Connect with us

Investasi

PT Terra Paradisaea akan Investasi Rp 100 Triliun di Kolaka Utara

Published

on

Choiril Arief Saleh Perwakilan PT Terra Paradisaea mempresentasikan rencana investasi di Kolaka Utara

KENDARI, bursabisnis.id – Perusahaan  PT Terra Paradisaea akan berinvestasi disektor  industri smelter HPAL (baterai) dan RKEF (stainless).

Perusahaan ini akan berinvestasi dengan menggandeng China ENFI Engineering Corporation (ENFI).

Rencana investasi itu dibangun di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Provinsi  Sulawesi Tenggara (Sultra). Tak tanggung-tanggung total investasinya mencapai Rp 100 Triliun.

Perwakilan dari PT Terra Paradisaea, Choiril Arief Saleh melakukan presentasi di hadapan Gubernur Sultra, Ali Mazi dan sejumlah OPD serta Ketua Kadin Sultra Anton Timbang

Dalam paparannya, disebutkan rencana pembangunan smelter akan dibagi menjadi tiga tahap. “Tahan pertama itu total investasi kita sebesar Rp  6 Triliun, lalu pada tahap kedua menjadi Rp 24 Triliin dan tahap terakhir diperkirakan hingga Rp 100 Triliun, ” katanya di salah satu hotel di Jakarta pada Senin, 1 Agustus 2022 malam.

Ia kemudian menjelaskan dalam rencana pembangunan industri smelter tersebut akan membuka lapangan pekerjaan yang cukup besar.

Pada tahap pertama perusahaan akan membuka lapangan pekerjaan untuk 3 ribu orang,  tahap kedua bertambah lagi menjadi 5 ribu orang. Sementara tahap ketiga total tenaga kerja yang dibutuhkan mencapai 30 ribu.

“Ini akan menjadi kota baru, bayangkan saja kalau hingga tahap ketiga perusahaan membuka lapangan pekerjaan hingga 30 ribu, belum lagi dengan anak dan istri bisa dikatakan berjumlah 100 ribu,” jelasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Choiril menyebutkan rencana pembangunan industri smelter akan dilakukan di tiga kecamatan yakni Kecamatan Tolala, Batu Putih dan Kecamatan Pakue.

Hanya saja, ia membeberkan bahwa pihaknya mengalami kendala,  karena ada lokasi rencana pembangunan smelter yang masuk dalam kawasan hutan lindung.

“Kami berharap pemerintah bisa mendukung dan membantu kami, karena ini ada kawasan yang masuk dalam kawasan hutan lindung.

Gubernur Sultra, Ali Mazi sangat mengapresiasi rencana PT Terra Paradisaea, apalagi status perusahaan tersebut merupakan perusahaan nasional yang tentunya harus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.

Sebagai seorang kepala daerah, Ali Mazi yakin bahwa kehadiran investor akan memberikan angin segar.

“Saya pasti bantu, kalau masalah hutan lindung nanti kita lihat RTRWny, saya pasti akan bantu kalau perlu sampai ke kementerian karena niatnya baik,” ujarnya.

“Asalkan PT Terra ini serius, punya anggarannya dan mau kerja, jangan sampai saya sudah jor-joran lalu berhenti,” sambungnya.

Ia bahkan menegaskan untuk mempercepat proses pembangunan industri smelter tersebut, jika memungkinkan ia akan memgeluarkan izin sementara.

Ali Mazi juga mengimbau kepada seluruh warga untuk tidak menghalangi ketika ada investor yang akan masuk.

“Investor ini kan masuk untuk kepentingan warga, kehadiran mereka untuk warga. Makanya kami imbau jangan halangi, kalau dihalangi kapan akan tumbuh dan berkembang daerah itu, tumbuh dan berkembangnya daerah itu tergantung kalau ada investor masuk,” kata Ali Mazi.

Di tempat yang sama, Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang menuturkan sebagai Ketua Kadin ia terus berupaya dan membuka jaringan, agar iklim investasi dan berbagai agenda nasional terus terlaksana di Sultra.

Ia juga membeberkan bahwa kehadiran PT Terra sebagai salah satu perusahaan nasional yang memiliki niat baik harus didukung penuh.

“Kondisi investasi di Indonesia itu tercatat 6 persen dari perusahaan nasional dan dari luar 94. Pembangunan smelter baru kali ini putra daerah yang membangun di daerah kita, jadi harus kita dukung,” katanya.

Anton berharap agar keseriusan dari PT Terra untuk melakukan investasi tidak dihalangi dan bisa dipermudah. “Saya harap dukungan dari gubernur dan seluruh OPD untuk proses perizinan bisa cepat, harapan kami bulan Desember atau Januari paling lambat kita sudah bisa melakukan groundbreaking untuk smelter ini,” harapnya.

Anton Timbang juga mengimbau PT Terra Paradisaea dan investor-investor lainnya agar menyimpan dananya (menabung) di Bank Sultra.

Menurutnya, dengan menabung di Bank Sultra, maka PT Terra Paradisaea dan para investor sudah menunjukan kepedulian dan perhatian terhadap pemerintah daerah.

“Menabung di Bank Sultra adalah bentuk perhatian dan kepedulian kepada Pemerintah Provinsi Sultra,” katanya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Sulawesi Tenggara (Sultra), Paringringi yang ikut memandu jalanya diskusi memastikan bahwa masalah RTRW yang jadi permasalahan akan segera dituntaskan.

“Kita secepatnya akan bentuk tim, kita akan bahas lagi teknisnya harus pikirkan masalah tata ruang karena terbagi antara darat dan laut sehigga yang paling pertama tata ruang di Kolut dan provinsi terutama untuk pelabuhan dan industrinya itu sendiri,” pungkasnya.

Laporan : Leesya

 

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Investasi

Perusahaan Gotion High Tech Co. Ltd Asal China Kerjasama Kadin Sultra Bangun Pabrik Baterai

Published

on

By

Penandatanganan MoU investasi bangun pabrik baterai di Konawe Utara

KENDARI, bursabisnis.id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) melakukan penandatanganan kesepakatan rencana pembangunan pabrik baterai oleh perusahaan asal China, Gotion High Tech Co. Ltd yang berlokasi di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe pada tahun 2023 mendatang.

ketua Umum Kadin Sultra, Anton Timbang mengatakan,  pihaknya sangat mendukung dengan masuknya investor di wilayah Sultra yang dapat mendorong dan meningkatkan perekonomian daerah.

Sebagai Ketua Satgas Investasi, Anton Timbang akan terus memantau dan mengawal proses perizinan sehingga apa yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar dan investor dapat berinvestasi dengan aman dan nyaman.

“Jadi intinya, apa yang direncanakan oleh PT Gotion High tech Co. Ltd , yang mau berinvestasi pembangunan pabrik baterai di Sultra, Kadin sangat mendukung. Saya yakinkan bahwa kami akan mengawal ini agar mereka dapat berinvestasi dengan nyaman,” ujar Anton pada Selasa, 22 November  2022.

Anton berharap, pembangunan pabrik baterai ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

“Harapan kami, dengan perencanaan yang ada tadi betul-betul mereka berinvestasi di Sultra. Mereka ini adalah salah satu perusahaan baterai terbesar di dunia,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sultra Lukman Abunawas mengatakan, dengan adanya pembangunan pabrik baterai ini membawa dampak baik bagi perekonomian daerah dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga lokal.

“Ini mampu menampung 20 ribu tenaga kerja. Mulai tahun depan mereka supervisi, rencana 2023,” ujarnya.

Lukman berharap dengan masuknya investor dari negara luar,  masyarakat dapat bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan di daerah agar inverstor lain dapat ikut masuk untuk meningkatkan perekonomian daerah.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Provider

Terkait PHK, Perusahaan Starup Harus Ikuti Perundang-undangan

Published

on

By

Anggota Komisi IX DPR RI Charles Honoris

JAKARTA, bursabisnis.id – Anggota Komisi IX DPR RI Charles Honoris mengingatkan perusahaan rintisan (startup) di tanah air agar mengikuti aturan perundang-undangan saat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya.

Hal itu disampaikan Charles dalam menanggapi badai PHK yang melanda sejumlah perusahaan rintisan baru-baru ini.

Di sisi lain, ia pun memahami bahwa perusahaan-perusahaan startup tersebut sudah melakukan segala upaya. Sehingga, PHK adalah opsi terakhir. “Meski begitu, kami mendesak agar proses PHK yang dijalankan mengikuti seluruh aturan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait dengan hak-hak pekerja,” kata Charles sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Senin, 21 November 2022.

Charles mengingatkan hal tersebut, menyusul adanya laporan dari mantan karyawan salah satu platform pendidikan pembelajaran daring, yang mengaku mendapat informasi terkena PHK secara dadakan dari pihak perusahaan. Karena itu, ia memastikan Komisi IX DPR RI akan mengawal pencairan dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan yang mengalami PHK. Di samping itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan pula bahwa pengusaha wajib memberikan pesangon kepada karyawan yang terkena PHK.

“Bayangkan dalam kondisi seperti ini tiba-tiba di-PHK. Karyawan juga pasti akan kesulitan. Perusahaan harus memberi waktu persiapan bagi karyawan, sesuai dengan aturan yang ada, termasuk memberikan pesangon. Komisi IX akan memastikan bahwa BPJS Ketenagakerjaan membayarkan klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta hak-hak pekerja lainnya bagi pekerja yang terkena dampak PHK,” kata politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Disampaikan Charles, Komisi IX DPR RI juga meminta Pemerintah bersiap dengan segala kemungkinan dunia yang diprediksi akan memasuki resesi pada tahun 2023, serta melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi gelombang PHK yang dikhawatirkan akan terus berlanjut. Hal tersebut termasuk memberikan solusi agar pekerja yang terkena PHK bisa mendapat kepastian untuk keberlangsungan hidupnya selama belum mendapatkan pekerjaan lagi.

“Dukungan dari Pemerintah bisa dalam bentuk bantuan dan juga pelatihan agar pekerja yang terkena PHK bisa siap untuk kembali menghadapi situasi di bursa kerja,” ujar legislator dapil DKI Jakarta III tersebut.

Dengan demikian, Charles menegaskan bahwa DPR akan ikut berpartisipasi bersama Pemerintah dalam menyiapkan solusi terhadap badai PHK yang melanda Indonesia, agar tidak berdampak terhadap ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Charles juga menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi badai PHK yang melanda sejumlah startup tanah air. Termasuk, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) yang melakukan perampingan karyawan sebanyak 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap.

Laporan : Rustam

Continue Reading

FINANCE

Pandemic Fund Langkah Konkret Anggota G20 yang Berdampak Global

Published

on

By

Menkeu Sri Mulyani

JAKARTA, bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut peluncuran dana pandemi atau pandemic fund yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo merupakan langkah konkret dari pertemuan negara-negara G20.

“Dengan diluncurkannya dana pandemi ini yang merupakan tonggak sangat penting, ini akan memberikan titik awal bagi kita semua untuk menunjukkan kepada dunia bahwa G20 mampu menghasilkan tindakan nyata yang dapat memiliki dampak global,” ujar Menkeu dalam Launching Pandemic Fund di Nusa Dua, Bali sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan G20 Joint Finance Health Task Force dengan dukungan dari Sekretariat, Bank Dunia, dan World Health Organization (WHO) telah berperan dalam menyelesaikan mandat dari para pemimpin untuk pembentukan pandemic fund.

“Melalui task force, G20 telah memainkan peran yang sangat penting dalam pengembangan dan desain pandemic fund. Kami memiliki keyakinan bahwa G20 juga akan memberikan banyak hasil konkret lainnya, mengingat risiko dari situasi ekonomi global yang terus menuntut perhatian kita,” kata Menkeu.

Adapun pembentukan pandemic fund menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan kolaborasi yang perlu dipertahankan bagi seluruh negara anggota G20.

“Terlepas dari perbedaan dan bagaimana kita harus dapat melihat dan menyepakati apa yang paling penting dalam mempersiapkan dunia untuk serangan pandemi berikutnya,” ujar Menkeu.

Sejauh ini, pandemic fund telah berhasil mengumpulkan dana sebesar USD1,4 miliar yang berasal dari 20 kontributor, yaitu anggota G20, negara non G20, dan tiga lembaga filantropis dunia. Menkeu optimis jumlah tersebut dapat terus bertambah.

“Kami mendengar beberapa negara baru yang mereka menjanjikan kontribusi mereka untuk pandemic fund ini. Jadi, kami sebenarnya sangat semangat melihat perkembangan ini,” kata Menkeu.

Seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, perkiraan kebutuhan pandemic fund mencapai USD31,1 miliar. Menkeu mengungkapkan pandemic fund tersebut bukan satu-satunya instrumen yang digunakan untuk kesiapsiagaan sistem kesehatan.

“Dana ini pasti akan bekerja sama dengan instrumen lain agar kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk bersiap menghadapi pandemi dengan lebih baik. Oleh karena itu, pandemic fund menjadi dana katalis untuk dukungan jangka panjang dari semua lembaga bilateral maupun multilateral. Kami juga berharap partisipasi dari filantropis, serta sektor swasta dapat terus didorong,” ujar Menkeu.

Menkeu menegaskan pandemic fund bukan hanya inisiatif G20, tetapi juga menjadi perhatian global. Maka dari itu, Menkeu menyambut baik kontribusi negara-negara di luar G20 untuk pandemic fund.

“Kami harus terus membangun tata kelola yang inklusif dan juga memperkuat arsitektur kesehatan internasional,” kata Menkeu.

Menkeu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota G20, negara-negara undangan, organisasi-organisasi internasional, terutama WHO dan Bank Dunia, yang telah mendukung pembentukan pandemic fund.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas semua dukungan Anda yang tanpa lelah bekerja sama untuk dapat membentuk pandemic fund ini. Terima kasih banyak,” ujar Menkeu.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.