Keberadaan umat Hindu di Sulawesi Tenggara (Sultra) sejak pertama kali dimulai Tahun 1968 melalui program transimigrasi pertama di Desa Jati Bali, Kecamatan Ranomeeto Barat, Kabupaten Konawe Selatan (dulu Kabupaten Kendari), sampai saat ini telah hampir 56 tahun lamanya mendiami Sulawesi Tenggara, sebuah usia yang menurut Kemenkes masuk dalam kategori masa lansia akhir, mendekati hampir usia pensiun dalam perjalanan kehidupan normal manusia pada umumnya.

Saat ini generasi Hindu di Sulawesi Tenggara yang memegang tampuk pimpinan lembaga Keagamaan Hindu adalah generasi ketiga.

Secara umum sebaran umat Hindu di Sulawesi Tenggara hampir merata ada pada 13 Kab./Kota dari 17 Kab. Kota yang ada, tersebar di 60 Kecamatan dan kurang lebih mediami 120 Desa/Kelurahan dan pada tahun 2025 ini berjumlah umat Hindu di Sulawesi Tenggara mencapai kurang lebih 54.000-an lebih.

Dengan lamanya telah menempati Sulawesi Tenggara, dan menjadi masyarakat Sulawesi Tenggara, harus jujur diakui bahwa umat Hindu juga telah berkontribusi dalam pembangunan daerah pada bidangnya masing-masing.

Tidak dipungkiri masyarakat Hindu di Sulawesi Tenggara kebanyakan bergerak pada sektor pertanian, baik lahan basah sebagai petani sawah dan sebagian juga bergerak pada lahan kering menjadi petani kelapa sawit, terutama Masyarakat Hindu pada wilayah Konawe Utara dan beberapa wilayah di Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan kondisi kehidupan secara umum yang semakin baik, semakin sejahtera, masyarakat Hindu mulai memahami pentingnya pendidikan terlebih Pendidikan keagamaan Hindu.

Adanya regulasi pemerintah sepuluh tahun silam dengan terbitnya PMA 56 Tahun 2014 dan telah diubah melalui PMA No 10 Tahun 2020 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu membuka celah sekaligus ruang untuk berdirinya pendidikan keagamaan Hindu yang bernama widya pasraman atau sekolah formal keagamaan Hindu, baik pada jenjang Pratama Widya sampai pada Maha Widya Pasraman.

Adanya PMA tersebut Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI melalui Direktur Pendidikan Hindu dan juga Bimas Hindu pada Kantor Wilayah Kemenag Sultra senantiasa mensosialisasikan, sekaligus mendorong umat Hindu pada kantong-kantong umat Hindu untuk menyambut regulasi tersebut dengan mendirikan Pendidikan Keagamaan Hindu Formal.

Hasilnya, pada tahun 2015 di Kabupaten Kolaka Timur dirikan Pratama Widya Pasraman Dwitana Saraswati, dengan izin operasional Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan Nomor 132 tahun 2015 tentang Persetujuan Izin Operasional Pratama Widya Pasraman (PAUD/TK) Dwitawana Saraswati tanggal 12 Juni 2015. Sembari Pasraman melengkapi administrasinya, Pasraman Dwitawana juga telah mendaftar di Ditjen Bimas Hindu Kemenag RI dengan jumlah siswa pertama kali dibuka adalah 31 Orang, selanjutnya pada tahun 2016 terbit SK Dirjen Bimas Hindu, Nomor 90 Tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016 tentang Izin Pendirian dan Operasional Pratama Widya Pasraman Dwitawana Saraswati, Desa Mataiwoi, Kec. Loea, Kab. Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dengan keluarnya izin pendirian dan operasional Pasraman ini, maka resmilah Sulawesi Tenggara memiliki satu Pasraman Formal.

Karena ketentuan satuan Pendidikan formal swasta harus dinaungi oleh Yayasan maka, selanjutnya di Kabupaten Kolaka Timur ini dibentuk Yayasan yang bernama, Yayasan Pasraman Dwitawana Saraswati, yang di Ketuai oleh Wayan Karyata, S.Ag yang beralamat di Jalan Blok G, Kecamatan Loea, Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara. Pendirian Yayasan Prasraman Dwitawana Saraswati ini secara bersamaan di Kota Kendari juga dibentuk Yayasan Ganapati Jaya Kendari yang diinisiasi oleh Pengurus PHDI Sultra sebagai realisasi program kerja PHDI Sultra masa bakti 2016-2021. Yayasan Ganapati Jaya Kendari yang telah dibentuk inilah yang menanungi Sekolah Tinggi Agama Hindu (STAH) Bhatara Guru Kendari.

Selanjutnya melalui Yayasan Pasraman Dwitawana Saraswati pada tahun 2016 dilakukan persiapan untuk pendirian Pasraman Formal tingkat SD, maka dibentuklah Adi Widyalaya Dwitawana Saraswati dengan terbitnya ijin SK Dirjen Bimas Hindu Nomor 167 Tahun 2017 tertanggal 13 September 2017 sehari sesudahnya juga terbit Ijin Operasional STAH Bhatara Guru Kendari, melalui SK Dirjen Bimas Hindu, Nomor 171 Tahun 2017 Tanggal 14 September 2017, di tahun 2018 terbit ijin Operasional Pratama Widyalaya Dharma Kerti yang beralamat di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk setingkat SMP selanjutnya pada tahun 2020 terbit ijin operasional Madyama Widya Pasraman Dharma Kerti yang juga beralamat juga di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur dan Pratama Widyalaya Dharma Kerti. Astungkara, berdirinya sekolah Pasraman Formal di Kolaka Timur, disusul oleh beberapa Kabupaten lainnya di Sulawesi Tenggara.

Keberadaan Widya Pasraman atau pasraman formal dengan regulasi pada PMA Nomor 10 tahun 2020 dirasa belum kuat mengatur standar pendidikannya, maka atas usaha dan upaya serta kerja keras para tokoh dan pemerintah melalui Ditjen Bimas Hindu Kementrian Agama RI maka terbitlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pendidikan Widyalaya. Widyalaya adalah satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama, berciri khas keagamaan Hindu dan menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Hindu.

Pendidikan Widyalaya ini seperti Madrasah bagi umat Hindu, mencakup jenjang dari TK hingga SMA. Dengan terbitnya Peraturan Mentri Agama No 2 Tahun 2024, maka dilakukan penyesuaian terhadap satuan Pendidikan Widya Pasraman yang telah beroperasional, yang salah satunya dilakukan dengan melakukan penyesuaian nama yang sebelumnya bernama Pasraman menjadi Widyalaya.

Peralihan Widya Pasraman menjadi Widyalaya adalah sebuah terobosan baru dalam dunia pendidikan Hindu di Indonesia dan merupakan sejarah yang menandai perubahan signifikan dalam sistem pendidikan Hindu di Indonesia.

Perubahan ini bertujuan membawa pendidikan Hindu menuju arah yang lebih terstruktur dan menyeluruh, dengan menyediakan kurikulum komprehensif yang mencakup aspek spiritual, agama, dan pendidikan akademik sesuai standar nasional dan internasional.

Sampai saat ini Tahun 2025 Satudan Pendidikan Widyalaya yang telah beroperasional di Sulawesi Tenggara, tersebar pada tiga Kabupaten, yaitu Kolaka Timur, Konawe dan Konawe Selatan yang berjumlah 14 Widyalaya, yaitu satu pada jenjang Madyama Widyalaya setara SMP berjumlah 1 (satu) Widyalaya yang bernama Madyama Widyalaya Dharma Kertih, yang beralamat di Desa Putemata, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, 3 (tiga) Widyalaya pada jenjang Adi Widya atau Sekolah Dasar yaitu;

1) Adi Widyalaya Dwitawana Saraswati, Kolaka Timur;
2) Adi Widyalaya Cendikiawan Saraswati, Mowila Konawe Selatan, dan;
3) yang terakhir mendapatkan ijin operasional pada tahun 2024 adalah Adi Widyalaya Wanasari, Desa Andoolu Utama, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan.

Pada jenjang Pratama Widyalaya atau setara PAUD berjumlah 10 Widyalaya tersebar pada tiga wilayah yaitu Konawe Selatan, Konawe dan Kolaka Timur yang meliputi;

1) Pratama Widyalaya Dharma Kerti, Kolaka Timur;
2) Pratama Widyalaya Dwitawana Saraswati, Kabupaten Kolaka Timur;
3) Pratama Widyalaya Dharma Santi Konawe Selatan, di Desa Lapoa Indah;
4) Pratama Widyalaya Widyananda, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Lalembuu, Konawe Selatan;
5) Pratama Widyalaya Bhuana Sastra, Desa Lalosingi, Kecamatan Mowila, Kab. Konawe Selatan;
6) Pratama Widyalaya Kusuma Dharma Kumara Konawe Selatan;
7) Pratama Widyalaya Dharma Widya Konawe Selatan;
8) Pratama Widyalaya Wanasari Konawe Selatan;
9) Pratama Widyalaya Widya Candra, Konawe dan;
10) Pratama Widyalaya Dharma Kertih, Desa Kasaeda, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe.

Berdasarkan data yang ada dari 14 (empat belas) satuan pendidikan Widyalaya yang ada 6 diantaranya sudah terakreditasi, yang lainnya sementara proses persiapan dan pengusulan.

Persoalan yang dihadapi pada satuan Pendidikan Widyalaya selama ini di Sulawesi Tenggara dan juga mungkin pada umumnya di Indonesia sangat kompleks dan hampir sama, salah satunya berkaitan dengan standar pembiayaan yang selama ini semua hanya bergantung dan bersandar pada bantuan pemerintah melalui Kementrian Agama, baik pada Ditjen Bimas Hindu maupun pada Bimas Hindu pada Kanwil Kemenag di Provinsi dan Kemenag Kab/Kota.

Partisipasi dan dukungan dari masyarakat dirasakan masih sangat rendah dan belum mampu membiayai operasional Widyalaya dengan optimal, keberadaan Widyalaya yang baru tumbuh dan seumur jagung, harus terus terpelihara semangatnya dan diharapkan dapat terus berkembang dan semakin berkualitas sekaligus bermutu. Geliat yang ada saat ini kita lihat pada Widyalaya yang ada di Sulawesi Tenggara semua karena adanya semangat yang tinggi dari beberapa tokoh di wilayah tersebut, yang terus memberikan dukungan dan semangat dan sedikit mengharuskan untuk “tuli” atas berbagai rasa pesimis segelintir Masyarakat akan keberadaan widyalaya.

Hal yang tidak kalah penting adalah semangat para pengelolanya, baik kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainya, hanya dengan bermodalkan “semangat ngayah”/karma yoga, kesabaran dan ketekunan dan adanya secerah harapan untuk menjadi Sekolah Negeri dengan pembiayaan sepenuhnya dari pemerintah untuk perbaikan kualitas Pendidikan dan juga kesejahteraan para guru dan tenaga kependidikan adalah yang juga sangat dinantikan.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas sampai saat ini Pendidikan keagamaan Hindu yang bernama Widyalaya di bumi Anoa, Provinsi Sulawesi Tenggara telah berjumlah 15 satuan Pendidikan, mulai dari Pendidikan Tinggi sampai pada satuan Pendidikan paling rendah yaitu Pratama Widyalaya, dan berharap beberapa wilayah lainnya yang memiliki potensi umat yang banyak juga akan segera menyusul mendirikan Satuan Pendidikan Widyalaya, seperti Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Utara, Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna Barat. Sangat optimis dan nampak bahwa semakin tahun Widyalaya yang ada saat ini semakin bergeliat, mengalami kemajuan, mulai dari berdiri dengan kokohnya bangunan gedung, representatifnya ruang-ruang kelas, tersedianya sarana prasarana pembelajaran yang mulai memadai sampai nantinya pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan.

Bimbingan Masyarakat Hindu khususnya pada Kantor Wilayah Kementrian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, berharap semua fihak bahu-membahu dan memberikan dukungan terhadap keberadaan Widyalaya yang telah beroperasional serta terus mendorong widyalaya untuk pengelola melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan inovasi dan memberikan pendidikan yang berdampak sehingga kepercayaan masyarakat terhadap satuan Pendidikan Widyalaya semakin kuat, Widyalaya nantinya diharapkan dapat menjadi pilihan pertama untuk mendidik putra dan putri mereka, dapat memberikan layananan Pendidikan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga dapat terbentuknya karakter daiwi sampad, sradha dan bhakti dan nantinya terbentuk inzan yang sadhu gunawan.

Penulis: Nang Bagia (Kadek Yogiarta)
Penelaah Teknis Kebijakan Pada Bimas Hindu Kanwil Kemenag Sultra.

ADA Rapa Dara masuk Istana Kepresidenan. Rapa Dara adalah bahasa Moronene untuk menyebut kepala kuda. Bukan kepala kudanya yang masuk istana. Tapi kain tenun bermotif kepala kuda atau Rapa Dara itu.

Rapa Dara masuk Istana pada 20 Februari 2025 di acara pelantikan 481 kepala daerah terpilih di Pilkada 2024. Motif Rapa Dara itu dikenakan istri Bupati Bombana Ir H Burhanuddin M.Si, Hj Fatmawati Kasim Marewa S.Sos, dan istri wakil bupati Bombana, Ahmad Yani, S.Pd, M.Si, Heny R Rahman.

Ya keduanya kompak mengenakan kain tenun motif kepala kuda itu. Warna kebayanya biru muda dan motif Rapa Dara-nya berwarna biru.

Ada yang menduga keduanya mengenakan motif Rapa Dara untuk mencuri perhatian Presiden Prabowo Subianto yang gemar naik kuda. Ternyata dugaan itu salah. Motif kepala kuda itu ingin menunjukkan sebagai karya otentik Hj Fatmawati Kasim Marewa untuk Kabupaten Bombana.

Karya otentik? Bagaimana ceritanya? Begini. Pada medio 2023 yang lalu, Pemerintah Kabupaten Bombana mendapatkan sertifikat Hak Kekayaan Intelektual atau HAKI dari Kementerian Hukum dan HAM RI untuk motif kepala kuda itu.

Pencetus desain Rapa Dara itu adalah Ketua Dekranasda Bombana waktu itu Hj Fatmawati Kasim Marewa S.Sos. Dialah dinobatkan sebagai pemilik HAKI itu. Sebagai Ketua Dekranasda sekaligus Ketua PKK, Fatmawati Kasim Marewa menyerahkan sertifikat itu kepada Pemerintah Kabupaten Bombana untuk dipatenkan.

Namun Fatmawati sedih. Sejak suami Ir H Burhanuddin M.Si berhenti sebagai Penjabat (pj) Bupati Bombana pada 27 November 2023, karya otentik motif Rapa Dara itu tak pernah lagi menjadi brand Kabupaten Bombana. Padahal tenun motif kepala kuda khas Bombana itu kini memiliki HAKI.

Barulah ketika sang suami terpilih bupati dan dilantik di Istana Kepresidenan 20 Februari 2025, motif Rapa Dara kembali diangkat oleh penciptanya: Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos.

Menurut Hj. Fatmawati Kasim Marewa tenun motif Rapa Dara menggambarkan nilai-nilai penting dalam kehidupan masyarakat Bombana, khususnya Kabaena. Kepala kuda dalam budaya Bombana melambangkan kekuatan, ketahanan, dan semangat untuk menghadapi tantangan.

Selain itu, motif tersebut mencerminkan semangat masyarakat setempat untuk terus maju dan berkembang.

Dengan lebel HAKI itu, maka sektor usaha dan penenun industri di Bombana sudah terjamin oleh undang- undang.

Fatmawati dalam usahanya mendaftar untuk mendapat HAKI bertujuan meningkatkan daya kompetisi dan rasa aman bagi para pengrajin yang ada di daerahnya.

“Alhamdulillah kain tenun Rapa Dara telah memiliki HAKI atas nama Pemkab Bombana, yang berlaku selama 50 tahun,” kata Hj Fatmawati Kasim Marewa.

Selain telah memperoleh HAKI, tenun Rapa Dara juga telah mendapat pengakuan tingkat nasional, dan mendapat penghargaan dari Dekranas atas karya kriya potensial dalam ajang Dekranas Award 2023.

Mengapa harus kepala kuda yang menjadi dasar untuk menginspirasi desainnya? Padahal first lady Bombana ini sangat menyukai kucing dan motif macan. Hampir semua aksesorinya adalah motif macan. Kucing peliharaannya pun belang-belang macan.

Sekali lagi, kenapa kepala kuda yang menginspirasi desainnya? Ketika ditanya dia mengatakan dirinya tidak ego, kesenangan pribadinya tak bisa diintegrasikan ke dalam pemerintahan Bombana.

Menurutnya, simbol kuda adalah filosofis yang sengat kuat di Bombana. Budaya kerja, kekuatan, dan etos kemajuan ada pada filosofi kuda. Nilai-nilai inilah yang menginspirasi untuk berjuang mendapatkan HAKI.

Tak banyak yang tahu kain tenun motif Rapa Dara yang dipakai di Istana semangatnya adalah mengirim pesan kepada semua bahwa ini lho motif kultur masyarakat Bombana.

Fatmawati dan Heny tentu sangat percaya diri mengenakan kebaya dengan bawahan kain tenun motif Rapa Dara. Istri bupati dan wakil bupati Bombana itu terlihat anggun di acara pelantikan di Istana. Istri kepala daerah lain seperti cemburu melihat keanggunannya.

Saat foto-foto di taman Monas, keduanya mencuri perhatian yang ada di sekitar. Tak sedikit juga merasa aneh. Bukan simbol feminim, misalnya bunga, yang menjadi motif, melainkan kepala kuda yang maskulin itu.

Namun Hj Fatmawati Kasim Marewa punya jawabannya: Kita membawa nama daerah untuk rakyat Bombana.

Dan Simbol Rapa Dara itu pun melekat di empat pilar rumah jabatan Bupati Bombana. Salut dengan Hj Fatmawati Kasim Marewa, S.Sos.

Perjalanan Kendari-Bombana, 3 Maret 2025
Oleh: Syahrir Lantoni
(BUR Center)

TRANSFORMASI regenerasi kepemimpin dalam setiap lembaga kemahasiswaan selalu menjadi hal yang paling penting untuk mendongkrak kuatnya sumber daya manusia yang semakin maju, sinergi daan berdaya saing.

Kuatnya lembaga kemahasiswaan karena anggota yang solid yang memahami setiap posisi, peran daan tanggung jawab dalam menjalankan tupoksinya. Kepeloporan pemimpin sangat dibutuhkan guna menjawab tantangan zaman di era society 5.0 sekaligus mengakomodir secara menyeluruh kepentingan mahasiswa dan mulai menyasar isu-isu strategis dan krusial kekinian.

Setiap orang ada masanya, dan setiap masa ada orangnya, begitulah bagi kebanyakan mahasiswa menyebutnya. Tetapi seiring perjalannya waktu tantantannya semakin dinamis dengan era keterbukaan di mana wacana, opini dan isu-isu semakin terbuka untuk menjadi perdebatan di ruang publik.

Sebagai pemimpin lembaga kemahasiswaan harus lebih jelih, aktual dan pro aktif menjemput aspirasi itu. Hadirnya pemimpin yang berkualitas dan punya kapasitas yang mumpuni harus mampu menjawab kecenderungan kepemimpinan sebelumnya, dimana kebanyakan dari kita atau mahasiswa merasa antipati serta hilangnya kepercayaan terhadap kelembagaan itu sendiri, sebab tak mampu menjawab persoalan atas keluhan mahasiswa. Misalnya terkait dengan mahalnya uang kuliah tunggal, fasilitas yang memadai dan lain sebagainya.

Membangun kepercayaan dan integritas diri dikalangan mahasiswa sangat penting. Dengan kekuatan brending dan sosial media menjadikan kita lebih luas berinteraksi dengan siapapun. Sehingga posisi dan legitimasi yang didukung oleh kekuatan mahasiswa akan lebih muda menggerakan seluruh intrumen dan memobilisasi ketika persoalan itu ada.

Kerja-kerja konsolidasi sangat di butuhkan mengingat sekarang hadirnya pemimpin baru di pemerintahan menjadikan tantangan tersendiri untuk gerakan mahasiswa.

Menyambut Pemira UHO

Kampus merupakan ladang kepemimpinan masa depan yang sangat subur. Kuncup pemimpin itu bernama pemuda dan mahasiswa. Maka biarkanlah kuncup dan bibit itu mekar menjadi bunga dan pada saatnya menjadi buah yang bermanfaat dan berguna untuk semesta alam yang membutuhkan disegala lini sektor.

Itulah saatnya ketika negeri ini panen raya para pemimpin yang akan memandu bangsa besar ini menuju kejayaannya sebagai guru peradaban. Itulah apa yang menjadi harapan dan cita -cita founding father kita dahulu.

Mahasiswa harus selalu menjadi jembatan nurani dan aspirasi masyarakat, mahasiswa sendiri merupakan kelas sosial menengah yang mudah masuk langsung ke masyarakat, maka mereka sering dipercaya untuk menjadi konseptor dan eksekutor harapan dan aspirasi-aspirasi rakyat yang bisa menggerakkan setiap perubahan di bangsa ini.

Para aktivis pergerakan mahasiswa hari ini hendaknya memikirkan konsep regenerasi kepemimpinan pergerakan mahasiswa ke depan guna melanjutkan apa yang menjadi visi-misi menuju tatanan masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur.

Keberhasilan sebuah gerakan kepemimpinan pada hakikatnya tidak diukur hanya pada satu periode saja, tapi juga dilihat dari daya tahan pergerakan pada masa-masa selanjutnya apakah terjadi kemunduran atau kemajuan supaya terus menjadi evaluasi dan pembelajaran generasi berikutnya.

Diantara faktor yang menentukan kelanggengan pergerakan adalah kepemimpinan gerakan itu sendiri olehnya itu sangat dibutuhkan penggemblengan di dalam organisasi dan kaderisasi yang matang.

Itulah dengan krisisnya kepercayaan mahasiswa dari masyarakat hari ini menjadi imbas dari pada lemahnya organisasi internal maupun eksternal untuk membawa kontribusi lebih besar di tengah-tengah masyarakat sebagai orientasi dari pada tangung jawab, peran dan fungsi sebagai mahasiswa, apa lagi masalah bangsa yang begitu banyak dari tataran nasional maupun lokal.

Olehnya itu perlu disusun alur kaderisasi yang baik dan matang untuk kepemimpinan pergerakan mahasiswa di kampus yang integral dan komprehensif.

Kaderisasi ini dilakukan secara terus menerus sehingga ia menjadi kawah candradimuka yang melahirkan para pemimpin pergerakan yang tangguh dan mempunyai idealisme tinggi. Idealnya para pemimpin lembaga kampus dan pergerakan mahasiswa muncul melalui sebuah proses yang panjang yang banyak benturan-benturan hingga sampai terbentuk dan bukan pemimpin karbitan pragmatis yang muncul tiba-tiba tanpa penguasaan konsep, tempaan masalah dan pengalaman yang mumpuni.

Olehnya itu penting nya kaderisasi dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan membentuk karakter kepemimpinan yang berkepribadian sangat di butuhkan di tengah degradasi kepemimpinan saat ini.

Pimpinan pergerakan mahasiswa harus menjadi icon dalam percaturan bangsa ini baik dari kelompok kelembagaan mahasiswa intra maupun ektra kampus.

Ia merupakan pengambil keputusan dan leader tertinggi di lembaganya yang harus mempertanggungjawabkan pengelolaan lembaga tersebut kepada mahasiswa lainnya, karena dia mewakili seluruh mahasiswa yang dia pimpinnya.

Seorang pimpinan pergerakan mahasiswa idealnya memang seorang pemimpin mahasiswa yang memiliki tugas dan wewenang contohnya: Mengkomunikasikan wacana pergerakan mahasiswa dan strategi umumnya kepada tim intinya dengan diskusi yang mendalam, melakukan rencana penggalangan dan koordinasi untuk mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, tetapi faktanya sangat minim dan krisis sekali untuk melakukan penyatuan gerakan.

Pengurus lembaga kemahasiswaan fakultas sampai himpunan perlu membangun kordinasi yang baik, sebagai jantung pergerakan untuk menggalang kekuatan massa sebanyak – banyaknya dan tak hanya itu organ internal kampus juga harus mampus menggandeng lembaga pergerakan mahasiswa lainnya, untuk membentuk sebuah aliansi dalam perjuangan sehingga wacana pergerakan mahasiswa yang digulirkan dapat menjadi konsumsi dan sorotan publik untuk menarik simpati dan empati, mengelola dan mengendalikan pengurus lembaga kemahasiswaan sebagai bentuk konsolidasi institusional.

Bersama pengurus yang lain melakukan upaya penguasaan opini dengan melakukan propaganda dan agitasi di dalam kampus, maupun di luar kampus melalui berbagai sarana dan instrumen komunikasi pergerakan yang ada.

Itu salah satu alternatif cara dan strategi merespon isu lokal dan nasional dengan cepat dengan banyaknya kebijakan pemerintah yang simpang siur dan tidak pro terhadap rakyat.

Dalam kondisi seperti itu, maka mekanisme regenerasi kepemimpinan pergerakan ini bisa melalui dua proses, yaitu proses internal komunitas aktifis pergerakan dan proses eksternal aktifis pergerakan.

Peran dan strategi kelompok mahasiswa sangat dibutuhkan dan solusi di tengah kekeroposan yang menggerogoti tubuh bangsa ini, korupsi kolusi nepotisme, kemiskinan, kurangnya akses dan biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Pergerakan mahasiswa merupakan instrumen yang dapat melakukan advokasi masyarakat dan bangsa yang masih seringkali menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka. Partisipasi rakyat dalam pergerakan mahasiswa ini dilakukan dalam rangka mempengaruhi pemerintah dalam pengambilan keputusan.

Partisipasi Mahasiswa

Partisipasi mahasiswa ini pun sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran juga bagi kader-kader pergerakan, sekaligus sarana penyebaran pemikiran ideologi, nilai-nilai perjuangan, wacana, ide dan gagasan pergerakan mahasiswa dan menciptakan pemimpin-pemimpin bangsa ke depannya.

Pesta demokrasi mahasiswa adalah event yang sangat bergengsi dan momentum tertinggi dalam kelembagaan internal kampus sebagai upaya menyalurkan hak pilih suara mahasiswa. Mengukur kualitas demokrasi dilihat seberapa besar partisipasi dan keikutsertaan dalam mengawal pemilu raya kampus serta mencegah berbagai potensi kecurangan, campur tangan birokrasi apa lagi.

Bagaimana tidak pemilu raya kampus merupakan sarana dan arena untuk menampilkan kader-kader terbaik serta berkompetisi dalam memperebutkan suara mahasiswa untuk menjadi orang nomor 1 satu dalam kelembagaan internal itu sendiri. Disisi lain ruang ini akan mampu mencetak pemimpin masa depan dan meningkatkan SDM yang berkualitas dan potensi sebagai bekal di masa depan.

Menurut penulis semua figur mesti mempunyai iktikad baik dan harapan panjang melebihi tarikan nafas tentang tata kelola lembaga mahasiswa yang baik, akuntabilitas dan transparan. Semua itu demi terciptanya pimpinan kelembagaan yang handal di kemudian hari.

Maka dengan demikian biarkanlah semua mahasiswa berkompetisi dengan hak politik dan demokrasi yang sama tanpa menggunakan tangan birokrasi untuk menekan atau mengintimidasi keikutsertaan mahasiswa. Pemira ini juga melatih budaya demokrasi dan cara berpolitik yang untuk menunjukan pengaruh serta kondisi politik lokal dan nasional dalam kran demokrasi sekarang saat ini.

Perbaikan Dan Penguatan Lembaga Kemahasiswaan

Dalam pesta demokrasi atau pemilu raya kampus setiap mahasiswa harus berkompetisi dan bertarung menawarkan ide dan gagasan untuk perbaikan lembaga kemahasiswaan dan mengembalikan marwah mahasiswa itu di internal kampus.

Bagaimana tidak, citra kelembagaan kampus seakan akan hilang dengan akibat tindakan pragmatis di sisi lain terjadi krisis legitimasi di mana lembaga kampus tidak lagi menjadi jembatan dan solusi dalam merespon segala masalah dan isu yang di hadapi bangsa ini.

Menurut penulis seharusnya melalui Pemira dan pesta demokrasi UHO yang akan digelar pada Desember 2024 kali ini, dapat mendorong kebebasan mahasiswa dalam menentukan sikap politik dalam membangun jejaring kerja-kerja konsolidasi dan mobilisasi seperti apa yang kita harapkan, sehingga kualitas demokrasi kampus itu bisa terus meningkat seiring dengan partisipasi mahasiswa dalam mengawal isu-isu yang krusial. Pengebirian mahasiswa dari watak konfrontatifnya adalah melalui pembentukan mahasiswa sebagai penanda pasif sebagaimana yang diharapkan penguasa.

Ada degredasi wacana, dimana kampus lebih sering mengadakan diskusi motivasi dibanding diskusi idiologis gerakan. Tradisi intelektual hidup karena ada perdebatan, konfrontasi dan wacana, sedangkan birokrasi kampus berupaya untuk menghilangkan tradisi tersebut, karena jika tradisi itu hidup maka akan menjadi ancaman bagi oligarki kekuasaan. Sistem pendidikan yang tidak membebaskan dan bias kelas.

Melihat keadaan tersebut, berharap bahwa semua mahasiswa memiliki tradisi intelektual yang mengarah ke pembebasan sosial yang memiliki partisipasi dan antusias yang besar. Seharusnya dengan iklim kebebasan dan demokrasi kita menjadikan lembaga-lembaga semakin baik, kuat dan mampu menjadi solusi di tengah banyaknya persoalan.

Pengetahuan dan intelektualisme bisa menjadikan pisau analisis untuk membeda untuk melihat segala peta persoalan hingga tradisi intelektual organik bisa membawa perjuangan emansipasi membuat imajinasi perlawanan mereka bersifat progresif dan revolusioner.

Tradisi Tahunan dan Momentum Berharga

Menjadi salah satu momen yang penuh makna dan keistimewaan bagi para calon mahasiswa. Tradisi tahunan ini tidak hanya sekadar acara seremonial, tetapi juga menjadi awal bagi mahasiswa untuk menyelami kehidupan akademik, ruang kawah candradimuka dan peran mereka dalam perubahan sosial.

Mahasiswa adalah tulang punggung masa depan bangsa, daerah, dan negara. Mereka memikul tanggung jawab besar sebagai estafet kepemimpinan yang akan memperbaiki tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya di Indonesia. Posisi mahasiswa sebagai intelektual yang tercerahkan memberikan mereka peran strategis dalam menggerakkan perubahan.

Sejarah telah membuktikan bahwa mahasiswa memiliki kekuatan besar untuk mengubah perjalanan bangsa. Perubahan itu tidak datang begitu saja, melainkan melalui proses panjang, perjuangan, dan konsistensi yang tinggi.

Jika kalian adalah generasi baru yang akan menjadi bagian dari sejarah, ciptakanlah sesuatu yang berbeda dari sekitar kalian. Kehadiran mahasiswa tidak hanya untuk berdiri di menara gading, tetapi harus mampu berkontribusi langsung kepada masyarakat.

Tuntunlah dirimu menjadi satu kesatuan yang akan menjadi kekuatan pengubah. Tantangan yang dihadapi mahasiswa saat ini, seperti disorientasi dan krisis legitimasi dalam peran kontrol sosial mereka. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap mahasiswa.

Menjadi pemimpin mahasiswa berarti membangun harapan dan visi yang jauh ke depan melampaui generasi, sesuai dengan cita-cita pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mulailah dengan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, seperti membaca, diskusi, menulis, dan aksi.

Tradisi intelektual harus tetap hidup, karena ini yang akan menghidupkan wacana kritis di kampus.Pentingnya kaderisasi yang matang untuk memastikan keberlangsungan gerakan mahasiswa di kampus. Proses kaderisasi yang baik akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang tangguh, bertanggung jawab, dan memiliki idealisme tinggi.

Selamat Berpesta Mahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO)

Penulis : Rasmin Jaya
* Ketua DPC GMNI Kendari periode 2023-2025

* Mantan Pengurus BEM UHO periode 2020-2021