KENDARI, Bursabisnis. Id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di salah satu hotel di Kota Kendari pada Rabu, 22 April 2026.

Menariknya kegiatan ini, ada 46 guru dari 92 orang yang ikut sosialisasi KIE rawan bencana. Guru-guru ini utusan dari berbagai SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri yang ada di Kota Kendari.

Selain guru, panitia juga melibatkan media online dan tv lokal dalam sosialisasi KIE rawan bencana ini.

Denikian juga beberapa peserta dari instansi pemerintah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Badan Kesatuan Bangsa.

Peserta dari Kampus Universitas Halu Oleo (UHO) juga hadir. Lalu ada Forum PRB Provinsi Sultra.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini dibuka secara resmi Asisten I Dr.Ir H Pahri Yamsul, M.Si, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra.

Saat membuka acara, Pahri Yamsul didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sultra La Ode Saifuddin.

Menurut Pahri, wilayah Sultra memiliki tingkat kerawanan bencana yang kompleks, mulai dari ancaman bahaya banjir, tanah longsor, hingga potensi gempa bumi dan tsunami.

Untuk menghadapi semua itu, diperlukan kerjasama semua pihak. Karena itu, pemerintah kini menggeser paradigma penanggulangan bencana dari respons darurat menuju pengurangan risiko.

Salah satunya melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019.

“Penyelenggaraan SPAB bertujuan memberikan perlindungan dan keselamatan para peserta didik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana,” kata Pahri.

Hanya saja, implementasi program tersebut masih jauh dari optimal.

Berdasarkan data nasional, sekitar 70 persen satuan pendidikan berada di wilayah rawan bencana, tetapi program SPAB baru menjangkau sekitar 5 persen sekolah.

Pahri Yamsul juga menyoroti masih lemahnya sistem pelaporan, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pengurangan risiko bencana di lingkungan pendidikan.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengambil peran lebih aktif, mulai dari memperkuat kebijakan daerah, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, hingga membangun kolaborasi multi pihak.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi KIE Rawan Bencana,Tira L, S.Si., M.Pd yang juga menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sultra, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik terkait penanggulangan bencana di lingkungan sekolah.

“Terkait kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi, kita memberikan pemahaman kepada khususnya hari ini rata-rata pendidik SMA SMK SLB, ” ujarnya.

Tira kemudian mengungkapkan, dari lebih dari 6.000 sekolah di Sulawesi Tenggara, baru sekitar 74 sekolah yang melaporkan pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana.

Angka tersebut dinilai sangat rendah sejak kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 2019.

Menurut Tira, BPBD akan terus mendorong sekolah untuk aktif melaporkan kegiatan penanggulangan bencana melalui sistem yang telah disediakan.

Ia juga membuka peluang bagi sekolah yang membutuhkan pendampingan langsung.

“Ketika sekolah itu membutuhkan bimbingan langsung dari kami, baik praktik maupun apanya, silakan menyurat kami akan turun langsung tanpa dibiayai,” jelasnya.

Dalam sosialisasi KIE Rawan Bencana kali, tampil sebagai narasumber adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sultra La Ode Saifuddin dengan tema membangun resiliensi pendidikan di wilayah rawan bencana.

Narasumber lain yakni Dody Risal P yang menjelaskan mengenal lingkungan sekolah, potensi kerawanan bencana dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

Dody juga menjelaskan bagaimana orang berkebutuhan khusus menghadapi bencana.

Narasumber terakhir adalah Busra, SKM, MM yang menguraikan tentang aplikasi Inarisk Personal untuk pelaporan E-Monev SPAB.

Laporan : Tam

KENDARI, Bursabisnis. Id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku “Prinsipil Ekonomi” karya Ferry Irwandi sebagai puncak rangkaian peringatan World Book Day 2026.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia Provinsi Sultra dalam mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat, khususnya literasi ekonomi, sebagai fondasi penting dalam memperkuat efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia di daerah.

Kegiatan ini bersinergi dengan Balai Bahasa Provinsi Sultra dan Dinas Perpustakaan Provinsi Sultra yang melibatkan kolaborasi aktif dari komunitas, penggiat literasi, mahasiswa, dan masyarakat umum di Sultra.

Penguatan literasi di Sultra saat ini masih menjadi agenda penting.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sultra, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Sultra pada tahun 2025 tercatat sebesar 58,64.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sultra pada Februari 2026 berada di angka 29,24 dan masih dalam kategori rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekosistem literasi perlu terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari kontribusi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Sultra menyediakan fasilitas perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum pada hari dan jam operasional kantor, yakni Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00–17.00 WITA.

Selain layanan perpustakaan fisik, Bank Indonesia juga menyediakan layanan perpustakaan digital gratis melalui aplikasi iBi Library. Hingga semester I 2026, Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyediakan sebanyak 7.052 koleksi cetak dan elektronik yang dapat diakses masyarakat.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperluas akses pengetahuan dan memperkuat budaya baca di tengah masyarakat.

Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, menyampaikan dalam sambutannya bahwa “pemahaman ilmu ekonomi saat ini bukan lagi hanya menjadi kebutuhan mahasiswa ekonomi, tetapi telah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Di tengah dinamika global dan ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat, literasi ekonomi menjadi bekal penting agar masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami berbagai fenomena ekonomi secara lebih jernih, serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, buku “Prinsipil Ekonomi” dipilih sebagai bahan utama dalam kegiatan bedah buku karena dinilai relevan dengan kebutuhan literasi masa kini, membahas fondasi logika ekonomi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, serta dikemas dengan gaya bahasa yang sederhana dan dekat dengan generasi muda.

Selain kegiatan bedah buku, rangkaian World Book Day BI Sultra 2026 juga diisi dengan berbagai aktivitas literasi yang kreatif dan inspiratif, antara lain Lomba Musikalisasi Puisi dan Lomba Reels Resensi Buku.

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda dan komunitas literasi untuk mengekspresikan minat baca melalui pendekatan yang lebih dekat dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat semangat literasi di tengah masyarakat.

Dalam rangka memperkuat sinergi program literasi di Sulawesi Tenggara, pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Sinergi Program Penguatan Literasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Komitmen ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menghadirkan program-program literasi yang lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkuat sinergi program edukasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pendidikan Kebanksentralan dengan 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu Universitas Halu Oleo, IAIN Kendari, STIE 66 Kendari, Universitas Sembilanbelas November, dan Universitas Dayanu Ikhsanuddin.

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh perwakilan Rektor dan Pimpinan masing-masing perguruan tinggi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari dukungan Bank Indonesia dalam mencetak generasi muda yang menjadi frontliner kebijakan Bank Indonesia, agen perubahan, dan pemimpin masa depan melalui wadah komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI).

Pada tahun 2026, total penerima Bantuan Pendidikan Kebanksentralan dari Bank Indonesia mencapai 330 mahasiswa atau meningkat 32% dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 250 mahasiswa.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus memperluas sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan program-program literasi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat literasi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Laporan : Kas
Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis.id – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulawesi Tenggara menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan dalam upaya akselerasi program pengendalian inflasi.

Pelaksanaan kegiatan ini merupakan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Tahun 2026 yang merupakan strategi baru dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Gerakan ini ditempuh sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan pengendalian inflasi pangan, antara lain risiko perubahan iklim, cuaca ekstrem, serta karakteristik komoditas pangan yang bersifat musiman.

Pendekatan inovatif, terintegrasi dan berkelanjutan diperkuat, tidak semata berorientasi pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi juga pada penguatan pasokan pangan secara struktural dan perubahan budaya masyarakat jangka panjang dengan melibatkan dukungan dari berbagai unsur stakeholder.

Kegiatan Rakor Pangan Kota Kendari 2026 dibuka secara langsung oleh Walikota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, Wakil Walikota Kendari, Sudirman, jajaran FORKOMPIMDA Kota Kendari, pimpinan OPD anggota TPID, Perwakilan Pemda Mitra KAD, dan stakeholder mitra strategis di luar TPID diantaranya Kepala BPMP, Kepala Dinas Pendidikan Kota Kendari, Ketua PKK Kota Kendari, dan akademika.

Selain itu, kegiatan dihadiri oleh 161 perwakilan pelaku kios pangan digital Kota Kendari yang akan menerima sosialisasi peningkatan kompetensi manajemen distribusi komoditas serta pengelolaan pangan.

Perkembangan inflasi Kota Kendari pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,33% mtm, 2,95% yoy, dan 1,16% ytd. Inflasi ini utamanya didorong oleh komoditas seperti bahan bakar rumah tangga, beras, bensin, cabai rawit, dan ikan kembung, dengan tekanan terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.

Ini menunjukkan bahwa pangan tetap menjadi komponen yang sangat menentukan dalam pembentukan inflasi daerah.

Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi menyampaikan dalam sambutannya bahwa Rakor Pangan tahun ini menegaskan tiga arah strategis utama, yaitu optimalisasi sinergi, akselerasi intervensi harga, dan pengendalian sisi permintaan melalui edukasi perubahan pola konsumsi.

” Dari ketiga fokus tersebut, saya ingin menekankan bahwa kata kuncinya adalah sinergi. Tanpa sinergi, program yang baik akan berjalan sendiri-sendiri. Namun dengan sinergi, program yang sama dapat menjadi jauh lebih luas dampaknya, lebih cepat implementasinya, dan lebih kuat keberlanjutannya, ” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Walikota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.K.M, menegaskan dalam arahannya bahwa Rakor Pangan 2026 bertujuan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dan stabil melaui program yang inovatif serta inklusif.

Hal tersebut yang menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang berkelanjutan melalui sinergi pengendalian inflasi yang semakin inklusif melibatkan berbagai stakeholder di luar anggota TPID.

Rakor Pangan 2026 menghasilkan beberapa output program pengendalian inflasi meliputi:

1.Akselerasi intervensi harga dilakukan melalui penambahan 70 Kios Pangan Digital baru dan 5 Kerjasama Antardaerah Business to Business (B2B) guna memperkuat distribusi serta menjaga ketersediaan pasokan pangan strategis.

Langkah ini diharapkan dapat memperpendek rantai pasok, meningkatkan efisiensi, dan menahan gejolak harga sehingga mendukung pengendalian inflasi daerah.

2.Launching program sinergi PKK Kasoami (Keluarga Adaptif, Sehat, Optimal Mengendalikan Inflasi) melibatkan 11 PKK Kecamatan di Kota Kendari, merupakan upaya pengendalian inflasi dari unit terkecil di masyarakat yaitu keluarga, harapannya melalui program ini keluarga akan terus menerapkan belanja bijak dan konsumsi masyarakat akan lebih beragam sehingga harga komoditas di masyarakat lebih terkendali.

3.Launching program Sekolah Hebat (Hijau, Edukatif, dan Berkarakter) di 24 SMPN di Kota Kendari, merupakan upaya edukasi pengendalian inflasi jangka panjang kepada anak usia dini.

Melalui kegiatan ini sekolah diharapkan menjadi laboratorium hijau yang produktif, siswa dapat belajar bagaimana berkebun, mengenal apa itu inflasi lebih dini, hingga mendorong pembentukan karakter siswa melalui pendidikan project case.

Melalui sinergi yang optimal dan semakin kuat antara Pemerintah Kota Kendari, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan berbagai program yang telah diluncurkan dan dicapai dalam Rakor Pangan 2026 dapat diimplementasikan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan. Ke depan, TPID Kota Kendari bersama Bank Indonesia Prov. Sulawesi Tenggara terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dari hulu ke hilir melalui baik melalui penguatan pasokan, kelancaran distribusi, intervensi harga, maupun edukasi perubahan perilaku konsumsi masyarakat guna menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Kendari yang kuat serta berkelanjutan.

Laporan : Kas
Editor : Tam