KENDARI, bursabisnis.id – Hartanto (35), warga Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), dibuat geram gegara ulah orang tak bertanggungjawab yang diduga melakukan perusakan hingga pencurian papan reklame miliknya.

Kepada media ini, Hartanto menyebutkan, bahwa papan reklame tersebut terpasang di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Wuawua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Lebih lanjut, Hartanto mengaku memiliki sebuah papan reklame yang dipasang di tanah milik orang tuanya itu sejak lama. Hanya saja, papan reklame tersebut tetiba hilang. Diduga ada oknum tidak bertanggungjawab yang berani merusak, mencopot, bahkan mencuri papan reklame itu.

“Di situ ada papan reklame yang sudah lama saya pasang. Tiba-tiba hilang dan dibuka. Anehnya, sudah ada papan reklame lain yang dipasang di titik tersebut,” ujarnya, Minggu 2 Februari 2025.

Hartanto tidak mengetahui secara pasti, terkait oknum-oknum yang nekat melakukan itu semua. Hanya saja, dua hari lalu, yakni pada Jumat 31 Januari, Ia melihat sekelompok orang menggunakan truk berwarna hijau beraktifitas di dekat papan reklame miliknya.

Saat itu, lanjut Hartanto, Ia hanya melintas dan menganggap jika mereka adalah karyawan kakaknya yang sedang bekerja. Namun, saat dirinya mengkonfirmasi langsung, kakaknya juga tidak mengetahui oknum-oknum yang dilihatnya itu, sehingga Hartanto menduga bahwa merekalah yang merusak, mencopot, dan mencuri papan reklame tersebut.

“Awalnya saya melihat ada truk warna hijau sedang memasang pipa di situ. Pemikiran saya adalah karyawan kakak saya, makanya saya biarkan. Ternyata kakak saya tidak tahu juga itu orang-orang,” ungkapnya.

Hartanto menambahkan, jika pemasangan papan reklame yang ada di lokasi itu dilakukan oleh instansi yang berwenang, sebaiknya jangan merusak papan reklame orang lain tanpa seizin pemiliknya, apalagi sampai dibawa kabur.

“Ini sudah kategori perusakan dan pencurian. Saya akan cek juga lokasi papan reklame baru yang mereka pasang ini. Kalau masuk di lahan kami, ini masuk ranah penyerobotan lahan juga,” tutupnya.

Laporan : Mirkas

KENDARI, bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS) kembali berkolaborasi dalam melakukan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025.

Kerja sama ini merupakan kali kedua setelah pelaksanaan SNLIK yang dilaksanakan tahun 2023. Survei yang dilaksanakan di seluruh Provinsi di Indonesia, dan akan berlangsung pada 22 Januari 2025 sampai dengan 11 Februari 2025.

Provinsi Sulawesi Tenggara juga menjadi salah satu daerah pelaksanaan SNLIK 2025. Dalam rangka mendukung hal tersebut, pada tanggal 23 – 24 Januari 2025 telah dilaksanakan kegiatan witnessing oleh OJK Sultra bersama dengan BPS Provinsi Sulawesi Tenggara.

Witnessing merupakan kegiatan menyaksikan atau memastikan sebuah proses pengambilan data yang bertujuan untuk menjaga kualitas data. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa ketepatan respon dari responden dapat terjaga dengan baik, sehingga dapat memperoleh data yang valid.

Sebelum pelaksanaan witnessing di Provinsi Sulawesi Tenggara, terlebih dahulu OJK Sultra dan BPS telah melaksanakan Rapat Koordinasi Daerah SNLIK 2025 di Kantor BPS Sulawesi Tenggara, pada 17 Januari 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha dan Plt. Kepala BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, Surianti Toar.

Kepala OJK Sulawesi Tenggara, Bismi Maulana Nugraha mengatakan, SNLIK merupakan program nasional yang dilaksanakan secara berkala untuk mengukur pemahaman, sikap, dan perilaku masyarakat Indonesia terhadap produk dan layanan keuangan.

Selain itu, lanjut Bismi, survei ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana akses masyarakat terhadap berbagai layanan keuangan formal, serta seberapa besar penerimaan dan pemanfaatan layanan tersebut.

“Hal ini sejalan dengan Perpers No. 114/2020 dan UU.59/2024, dengan ambisi dapat mencapai target indeks literasi dan inklusi keuangan masing masing sebesar 50% Literasi dan 90% Inklusi,” kata Bismi.

Dalam survei ini, OJK dan BPS juga akan lebih fokus pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat literasi keuangan rendah, termasuk di daerah-daerah terpencil.

Witnessing yang dilakukan diantaranya pada 2 desa di Kabupaten Konawe Selatan, yaitu Desa Alebo, Kecamatan Konda dan Desa Mokupa Jaya, Kecamatan Lalembuu.

Diharapkan, data yang dihasilkan dari SNLIK tahun 2025 dapat digunakan oleh OJK sebagai dasar dalam penyusunan dan penyempurnaan strategi kebijakan, dalam rangka peningkatan literasi dan inklusi keuangan yang merata di seluruh Indonesia.

Laporan : Mirkas

JAKARTA, Bursabisnis.id – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas A. M. Djiwandono mengatakan, tahun 2024 dipenuhi dengan tantangan dan dinamika ekonomi global. Namun, APBN 2024 mampu menjaga stabilitas, melindungi daya beli, dan menopang agenda pembangunan.

“Kondisi global saat itu tidak baik ya tapi kita berhasil di tahun 2024 di dalam posisi yang lebih baik. Nah kenapa? Disinilah saya kembali ke perannya fiskal dan perannya APBN itu di negara apapun itu menjadi kalau bahasa kerennya itu shock absorber,” ungkap Wamenkeu Thomas dalam Program Semangat Awal Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh IDN Times di Jakarta.

Triwulan I-2024, El Nino dan geopolitik global memberikan tekanan yang dalam. APBN hadir menjaga daya beli dan menjadi katalis pertumbuhan serta mendukung pelaksanaan demokrasi dengan bantuan pangan beras, bantuan pangan non-tunai, BLT Mitigasi Risiko Pangan, Stabilisasi Pasokan Harga Pangan, pemberian THR ASN, dan belanja operasional Pemilu.

Triwulan II-2024, geopolitik, lonjakan harga minyak global, dan moneter global masih memicu tekanan. APBN menjaga dengan melalui program perlindungan sosial dan pemberian gaji ke-13 ASN. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter diperkuat dengan BI menaikkan suku bunga untuk stabilisasi Rupiah.

Triwulan III-2024, tekanan datang dari eskalasi konflik Timur Tengah, pelemahan Tiongkok, dan The Fed pangkas 50 bps pertama sejak 2020. Optimalisasi APBN sebagai shock absorber dilakukan melalui peningkatan kuota FLPP bagi MBR, perpanjangan insentif PPN DTP Rumah, Bea Masuk untuk melindungi industri tekstil domestik, dan tambahan penerima Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar.

Sementara di Triwulan IV-2024, kondisi global diwarnai gejolak stimulus moneter dan fiskal Tiongkok, Pemilu Amerika Serikat dan Trump 2.0, dan instabilitas politik Eropa. APBN mencatatkan defisit 2,29% PDB menjadi fondasi untuk transisi pemerintahan yang efektif.

APBN 2024 bekerja keras meletakkan fondasi yang kuat untuk pelaksanaan APBN 2025 demi kemajuan bangsa. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan terus mengawal pelaksanaan APBN dengan penuh integritas dan soliditas untuk mengawal program strategis pemerintah dalam perwujudan Misi Asta Cita dan Visi Indonesia Emas 2045.

“Di Kemenkeu tugas kita adalah menjaga fiskal itu. Jadi kami merasa dengan data-data ini terakhir bahwa fiskal kita baik. Artinya di 2025 itu kita juga dengan segala hal yang dikatakan tadi oleh Pak Luhut, potensi-potensi growth dan sebagainya ke depan fiskal kita baik dan fiskal kita kuat,” pungkas Wamenkeu Thomas.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha