opini
RPJM 2025-2029, Pemerintah Target Angka Kemiskinan Ekstrim 0 Persen
KOMITMEN kuat Presiden Prabowo terhadap isu pengentasan kemiskinan ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fondasi utama dalam kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Melalui Program Asta-Cita, Presiden Prabowo menempatkan pengurangan kesenjangan dan pemerataan ekonomi sebagai bagian dari tujuh prioritas strategis yang menjadi dasar arah pembangunan nasional.
Seperti tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen pada 2029 dan angka kemiskinan umum ditekan hingga 4,5 persen. Target ini ambisius, mengingat per September 2024, menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di Indonesia masih tercatat sebesar 24,06 juta orang atau setara 8,57 persen dari total populasi.
Meski demikian, Presiden Prabowo meyakini bahwa percepatan pengentasan kemiskinan bisa dicapai melalui program-program prioritas yang menyasar langsung akar masalah: rendahnya daya beli, ketimpangan antarwilayah, serta kualitas sumber daya manusia (SDM) yang belum optimal.
Bank Dunia: Garis Kemiskinan Nasional Tetap Relevan
Dalam laporan terbarunya yang dirilis pada 13 Juni 2025, Bank Dunia menegaskan bahwa garis kemiskinan nasional yang dihitung BPS tetap relevan sebagai acuan kebijakan pemerintah Indonesia. Meskipun Bank Dunia telah memperbarui standar garis kemiskinan internasional menggunakan Purchasing Power Parity (PPP) 2021, yang menempatkan garis kemiskinan Indonesia pada USD8,30 per hari atau sekitar Rp1.512.000 per bulan per orang, Bank Dunia mengakui bahwa garis kemiskinan nasional lebih tepat untuk mengukur kesejahteraan domestik.
Perbedaan ini muncul karena Bank Dunia menggunakan standar global yang memungkinkan perbandingan antarnegara, sementara BPS menyesuaikan garis kemiskinan berdasarkan kebutuhan minimal pangan dan non-pangan masyarakat Indonesia, dengan mempertimbangkan disparitas biaya hidup antarwilayah.
Sebagai ilustrasi, menurut Bank Dunia, jika mengacu pada standar global terbaru, tingkat kemiskinan Indonesia pada 2024 berada di 68,3 persen dari total populasi, atau sekitar 194,72 juta orang. Sementara berdasarkan perhitungan BPS, angka kemiskinan pada periode yang sama hanya 8,57 persen.
Bank Dunia menegaskan bahwa, “Definisi kemiskinan nasional dan internasional sengaja dibuat berbeda karena digunakan untuk tujuan yang berbeda”. Garis kemiskinan nasional digunakan pemerintah untuk merancang program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan bantuan sosial lainnya.
Inpres 8/2025: Instruksi Terpadu untuk Pengentasan Kemiskinan
Komitmen kuat Presiden Prabowo terhadap isu pengentasan kemiskinan ditegaskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Merujuk Inpres tersebut, pemerintah menetapkan tiga pilar strategi nasional, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat: melalui program bantuan sosial, subsidi pangan, dan layanan pendidikan serta kesehatan gratis; peningkatan pendapatan masyarakat: melalui program padat karya, pemberdayaan ekonomi desa, dan dukungan UMKM; dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan: dengan mengintervensi langsung wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, dan fasilitas kesehatan.
Inpres ini juga memuat sebelas program prioritas pengentasan masyarakat dari kemiskinan, antara lain:
Program Sekolah Rakyat: Meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat miskin.
Kartu Indonesia Pintar (KIP): Memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap bersekolah.
Program Padat Karya Desa dan Sektor Perhubungan: Menciptakan lapangan kerja langsung.
Pelatihan Vokasi dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan: Meningkatkan kompetensi kerja dan perlindungan bagi pekerja rentan.
Perhutanan Sosial: Memberikan akses kelola lahan hutan kepada masyarakat sekitar.
Program Ketahanan Pangan dan Pemenuhan Gizi: Mencegah kelaparan dan gizi buruk, khususnya bagi anak-anak dan ibu hamil.
Untuk itu, Presiden Prabowo menginstruksikan 45 kementerian/lembaga dan seluruh kepala daerah untuk melaksanakan program-program ini secara terintegrasi dan progresif, dengan target akhir 31 Desember 2029.
Di samping itu, untuk mengoordinasikan seluruh program secara efektif, pemerintah membentuk Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) melalui Peraturan Presiden Nomor 163 Tahun 2024. Mantan anggota DPR RI Budiman Sudjatmiko ditunjuk sebagai Kepala BP Taskin dengan mandat penuh untuk memastikan pelaksanaan program berjalan tepat sasaran.
Dampak dari Program Makan Bergizi Gratis
Salah satu program yang mendapatkan perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain bertujuan memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan ibu hamil, program ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Menurut Wakil Menteri Sosial (Wamensos), Agus Jabo Priyono, setidaknya sejak Februari 2025, MBG mengalirkan dana Rp6-7 miliar per desa per tahun yang mendorong aktivitas ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat. “Ini bukan hanya soal makan gratis. Ini tentang menggerakkan ekonomi desa, menekan kemiskinan, dan menyiapkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045,” jelas Agus Jabo.
Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 1.837 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) telah beroperasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan menyerap sebanyak 72.521 tenaga kerja.
Menurut Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan di Jakarta, Minggu (22/6/2025), hingga per 22 Juni telah beroperasional 1.837 SPPG hampir di seluruh provinsi yang ada di Indonesia.
Pihak BGN menargetkan penambahan jumlah SPPG menjadi 7.000 unit pada bulan Agustus, dan secara bertahap mencapai 32.000 unit pada bulan November 2025.
Selain itu, BGN telah melibatkan total 72.521 tenaga kerja dalam pelaksanaan layanan SPPG. Komposisinya meliputi 1.837 kepala SPPG, 1.499 ahli gizi, 1.481 akuntan, 1.642 kepala lapangan, serta 1.525 juru masak dan 11.884 chef.
Redy Hendra Gunawan menyebutkan setidaknya terdapat 144 UMKM yang sudah bergabung menjadi mitra BGN. Terdapat pula 23 koperasi, 7 badan usaha milik desa (bumdes), 25 CV, dan 144 perusahaan yang bermitra dalam hal penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur SPPG yang dibutuhkan oleh BGN.
“Total supplier dari koperasi bumdes, UMKM, totalnya ada sekitar 4.718. Jadi, ini angka yang luar biasa, baru enam bulan berjalan, saya kira ini efek yang sangat signifikan untuk kelembagaan ekonomi lokal,” kata Redy.
Mendorong Kemandirian Penerima Bantuan
Pengentasan masyarakat dari kemiskinan tidak cukup dengan program karikatif seperti bansos. Karena itu, Kementerian Sosial juga meluncurkan strategi graduasi bagi penerima bantuan sosial. Melalui program ini, keluarga penerima manfaat didorong untuk bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang produktif.
Wamensos Agus Jabo menegaskan, “Kami tidak ingin masyarakat miskin selamanya menjadi penerima bantuan. Yang mau kerja, kami siapkan lapangan pekerjaan. Yang mau usaha, kami fasilitasi akses UMKM dan koperasi.”
Salah satu langkah penting mengatasi kemiskinan adalah integrasi data sosial dan ekonomi melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan data kependudukan dari Dukcapil, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi sasaran program sosial dan ekonomi.
Dengan begitu, sistem pendataan Kemensos kini lebih tertata. Peran pemerintah daerah kini lebih besar memperbarui data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar bantuan sosial dan program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran. Pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memastikan data by name, by address agar tidak ada lagi masyarakat miskin yang terlewat. No one left behind, sesuai tujuan pembangunan millenium (MDGs).
Mengurai Akar Masalah Kemiskinan
Dari lapisan kelompok miskin, ada bagian yang paling bawah. Yakni, masyarakat yang termasuk miskin ekstrem. Kemiskinan ekstrem di Indonesia disebabkan oleh faktor-faktor struktural seperti: rendahnya tingkat pendidikan; akses terbatas ke layanan kesehatan dan sanitasi; minimnya kesempatan kerja produktif, ketidaksetaraan gender dan keterbatasan akses bagi penyandang disabilitas.
Setidaknya untuk mengentaskan kemiskinan paling dasar itu sudah mulai menuai hasil positif. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan ekstrem yang didefinisikan sebagai pengeluaran di bawah Rp10.739 per hari per individu, telah menurun drastis dari 6,18 persen pada 2014 menjadi hanya 0,83 persen pada Maret 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pemerintah yang terintegrasi dan berfokus pada pemberdayaan masyarakat miskin serta peningkatan akses terhadap layanan dasar. Penurunan angka kemiskinan ekstrem ini juga menjadi indikator penting bahwa Indonesia makin mendekati target eliminasi kemiskinan ekstrem yang ditetapkan pemerintah untuk 2029.
Mulai tahun ini, berbagai program sosial dan ekonomi yang dijalankan pemerintah berperan besar untuk mencapai target eliminasi kemiskinan. Program bantuan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan subsidi listrik telah memberikan dukungan langsung kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain itu, peningkatan akses layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan jalan desa telah memperbaiki kualitas hidup masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil.
Pemberdayaan ekonomi masyarakat juga menjadi fokus utama, dengan pelatihan keterampilan, akses permodalan mikro, dan pengembangan usaha kecil menengah yang membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi keluarga miskin.
Satu hal, pemerintah menekankan bahwa pengentasan kemiskinan membutuhkan gotong royong nasional. Sinergi antarkementerian, lembaga, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan.
Melalui strategi yang terintegrasi, data yang akurat, dan komitmen politik yang kuat, Indonesia optimistis dapat mengurai persoalan kemiskinan secara berkelanjutan, mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Penulis: Kristantyo Wisnubroto
opini
97 Tahun, Refleksi dan Makna Sumpah Pemuda Generasi Kekinian
MOMEN sumpah pemuda bagi generasi kekinian adalah sesuatu yanga sangat berharga, istimewa dan sangat berkesan di mana dalam perjalanan pemuda pemudi bangsa ini telah banyak mencetak sejarah, dedikasi, kontribusi dan semangat kebangsaan yang menjadi tonggak perubahan bagi tatanan perubahan bangsa dan negara ini.
Hal tersebut, bukan tanpa sebab terjadi tetapi ada adalah banyak latar belakang yang menyebabkan pemuda berkumpul dan bersatu mendeklarasikan konsensus berbangsa satu, bertanah air satu dan berbahasa satu dengan melepaskan embel-embel dan ego primordial di Tahun 28 Oktober 1928.
Dengan perjalanan sumpah pemuda yang ke 97 Tahun ini tentu bukan hanya sebagai sejarah, tetapi harus menjadi tonggak dan babak baru untuk generasi kekinian untuk lebih menyadari betapa pentingnya peran, fungsi dan esensi bagi pemuda yang ingin menegaskan lagi tentang pelopor perubahan. Meski demikian tak sedikit juga masalah kompleks yang di hadapi pemuda saat ini.
Tetapi di pundak pemuda bangsa dan daerah ini dititipkan, sebab merekalah estafet kepemimpinan yang akan memperbaiki tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya ke depan sebab sejarah telah mencatat itu
Namun kita tak bisa terus larut dalam romantisme sejarah dan hanya menikmati perjuangan pemuda terdahulu, setiap zaman selalu punya tantangan sehingga pemuda mesti menyesuaikan dengan tren dan berselancar dalam perkembangan global yang serba cepat.
Kesehatan mental pemuda menghadapi tekanan sosial, perubahan gaya hidup, dan kecenderungan pada pola interaksi digital yang intens, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan stres tentang masa depan apa lagi.
Sistem pendidikan formal seringkali tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga pemuda kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian mereka.
Serta ekonomi pemuda menghadapi tantangan tersendiri seperti pengangguran, kesulitan mendapatkan pekerjaan yang stabil, dan harga properti yang terus naik.
Kreativitas dan Inovasi Pemuda
Pemuda harus beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepat, seperti literasi digital, kreativitas, dan kemampuan beradaptasi, agar tetap kompetitif di pasar kerja. Dengan demikian, kita bisa terus mendorong dan menciptakan bibit-bibit generasi pemimpin.
Tak hanya itu, untuk mengatasi tantangan ini, pemuda perlu mempersiapkan diri dengan bekal pendidikan, keterampilan, dan mental yang tangguh, serta berperan aktif dalam berbagai sektor kehidupan. Sehingga ketika diperhadapkan dengan problem dan masalah, pemuda bisa menjadi instrumen dan problem solving dalam proses penyelesaian masalah.
Pelopor Pemuda
Atas berbagai persoalan, kita tetap optimis dengan menyerukan generasi muda untuk menggelorakan semangat perjuangan dan kesadaran menghadapi tantangan bangsa.
Peringatan Hari Lahir Sumpah Pemuda harus menjadi momentum untuk membangun semangat nasionalisme dan menyuarakan solusi atas permasalahan masyarakat kepada pemerintah.
Ia menyoroti kompleksitas masalah di Sulawesi Tenggara, seperti penggusuran lahan, dampak negatif pertambangan, infrastruktur dasar yang terbengkalai, serta jaminan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ini tidak bisa dianggap remeh. Semangat pemuda sebagai pelopor harus terus dikobarkan, khususnya persatuan dan keadilan sosial.
Apa lagi banyak generasi muda mengalami krisis mentalitas dan moralitas. Momentum inilah harus jadi titik balik untuk memperbaiki tatanan lama menuju tatanan baru.
Ia menegaskan pentingnya generasi muda sebagai pilar pembangunan nasional, yang harus peka terhadap permasalahan masyarakat dan tidak terjebak pada kepentingan sesaat. Generasi muda harus menjadi penggerak dan pengawal pembangunan, sekaligus menjaga nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan dan tren zaman.
Ia juga mengajak pemuda membangun sikap persatuan dan toleransi melalui organisasi dan jejaring sosial, serta mendedikasikan diri untuk menyelesaikan persoalan masyarakat. Generasi muda adalah ujung tombak menjaga kepribadian bangsa.
Terakhir dengan menekankan pentingnya belajar dari sejarah. “Masa lalu dan kini adalah modal membentuk masa depan. Kita harus menjadi pembuat sejarah, bukan sekadar penikmatnya.
Penulis : Rasmin Jaya
Ketua DPC GMNI Kendari 2023 – 2025
opini
Lemahnya Pengawasan Elit Politik dan Tikungan Tajam Pemerintah
PARTAI POLITIK merupakan salah satu unit terpenting dalam proses demokrasi, dimana partai politik menghubungkan serta melibatkan langsung rakyat dalam proses aktifitas politiknya.
Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat harus diikutsertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir dan berkembang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pemerintahan.
Peran Partai Politik
Peran partai politik sangat vital dan strategis dalam negara demokrasi serta menjadi salah satu pilar. Tentu fungsi dan peran partai politik oleh elit tak bisa diabaikan, apa lagi di kesampingkan.
Partai politik sebagai sarana komunikasi politik, fungsi ini terkait dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.
Dalam hal ini partai politik mampu untuk melakukan komunikasi vertikal dan horizontal.
Komunikasi yang dimaksud adalah komunikasi antara warga, antara kelompok dan antar partai politik dengan pemerintah.
Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik.
Dengan sosialisasi politik seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena-fenomena politik yang umumnya berlaku pada masyarakat dimana ia berada.
Mandulnya Elit Politik Kita
Mandulnya elit politik kita menjadikan partai politik tidak berjalan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya. Fungsi partai politik yang seyogyanya sebagai instrumen aspirasi rakyat, tetapi sangat berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di tengah persoalan dan ketimpangan sosial masyarakat.
Faktanya mereka hanya sibuk dengan dinamika perebutan kursi kekuasaan dan mencari jabatan di banding memperjuangkan kepentingan rakyat.
Banyak ketimpangan sosial, dinamika pertambangan, penyerobotan lahan dan masih banyak lagi, namun tak kunjung ada reaksi dari elit politik yang diberikan amanah untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Disinilah sekian dari banyaknya munculnya krisis legitimasi dan hilangnya kepercayaan kepada wakil rakyat kita.
Program-program yang ditawarkan kepada masyarakat pada saat menjelang sosialisasi dan kampanye, hanyalah sebagai pemanis untuk menarik simpati dan meraup suara pada saat pemilihan sehingga tidak ada pembangunan berkelanjutan, untuk kepentingan masyarakat setelah terpilih, yang ada hanyalah kepentingan golongan dan partai politik itu sendiri. Masyarakat hanya menjadi korban dari kepentingan yang sibuk dengan jabatan, harta dan tahta.
Hal ini nampak terjadi dan di pertontonkan elit-elit politik lokal kita, di mana terlihat sibuk mencitrakan diri mereka di media tanpa berkontribusi banyak untuk kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian para elit politik ini tidak hanya kurang berperan dalam pembangunan masyarakat, melainkan juga gagal menjadikan tanggung jawab dan amanah yang telah diberikan oleh rakyat, sebagai instrumen utama pembangunan daerah, khususnya mereka yang duduk di kursi empuk legislatif.
Faktanya bahwa stabilitas politik di Sulawesi Tenggara banyak di pengaruhi oleh kepentingan segelintir orang, apalagi mereka yang dekat dengan kekuasaan.
Harusnya peran elit di daerah menjadikan partai politik sebagai wahana dan instrumen pendidikan politik masyarakat dan alat memperjuangkan aspirasi rakyat yang kurang bersuara untuk pembangunan daerah, dan sebagai upaya mendorong sektor perputaran ekonomi agar keberadaan mereka itu dekat dan ada untuk masyarakat.
Namun kurangnya kesadaran, partisipasi dan pemahaman masyarakat tentang politik, sehingga mereka dengan mudah dijanji dan diiming-iming sebuah perubahan yang lebih baik, bagaikan mimpi di siang bolong, faktanya elit politik menjadikan partai politik sebagai tangga mencapai tujuan-tujuan yang pragmatis.
Tampaknya kerja elit politik di daerah adalah membesarkan partai dan bukan memperjuangkan pembangunan dan ekonomi daerah.
Olehnya itu, dengan kondisi tersebut perlu adanya pembaharuan elit politik dalam politik lokal, sebab pejabat publik dan elit politik itu sendiri telah mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat.
Jika persoalan ini terus berlarut-larut, maka proses demokratisasi akan terhambat, perlu disadari juga bahwa salah satu elemen demokrasi adalah partai politik, elit politik dan masyarakat itu sendiri.
Bukan menjadi rahasia umum lagi dalam sistem pemerintahan, biasanya kepentingan organisasi politik disingkirkan berganti menjadi kepentingan orang perorang, sehingga pejabat-pejabat daerah, baik atasan maupun bawahan terkadang saling siku, hanya untuk mendapatkan kue kekuasaan.
Inilah yang dilakukan elit politik daerah, kita di atas jeritan dan persoalan rakyat yang mencekam. Yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan keuntungan dalam struktur pemerintahan,
Mengapa? karena setiap orang berusaha dan berebut posisi untuk mendapatkan peluang dan terkadang harus menggadaikan pikiran dengan ongkos untuk duduk di kursi empuk pemerintahan. Sungguh sangat bengis dan miris melacuri diri mereka dengan harta dan tahta.
Persaingan pula menjadi sangat ketat, yang memiliki modal dan pengaruh besar dekat dengan pejabat akan mendapatkan posisi strategis. Tetapi jika yang modalnya kecil dan tidak kuat dalam sistem loby akan mendapatkan posisi non strategis, bahkan akan disingkirkan dalam kompetisi memperebutkan jabatan. Hukum tawar menawar jabatan seperti ini sangat lekat dalam sistem pemerintahan kita.
Ketimpangan Sosial Yang Terjadi
Jika hal ini terus dibiarkan dan turun temurun, maka akan terjadi demoralisasi dalam sistem demokrasi lokal kita, bahkan akan terjadi krisis politik. Karenanya, antara elit politik yang duduk di legislatif dan eksekutif akan melakukan kompromi untuk terhindar dari jeratan masalah bahkan juga akan saling menuding dan saling melempar bola atas masalah rakyat yang sedang dihadapi, misalnya menyoal pertumbuhan ekonomi, KKN, infrastruktur dan pembangunan daerah itu sendiri.
Proses perjalanan politik dan demokrasi sebagaimana yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa sedang terjadi krisis dan kelambatan pertumbuhan politik, sehingga hal tersebut rentan terjadi monopoli politik dan daerah otonomi baru yang seharusnya sebagai percepatan pertumbuhan di segala sektor, kini harus pupus harapan dan cita-cita masyarakat.
Monopoli politik akan terus turun-temurun jika sistem yang berlaku masih tetap sama, sehingga potensi-potensi yang di miliki oleh masyarakat tidak di perhatikan dan diabaikan.
Berangkat dari sinilah penderitaan dan kekecewaan politik akan mulai tumbuh, hal ini akan berdampak pada pembangkangan rakyat.
Kekecewaan ini akan terus tumbuh dan berkembang hingga pada potensi ledakan kemarahan, akibat buruknya tujuan demokrasi dari pada masa depan rakyat itu sendiri, protes sosial yang posisinya berhadap-hadapan dengan para pemangku kebijakan dan elit politik akan menambah krisis politik dan demokrasi.
Bahkan berdampak dengan kondisi ekonomi akibat kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.
Sudah seharusnya ke depan masyarakat mengambil sikap dan jalan alternatif dalam memilih pemimpin yang bijaksana dan amanah dalam rangka mewujudkan nawacita, dan harapan masyarakat yang mengendap sehingga diperlukan program pencapaian yang lebih besar. Sehingga masyarakat dapat tercerahkan, tersadar untuk menemukan kembali tawa yang telah lama hilang.
Rakyat yang tidak tahu-menahu akan selalu menjadi korban dan sasaran tembak para penguasa di daerah kita dalam memutuskan sebuah kebijakan. Sikap pragmatisme yang menggerogoti politisi seakan sudah membudaya dalam lingkaran kekuasaan itu sendiri.
Kita butuh alternatif baru, partai politik yang berani dan wakil rakyat yang betul-betul memahami kondisi masyarakat.
Elit Politik Sulawesi Tenggara
Ia berharap, elit politik Sulawesi Tenggara bisa bertanggung jawab dan bisa menjadi perpanjangan tangan dari aspirasi masyarakat.
Menurutnya, ini adalah babak baru untuk menjalankan kepercayaan rakyat dan rasa tanggung jawab dalam mengawal setiap aspirasi masyarakat.
Kami pemuda menginginkan wakil rakyat bisa betul-betul menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan regulasi yang berlaku, fungsi pengawasan, fungsi penganggaran dan fungsi legislasi.
Ia menilai kebijakan dan program pemerintah selama ini banyak yang tidak tepat sasaran dan tidak menyentuh kepentingan rakyat.
Sehingga sangat dibutuhkan wakil rakyat yang tegas, dan melakukan pengawasan kepada eksekutif agar betul-betul produk kebijakan yang dihasilkan bisa mengakomodir seluruh elemen masyarakat di masing-masing dapilnya.
Kita juga menginginkan elit politik Sulawesi Tenggara bisa mewujudkan apa yang menjadi janjinya pada saat melakukan kampanye.
Sebab moment pelantikan adalah sebelumnya momen yang sangat sakral. Sehingga setiap janji dan sumpah yang diucapkan harus sesuai dengan tindakan yang dilakukan ke depan.
Tidak hanya sekedar dilantik, dikukuhkan dan menerima gaji lalu selesai. Artinya pelantikan bukan seremonial saja, akan tetapi banyak memikul tanggung jawab dan harapan dari masyarakat yang berada di pundaknya.
Kita menitipkan pesan, agar wakil rakyat bisa memperjuangkan potensi berbagai sektor, apalagi Sulawesi Tenggara adalah daerah yang memiliki kekayaan yang sangat melimpah, dan bisa mendorong pembangunan, perekonomian masyarakat, bisa lebih berkembang, maju dan berdaya siang.
Saya kira itu, menjadi PR untuk mereka para wakil rakyat. Kita percaya, mereka adalah wakil-wakil rakyat yang berkualitas, berkompeten, mampu membaca kebutuhan masyarakat serta mampu menjadi garda terdepan untuk rakyat jika kebijakan pemerintah tidak tepat sasaran.
Ia meyakini bahwa lembaga legislatif adalah lembaga yang terhormat. Sehingga harus di manfaatkan secara maksimal sebagai mitra pemerintah guna melakukan check and balance serta mahasiswa juga berperan penting sebagai mitra kritis dan strategis dalam merekomendasikan setiap gagasan dan program yang berdampak pada rakyat.
Saya meyakini politik adalah panggilan nurani dan sebagai jalan pengabdian kepada masyarakat, sehingga ini harus betul-betul menjadi prioritas dan hal yang utama bagi anggota legislatif yang telah di amankan oleh rakyat.
Kami juga masyarakat akan tetap menjalankan pengawasan kepada kinerja elit politik Sulawesi Tenggara yang baru terlantik, agar tidak seperti beberapa fenomena elit politik yang dicopot, akibat salah menyalahgunakan wewenang dan fungsinya sebagai representasi rakyat.
Penulis : Rasmin Jaya
Ketua DPC GMNI Kendari, Pemuda Sulawesi Tenggara
opini
Menunggu Antrean, Refleksi Atas Kabar Duka Yang Datang
DALAM dua hari terakhir, dua kabar duka datang berturut-turut melalui grup Banjar Kota Kendari dan WhatsApp alumni. Seorang kawan, anggota Polri berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP), yang cukup saya kenal diinformasikan telah meninggal dunia. Seorang kawan satunya lagi seangkatan di bangku kuliah, juga di informasikan meninggal tanpa kabar sakit sebelumnya.
Saya kaget, mengapa begitu cepat, padahal usia mereka masih muda? Tentang kawan lama semasa kuliah, dua minggu sebelumnya saya sempat berniat meminta nomor kontaknya dari teman lain.
Ada keinginan untuk berkomunikasi, bertukar kabar dan mau sekedar bertanya tentang spiritual yang dulu ia tekuni dengan penuh kesungguhan.
Saya bahkan sempat mendengar kabar bahwa kehidupannya semakin membaik. Sayang, niat itu belum sempat saya wujudkan dan kini dia sudah tiada.
Kedua kabar duka ini sungguh mengejutkan. Kawan yang polisi memang sebelumnya disebut sakit mendadak, tetapi tidak ada yang menduga bahwa ajalnya begitu cepat tiba.
Sementara kawan lama saya berpulang tanpa kabar apa pun, bahkan saya cek di media sosialnya juga tidak ada informasi apa-apa.
Hanya sebuah informasi di grup Whatsap Alumni dengan informasi singkat disertai foto dan ucapan, semoga Amor ing acintya. Sebagai kawan jauh yang mengenalnya di masa lalu, dan juga kawan Polisi ini saya hanya bisa mendoakan agar dapat bersatu Hyang Widhi Wasa sebagaimana keyakinan Hindu, dan keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan serta ketabahan.
Namun di balik dua peristiwa itu, muncul renungan yang tidak sederhana. Seiring bertambah usia, satu per satu kawan mulai dipanggil menghadap Sang Pencipta. Hidup terasa seperti antrean panjang kita semua menunggu giliran. Entah kapan nama kita disebut, tetapi kepastian akan datangnya panggilan itu tak bisa dielakkan.
Renungan Usia
Kabar duka itu membuat saya kembali sadar bahwa usia tidak lagi muda. Perasaan ini begitu nyata, seperti tamparan lembut yang menyadarkan betapa cepat waktu berjalan. Banyak hal yang semestinya bisa dilakukan belum juga terlaksana. Dalam hati kecil saya bergumam, ternyata saya semakin tua.dan baru benar-benar menyadarinya.
Kesadaran ini bukan semata perkara bertambahnya angka umur. Lebih dari itu, ia menimbulkan pertanyaan mendasar apa yang sudah dilakukan? Apakah sudah cukup memberi makna? Apakah sudah cukup menggunakan waktu untuk hal-hal penting? Atau justru banyak yang tertunda karena kita terlalu sering menunggu “nanti saja”?
Hidup yang Menunda
Pengalaman ini menyingkap kelemahan yang umum terjadi dengan kebiasaan menunda. Betapa sering kita berkata, “Ah Nanti saja” Atau nanti saya hubungi,” “Besok saya sampaikan,” atau “Suatu saat kita bertemu lagi.” Padahal, tidak ada jaminan bahwa “nanti” benar-benar ada lagi.
Kepergian dua kawan ini menjadi bukti betapa tipis jarak antara rencana dan kenyataan. Kesempatan untuk menyapa, berkomunikasi, atau sekadar mengucapkan terima kasih adalah hal sederhana yang sesungguhnya bermakna. Namun karena merasa masih ada waktu, kita kerap menunda. Hingga akhirnya, ketika kesempatan itu hilang selamanya, yang tersisa hanyalah penyesalan.
Antrean yang Pasti
Metafora “menunggu antrean” mungkin terdengar suram, tetapi sesungguhnya mengandung kebenaran tak terbantahkan. Kehidupan adalah antrean panjang menuju pintu akhir. Tidak ada yang bisa mendahului atau menunda sesuai kehendaknya. Setiap orang akan dipanggil sesuai waktunya.
Kesadaran ini justru bisa menuntun kita untuk lebih bijak memaknai hidup. Jika kematian adalah kepastian, maka yang paling penting bukanlah mencari cara untuk menghindarinya, melainkan bagaimana mengisi sisa waktu menunggu dengan sesuatu yang berarti. Bukan dengan penyesalan, melainkan dengan kebaikan nyata.
Mengisi Waktu yang Ada
Momen duka ini memberi pelajaran berharga beranilah menghubungi kawan lama, menyapa mereka yang sudah lama tak ditemui, serta menuntaskan hal-hal yang selama ini hanya menjadi niat. Kita tidak tahu apakah kesempatan berikutnya akan datang.
Lebih dari itu, hidup perlu diisi dengan nilai spiritual, kemanusiaan, dan kebersamaan. Bagi sebagian orang, ini berarti lebih rajin beribadah. Bagi yang lain, lebih banyak meluangkan waktu untuk keluarga, atau bekerja dengan penuh integritas. Intinya, setiap orang punya kesempatan untuk mengisi antrean hidupnya dengan sesuatu yang memberi makna, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain.
Doa dan Kesadaran
Untuk kedua kawan yang telah mendahului, doa terbaik saya panjatkan. Semoga Amor ing acintya, bersatu dengan Hyang Widhi Wasa. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan, keiklasan dan ketabahan.
Bagi saya pribadi dan untuk.kita semua, bahwa kabar duka ini adalah alarm pengingat. Kita semua sedang berada dalam antrean yang sama. Tidak ada yang tahu kapan giliran itu tiba. Tetapi selama masih ada waktu, kita bisa memilih bagaimana mengisinya dengan menunda atau menuntaskan, dengan sesal atau dengan tindakan sederhana yang bermakna. Hidup ini singkat, tetapi cukup panjang untuk memberi arti. Maka dari itu, jangan tunda lagi hal-hal yang seharusnya kita lakukan hari ini.(*)
Penulis : Kadek Yogiarta
Pemerhati Sosial Publik
Tinggal di Kota Kendari.
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus5 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
Entrepreneur6 years agoMengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha
