BAUBAU, Bursabisnis.id – Pemerintahan Kota Baubau secara otonom baru terbentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2001, melepaskan diri dari Kabupaten Buton sebagai induk pemerintahan saat itu.

Meski Pemerintah Kota Baubau baru berusia 23 tahun, namun Kejayaan Kerajaan dan Kesultanan Buton di Nusantara, terhitung sejak berdiri tahun 1332 hingga tahun 1960 atau sekitar 628 tahun lamanya, telah menjadi catatan dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.

Menurut Saleh Hanan, aktivis lingkungan hidup yang berdomisili di Kabupaten Wakatobi, pada masa-masa itu, Kesultanan Buton banyak meninggalkan warisan sejarah yang gemilang.
Sampai saat ini, warisan ini bisa disaksikan masyarakat berupa ; benda peninggalan, sejarah, budaya, dan arkeologi.

Kemudian wilayah bekas Kesultanan Buton yang kini berkedudukan di Kota Baubau telah mekar beberapa kabupaten dan kota seperti: Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kota Baubau, dimana masih berdiri tegak Keraton Kesultanan Buton.

Pada masa pemerintahan Gubernur Sultra, La Ode Kaimoeddin periode 1992-1997 dan 1997-2002, posisi Baubau sebagai Ibukota Kabupaten Buton yang kini sudah menjadi daerah otonom Kota Baubau, menjadi sangat sentral.

Pelabuhan Murhum Baubau menjadi area publik untuk mobilisasi manusia dan barang untuk wilayah Buton dan Muna serta Kendari.

Hasil bumi atau rempah-rempah dari wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), seperti dari Ternate, Maluku, Halmahera, Papua yang akan diekspor melalui Pelabuhan Surabaya ataupun Jakarta, dipastikan melewati Pelabuhan Kota Baubau.

Mengingat Pelabuhan Kota Baubau perannya sangat sentral dalam rantai distribusi ekonomi, menurut Saleh Hanan yang juga alumni Faperta Universitas Halu Oleo (UHO), Hub regional sangat memungkinkan dan sudah terjadi sejak masa kejayaan Kesultanan Buton hingga abad ke 20.

“Bahkan Hub Internasional sudah diwacanakan sejak era kepemimpinan Gubernur Kaimoeddin. Kalau gagasan kemaritiman ini dihidupkan kembali oleh Pj Walikota Baubau Rasman Manafi, saya kira ini sangat luar biasa dan perlu dukungan oleh seluruh stakeholder,” ujar Saleh Hanan aktivis mahasiswa era 90-an ini.

Saleh mengungkapkan, berdasarkan sejarah ada tokoh pelayaran rempah abad 17 namanya Wa Ode Wau. Kapalnya mencapai 300 buah, kekayaannya ribuan gulden.

“ Wa Ode Wau dan pelaut-pelaut Wakatobi berdagang rempah dari Maluku ke Singapura. Perdagangan rempahnya dikendalikan dari Pulau Wangi-Wangi,” ungkapnya.

Masih menurut Saleh, Kaimoeddin pernah mewacanakan wilayah Wakatobi sebagai pelabuhan bebas internasonal ketika itu. Dengan dasar setelah melihat aktivitas budaya berlayar dan dagang antar pulau dan antar negara.

Kemudian, sejarah jalur rempah dunia serta posisi ALKI III A, jalur lintas pasifik dan samudra hindia di Laut Banda, persis dekat Wakatobi.

Tapi yang sangat penting disiapkan, menurut Saleh Hanan, adalah apa kebutuhan pelayaran internasional di Baubau atau Wakatobi.

“Mungkin bisa dibuat kebijakan khusus untuk wilayah ini, misalnya sebagai otorita khusus RI untuk kemudahan dibidang pelayaran. Jadi besok-besok, kapal-kapal dunia berlayar atas nama kapal Buton semua,” terang Saleh Hanan yang sering mendampingi para peneliti sejarah nasional ke Wakatobi.

Soal kreatifitas orang Buton, menurutnya, budaya berlayar dan merantau mencari daerah-daerah yang memiliki komoditi unggulan, ini menggambarkan cara orang Buton mengatasi keterbatasan melalui perdagangan antarpulau.

Orang Buton sudah terbiasa berlayar dari timur ke barat Indonesia. Bahkan sampai ke Singapura, Malaysia dan Philifina. Mereka berdagang dengan membawa hasil rempah-rempah.

(Advertorial/Pariwara)

JAKARTA, Bursabisnis.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasinya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beserta kementerian dan lembaga terkait lainnya yang telah berkontribusi pada keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force (FATF) untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Presiden menilai bahwa keanggotaan penuh yang telah diraih sejak Oktober 2023 ini menjadi tonggak bersejarah dalam upaya Indonesia untuk memperkuat regulasi keuangan dan diakui dunia internasional secara positif.

“Ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima. Ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, koordinasi kita, dan implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia,” ungkap Presiden dalam sambutannya pada acara peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 18 April 2024.

Presiden juga berharap, keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk meningkatkan kredibilitas ekonomi serta persepsi mengenai sistem keuangan Indonesia yang semakin baik.

Meski demikian, tantangan dalam menghadapi TPPU dan pendanaan terorisme terus berkembang, terutama dengan munculnya pola baru berbasis teknologi. Presiden menegaskan untuk tetap waspada terhadap penggunaan teknologi seperti crypto currency, aset virtual, NFT, dan lainnya yang menjadi sasaran baru bagi pelaku TPPU.

“Kita tidak boleh kalah canggih. Tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat dan di depan mereka,” ungkapnya.

Selain itu, ancaman dari tindak pendanaan terorisme juga menjadi perhatian utama Presiden yang harus diwaspadai.

“Ini juga terus menerus harus kita monitor, harus kita cegah. Saya berharap PPATK serta Kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya,” tambahnya.

Terakhir, Presiden mengungkapkan bahwa dengan semangat untuk terus memerangi TPPU dan pendanaan terorisme, Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan inovasi antara PPATK, Kementerian, dan lembaga terkait lainnya demi keamanan dan kesejahteraan negara, serta secara maksimal dalam penyelamatan dan pengembalian uang negara.

Sumber : kemenkeu.go.id

Penulis : Rustam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Perkembangan konflik di Timur Tengah, terutama pasca serangan Israel ke fasilitas diplomatik Iran di Damaskus dan serangan balasan Iran ke Israel, menjadi perhatian serius bagi pemerintah Indonesia.

Sebagai respons cepat atas dinamika tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi dengan melibatkan seluruh unsur Kedeputian bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan sejumlah Duta Besar.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa rapat tersebut merupakan langkah awal untuk mengkaji upaya deeskalasi konflik guna melindungi perekonomian Indonesia.

“Pelaksanaan Rapat Koordinasi ini merupakan assesment untuk upaya deeskalasi dampak konflik di kawasan Timur Tengah terhadap perekonomian Indonesia,” ungkap Menko Airlangga sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Rabu, 17 April 2024.

Turut hadir dalam rapat, Dubes RI di Amman, Ade Padmo Sarwono menyampaikan update situasi di kawasan serta harapannya agar konflik tidak mengalami eskalasi yang dapat merugikan ekonomi negara-negara di kawasan, termasuk Indonesia.

Disamping itu, Dubes RI Teheran (Iran), Ronny P. Yuliantoro, juga menyoroti pentingnya untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik terhadap disrupsi logistik dan rantai pasok, terutama di Selat Hormuz yang vital bagi perekonomian global.

Selanjutnya, Abdul Kadir Jailani dari Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika (Dirjen Aspasaf) menekankan perlunya antisipasi terhadap kemungkinan eskalasi konflik di kawasan, meski menurutnya semua pihak saat ini tidak menginginkan situasi tersebut. Namun, perlu diantisipasi dampaknya terhadap ekonomi global, terutama pengaruhnya terhadap harga minyak dan biaya logistik.

Eskalasi konflik geopolitik antara Iran dan Israel pada akhir pekan kemarin telah memberikan dampak signifikan pada perekonomian global, dengan harga minyak mentah masih berfluktuasi. Hal ini juga mempengaruhi pelemahan nilai tukar terhadap US Dollar beberapa mata uang di Kawasan Asia Pasifik pada senin(15/04), dengan mayoritas bursa saham mengalami penurunan.

Di Indonesia, meskipun Bursa Efek Indonesia dan Pasar Spot Rupiah masih tutup karena libur Hari Raya Idulfitri, nilai tukar Rupiah di pasar spot luar negeri (Trading Economics) menunjukkan tren apresiasi di level Rp16.060 atau setara 0,31 persen (dtd), lebih baik dibandingkan negara- negara lain seperti Korea, Filipina, dan Jepang.

Untuk itu, Pemerintah juga mencermati kondisi APBN agar dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai shock absorber dan menjaga stabilitas ekonomi. Sementara, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan bersama otoritas moneter dan fiskal untuk menghasilkan kebijakan yang tepat dalam menjaga pertumbuhan dan stabilitas ekonomi Indonesia.

Sumber : kemenkeu.go.id

Penulis : Mery
Editor : Rustam