut.
Menteri BUMN Erick Thohir dalam konferensi pers menjelaskan bahwa BUMN siap menjalankan transisi energi demi mencapai Net Zero Emission (NZE).
“Kita harus mendorong renewable energy, masing-masing perusahaan BUMN tidak jalan sendiri-sendiri, tetapi menjadi satu kesatuan untuk memastikan NZE tahun 2060 terjadi. Catatannya, transisi energi harus dilakukan berdasarkan transformasi yang diingini oleh Indonesia, bukan negara lain,” ucap Erick.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, menyambut baik dukungan pemerintah untuk menyukseskan transisi energi khususnya mengejar target NZE 2060. PLN telah menyiapkan peta jalan sejak 2021 dan telah disampaikan pada KTT COP26 di Glasgow. Artinya, lanjut Darmawan, PLN sudah siap memimpin transisi energi di Indonesia.
Untuk mendukung rencana tersebut, PLN sudah menyiapkan peta jalan early retirement pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) untuk mencapai NZE pada tahun 2060. Tahapan mekanisme retirement PLTU batu bara akan dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2056 dan PLN akan menggantinya dengan EBT.
Pada peta jalan PLN, percepatan retirement PLTU sebesar 3,5 GW dapat dilakukan sebelum 2040, untuk PLTU dengan teknologi subcritical. Percepatan retirement tersebut dapat dilakukan ketika kapasitas EBT pengganti sudah operasional, aspek just transition terpenuhi, tidak menyebabkan peningkatan beban keuangan yang memberatkan pemerintah, dan adanya bantuan pendanaan dari komunitas internasional.
Selain early retirement, PLN akan mencapai NZE di 2060 dengan mengoperasikan PLTU dengan Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) sebesar 19 GW. Inisiatif lainnya seperti biomass cofiring di beberapa PLTU juga akan dilakukan untuk mencegah emisi di masa mendatang
“Tak hanya mempensiunkan PLTU eksisting, PLN juga tidak akan melakukan pembangunan PLTU, kecuali penyelesaian pembangunan yang saat ini sudah dalam tahap konstruksi,” papar Darmawan.
Untuk bisa mempensiunkan PLTU, PLN tentu butuh dana yang tidak sedikit. Pemerintah telah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) sebagai salah satu strategi pembiayaan untuk mempensiunkan PLTU ini.
Darmawan menjelaskan, meski mempensiunkan PLTU dilakukan secara bertahap, namun PLN tidak tinggal diam dalam upaya mengurangi emisi di PLTU yang telah beroperasi. PLN berinovasi dengan melaksanakan program co-firing biomassa untuk PLTU.
Pelaksanaan program co-firing di PLTU milik PLN yang dimulai dari tahun 2020 telah berhasil dilakukan pada 32 lokasi PLTU. Melalui substitusi sebagian batu bara dengan biomassa sehingga berdampak terhadap peningkatan bauran EBT dan penurunan emisi karbon.
“Ini adalah ekosistem energi berbasis kerakyatan karena pasokan biomassa akan dipenuhi dari kolaborasi seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya menekan emisi lewat pengurangan batu bara di pembangkit, PLN juga melakukan program dedieselisasi 5.200 pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) eksisting di seluruh Indonesia. PLN menggantinya dengan pembangkit EBT yang berbasis pada potensi alam setempat. “Ini adalah perubahan besar karena mengubah energi berbasis impor menjadi energi berbasis domestik yang lebih murah,” katanya.
Sebagai gantinya, PLN juga mengembangkan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 20,9 GW pada 2030.
“Kami menjadi garda depan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan transisi energi. Kami percaya upaya ini butuh kolaborasi dan kerja sama semua pihak. Kami, PLN membuka peluang kerja sama untuk bisa menyukseskan agenda ini,” tutup Darmawan. (AP)
Laporan: Kipat
SEKURITAS
Investor Asing Keluar dari Pasar Keuangan Domestik

JAKARTA, Bursabisnis.id- Arus dana asing tercatat keluar dari pasar keuangan domestik pada pekan lalu. Aksi outflow tersebut relatif dalam kategori wajar karena jumlah hari Perdagangan yang sangat singkat dan tidak ada sentimen besar yang terjadi.
Bank Indonesia (BI) merilis data transaksi 30 Januari 2025, investor asing tercatat jual neto sebesar Rp0,82 triliun, terdiri dari jual neto sebesar Rp0,40 triliun di pasar saham, jual neto Rp0,43 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN), dan beli neto Rp5 miliar di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Berdasarkan berita yang dilansir dari laman CNBCIndonesia.com, selama tahun 2025, berdasarkan data setelmen sampai dengan 30 Januari 2025, investor asing tercatat jual neto sebesar Rp1,72 triliun di pasar saham, beli neto sebesar Rp2,11 triliun di pasar SBN dan beli neto Rp12,93 triliun di SRBI.
Pekan lalu hari perdagangan hanya terjadi selama dua hari dan BI hanya mencatat pada hari Kamis sehingga tidak cukup baik sentimen yang ada. Alhasil aliran dana asing pun relatif stabil dan tidak banyak berubah.
Hal ini juga tercermin dari imbal hasil SBN dan UST tenor 10 tahun yang sepanjang pekan kemarin tidak banyak mengalami pergerakan.
Imbal hasil SBN pada 30 dan 31 Januari 2025 masing-masing berada di angka 6,965% dan 6,984%.
Sementara imbal hasil UST berada di angka 4,512% dan 4,567%.
Namun yang patut diwaspadai adalah di pekan ini khususnya setelah Presiden AS, Donald Trump yang pada Sabtu (01/02/2025) lalu telah menandatangani perintah yang mengenakan tarif sebesar 25% atas impor dari Meksiko dan Kanada, serta bea masuk sebesar 10% atas produk China.
Trump telah lama mempromosikan tarif sebagai cara untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik dengan mitra dagang AS. Dia pun menegaskan kebijakan ini dilakukan demi melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing, dan mendapatkan pendapatan.
Di Ruang Oval pada wawancara pada Jumat, Trump mengatakan keputusannya untuk mengenakan tarif pada barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan China adalah “murni ekonomi”. Namun, para ekonom khawatir hal ini dapat ‘menyalakan’ kembali inflasi pada saat tampaknya tekanan harga mulai mereda.
Hal ini sontak membuat indeks dolar AS (DXY) melambung tinggi. Pada hari ini (03/02/2025) pukul 08:10 WIB, DXY telah melesat 1,24% ke angka 109.71. Posisi ini merupakan yang tertinggi sejak 13 Januari 2025.
Jika hal ini terus dibiarkan, maka arus dana asing akan mengalir deras masuk ke pasar keuangan AS dan meninggalkan negara berkembang termasuk Indonesia.
Lebih lanjut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pun dapat terpuruk lebih dalam dibandingkan kondisi saat ini.
Sumber : CNBCIndonesia.com
Ekonomi Makro
Sukseskan SNLIK 2025, OJK dan BPS Sulawesi Tenggara Lakukan Witnessing

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali berkolaborasi dalam melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.
Kerja sama ini merupakan kali kedua setelah pelaksanaan SNLIK yang dilaksanakan tahun 2023. Survei yang dilaksanakan di seluruh Provinsi di Indonesia, dan akan berlangsung pada 22 Januari 2025 sampai dengan 11 Februari 2025.
Provinsi Sulawesi Tenggara juga menjadi salah satu daerah pelaksanaan SNLIK 2025. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pada tanggal 23 – 24 Januari 2025 telah dilaksanakan kegiatan witnessing oleh OJK Sultra bersama dengan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.
Witnessing merupakan kegiatan menyaksikan atau memastikan sebuah proses pengambilan data yang bertujuan untuk menjaga kualitas data. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketepatan respon dari responden dapat terjaga dengan baik, sehingga dapat memperoleh data yang valid.
Sebelum pelaksanaan witnessing di Provinsi Sulawesi Tenggara, terlebih dahulu OJK Sultra dan BPS telah melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah SNLIK 2025 di Kantor BPS Sulawesi Tenggara, pada 17 Januari 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha dan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Surianti Toar.
Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, SNLIK merupakan program nasional yang dilaksanakan secara berkala untuk mengukur pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan.
Selain itu, lanjut Bismi, survei ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal, serta seberapa besar penerimaan dan pemanfaatan layanan tersebut.
“Hal ini sejalan dengan Perpers No. 114/2020 dan UU.59/2024, dengan ambisi dapat mencapai target indeks literasi dan inklusi keuangan masing masing sebesar 50% Literasi dan 90% Inklusi,” kata Bismi.
Dalam survei ini, OJK dan BPS juga akan lebih fokus pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah, termasuk di daerah-daerah terpencil.
Witnessing yang dilakukan diantaranya pada 2 desa di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu Desa Alebo, Kecamatan Konda dan Desa Mokupa Jaya, Kecamatan Lalembuu.
Diharapkan, data yang dihasilkan dari SNLIK tahun 2025 dapat digunakan oleh OJK sebagai dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan strategi kebijakan, dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata di seluruh Indonesia.
Laporan : Mirkas
KEUANGAN
Tingkatkan Pemahaman Masyarakat, OJK Sulawesi Tenggara Lakukan Literasi dan Edukasi Keuangan di Tiga Kabupaten

KENDARI, bursabisnis.id – Mengawali tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tenggara melaksanakan kegiatan literasi dan edukasi keuangan pada tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kegiatan edukasi ini menyasar masyarakat desa termasuk yang berada pada daerah terluar, tertinggal, dan terluar (3T) yang dinilai sulit dalam mengakses informasi dan inklusi keuangan.
Daerah yang menjadi sasaran edukasi tersebut adalah 6 desa di Kabupaten Muna, 6 desa di Kabupaten Konawe Kepulauan dan 5 desa di Kabupaten Konawe Selatan.
Edukasi tersebut merupakan upaya dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi OJK, pengenalan produk jasa keuangan dan Waspada Aktiftas Keuangan Ilegal (PASTI).
Pelaksanaaan kegiatan ini menyasar masyarakat desa baik yang telah memiliki produk jasa keuangan (terinklusi) maupun yang belum tersentuh inklusi keuangan.
Peserta edukasi yang terdiri masyarakat masing masing desa dengan kisaran peserta setiap desa antara 50-100 orang. Dalam kegiatan ini masyarakat menerima materi, baik dari OJK Sultra maupun dari Industri Jasa Keuangan (IJK) yang ikut berpartisipasi yaitu PT BPD Sultra, PD BPR Bahteramas Raha, PD BPR Bahteramas Konawe, dan PD BPR Bahteramas Konawe Selatan.
Kepala Bagian PEPK dan LMSt OJK Sultra, Shintia Wijayanti Putri Purnamasari menyampaikan, kegiatan literasi dan edukasi tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan konsumen, yaitu preventif atau pencegahan.
Sehingga, kata Shintia, masyarakat dapat mengetahui dan memahami manfaat serta resiko suatu produk jasa keuangan sebelum menggunakannya.
“Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk membantu masyarakat mengetahui perbedaan antara produk jasa keuangan yang resmi atau legal dan yang bodong atau illegal,” kata Shintia.
Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan, hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 65,43 persen, sementara indeks inklusi keuangan sebesar 75,02 persen.
“Hal ini menunjukkan adanya gap antara persentase inklusi yang lebih tinggi di banding literasi. Artinya, sebagian masyarakat yang telah menggunakan produk jasa keuangan belum memahami terkait manfaat dan risiko dari produk yang digunakan,” jelas Shintia.
Kegiatan ini juga mendapat apresiasi dari para kepala desa yang ikut mendukung kelancaran kegiatan.
Kegiatan ini dirasa sangat bermanfaat bagi para masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai petani, utamanya yang selama ini sulit mendapatkan akses informasi.
Dengan adanya kegiatan ini, OJK berharap masyarakat Sulawesi Tenggara dapat lebih meningkatkan pemahamannya terkait OJK dan produk jasa keuangan, serta 2L (Legal dan Logis) dalam menentukan produk jasa keuangan yang akan digunakan. Serta dapat berdampak pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
Laporan : Mirkas
-
ENTERTAINMENT5 years ago
Inul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa5 years ago
Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR5 years ago
Jelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur5 years ago
Rumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus5 years ago
Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE5 years ago
OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Ekonomi Makro5 years ago
Aset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati
-
Entrepreneur5 years ago
Mengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha