Connect with us

KOMODITI

Penetapan Kebutuhan Impor Garam Industri Sudah Transparan dan Sesuai Prosedur

Published

on

Juru Bicara Kementerian Perindustrian sekaligus Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengawasan FebriHendri Antoni Arif

JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian Perindustrian menghitung kebutuhan garam sebagai bahan baku dan bahan penolong bagi sektor industri berdasarkan surat pengajuan dari asosiasi industri maupun survei bersama kementerian dan lembaga terkait.

Bahkan, termasuk dalam penetapan kuota impor juga dilakukan pembahasan lintas kementerian dan lembaga di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta koordinasi dengan Bareskrim Polri  dan melakukan rapat terbatas dengan Wakil Presiden.

“Artinya, penetapan kebutuhan impor garam untuk industri sudah transparan dan sesuai prosedur, dan menggambarkan kebutuhan sektor industri manufaktur secara keseluruhan, baik yang membutuhkan garam dari impor maupun dari lokal seperti sektor industri tekstil, penyamakan kulit, dan lainnya,” kata Juru Bicara Kementerian Perindustrian sekaligus Staf Khusus Menteri Perindustrian Bidang Pengawasan FebriHendri Antoni Arif di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman kemenperin.go.id.

Hal itu misalnya tercermin dalam rekomendasi dari Kemenperin maupun Persetujuan Impor (PI) yang diterbitkan Kementerian Perdagangan sebesar 3,16 juta ton pada tahun 2018. “Jadi, di bawah angka kebutuhan 3,7 juta ton. Sedangkan realisasi impor pada tahun 2018 itu sebesar 2,84 juta ton,” ungkap Febri.

Pernyataan Jubir Kemenperin tersebut sekaligus menanggapi yang telah disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, beberapa waktu lalu. Saat ini, Kejagung tengah melakukan penyidikan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas impor garam industri pada tahun 2016-2022.

Febri menjelaskan, penggunaan garam impor diverifikasi oleh lembaga independen pada saat verifikasi untuk kebutuhan tahun berikutnya. Selain itu, perusahaan menyampaikan laporan kepada Kemenperin setiap triwulan.

“Realisasi impor pada kenyataannya selama ini selalu lebih kecil daripada PI yang diterbitkan karena industri pun tidak akan melakukan impor jika memang tidak memerlukan impor. Sedangkan PI tersebut merupakan rencana dari industri,” paparnya.

Menanggapi pernyataan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pudjiastuti terkait rekomendasi impor garam dari KKP sebesar maksimal 1,82 juta ton, hanya melalui tiga pelabuhan bongkar, yaitu Ciwandan, Tanjung Perak dan Belawan, serta waktu pemasukan juga dibatasi pada periode Januari-April 2018, Kemenperin memandang hal tersebut akan berdampak terhadap keberlangsungan industri yang membutuhkan garam sebagai bahan baku dan penolong.

Hal ini karena beberapa perusahaan industri memerlukan jaminan kontinuitas pasokan dan kebutuhannya besar yang memerlukan importasi secara kontinyu tiap bulan khususnya sektor industri khlor alkali (CAP).

“Beberapa industri sudah mempunyai jetty sendiri dengan investasi yang tidak murah. Kemudian, sektor industri farmasi yang kebutuhannya tersebar dalam jumlah kecil juga memerlukan importasi melalui udara karena volume kecil tersebut,” imbuhnya

Kemenperin mendukung proses penegakan hukum terkait impor garam industri yang sedang dilakukan Kejagung saat ini. Terkait hal tersebut, rekomendasi impor yang dikeluarkan Kemenperin tetap berdasarkan kuota yang telah ditetapkan Rakortas di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jika ada realokasi maupun tambahan kuota, tetap dilakukan berdasarkan Rakortas dan rekomendasi Kemenperin sebagai acuan Kemendag dalam penerbitan PI. Hal ini supaya perubahan tersebut tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan dalam Rakortas.

Jika dalam pelaksanaannya ditemukan rembesan atau penyalahgunaan, hal ini merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha sesuai aturan Permenperin 34 Nomor 2018 tentang Tatacara Pemberian Rekomendasi Impor Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri. Menurut peraturan tersebut, pelaku usaha akan dikenai sanksi tidak memperoleh rekomendasi untuk tahun berikutnya.

Kemenperin telah berupaya melakukan substitusi impor, khususnya untuk sektor aneka pangan dan pengeboran minyak. Pada Neraca Komoditas 2022, kebutuhan garam di aneka pangan sebesar 630 ribu ton, sedangkan sektor pengeboran minyak membutuhkan 30 ribu ton.

Meski demikian, alokasi impor sebesar 466 ribu ton hanya diberikan kepada sektor aneka pangan. Harapannya, kebutuhan garam bagi industri pengeboran minyak dan IKM aneka pangan dapat dipenuhi dari bahan baku garam lokal.

“Harga garam lokal sudah mencapai Rp1.000/kg, bahkan akhir-akhir ini di atas Rp1.500 /kg, serta tidak terdapat sisa stok berlebih di lapangan karena penyerapan terus berlangsung dengan harga yang tinggi tersebut. Diharapkan hal ini akan tetap terus terjaga ke depannya dengan penerapan Neraca Komoditas dalam pengendalian impor garam,” pungkas Febri.

 

Laporan : Leesya

Continue Reading
Advertisement

KOMODITI

Badan Pangan Nasional Tetap HET Beras Medium dan Premium

Published

on

By

Harga beras di Sulawesi di kisaran Rp 12.500 sampai Rp 14.900 per Kilogram.-foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Badan Pangan Nasional atau National Food Agency (NFA) resmi menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk beras medium dan premium.

Melalui Perbadan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbadan Nomor 7 Tahun 2023 tentang HET Beras, harga beras medium, dan beras premium diatur berdasarkan wilayah.

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengungkapkan, penetapan regulasi ini menguatkan kebijakan relaksasi yang telah diberlakukan melalui Keputusan Kepala NFA sebelumnya.

Arief menegaskan, penyesuaian HET beras tidak terpisahkan dari upaya stabilisasi pasokan dan harga beras.

Sebagai informasi, di dalam Perbadan ini, Pemerintah mengatur HET beras berdasarkan wilayah.

Untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan, HET beras medium Rp 12.500 per kilogram (Kg) dan HET beras premium Rp 14.900 per Kg.

Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan Kepulauan Bangka Belitung, HET beras medium Rp 13.100 per Kg dan HET beras premium Rp 15.400 per Kg.

Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara Barat, HET beras medium Rp 12.500 per Kg dan HET beras premium Rp 14.900 per Kg.

Wilayah Nusa Tenggara Timur, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per kg.

Untuk wilayah Sulawesi, HET beras medium Rp 12.500 per Kg dan HET beras premium Rp 14.900 per Kg.

Selanjutnya, wilayah Kalimantan, HET beras medium Rp 13.100 per kg dan HET beras premium Rp 15.400 per Kg.

Wilayah Maluku, HET beras medium Rp 13.500 per Kg dan HET beras premium Rp 15.800 per Kg, dan yang terakhir wilayah Papua, HET beras medium Rp 13.500 per Kg dan HET beras premium Rp15.800 per Kg.

Laporan : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

KOMODITI

Indonesia Berpotensi Besar Kembangkan Minyak Nabati dari Kelapa Sawit

Published

on

By

Buah sawit milik petani mandiri di Kabupaten Konawe Selatan. -foto:rustam-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pakar biodiesel dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Tatang Hernas Soerawidjaja, mengungkapkan potensi besar Indonesia dalam pengembangan minyak nabati, utamanya bersumber dari kelapa sawit.

Menurutnya, minyak sawit memiliki keseimbangan lemak jenuh dan tak jenuh, menjadi keutamaan minyak sawit, serta penggunaan teknologi dalam pengolahan minyak sawit.

Indonesia, sebagai pemimpin dunia dalam produksi minyak sawit, memiliki kesempatan besar untuk memajukan industri minyak nabati. Namun, Tatang Hernas menekankan perlunya kemajuan teknologi untuk mengoptimalkan potensi ini.

Kata Tatang, kesadaran dunia akan pentingnya asam lemak sebagai alternatif untuk minyak bumi dalam industri bahan bakar, serta potensi bahan bakar nabati dari pohon lain seperti biji karet.

Ia menyimpulkan bahwa dengan pemanfaatan potensi dari sawit dan sumber minyak nabati lainnya, Indonesia memiliki kesempatan besar untuk menjadi pemimpin dalam produksi sumber energi berbasis minyak nabati sebagai subtitusi untuk minyak bumi.

Mengatasi Kenaikan Oil Losses tanpa Miko

Sementara, Konsultan Kelapa Sawit, Bonar Saragih mengungkapkan, saat ini industri pengolahan utamanya di pabrik kelapa sawit menghadapi tantangan yang kompleks dalam upaya meningkatkan Oil Extraction Rate (OER). Meskipun tidak mudah juga untuk membicarakan tentang munculnya oil losses, Bonar Saragih mengungkapkan bahwa hal itu tampak simpel namun sulit dilaksanakan.

Tercatat 70 persen dari pendapatan pabrik berasal dari produksi minyak, lantas pendapatan lain bisa dari cangkang hanya saja angkanya tidak banyak. Kata Bonar, rata-rata oil losses yang terjadi berkisar antara 1,3 hingga 1,7 persen.

“Memantau oil losses bukanlah tugas yang mudah, namun merupakan Key Performance Indicator (KPI) bagi para manajer pabrik,” katanya saat acara Diskusi dan Konferensi Pers, acara TPOMI ke 2 bertajuk “Updating Technology Palm Oil Mill Indonesia” sebagaimana dilansir dari laman InfoSAWIT.com pada Senin, 3 Juni 2024.

Ungkap Bonar Saragih di pabrik kelapa sawit biasanya menemukan bahwa data rata-rata oil losses tersebut tidak selalu akurat, ini merujuk dari 125 pabrik yang ia pantau, yang mana 35 persen di antaranya adalah pabrik milik perusahaan negara dan sisanya dimiliki oleh swasta.

Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan tentang apakah prosedur pengambilan sampel dan pelaporan yang dilakukan sudah benar atau tidak. Namun demikian hampir semua pabrik memiliki metodenya sendiri, tetapi Bonar Saragih mengingatkan bahwa keberadaan Miko dapat menjadi risiko jika kadar oil contentnya melebihi 1 persen.

Sumber :InfoSAWIT.com
Penulis:tam

Continue Reading

KOMODITI

Harga Referensi CPO Menurun Sebesar US$ 98,46

Published

on

By

Pelabuhan khusus ekspor CPO. -foto:InfoSAWIT.com

JAKARTA, Bursabisnis.id – Harga Referensi (HR) komoditas minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) untuk penetapan Bea Keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDP-KS), atau biasa dikenal sebagai Pungutan Ekspor (PE), untuk periode Juni 2024 sebesar US$ 778,82/MT. Nilai ini menurun sebesar US$ 98,46 atau 11,22 persen dari periode Mei 2024 yang tercatat sebesar US$ 877,28/MT.

“Saat ini, HR CPO mengalami penurunan yang mendekati ambang batas sebesar US$ 680/MT. Untuk itu, merujuk pada PMK yang berlaku saat ini, pemerintah mengenakan Bea Keluar CPO sebesar US$ 18/MT dan Pungutan Ekspor CPO sebesar US$ 75/MT untuk periode Juni 2024,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso sebagaimana dilansir dari laman InfoSAWIT.com pada Sabtu, 1 Juni 2024.

Dengan demikian patokan Pungutan Ekspor dan Bea Keluar mencapai US$ 93/ton, atau terdapat penurunan sekitar US$ 49 per ton, dibanding BK dan PE pada Mei 2024 yang mencapai US$ 142 per ton.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 662 tahun 2024 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan BLU BPD-PKS Periode Juni 2024. Penetapan HR CPO bersumber dari rata-rata harga selama periode 25 April—24 Mei 2024 pada Bursa CPO di Indonesia sebesar US$ 735,03/MT, Bursa CPO di Malaysia sebesar US$ 822,61/MT, dan Pasar Lelang CPO Rotterdam sebesar US$ 923,53/MT.

Berdasarkan Permendag Nomor 46 Tahun 2022, bila terdapat perbedaan harga rata-rata pada tiga sumber harga sebesar lebih dari US$ 40, maka perhitungan HR CPO menggunakan rata-rata dari dua sumber harga yang menjadi median dan sumber harga terdekat dari median. Berdasarkan ketentuan tersebut, HR bersumber dari Bursa CPO di Malaysia dan Bursa CPO di Indonesia. Sesuai dengan perhitungan tersebut ditetapkan HR CPO sebesar US$ 778,82/MT.

Selain itu, minyak goreng (refined, bleached, and deodorized/RBD palm olein) dalam kemasan bermerek dan dikemas dengan berat netto ≤ 25 kg dikenakan BK US$ 0/MT dengan penetapan merek sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 663 Tahun 2024 tentang Daftar Merek Refined, Bleached, and Deodorized (RBD) Palm Olein dalam Kemasan Bermerek dan Dikemas dengan Berat Netto ≤ 25Kg.

BK CPO periode 1 Juni 2024—30 Juni 2024 merujuk pada Kolom Angka 3 Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK/0.10/2022 jo. Nomor 71 Tahun 2023 sebesar US$ 18/MT. Sementara itu, Pungutan Ekspor CPO periode Juni 2024 merujuk pada Lampiran Huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. 154/PMK.05/2022 sebesar US$ 75/MT.

“Penurunan HR CPO ini dipengaruhi oleh adanya penurunan harga minyak kedelai dan harga minyak mentah dunia, serta peningkatan produksi yang tidak diimbangi dengan peningkatan permintaan,” kata Budi Santoso.

Sumber : InfoSAWIT.com
Penulis : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.