KONAWE, Bursabisnis. Id – Suasana Ramadan di wilayah lingkar tambang PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) terasa lebih hangat tahun ini.

Melalui program Safari Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, perwakilan PT SCM menyambangi sejumlah desa dan kelurahan di wilayah lingkar tambang PT SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Acara silaturahmi ini juga dirangkaikan dengan penyaluran ratusan bingkisan untuk warga yang membutuhkan.

Safari Ramadan PT SCM digelar di desa dan kelurahan di wilayah Kecamatan Routa Kabupaten Konawe dan Desa Pondoa yang berada di Kabupaten Konawe Utara.

Safari Ramadan PT SCM tahun ini diawali dari Desa Lalomerui, desa yang paling dekat dengan area operasional perusahaan.

Antusiasme warga tampak sejak sore hari, saat mereka berkumpul menyambut kehadiran rombongan Safari Ramadan.

Kegiatan ini diisi dengan tausiyah agama, buka puasa bersama, kuis Anak Saleh, hingga makan malam bersama warga, tokoh masyarakat, dan perangkat desa.

Perwakilan manajemen PT SCM, mitra kontraktor, hingga Kepala Teknik Tambang (KTT) turut hadir langsung di setiap lokasi.

Momen tersebut terasa istimewa dengan peresmian Masjid Al-Qautsar, satu-satunya sarana ibadah di Desa Lalomerui yang baru saja selesai direnovasi secara total berkat dukungan PT SCM. Masjid itu kini menjadi pusat kegiatan ibadah warga, khususnya selama Ramadan.

Kepala Desa Lalomerui, Taksir Unggahi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya.

“Dengan selesainya renovasi masjid ini, kami berharap warga dapat lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah, khususnya di bulan suci Ramadan ini,” ujarnya.

Tak hanya sarat nuansa religius, Safari Ramadan PT SCM juga menghadirkan keceriaan.

Salah satunya melalui kuis edukatif Anak Saleh yang melibatkan anak-anak desa. Pertanyaan ringan seputar agama Islam dijawab polos oleh peserta cilik, memancing tawa sekaligus kehangatan di tengah acara.

Sesi kuis juga diberikan kepada kaum ibu sebagai bentuk apresiasi atas peran dan partisipasi mereka dalam kegiatan Safari Ramadan.

Setelah Desa Lalomerui, Safari Ramadan juga menyambangi Desa Walandawe, Kecamatan Routa.

Kepala Desa Walandawe, Guslan, menilai Safari Ramadan menjadi ruang penting untuk menjaga hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat.

“Dengan kegiatan Safari Ramadan ini, diharapkan bisa tetap menjaga silaturahmi antara masyarakat dan perusahaan,” katanya.

Selain Safari Ramadan, PT SCM bersama mitra kontraktor juga menyalurkan Bingkisan Ramadan kepada warga prasejahtera di wilayah lingkar tambang.

Total hampir 400 paket bingkisan berisi sembako dibagikan kepada warga di wilayah lingkar tambang. paket diserahkan secara simbolis kepada pemerintah desa untuk kemudian didistribusikan langsung kepada warga yang berhak.

Tokoh adat masyarakat Routa, Sarmada, mengingatkan bahwa Ramadan adalah bulan untuk merekatkan silaturahmi dan memperkuat persaudaraan.

“Di bulan Ramadan ini seharusnya tidak memutus silaturahmi, karena tidak akan diterima amal ibadahnya,” ujarnya.

Bagi PT SCM, Safari Ramadan bukan sekadar agenda tahunan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi ruang berbagi, mempererat kebersamaan, dan menanam kebaikan yang diharapkan membawa keberkahan bagi masyarakat dan perusahaan.

Kepala Teknik Tambang PT SCM, Didik Fotunadi, menegaskan bahwa Safari Ramadan dan pembagian bingkisan merupakan wujud komitmen sosial perusahaan di wilayah lingkar tambang.

“Melalui Safari Ramadan dan penyaluran bingkisan ini, PT SCM berharap dapat terus mempererat tali silaturahmi. Kehadiran langsung dan interaksi positif ini menjadi fondasi dalam membangun hubungan harmonis antara perusahaan dan masyarakat,” tegasnya.

Lebih dari sekadar agenda keagamaan, Safari Ramadan PT SCM mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan dalam membangun hubungan yang berkelanjutan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Melalui pendekatan langsung, dialog, serta aksi berbagi yang nyata, perusahaan berupaya hadir tidak hanya sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra sosial yang tumbuh bersama masyarakat.

Komitmen ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan, menciptakan keharmonisan, dan mendukung pembangunan sosial yang inklusif di wilayah lingkar tambang.

Laporan : Tam

KENDARI, Bursabisnis. Id – Publik Relation PT Masempo Dalle, Wawan memberikan klarifikasi terkait pernyataan sikap yang dikeluarkan pihak Konsorsium Rakyat Anti Mafia Tambang (KRAMAT).

Manajemen PT Masempo Dalle, memberikan klarifikasi demi meluruskan informasi yang menyesatkan di ruang publik.

Klarifikasi itu meliputi ;

1. Kepatuhan Terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB)

PT Masempo Dalle menegaskan bahwa seluruh aktivitas pertambangan, termasuk penjualan ore nikel, dilakukan berdasarkan RKAB yang telah disetujui oleh Kementerian ESDM.

Manajemen perusahaan membantah keras tudingan adanya “penjualan tanpa RKAB” atau “penyelundupan”.

2. Status Lahan dan Sinergi dengan Satgas PKH*

Terkait isu kawasan hutan seluas 141,91 Ha, PT Masempo Dalle menyatakan dengan tegas bahwa perusahaan sangat menghormati dan mematuhi instruksi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Perusahaan saat ini berada dalam posisi kooperatif dan menjalankan instruksi teknis dari Satgas PKH terkait penataan kawasan.

Tidak ada “invasi ilegal”; seluruh aktivitas di lapangan dilakukan dalam koridor koordinasi dengan instansi berwenang guna memastikan kepatuhan terhadap regulasi kehutanan yang berlaku.

3. Bantahan Atas Keterlibatan Pihak Luar

Tudingan yang menyeret nama Saudara Anton Timbang (Ketua Kadin Sultra) dalam operasional perusahaan adalah tudingan yang tidak berdasar (fitnah) dan bersifat asumtif.

PT Masempo Dalle bekerja secara profesional sebagai badan usaha mandiri yang tunduk pada hukum korporasi, bukan atas dasar perlindungan individu atau organisasi manapun.

4. Komitmen Lingkungan dan Hukum

PT Masempo Dalle senantiasa menjalankan komitmen reklamasi dan pascatambang sebagai bentuk tanggung jawab ekologi.

Kami menyayangkan diksi-diksi provokatif yang digunakan oleh pihak KRAMAT yang cenderung menghakimi tanpa adanya pembuktian melalui proses hukum yang sah (asas praduga tak bersalah).

Pernyataan Penutup

PT Masempo Dalle adalah perusahaan yang memiliki integritas dan komitmen dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah Sulawesi Tenggara melalui sektor pertambangan yang bertanggung jawab (Good Mining Practice).

Kami mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak terprovokasi oleh narasi yang belum teruji kebenarannya.

Kami tidak akan ragu untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan fitnah atau pencemaran nama baik yang merugikan reputasi serta operasional perusahaan.

Laporan : Tam

KENDARI, Bursabisnis. Id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui Satuan Tugas Penataan Kelola Hutan (Satgas PKH) memberikan klarifikasi terkait mekanisme penindakan terhadap perusahaan pertambangan yang melakukan pelanggaran administratif di wilayah Sultra.

Kasi Intel Kejati Sultra, Muhammad Ilham, menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Satgas saat ini lebih mengedepankan fungsi pembinaan dan perbaikan tata kelola.

Menurutnya, sanksi yang dijatuhkan kepada perusahaan-perusahaan tambang yang terindikasi melanggar aturan penggunaan kawasan hutan tersebut sejauh ini bersifat administratif.

“Perlu dipahami bahwa tindakan yang dilakukan melalui Satgas PKH ini fokus pada pemenuhan kewajiban administrasi. Jadi, sanksinya bukan bersifat pidana, melainkan sanksi administratif,” ujar Muhammad Ilham saat memberikan keterangan di Kendari pada Rabu, 31 Desember 2025.

Fokus pada Pemulihan Hak Negara

Muhammad Ilham menambahkan bahwa pendekatan administratif ini diambil untuk memastikan perusahaan-perusahaan tersebut segera melengkapi dokumen perizinan yang diperlukan, seperti IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) atau kewajiban pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).

Langkah ini dinilai lebih efektif untuk mempercepat pemulihan hak-hak negara tanpa harus melalui proses peradilan pidana yang panjang, selama pelanggaran yang dilakukan masih dalam ranah prosedur administratif.

“Tujuan utamanya adalah penataan. Kita ingin memastikan seluruh investasi di Sultra berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, sehingga kontribusi terhadap daerah dan negara bisa optimal,” pungkasnya.

Meski demikian, pihak Kejati tetap mengingatkan agar seluruh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) berkomitmen menyelesaikan kewajiban mereka tepat waktu, guna menghindari sanksi yang lebih berat.

Laporan : Kas
Editor : Tam