METRO KENDARI
Pemkot Kendari dan BP3MI Bersinergi Cegah Penempatan Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural
KENDARI, Bursabisnis. id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melakukan sosialisasi pencegahan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural bekerjasama dengan Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara (Sultra).
Kegiatan sosialisasi ini dibuka Asisten III Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari, Imran Ismail, mewakili Wali Kota Kendari di Ruang Samaturu Balai Kota Kendari pada Kamis, 30 Oktober 2025.
membuka Sosialisasi Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Non-Prosedural yang bekerja sama dengan Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Tenggara.
Saat membuka kegiatan tersebut, Imran Ismail menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan inj sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah Kota Kendari dan BP3MI Sultra dalam memberikan perlindungan kepada calon pekerja migran.
Ismail menegaskan bahwa Pekerja Migran Indonesia merupakan pahlawan devisa yang berperan besar bagi perekonomian keluarga dan negara, sehingga harus mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang layak.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang tergiur janji manis oknum tidak bertanggung jawab yang menjanjikan pekerjaan cepat dan gaji besar, namun justru berakhir pada kasus eksploitasi dan kekerasan.
“Para camat dan lurah harus memastikan masyarakat di wilayahnya memperoleh informasi yang benar serta mengikuti jalur resmi agar tidak terjebak dalam penempatan ilegal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Kendari, Farida Agustina, menjelaskan bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi para pekerja migran, mulai dari kurangnya informasi valid hingga pelanggaran kontrak kerja.
Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memberikan edukasi dan perlindungan hukum agar para PMI dapat bekerja dengan aman, layak, dan bermartabat.
Farida juga memaparkan enam prinsip tata kelola penempatan pekerja migran yang harus menjadi pedoman bersama, di antaranya menjadikan PMI sebagai subjek aktif dalam proses migrasi, memisahkan pelatihan kerja dari penempatan, serta menjamin biaya penempatan ditanggung oleh pemberi kerja.
“Proses penempatan harus dilakukan melalui sistem resmi yang terintegrasi dengan SISKOP2MI, dan perlindungan bagi PMI dimulai sejak dari tingkat desa,” jelasnya.
Dari pihak BP3MI Sulawesi Tenggara, Wa Ode Sri Wahyuni R. turut menjelaskan peran dan fungsi BP3MI yang kini bertransformasi menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenPPMI). Ia menekankan pentingnya edukasi masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran kerja dari pihak yang tidak memiliki izin resmi.
“Kami mendorong masyarakat berangkat secara prosedural agar mendapat pelatihan, kontrak kerja yang jelas, serta perlindungan hukum penuh dari negara,” ungkapnya.
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BP3MI, dan masyarakat dalam mencegah praktik penempatan ilegal serta tindak pidana perdagangan orang. Dengan edukasi dan kolaborasi yang berkelanjutan, diharapkan tata kelola penempatan pekerja migran dapat berlangsung lebih tertib, aman, dan bermartabat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari, Kepala BP3MI Sulawesi Tenggara, para Kepala Dinas, Kepala Bagian, Camat, Lurah, serta para undangan dan peserta sosialisasi lainnya.
Laporan : Man
Editor : Tam
METRO KENDARI
Hingga 30 September 2025, Realisasi Serapan Anggaran Pembangunan Pemkot Kendari Rp 922,58 Miliar
KENDARI, Bursabisnis.Id – Perkembangan realisasi anggaran pembangunan Kota Kendari hingga 30 September 2025, dari total anggaran sebesar Rp1,64 Triliun, telah terealisasi sebesar Rp922,58 Miliar atau 56,07 persen.
Sementara untuk realisasi fisik mencapai 65,54 persen.
Hal ini diungkapkan Staf Ahli Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari Aldakesutan Lapae saat membuka kegiatan Sosialisasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Berbasis Web.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Kendari pada Rabu, 5 November 2025.
Kegiatan tersebut diikuti seluruh OPD,dan camat seKota Kendari.
Di hadapan peserta sosialisasi, Alda menegaskan kegiatan ini sangat sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pelaporan pembangunan daerah.
“Sosialisasi ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Kendari untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran pembangunan,” ujarnya.
Bagian Administrasi Pembangunan memiliki peran vital dalam memastikan seluruh kegiatan pembangunan berjalan sesuai rencana dan terukur.
Namun, proses pelaporan yang selama ini dilakukan secara manual sering menimbulkan kendala, seperti keterlambatan pengumpulan data dan duplikasi informasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kota Kendari kini memperkenalkan sistem pelaporan digital berbasis web bernama SI-PERFECT (Sistem Informasi Pelaporan Efektif, Cepat, dan Tepat).
Aplikasi SI-PERFECT dirancang untuk memudahkan OPD dalam mencatat dan melaporkan realisasi fisik serta keuangan secara terintegrasi.
Melalui sistem ini, setiap perangkat daerah dapat mengakses, memperbarui, dan mengirimkan laporan secara daring menggunakan komputer maupun ponsel pintar.
“Dengan adanya SI-PERFECT, pelaporan dapat dilakukan secara digital, lebih cepat, akurat, dan siap dijadikan dasar pengambilan keputusan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya kedisiplinan seluruh OPD untuk melaporkan perkembangan fisik dan keuangan setiap program yang bersumber dari APBD maupun APBN.
Laporan tersebut menjadi dasar bagi Bagian Administrasi Pembangunan dalam menyusun laporan berkala kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan data dari Biro Administrasi Pembangunan Setda Sultra, Kota Kendari bahkan tercatat sebagai daerah paling disiplin dalam pelaporan realisasi fisik dan keuangan, mengungguli Kota Baubau dan Kabupaten Buton Tengah.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk terus mempercepat serapan anggaran agar target pembangunan dapat tercapai tepat waktu.
Laporan : Man
Editor ; Tam
METRO KENDARI
Sultra Inflasi 3,26 Persen, Kendari Terendah 2,87 Persen
KENDARI, Bursabisnis. id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Year on Year (YoY) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada bulan Oktober 2025 sebesar 3,26 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 109,39.
Menurut Plt Kepala BPS Provinsi Sultra, Andi Kurniawan, inflasi tersebut bervariasi antarwilayah.
Berdasarkan data, inflasi tertinggi terjadi di Kota Baubau dan Kabupaten Kolaka, masing-masing sebesar 3,96 persen dengan IHK 110,37 dan 111,03.
Sedangkan inflasi terendah di Kota Kendari hanya 2,87 persen dengan IHK 108,70.
“inflasi terendah tercatat di Kota Kendari sebesar 2,87 persen dengan IHK 108,70,” ujar Andi kepada wartawan.
Kenaikan inflasi YoY dipengaruhi oleh peningkatan harga sejumlah kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami inflasi tertinggi sebesar 5,69 persen.
Kemudian kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,52 persen, serta kelompok pendidikan sebesar 5,07 persen.
Laporan : Tam
METRO KENDARI
PLN Paling Banyak Dilaporkan Lewat Layanan Call Center 112 Kota Kendari
KENDARI, Bursabisnis. id – Layanan panggilan darurat yang disediakan Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari, melalui Call Center 112 Kota Kendari mencatat 1.989 panggilan masuk selama Oktober 2025.
Dari total tersebut, sebanyak 1.063 panggilan dinyatakan valid, sementara 627 panggilan tidak valid (prank atau ghost call) dan 299 panggilan tidak terjawab.
Data ini menunjukkan masih tingginya angka penyalahgunaan layanan darurat, meski sebagian besar laporan telah ditangani dengan baik oleh petugas.
Dari ribuan panggilan itu, sebanyak 97 tiket laporan dibuat oleh petugas call taker. Dari jumlah tersebut, 58 laporan telah ditindaklanjuti, sedangkan 39 laporan masih dalam proses atau belum ditindaklanjuti.
Berdasarkan distribusi laporan ke instansi, PLN menjadi instansi dengan laporan terbanyak sebanyak 22 laporan, disusul Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) dengan 19 laporan, Dinas Perhubungan (Dishub) 13 laporan, serta Satpol PP dan BPBD masing-masing 11 laporan.
Beberapa instansi lain seperti Damkar, Polres, Dinsos, Dinkes, PUPR, dan PDAM juga turut menerima laporan dari masyarakat, meski dalam jumlah lebih sedikit.
Jenis kejadian yang paling sering dilaporkan warga adalah gangguan listrik PLN (20 laporan) serta perbaikan dan permintaan lampu penerangan jalan umum (LPJU) sebanyak 13 laporan.
Laporan lainnya meliputi masalah keamanan dan ketertiban, seperti suara bising, ODGJ, parkiran liar, hingga hewan buas, serta kejadian kebakaran rumah, tanah longsor, dan pipa PDAM rusak.
Kepala Dinas Kominfo Kota Kendari Sahuriyanto mengatakan, laporan bulanan Call Center 112 ini menjadi bahan penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem layanan kedaruratan yang terintegrasi di Kota Kendari.
“Kami terus berupaya memperkuat sistem respon cepat dan koordinasi antarinstansi. Call Center 112 bukan hanya menerima laporan darurat, tapi juga menjadi sarana komunikasi masyarakat dengan pemerintah dalam berbagai situasi mendesak,” ujar Sahuriyanto.
Ia menambahkan, BPBD dan Dinas PUPR menunjukkan kinerja terbaik dengan penyelesaian laporan mencapai 100 persen, sementara beberapa instansi lain masih perlu mempercepat tindak lanjut laporan masyarakat.
“Kami juga mengimbau warga agar tidak melakukan panggilan palsu atau iseng ke 112. Layanan ini ditujukan untuk kondisi darurat, sehingga setiap laporan harus digunakan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Secara umum, kualitas layanan Call Center 112 mencapai 85 persen, menandakan peningkatan signifikan dibanding bulan sebelumnya. Pemerintah Kota Kendari berharap, ke depan sistem ini semakin efektif dalam memberikan layanan cepat, tanggap, dan terkoordinasi untuk keselamatan warga.
Sumber : berita.kendarikota.go.id
Laporan : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus5 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
Entrepreneur6 years agoMengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha
