JAKARTA, Bursabisnis. id -Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, menyoroti persoalan stok dan harga beras yang hingga kini masih menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Menurutnya, stok yang banyak tidak otomatis membuat harga beras stabil, sehingga pemerintah tidak boleh hanya berbangga dengan jumlah cadangan pangan yang ada.

“Jangan bangga dengan stoknya, tapi lebih baik produktivitas kita tinggi. Kami bangga dengan stok yang tinggi. Namun, alangkah membanggakan lagi adalah ketika stok tersebut diikuti ketentraman masyarakat terhadap beras. Karena isu beras mudah disalahgunakan,” tegas Herry dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Pangan Nasional serta Direktur Utama Perum Bulog sebagaimana dilansir dari laman dpt. go. id.

Herry menjelaskan, masyarakat kerap mendapat informasi bahwa stok beras nasional melimpah, namun di sisi lain harga tetap mengalami kenaikan.

Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa stok yang besar tidak memberikan dampak nyata bagi rakyat.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan sistem distribusi beras dengan prinsip “masuk pertama, keluar pertama” agar kualitas beras tidak menurun akibat terlalu lama disimpan.

Lebih lanjut, Herry menyinggung program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang menurut laporan baru terealisasi sekitar 15 persen, dari target 1,5 juta ton.

Ia mempertanyakan penyebab rendahnya capaian tersebut. “Target SPHP 1,5 juta ton bukan sekadar angka. Tapi realisasinya baru 230 ribu ton atau sekitar 15 persen. Ini terlalu rendah. Apa hambatannya? Apakah berasnya sudah ada di masyarakat, atau ada masalah lain?” ujarnya.

Herry juga menyoroti perbedaan harga beras di lapangan yang masih jauh dari Harga Eceran Tertinggi (HET).

Menurutnya, pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka agar masyarakat tidak terus-menerus dibuat bingung dengan dinamika harga beras.

Dalam kesempatan itu, Herry turut menekankan pentingnya peran penggilingan padi kecil dan menengah.

Ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya memberi ruang pada penggilingan besar, tetapi juga merevitalisasi penggilingan kecil agar mampu bersaing.

“Kalau penggilingan besar dihentikan, otomatis gabah akan dibeli oleh penggilingan kecil dan menengah. Tapi kualitas beras kita sangat ditentukan oleh mesin penggilingan. Karena itu pemerintah perlu membantu penggilingan kecil dengan mesin yang lebih baik entah lewat hibah atau lewat kredit murah,” jelasnya.

Sumber : dpr. go. id

Laporan : Icha

Editor : Tam

JAKARTA,  Bursabisnis. id  – Fenomena dengan istilah rombongan jarang beli (Rojali) dan rombongan hanya nanya (Rohana) akhirnya sampai juga ditelinga anggota DPR RI.

Istilah Rojali dan Rohana yang mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja direspon Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam.

Menurutnya, fenomena tersebut menjadi alarm bagi pemerintah karena merupakan tanda terganggunya konsumsi masyarakat.

“Mereka bukan sedang iseng. Mereka sedang bertahan di tengah sulitnya hidup. Kalau rakyat mulai ramai-ramai datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk lihat-lihat, itu tanda ekonomi sedang tidak baik-baik saja,” kata Mufti Anam dikutip dari laman dpr. go. id.

Meskipun terkesan lucu, fenomena Rojali dan Rohana mencerminkan tren perubahan perilaku konsumen di tengah tantangan ekonomi.

Mufti pun menilai, fenomena Rojali dan Rohana menjadi tanda serius rapuhnya perekonomian dan sosial budaya masyarakat di Indonesia.

“Fenomena Rojali dan Rohana ini merupakan jeritan rakyat yang terhimpit ekonomi,” tuturnya.

Tak hanya itu, fenomena Rojali dan Rohana pun dianggap Mufti semakin mendefinisikan beratnya hidup masyarakat Indonesia.

Namun di tengah hal tersebut, ironinya pemerintah justru rajin mengeluarkan kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat.

“Rakyat hari ini tidak pegang uang. Tapi pemerintah justru seperti menutup mata, dan malah sibuk menyiapkan kebijakan yang makin membebani rakyat,” ungkap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

“Mulai dari rencana pajak influencer, pajak UMKM online, hingga yang terbaru, pemblokiran rekening hanya karena tidak aktif 3 bulan,” sambung Legislator dari Dapil Jawa Timur II itu.

Menurut Mufti, kebijakan-kebijakan yang tak pro-rakyat tersebut justru memperkuat sinyal bahwa negara sedang kehilangan arah dalam merespons keresahan ekonomi rakyat. Padahal pemerintah semestinya hadir seperti partner usaha rakyat.

“Kalau rakyat tidak diberi ruang tumbuh, bagaimana ekonomi mau bergerak?” tukas Mufti.

Mufti pun mewanti-wanti pemerintah agar jangan menghambat ekonomi rakyat yang kecil.

Menurut Mufti, rakyat masih mencoba bangkit dari keterpurukan ekonomi pasca Covid-19 lalu, ditambah kini harus menghadapi tantangan perekonomian global yang cukup berat.

“Semua kebijakan itu bukan menggerakkan ekonomi rakyat, tapi justru menakut-nakuti rakyat yang ingin bangkit. Negara terlihat makin galak ke rakyat kecil, tapi lembek ke para perampok besar,” ucapnya.

Di sisi lain, Mufti menyoroti peran UMKM dalam fenomena Rojali dan Rohana. Sebab Fenomena ini membuat para pelaku usaha mulai resah, bukan karena sepi pengunjung, melainkan karena banyaknya yang hanya datang, melihat-lihat, lalu pulang tanpa belanja.

“Pemerintah harus berpikir keras dan membuat kebijakan yang mampu mendorong rakyat untuk dapat bertahan hidup. Saat sektor UMKM lemah, daya beli masyarakat turun, dampaknya sudah pasti negatif terhadap pertumbuhan ekonomi negara,” papar Mufti.

Mufti juga mendesak pemerintah agar tidak melihat persoalan ritel sebagai sektor tunggal yang mandiri, tapi bagian dari rantai ekonomi nasional yang saling bergantung.

“Kita harus hentikan kebijakan yang melemahkan semangat rakyat. Mari dorong ekonomi yang benar-benar pro rakyat, bukan yang justru bikin rakyat makin berat nafasnya. Dan kita semua harus menyadari bahwa Rojali dan Rohana bukan sekedar konten lelucon di medsos, tapi ini adalah wajah Indonesia yang sedang gelisah,” pungkas Mufti.

Sumber : dpr. go. id

Laporan : Icha

Editor     : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. id – Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2025 mencatat surplus sebesar 4,10 miliar dolar AS,melanjutkan surplus pada Mei 2025 sebesar 4,30 miliar dolar AS.

Bank Indonesia memandang surplus neraca perdagangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

Demikian dirilis Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso sebagaimana dikutip dari laman bi. go. id.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Surplus neraca perdagangan yang berlanjut terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang tetap baik. Neraca perdagangan nonmigas pada Juni 2025 mencatat surplus sebesar 5,21 miliar dolar AS, seiring dengan tetap kuatnya ekspor nonmigas sebesar 22,33 miliar dolar AS.

Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut terutama didukung oleh ekspor berbasis sumber daya alam seperti lemak dan minyak hewani/nabati maupun ekspor produk manufaktur seperti berbagai produk kimia.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia.

Adapun defisit neraca perdagangan migas tercatat menurun menjadi sebesar 1,11 miliar dolar AS pada Juni 2025 sejalan dengan penurunan impor migas yang lebih besar dibandingkan dengan penurunan ekspor migas.

Laporan : Icha

Editor : Tam