METRO KENDARI
Pemkot Kendari Gelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Dengan KPK
KENDARI, Bursabisnis. id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi sekaligus Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) 2025 dan Tindak Lanjut Rencana Aksi (Renaksi) SPI 2024 di ruang rapat Wali Kota Kendari pada Kamis, 30 Oktober 2025.
Rapat ini menjadi momentum penting memperkuat komitmen antikorupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam forum rapat itu, Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban administratif.
“Kalau ada kepala OPD yang tidak kooperatif dalam memberikan data dan informasi kepada tim KPK maupun tim monitoring daerah, mohon langsung disampaikan kepada saya. Saya akan segera intervensi agar pemeriksaan berjalan objektif dan transparan,” ujar Siska.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Kendari berkomitmen membangun sistem pengawasan internal yang kuat, memperkuat integrasi data, serta mendorong digitalisasi layanan publik.
“Kita ingin semua perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilakukan secara terbuka dan sesuai aturan,” tambahnya.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, mengingatkan bahwa substansi pencegahan jauh lebih penting daripada sekadar kelengkapan dokumen.
Ia menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap pedoman MCP dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Dokumen memang penting, tetapi yang lebih penting adalah substansinya, bagaimana kita benar-benar memahami aturan dan menjalankannya dengan taat. Karena yang dinilai bukan hanya kelengkapan laporan, tapi sejauh mana kita menghindari potensi pelanggaran hukum,” ujar Edi.
Ia menjelaskan, dari perspektif hukum, tindakan korupsi berawal dari tiga unsur utama: adanya perbuatan melawan hukum, kerugian negara, dan keuntungan pribadi atau pihak lain. Dua unsur pertama dapat dicegah jika setiap pejabat publik benar-benar memahami dan menaati peraturan yang berlaku.
Edi juga menegaskan bahwa MCP sejatinya adalah alat ukur kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Jika kepatuhan dasar saja belum maksimal, maka risiko pelanggaran akan meningkat. Karena itu, KPK mendorong setiap pejabat, terutama kepala OPD, untuk membaca dan memahami pedoman MCP secara utuh.
“Jangan menilai pedoman itu tidak penting. Baca dan pahami dari awal sampai akhir. Karena dengan memahami aturan, kita bisa mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Itulah esensi dari pencegahan korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satgas Wilayah IV.2 KPK, Tri Budi Rahmanto, menjelaskan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya sebatas mengingatkan pejabat agar tidak menerima suap, tetapi memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik dan sistematis.
“Pencegahan berarti menutup celah agar niat untuk melakukan penyimpangan bisa dicegah sejak awal. Komitmen pimpinan daerah menjadi kunci keberhasilan upaya ini,” ujarnya.
Berdasarkan data KPK, nilai MCSP Kota Kendari per 24 Oktober 2025 mencapai 46,54%.
Dari total 682 dokumen, sebanyak 351 sudah diunggah dan 238 diterima, sementara 331 belum diunggah dan 63 belum diverifikasi.
Area yang dinilai meliputi Perencanaan (35,32%), Penganggaran (39,72%), Pelayanan Publik (65,2%), Manajemen ASN (48,82%), Barang Milik Daerah (52,49%), OPD (41,66%), dan Pengawasan APIP (43,12%).
Nilai tersebut menunjukkan progres signifikan, namun masih perlu ditingkatkan agar capaian MCP Kendari dapat mencapai di atas 90% pada 2025.
Laporan : Man
Editor : Tam
METRO KENDARI
Hingga 30 September 2025, Realisasi Serapan Anggaran Pembangunan Pemkot Kendari Rp 922,58 Miliar
KENDARI, Bursabisnis.Id – Perkembangan realisasi anggaran pembangunan Kota Kendari hingga 30 September 2025, dari total anggaran sebesar Rp1,64 Triliun, telah terealisasi sebesar Rp922,58 Miliar atau 56,07 persen.
Sementara untuk realisasi fisik mencapai 65,54 persen.
Hal ini diungkapkan Staf Ahli Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari Aldakesutan Lapae saat membuka kegiatan Sosialisasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Berbasis Web.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari pada Rabu, 5 November 2025.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh OPD,dan camat seKota Kendari.
Di hadapan peserta sosialisasi, Alda menegaskan kegiatan ini sangat sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaporan pembangunan daerah.
“Sosialisasi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Kendari untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pembangunan,” ujarnya.
Bagian Administrasi Pembangunan memiliki peran vital dalam memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana dan terukur.
Namun, proses pelaporan yang selama ini dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala, seperti keterlambatan pengumpulan data dan duplikasi informasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Kendari kini memperkenalkan sistem pelaporan digital berbasis web bernama SI-PERFECT (Sistem Informasi Pelaporan Efektif, Cepat, dan Tepat).
Aplikasi SI-PERFECT dirancang untuk memudahkan OPD dalam mencatat dan melaporkan realisasi fisik serta keuangan secara terintegrasi.
Melalui sistem ini, setiap perangkat daerah dapat mengakses, memperbarui, dan mengirimkan laporan secara daring menggunakan komputer maupun ponsel pintar.
“Dengan adanya SI-PERFECT, pelaporan dapat dilakukan secara digital, lebih cepat, akurat, dan siap dijadikan dasar pengambilan keputusan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh OPD untuk melaporkan perkembangan fisik dan keuangan setiap program yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Laporan tersebut menjadi dasar bagi Bagian Administrasi Pembangunan dalam menyusun laporan berkala kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan data dari Biro Administrasi Pembangunan Setda Sultra, Kota Kendari bahkan tercatat sebagai daerah paling disiplin dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan, mengungguli Kota Baubau dan Kabupaten Buton Tengah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk terus mempercepat serapan anggaran agar target pembangunan dapat tercapai tepat waktu.
Laporan : Man
Editor ; Tam
METRO KENDARI
Sultra Inflasi 3,26 Persen, Kendari Terendah 2,87 Persen
KENDARI, Bursabisnis. id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Year on Year (YoY) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada bulan Oktober 2025 sebesar 3,26 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,39.
Menurut Plt Kepala BPS Provinsi Sultra, Andi Kurniawan, inflasi tersebut bervariasi antarwilayah.
Berdasarkan data, inflasi tertinggi terjadi di Kota Baubau dan Kabupaten Kolaka, masing-masing sebesar 3,96 persen dengan IHK 110,37 dan 111,03.
Sedangkan inflasi terendah di Kota Kendari hanya 2,87 persen dengan IHK 108,70.
“inflasi terendah tercatat di Kota Kendari sebesar 2,87 persen dengan IHK 108,70,” ujar Andi kepada wartawan.
Kenaikan inflasi YoY dipengaruhi oleh peningkatan harga sejumlah kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 5,69 persen.
Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,52 persen, serta kelompok pendidikan sebesar 5,07 persen.
Laporan : Tam
METRO KENDARI
PLN Paling Banyak Dilaporkan Lewat Layanan Call Center 112 Kota Kendari
KENDARI, Bursabisnis. id – Layanan panggilan darurat yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, melalui Call Center 112 Kota Kendari mencatat 1.989 panggilan masuk selama Oktober 2025.
Dari total tersebut, sebanyak 1.063 panggilan dinyatakan valid, sementara 627 panggilan tidak valid (prank atau ghost call) dan 299 panggilan tidak terjawab.
Data ini menunjukkan masih tingginya angka penyalahgunaan layanan darurat, meski sebagian besar laporan telah ditangani dengan baik oleh petugas.
Dari ribuan panggilan itu, sebanyak 97 tiket laporan dibuat oleh petugas call taker. Dari jumlah tersebut, 58 laporan telah ditindaklanjuti, sedangkan 39 laporan masih dalam proses atau belum ditindaklanjuti.
Berdasarkan distribusi laporan ke instansi, PLN menjadi instansi dengan laporan terbanyak sebanyak 22 laporan, disusul Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan 19 laporan, Dinas Perhubungan (Dishub) 13 laporan, serta Satpol PP dan BPBD masing-masing 11 laporan.
Beberapa instansi lain seperti Damkar, Polres, Dinsos, Dinkes, PUPR, dan PDAM juga turut menerima laporan dari masyarakat, meski dalam jumlah lebih sedikit.
Jenis kejadian yang paling sering dilaporkan warga adalah gangguan listrik PLN (20 laporan) serta perbaikan dan permintaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) sebanyak 13 laporan.
Laporan lainnya meliputi masalah keamanan dan ketertiban, seperti suara bising, ODGJ, parkiran liar, hingga hewan buas, serta kejadian kebakaran rumah, tanah longsor, dan pipa PDAM rusak.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari Sahuriyanto mengatakan, laporan bulanan Call Center 112 ini menjadi bahan penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem layanan kedaruratan yang terintegrasi di Kota Kendari.
“Kami terus berupaya memperkuat sistem respon cepat dan koordinasi antarinstansi. Call Center 112 bukan hanya menerima laporan darurat, tapi juga menjadi sarana komunikasi masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai situasi mendesak,” ujar Sahuriyanto.
Ia menambahkan, BPBD dan Dinas PUPR menunjukkan kinerja terbaik dengan penyelesaian laporan mencapai 100 persen, sementara beberapa instansi lain masih perlu mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat.
“Kami juga mengimbau warga agar tidak melakukan panggilan palsu atau iseng ke 112. Layanan ini ditujukan untuk kondisi darurat, sehingga setiap laporan harus digunakan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Secara umum, kualitas layanan Call Center 112 mencapai 85 persen, menandakan peningkatan signifikan dibanding bulan sebelumnya. Pemerintah Kota Kendari berharap, ke depan sistem ini semakin efektif dalam memberikan layanan cepat, tanggap, dan terkoordinasi untuk keselamatan warga.
Sumber : berita.kendarikota.go.id
Laporan : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus5 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
Entrepreneur6 years agoMengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha
