Connect with us

Ekonomi Makro

Pj Bupati Konawe Harmin Ramba Hadiri Seminar LHP BPK RI di Jakarta Convention Center

Published

on

Pj Bupati Konawe Harmin Ramba (kiri). -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba hadiri acara penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II tahun 2023 di Jakarta pada Senin, 8 Juli 2024.

Acara yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center (JCC) ini dihadiri Presiden RI, Joko Widodo, dan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin. Kemudian hadir pula seluruh gubernur, bupati, wali kota, Ketua DPRD provinsi dan kabupaten serta kota se-Indonesia.

Acara yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengangkat tema “Menguatkan Pondasi Keuangan Negara, Menuju Indonesia Emas 2045”

Presiden RI, Joko Widodo, dalam sambutannya, menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta ucapan terimah kasih kepada BPK RI yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dan fungsi pemeriksaan.

“Saya juga menyampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat wajar tanpa penegcualian atau WTP dalam laporan keuangan pemerintah tahun ini,” ucapnya.

“Sudah saya sering saya sampaikan, WTP bukan prestasi tapi WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara,” katanya

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini,juga mengungkapkan harus merasa bahwa setiap tahun pasti diaudit dan diperiksa.

“Jadi sekali lagi, kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik dan kewajiban menjalankan APBN dan APBD dengan baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,” jelas Presiden Joko Widodo.

Lebih lanjut, dalam beberapa tahun ini kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas dan juga perubahan iklim yang semakin nyata kita liat, pertumbuhan ekonomi global juga melambat dan tahun ini diperkirakan hanya 3,2 persen dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.

“Alhamndulillah, ini patut kita syukuri, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Ekonomi tetap tumbuh di atas 5 persen, kita ketahui di kuartal pertama tahun ini tumbuh 5,11 persen, inflasi tetap terjaga,” kata Presiden Joko Widodo.

Jokowi menyebut berkat BI dan Kemendagri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi disetiap daerah.

Tak hanya itu, kata presiden, pelaksanaan Pemilu yang juga berjalan dengan baik, ini semua adalah modal dasar kita dalam membangun negara ini.

Namun untuk tumbuh lebih tinggi, lebih kompetitif dengan negara-negara lain ucap Jokowi, kita harus lincah, cepat dan taktis. Harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun dan mampu memanfaatkan peluang yang sekarang ini sangat sempit.

Oleh karena itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang. Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses, akan tetapi kita harus berani lebih fokus kepada hasil.

“Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini. Walaupun kita ketahui bahwa diregulasi dan di birokrasi sudah banyak dilakukan. Namun regulasi tidak sinkron masih banyak kita temukan, prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak didalam praktek di lapangan,” terangnya.

Hal-hal seperti ini kata mantan walikota solo ini, mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi apparat pemerintah kita.

“Saya berharap, reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan procedure agar pemerintah berjalan lebih efektif, efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedure,” harapnya.

Dikesempatan ini juga, Pj Bupati Konawe, Harmin Ramba menyampaikan apresiasinya dan rasa syukurnya atas laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat mendapatkan WTP, termasuk pemerintah kabupaten konawe.

“Alhamndulillah, pemerintah pusat mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP sama seperti dengan kita pemerintah daerah Kabupaten Konawe mendapatkan predikat WTP,” tutupnya.

Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading
Advertisement

Ekonomi Makro

Surplus Neraca Perdagangan Indonesia 2,39 Miliar Dolar AS

Published

on

By

JAKARTA, Bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) merilis data bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 mengalami surplus. Nilainya sebesar 2,39 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan surplus pada Mei 2024 sebesar 2.92 miliar dolar AS.

Hal ini disampaikan Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono sebagaimana dilansir dari laman bi.go.id pada Selasa, 16 Juli 2024.

Bank Indonesia memandang surplus neraca perdagangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dalam keterangan persnya, surplus neraca perdagangan yang berlanjut terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat. Neraca perdagangan nonmigas Juni 2024 mencatat surplus sebesar 4,43 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya sebesar 4,25 miliar dolar AS.

Perkembangan tersebut sejalan dengan kuatnya ekspor nonmigas yang mencapai 19,61 miliar dolar AS. Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut didukung oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti lemak dan minyak hewani/nabati, maupun ekspor produk manufaktur seperti mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia. Adapun defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat mencapai 2,04 miliar dolar AS pada Juni 2024 sejalan dengan peningkatan impor migas di tengah penurunan ekspor migas.

Sumber : bi.go.id
Penulis : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

Pemda Diminta Genjot Produksi Beras Untuk Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Published

on

By

Kemendagri Tito Karnavian dalam Rakor pengendalian inflasi daerah. -foto:kemendagri.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan produksi beras untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita spesifik pada hari ini, kita atensi adalah masalah beras, beras yang beberapa waktu yang lalu tinggi tidak terkendali, relatif di awal tahun sudah mulai terkendali, seiring dengan produksi beras yang mulai membaik. Panen, puncak panen pada bulan Mei, dan kemudian Juni masih ada panen,” katanya sebagaimana dilansir dari laman kemendagri.go.id pada Selasa, 16 Juli 2024.

Mendagri melanjutkan, fokus perhatian dari Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih Prabowo Subianto adalah menggenjot produksi beras agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Langkah yang utama adalah yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepala daerah, tolong untuk mendorong produksi beras,” tambahnya.

Mendagri menjelaskan empat langkah untuk meningkatkan produksi beras. Pertama, tidak mengonversi lahan sawah yang sudah ada untuk penggunaan lainnya, seperti komersial dan permukiman. Kedua, Pemda diharapkan membuat lahan sawah baru. Ketiga, membuat program pompanisasi untuk mengalirkan air ke daerah-daerah yang kering. Keempat, mendorong kualitas tanaman, termasuk kualitas tanah dengan pupuk subsidi.

“Ini tolong nanti di-follow up dengan rapat internal terutama dengan Dinas Pertanian masing-masing. Kemudian Dinas Perdagangan, baik untuk pompanisasi, pupuk subsidi, mempertahankan lahan sawah yang ada, mendorong produksi oleh para petani, dan lain-lain, ini menjadi prioritas,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang turut hadir dalam Rakor tersebut menjelaskan berbagai alasan produksi padi di Indonesia turun. Di antaranya kekeringan akibat El Nino, alat dan mesin pertanian (alsintan) sudah tua, hingga bibit unggul yang berkurang. Solusi jangka panjang yang ditawarkan di antaranya pompanisasi untuk sawah, Optimalisasi Lahan (OPLA) Rawa, dan mencetak sawah baru.

“Kami sangat butuh bantuan pompanisasi, ini napas kita, nyawa kita tiga bulan ke depan. Karena sekarang masuk bulan kering, pompanisasi ini ada 75 ribu, yang sudah tersalurkan 25 ribu. Masih ada 50 ribu yang harus disalurkan seluruh Indonesia,” ucapnya.

Amran menyebut, para kepala daerah seperti gubernur, bupati/wali kota, serta Kepala Dinas Pertanian menjadi ujung tombak dari pengadaan pompanisasi di lapangan. Jika program 75 ribu pompa ini terpasang, maka kekeringan bisa dimitigasi dengan baik.

“Fokus kami ada dua hal, solusi cepat untuk Indonesia adalah pompanisasi dan OPLA. Kita lihat OPLA, Optimalisasi Lahan Rawa, yang terbesar adalah Sumatera Selatan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Ia menekankan, dengan pompanisasi dan optimalisasi lahan, maka produksi padi bisa meningkat. Apalagi, Presiden Joko Widodo pun menekankan agar program pompanisasi segera dilakukan untuk menghadapi musim kemarau dan El Nino.

Sumber : kemendagri.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Laju Pertumbuhan Ekonomi Wakatobi Masa Kepemimpinan Haliana Rendah

Published

on

By

WAKATOBI, Bursabisnis- Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi dimasa kepemimpinan Bupati Haliana terendah, bila dibandingkan dengan kepemimpinan bupati sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi tumbuh sampai dengan 7,81 % pada tahun 2023, 7,87% dan 7,68 % di tahun 2014 sampai tahun 2015. Tren angka pertumbuhan ekonomi ini terjadi di masa pemerintahan Hugua – H. Arhawi.

Pasca pemerintahan Hugua – H. Arhawi diteruskan H. Arhawi – Ilmiati Daud laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Wakatobi tumbuh sampai dengan 7,97% di tahun 2016, di tahun 2017 tumbuh 5,96%, di tahun 2018 tumbuh 6,49% dan tahun 2019 tumbuh sebesar 6,60%.

Setelah masa kepemimpinan, H. Arhawi – Ilmiati Daud digantikan Haliana – Ilmiati Daud tren pertumbuhan ekonomi Wakatobi cenderung lambat dan menurun dari laju pertumbuhan ekonomi sebelumnya.

Tahun 2020 pada masa transisi kepemimpinan H. Arhawi – Ilmiati Daud ke H. Haliana Ilmiati Daud laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi 0,76%, sat itu pada masa Covid-19.

Di masa pemerintahan Haliana pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi hanya mencapai, 4,02% di tahun 2021.

Sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,76% dan 4,44% di tahun 2023.

“Apabila kita jumlahkan kategori lainnya dengan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori perdagangan dan kategori konstruksi, maka akan menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi 4,44 persen,” ungkap Ketua Tim Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi La Ode Misran pada Senin, 15 Mei 2024.

Tak hanya laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung turun dari pertumbuhan sebelumnya, di zaman pemerintahan Haliana Wakatobi juga masuk Daerah dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu 14,81% pada tahun 2023 di bandingkan angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara hanya 11,43% di tahun 2023.

Data laju pertumbuhan ekonomi dan persentase angka Kemiskinan tersebut berdasarkan data yang di presentasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi.

Penulis : Syaiful
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.