Connect with us

METRO KENDARI

Sidang Korupsi Setda Kota Kendari, JPU Tegaskan Siska Karina Imran Tak Terlibat

Published

on

Jaksa Penuntut Umum Kejari Kendari, Asnadi Hidayat Tawulo. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id  – Persidangan perkara korupsi pengelolaan anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kota Kendari Tahun Anggaran 2020 kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Kendari pada Senin, 30 Juni 2025.

Dalam agenda pemeriksaan saksi, terungkap bahwa selama sembilan bulan pada tahun tersebut, tidak ada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditunjuk di Bagian Umum Setda, sehingga seluruh kewenangan berada di tangan Pengguna Anggaran (PA) yang saat itu dijabat oleh Sekda Nahwa Umar yang kini menjadi terdakwa.

Fakta itu disampaikan oleh Jahuddin, Kabag Umum Setda Kendari tahun 2020. Ia menjelaskan bahwa selama periode Januari hingga September, dirinya tidak menjabat sebagai KPA, melainkan hanya sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
Barulah pada November, ia resmi dilantik sebagai KPA oleh Wali Kota Kendari saat itu.

“Jadi KPA itu kosong selama sembilan bulan yang otomatis diambil alih oleh PA. Dan untuk pembayaran itu dilakukan melalui aplikasi dan aplikasi itu hanya dua yang bisa akses yaitu Sekda (Terdakwa Nahwa Umar) dan Bendahara (Terdakwa Ningsih),” kata Jahuddin dalam kesaksiannya.

Isu sempat bergeser ketika nama Wakil Wali Kota Kendari saat itu, Siska Karina Imran, disebut terkait penerimaan dana sebesar Rp 28 juta. Namun Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kendari, Asnadi Hidayat Tawulo, menegaskan bahwa dana tersebut sudah sesuai hak dan aturan, sehingga tidak menjadi bagian dari perkara yang sedang disidangkan.

“Dan memang untuk uang makan itu ada hak wali kota dan wakil wali kota. Yang dipermasalahkan pak Jahuddin itu terkait uang makan di sekretariat, jadi uang makan di sekretariat itu tidak ada uang makan untuk Sekda. Yang ada sekretariat, yang intinya seperti itu yang dijelaskan pak Jahuddin. Terus terkait dengan uang 28 juta yang masuk di rekeningnya ibu wakil wali kota saat itu (Siska Karina Imran) dan memang itu dibenarkan dan itu ada di DPA, makanya kami tidak mengarah ke situ karena memang sudah sesuai,” jelasnya.

“Kalau soal pengacara bu Nahwa yang menggali-gali soal ini itukan sudah hak mereka sebagai tersangka, istilahnya warna-warni persidanganlah. Yang intinya sesuai dakwaan jaksa ini adalah terkait uang makan minum pada sekretariat, tidak keluar dari situ. Adapun uang yang masuk di rekening ibu wakil sudah sesuai peraturan itu, tidak ada masalah,” tegas Asnadi.

Lanjut, Asnadi juga memaparkan bahwa Nahwa Umar selaku PA diduga bersama-sama dengan bendahara pengeluaran Ariyuli Ningsih Lindoeno, telah mencairkan anggaran sejumlah Rp 4,4 Mliar lebih untuk lima kegiatan pengadaan.

Namun dari jumlah tersebut, yang benar-benar direalisasikan hanya sekitar Rp 3,9 miliar, meninggalkan selisih sebesar Rp 444 juta yang dianggap sebagai kerugian negara.

“Dimana terdapat beberapa nota/kuitansi yang fiktif ataupun dipalsukan baik nota/kuitansi itu sendiri, uraian item belanja, tanda tangan, maupun stempel toko/pihak penyedia,” katanya

Lima kegiatan yang dipersoalkan antara lain, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, barang cetakan dan penggandaan, makanan dan minuman, serta pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas.

“Pengeluaran kemudian dibuatkan pertanggungjawaban dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ), yang SPJ atas kegiatan tersebut di antaranya terlampir bukti bentuk surat kuitansi pembayaran dan daftar rincian belanja yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Terdakwa Nahwa Umar, selaku PA saat itu,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa perkara ini tidak melibatkan unsur pimpinan daerah, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota saat itu.

“Jadi tidak ada kaitannya dengan para pimpinan, yaitu wali kota dan wakil wali kota saat itu. Karena apa yang menjadi hak wali kota dan wakil wali kota telah dianggarkan sebagaimana DPA dan digunakan sebagaimana mestinya,” pungkasnya.

Diketahui, dalam sidang sebelumnya, saksi Hardiana juga mengungkap bahwa terdakwa Nahwa Umar sempat menerima uang dari rekanan, yang dikirim ke rekening pihak ketiga, lalu dikembalikan dan diserahkan langsung ke Nahwa Umar.

Persidangan akan terus berlanjut untuk mengungkap keseluruhan aliran dana dan pertanggungjawaban anggaran yang diduga bermasalah dalam tubuh Setda Kendari tahun anggaran 2020.

Laporan : Man
Editor : Tam

 

Continue Reading

METRO KENDARI

‎Soal Banjir di Tunggala, Plt Kadis PU Sibuk Klarifikasi di Media Bukan Tangani Masalah

Published

on

By

Mirkas

KENDARI, Bursabisnis. Id –
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kendari, Muh Jayadi, disebut pandai “bersilat lidah” dalam merespons persoalan banjir yang dikeluhkan warga RW 05 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari.

Statemen ini ditegaakan Ketua RW 05 Kelurahan Anawai, Mirkas. Ia menilai, alih-alih fokus pada penanganan di lapangan, pihak Dinas PU justru lebih sibuk memberikan klarifikasi di media untuk membela diri.

‎“Yang kami lihat, Kadis PU lebih banyak klarifikasi di media. Mungkin untuk mengamankan jabatannya, sehingga terus melakukan pembelaan diri di publik,” kata Mirkas pada Rabu 29 April 2026.

‎Menurutnya, persoalan banjir di Jalan Tunggala bagian dalam tidak hanya disebabkan oleh sistem drainase yang kurang optimal, tetapi juga diduga dipengaruhi aktivitas pembukaan lahan oleh sejumlah pengembang perumahan di sekitar wilayah tersebut.

‎Pria yang populer disapa Ikas itu menegaskan, bahwa material lumpur dari aktivitas bukan lahan oleh para pengembang perumahan ikut terbawa aliran air, dan memperparah sedimentasi saluran drainase.

‎Namun, Mirkas menilai, hal tersebut tidak pernah disinggung secara serius oleh pihak Dinas PU Kota Kendari.

‎Secara tegas, Mirkas menuding Plt Kadis PU Kota Kendari cenderung melindungi pihak developer dengan tidak mengungkap kontribusi aktivitas bukaan lahan terhadap kondisi banjir.

“Seharusnya PU juga tegas terhadap developer. Jangan hanya bicara teknis drainase, tapi tutup mata soal dampak lingkungan dari pembukaan lahan,” tegasnya.

‎Olehnya itu, Mirkas berharap Pemerintah Kota Kendari dapat mengambil langkah komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pengembang perumahan, agar persoalan banjir di Jalan Tunggala dapat ditangani secara menyeluruh dan tidak terus berulang setiap musim hujan.

‎Tak hanya itu, Mirkas juga berharap agar Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran segera mencopot Muh Jayadi dari jabatannya.

Terkait sorotan Ketua RW 05, Plt Kadis PU Kota Kendari Muh Jayadi yang dihubungi untuk dimintai tanggapan, hingga berita ini ditayangkan belum dibalas melalui pesan Whatsapp.

Laporan : Tam

Continue Reading

METRO KENDARI

BPBD Sultra Edukasi Guru SMA, SMK dan SLB Hadapi Bencana Lewat Sosialisasi KIE

Published

on

By

La Ode Saifuddin memaparkan materi. -foto:tam-

KENDARI, Bursabisnis. Id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di salah satu hotel di Kota Kendari pada Rabu, 22 April 2026.

Menariknya kegiatan ini, ada 46 guru dari 92 orang yang ikut sosialisasi KIE rawan bencana. Guru-guru ini utusan dari berbagai SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri yang ada di Kota Kendari.

Selain guru, panitia juga melibatkan media online dan tv lokal dalam sosialisasi KIE rawan bencana ini.

Denikian juga beberapa peserta dari instansi pemerintah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Badan Kesatuan Bangsa.

Peserta dari Kampus Universitas Halu Oleo (UHO) juga hadir. Lalu ada Forum PRB Provinsi Sultra.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini dibuka secara resmi Asisten I Dr.Ir H Pahri Yamsul, M.Si, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra.

Saat membuka acara, Pahri Yamsul didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sultra La Ode Saifuddin.

Menurut Pahri, wilayah Sultra memiliki tingkat kerawanan bencana yang kompleks, mulai dari ancaman bahaya banjir, tanah longsor, hingga potensi gempa bumi dan tsunami.

Untuk menghadapi semua itu, diperlukan kerjasama semua pihak. Karena itu, pemerintah kini menggeser paradigma penanggulangan bencana dari respons darurat menuju pengurangan risiko.

Salah satunya melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019.

“Penyelenggaraan SPAB bertujuan memberikan perlindungan dan keselamatan para peserta didik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana,” kata Pahri.

Hanya saja, implementasi program tersebut masih jauh dari optimal.

Berdasarkan data nasional, sekitar 70 persen satuan pendidikan berada di wilayah rawan bencana, tetapi program SPAB baru menjangkau sekitar 5 persen sekolah.

Pahri Yamsul juga menyoroti masih lemahnya sistem pelaporan, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pengurangan risiko bencana di lingkungan pendidikan.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengambil peran lebih aktif, mulai dari memperkuat kebijakan daerah, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, hingga membangun kolaborasi multi pihak.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi KIE Rawan Bencana,Tira L, S.Si., M.Pd yang juga menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sultra, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik terkait penanggulangan bencana di lingkungan sekolah.

“Terkait kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi, kita memberikan pemahaman kepada khususnya hari ini rata-rata pendidik SMA SMK SLB, ” ujarnya.

Tira kemudian mengungkapkan, dari lebih dari 6.000 sekolah di Sulawesi Tenggara, baru sekitar 74 sekolah yang melaporkan pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana.

Angka tersebut dinilai sangat rendah sejak kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 2019.

Menurut Tira, BPBD akan terus mendorong sekolah untuk aktif melaporkan kegiatan penanggulangan bencana melalui sistem yang telah disediakan.

Ia juga membuka peluang bagi sekolah yang membutuhkan pendampingan langsung.

“Ketika sekolah itu membutuhkan bimbingan langsung dari kami, baik praktik maupun apanya, silakan menyurat kami akan turun langsung tanpa dibiayai,” jelasnya.

Dalam sosialisasi KIE Rawan Bencana kali, tampil sebagai narasumber adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sultra La Ode Saifuddin dengan tema membangun resiliensi pendidikan di wilayah rawan bencana.

Narasumber lain yakni Dody Risal P yang menjelaskan mengenal lingkungan sekolah, potensi kerawanan bencana dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

Dody juga menjelaskan bagaimana orang berkebutuhan khusus menghadapi bencana.

Narasumber terakhir adalah Busra, SKM, MM yang menguraikan tentang aplikasi Inarisk Personal untuk pelaporan E-Monev SPAB.

Laporan : Tam

Continue Reading

METRO KENDARI

Puncak World Book Day BI Sultra 2026: Bedah Buku “Prinsipil Ekonomi” Akselerasi Literasi yang Inklusif dan Relevan untuk Semua Kalangan

Published

on

By

Bedah buku Prinsipil Ekonomi. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis. Id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku “Prinsipil Ekonomi” karya Ferry Irwandi sebagai puncak rangkaian peringatan World Book Day 2026.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia Provinsi Sultra dalam mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat, khususnya literasi ekonomi, sebagai fondasi penting dalam memperkuat efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia di daerah.

Kegiatan ini bersinergi dengan Balai Bahasa Provinsi Sultra dan Dinas Perpustakaan Provinsi Sultra yang melibatkan kolaborasi aktif dari komunitas, penggiat literasi, mahasiswa, dan masyarakat umum di Sultra.

Penguatan literasi di Sultra saat ini masih menjadi agenda penting.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sultra, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Sultra pada tahun 2025 tercatat sebesar 58,64.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sultra pada Februari 2026 berada di angka 29,24 dan masih dalam kategori rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekosistem literasi perlu terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari kontribusi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Sultra menyediakan fasilitas perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum pada hari dan jam operasional kantor, yakni Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00–17.00 WITA.

Selain layanan perpustakaan fisik, Bank Indonesia juga menyediakan layanan perpustakaan digital gratis melalui aplikasi iBi Library. Hingga semester I 2026, Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyediakan sebanyak 7.052 koleksi cetak dan elektronik yang dapat diakses masyarakat.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperluas akses pengetahuan dan memperkuat budaya baca di tengah masyarakat.

Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, menyampaikan dalam sambutannya bahwa “pemahaman ilmu ekonomi saat ini bukan lagi hanya menjadi kebutuhan mahasiswa ekonomi, tetapi telah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Di tengah dinamika global dan ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat, literasi ekonomi menjadi bekal penting agar masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami berbagai fenomena ekonomi secara lebih jernih, serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, buku “Prinsipil Ekonomi” dipilih sebagai bahan utama dalam kegiatan bedah buku karena dinilai relevan dengan kebutuhan literasi masa kini, membahas fondasi logika ekonomi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, serta dikemas dengan gaya bahasa yang sederhana dan dekat dengan generasi muda.

Selain kegiatan bedah buku, rangkaian World Book Day BI Sultra 2026 juga diisi dengan berbagai aktivitas literasi yang kreatif dan inspiratif, antara lain Lomba Musikalisasi Puisi dan Lomba Reels Resensi Buku.

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda dan komunitas literasi untuk mengekspresikan minat baca melalui pendekatan yang lebih dekat dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat semangat literasi di tengah masyarakat.

Dalam rangka memperkuat sinergi program literasi di Sulawesi Tenggara, pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Sinergi Program Penguatan Literasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Komitmen ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menghadirkan program-program literasi yang lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkuat sinergi program edukasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pendidikan Kebanksentralan dengan 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu Universitas Halu Oleo, IAIN Kendari, STIE 66 Kendari, Universitas Sembilanbelas November, dan Universitas Dayanu Ikhsanuddin.

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh perwakilan Rektor dan Pimpinan masing-masing perguruan tinggi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari dukungan Bank Indonesia dalam mencetak generasi muda yang menjadi frontliner kebijakan Bank Indonesia, agen perubahan, dan pemimpin masa depan melalui wadah komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI).

Pada tahun 2026, total penerima Bantuan Pendidikan Kebanksentralan dari Bank Indonesia mencapai 330 mahasiswa atau meningkat 32% dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 250 mahasiswa.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus memperluas sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan program-program literasi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat literasi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

Trending