Connect with us

METRO KENDARI

Strategi Jangka Panjang Hadapi Gejolak Harga Beras, TPID  Kota  Kendari Gandeng Pemkab Konawe Bangun Koalisi Pangan

Published

on

Kepala Dinas Pertanian Kota, Makmur bersama Kepala Dinas Ketapang Kota Kendari Abdul Rauf bertemu dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe. -foto:ist-

KONAWE, Bursabisnis.id – Walaupun Kota Kendari belum berada dalam tekanan inflasi yang tinggi, langkah antisipatif terus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan pokok, terutama beras.

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah memperkuat sinergi lintas daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Kabupaten Konawe dijajaki kerjasama, karena Konawe yang dulu dikenal dengan sebutan Kabupaten Kendari dikenal sebagai lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kabupaten ini tidak hanya memasok beras ke wilayah Kota Kendari, tapi juga mensuplai ke beberapa kabupaten lain, seperti Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Konawe Utara (Konut), Konawe Kepulauan (Konkep). Bahkan memasok beras ke Pulau Muna, Pulau Buton.

Hal inilah yang mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari membangun komunikasi awal dalam pertemuan yang digelar bersama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe pada Rabu, 9 Juli 2025 di Unaaha, Ibukota Kabupaten Konawe.

Penjajakan kerjasama ini dilakukan Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Makmur bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Kendari Abdul Rauf.

 

TPID Kota Kendari dan TPID Kabupaten Konawe berkolaborasi menekan angka inflasi. -foto:ist-

 

Kedua delegasi Pemkot Kendari ini menjelaskan, bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari strategi besar untuk menjaga kestabilan harga pangan di tengah berbagai tantangan, seperti cuaca ekstrem dan naik-turunnya harga komoditas di pasar.

“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk antisipasi dan penguatan pasokan pangan, terutama beras, agar fluktuasi harga di pasaran Kota Kendari bisa dikendalikan,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Makmur.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketapang Kota Kendari Abdul Rauf menyampaikan pentingnya membangun jejaring antarwilayah, khususnya dalam konteks menjaga ketahanan pangan yang semakin krusial di masa sekarang dan akan datang.

Menurut Abdul Rauf, tekanan ekonomi yang kian kompleks dan gangguan iklim menjadi tantangan besar dalam menjaga produksi pangan yang stabil.

“Penguatan kerja sama antardaerah sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan cuaca ekstrem yang mempengaruhi produksi ditingkat petani,” jelas Abdul Rauf.

Penjajakan kerjasama ini mendapat respons positif Pemerintah Kabupaten Konawe. Dimana Pemkab Konawe juga menyatakan kesiapan mendukung skema kerja sama ini.

Pemkab Konawe memastikan distribusi beras ke Kota Kendari akan berjalan dengan pola yang saling menguntungkan.

Kolaborasi ini sebagai bentuk konkret penguatan ketahanan pangan regional di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Lebih dari sekadar urusan pasokan, kerja sama ini juga membidik kemungkinan dibentuknya cadangan pangan pemerintah daerah, pelaksanaan operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga, serta inisiatif lain yang mendorong keterjangkauan bahan pangan di tingkat konsumen.

Langkah-langkah ini diyakini akan memberi dampak langsung bagi masyarakat Kota Kendari. TPID Kota Kendari berharap, harga beras bisa tetap terjaga pada level yang rasional dan stabil, sekalipun terjadi gejolak harga di daerah produsen.

 

Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Makmur (tengah). -foto:ist-

 

Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pada potensi lokal, Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keseimbangan antara sisi produksi dan distribusi pangan. Meski inflasi belum menjadi ancaman besar saat ini, kesiapsiagaan tetap dikedepankan sebagai langkah strategis jangka panjang.

Kerja sama seperti ini menjadi bukti bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi harus dibangun dari bawah melalui kolaborasi daerah.

Dengan potensi pertanian Konawe dan kebutuhan pangan Kendari yang besar, sinergi ini diharapkan menjadi model pengelolaan pangan yang lebih tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

 

Grafik produksi beras Kabupaten Konawe tahun 2018-2023. -foto:BPS Konawe-

Pemkot Kendari memilih Kabupaten Konawe diajak kerjasama untuk mensuplai beras, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe, produksi padi kabupaten Konawe pada tahun 2023 mencapai 151.058 ton dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG).

Angka ini menunjukkan peningkatan produksi padi Kabupaten Konawe pada tahun 2023 dibanding produksi tahun 2022 yaitu sebesar 132.209 ton-GKG dan dapat dikatakan terjadi peningkatan sebesar 14,26 persen. Peningkatan produksi tersebut setara dengan 18.849 ton-GKG.

Kontribusi Produksi padi di Kabupaten Konawe pada tahun 2023 yaitu sebesar 31,51 persen terhadap total produksi padi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 479.407 ton.

Dengan demikian dapat dikatan bahwa angka produksi Kabupaten Konawe memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap angka produksi padi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2023 angka produksi padi Sulawesi Tenggara sebesar 479.407 ton-GKG. Produksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 449 ton-GKG jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Peningkatan ini juga sejalan dengan peningkatan produksi Padi di Kabupaten Konawe. Persentase peningkatan produksi padi Kabupaten Konawe tahun 2023 sebesar 14,26 persen dan provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -9 persen. (Adv)

 

 

Continue Reading

METRO KENDARI

‎Soal Banjir di Tunggala, Plt Kadis PU Sibuk Klarifikasi di Media Bukan Tangani Masalah

Published

on

By

Mirkas

KENDARI, Bursabisnis. Id –
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Kendari, Muh Jayadi, disebut pandai “bersilat lidah” dalam merespons persoalan banjir yang dikeluhkan warga RW 05 Kelurahan Anawai, Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari.

Statemen ini ditegaakan Ketua RW 05 Kelurahan Anawai, Mirkas. Ia menilai, alih-alih fokus pada penanganan di lapangan, pihak Dinas PU justru lebih sibuk memberikan klarifikasi di media untuk membela diri.

‎“Yang kami lihat, Kadis PU lebih banyak klarifikasi di media. Mungkin untuk mengamankan jabatannya, sehingga terus melakukan pembelaan diri di publik,” kata Mirkas pada Rabu 29 April 2026.

‎Menurutnya, persoalan banjir di Jalan Tunggala bagian dalam tidak hanya disebabkan oleh sistem drainase yang kurang optimal, tetapi juga diduga dipengaruhi aktivitas pembukaan lahan oleh sejumlah pengembang perumahan di sekitar wilayah tersebut.

‎Pria yang populer disapa Ikas itu menegaskan, bahwa material lumpur dari aktivitas bukan lahan oleh para pengembang perumahan ikut terbawa aliran air, dan memperparah sedimentasi saluran drainase.

‎Namun, Mirkas menilai, hal tersebut tidak pernah disinggung secara serius oleh pihak Dinas PU Kota Kendari.

‎Secara tegas, Mirkas menuding Plt Kadis PU Kota Kendari cenderung melindungi pihak developer dengan tidak mengungkap kontribusi aktivitas bukaan lahan terhadap kondisi banjir.

“Seharusnya PU juga tegas terhadap developer. Jangan hanya bicara teknis drainase, tapi tutup mata soal dampak lingkungan dari pembukaan lahan,” tegasnya.

‎Olehnya itu, Mirkas berharap Pemerintah Kota Kendari dapat mengambil langkah komprehensif dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk pengembang perumahan, agar persoalan banjir di Jalan Tunggala dapat ditangani secara menyeluruh dan tidak terus berulang setiap musim hujan.

‎Tak hanya itu, Mirkas juga berharap agar Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran segera mencopot Muh Jayadi dari jabatannya.

Terkait sorotan Ketua RW 05, Plt Kadis PU Kota Kendari Muh Jayadi yang dihubungi untuk dimintai tanggapan, hingga berita ini ditayangkan belum dibalas melalui pesan Whatsapp.

Laporan : Tam

Continue Reading

METRO KENDARI

BPBD Sultra Edukasi Guru SMA, SMK dan SLB Hadapi Bencana Lewat Sosialisasi KIE

Published

on

By

La Ode Saifuddin memaparkan materi. -foto:tam-

KENDARI, Bursabisnis. Id – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar kegiatan sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana di salah satu hotel di Kota Kendari pada Rabu, 22 April 2026.

Menariknya kegiatan ini, ada 46 guru dari 92 orang yang ikut sosialisasi KIE rawan bencana. Guru-guru ini utusan dari berbagai SMA Negeri, SMK Negeri dan SLB Negeri yang ada di Kota Kendari.

Selain guru, panitia juga melibatkan media online dan tv lokal dalam sosialisasi KIE rawan bencana ini.

Denikian juga beberapa peserta dari instansi pemerintah, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Bappeda, Badan Kesatuan Bangsa.

Peserta dari Kampus Universitas Halu Oleo (UHO) juga hadir. Lalu ada Forum PRB Provinsi Sultra.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini dibuka secara resmi Asisten I Dr.Ir H Pahri Yamsul, M.Si, mewakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sultra.

Saat membuka acara, Pahri Yamsul didampingi Kepala Pelaksana BPBD Sultra La Ode Saifuddin.

Menurut Pahri, wilayah Sultra memiliki tingkat kerawanan bencana yang kompleks, mulai dari ancaman bahaya banjir, tanah longsor, hingga potensi gempa bumi dan tsunami.

Untuk menghadapi semua itu, diperlukan kerjasama semua pihak. Karena itu, pemerintah kini menggeser paradigma penanggulangan bencana dari respons darurat menuju pengurangan risiko.

Salah satunya melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) sesuai Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019.

“Penyelenggaraan SPAB bertujuan memberikan perlindungan dan keselamatan para peserta didik, dan tenaga kependidikan dari risiko bencana,” kata Pahri.

Hanya saja, implementasi program tersebut masih jauh dari optimal.

Berdasarkan data nasional, sekitar 70 persen satuan pendidikan berada di wilayah rawan bencana, tetapi program SPAB baru menjangkau sekitar 5 persen sekolah.

Pahri Yamsul juga menyoroti masih lemahnya sistem pelaporan, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam mendukung program pengurangan risiko bencana di lingkungan pendidikan.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah didorong untuk mengambil peran lebih aktif, mulai dari memperkuat kebijakan daerah, meningkatkan kualitas data dan pelaporan, hingga membangun kolaborasi multi pihak.

Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi KIE Rawan Bencana,Tira L, S.Si., M.Pd yang juga menjabat Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sultra, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada tenaga pendidik terkait penanggulangan bencana di lingkungan sekolah.

“Terkait kegiatan sosialisasi komunikasi informasi dan edukasi, kita memberikan pemahaman kepada khususnya hari ini rata-rata pendidik SMA SMK SLB, ” ujarnya.

Tira kemudian mengungkapkan, dari lebih dari 6.000 sekolah di Sulawesi Tenggara, baru sekitar 74 sekolah yang melaporkan pelaksanaan program kesiapsiagaan bencana.

Angka tersebut dinilai sangat rendah sejak kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada 2019.

Menurut Tira, BPBD akan terus mendorong sekolah untuk aktif melaporkan kegiatan penanggulangan bencana melalui sistem yang telah disediakan.

Ia juga membuka peluang bagi sekolah yang membutuhkan pendampingan langsung.

“Ketika sekolah itu membutuhkan bimbingan langsung dari kami, baik praktik maupun apanya, silakan menyurat kami akan turun langsung tanpa dibiayai,” jelasnya.

Dalam sosialisasi KIE Rawan Bencana kali, tampil sebagai narasumber adalah Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sultra La Ode Saifuddin dengan tema membangun resiliensi pendidikan di wilayah rawan bencana.

Narasumber lain yakni Dody Risal P yang menjelaskan mengenal lingkungan sekolah, potensi kerawanan bencana dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan.

Dody juga menjelaskan bagaimana orang berkebutuhan khusus menghadapi bencana.

Narasumber terakhir adalah Busra, SKM, MM yang menguraikan tentang aplikasi Inarisk Personal untuk pelaporan E-Monev SPAB.

Laporan : Tam

Continue Reading

METRO KENDARI

Puncak World Book Day BI Sultra 2026: Bedah Buku “Prinsipil Ekonomi” Akselerasi Literasi yang Inklusif dan Relevan untuk Semua Kalangan

Published

on

By

Bedah buku Prinsipil Ekonomi. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis. Id – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menyelenggarakan kegiatan Bedah Buku “Prinsipil Ekonomi” karya Ferry Irwandi sebagai puncak rangkaian peringatan World Book Day 2026.

Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia Provinsi Sultra dalam mendukung peningkatan budaya literasi masyarakat, khususnya literasi ekonomi, sebagai fondasi penting dalam memperkuat efektivitas implementasi kebijakan Bank Indonesia di daerah.

Kegiatan ini bersinergi dengan Balai Bahasa Provinsi Sultra dan Dinas Perpustakaan Provinsi Sultra yang melibatkan kolaborasi aktif dari komunitas, penggiat literasi, mahasiswa, dan masyarakat umum di Sultra.

Penguatan literasi di Sultra saat ini masih menjadi agenda penting.

Berdasarkan data BPS Provinsi Sultra, Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) masyarakat Sultra pada tahun 2025 tercatat sebesar 58,64.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Sultra pada Februari 2026 berada di angka 29,24 dan masih dalam kategori rendah.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan ekosistem literasi perlu terus didorong melalui kolaborasi berbagai pihak secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari kontribusi tersebut, Bank Indonesia Provinsi Sultra menyediakan fasilitas perpustakaan yang dapat diakses oleh masyarakat umum pada hari dan jam operasional kantor, yakni Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00–17.00 WITA.

Selain layanan perpustakaan fisik, Bank Indonesia juga menyediakan layanan perpustakaan digital gratis melalui aplikasi iBi Library. Hingga semester I 2026, Perpustakaan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyediakan sebanyak 7.052 koleksi cetak dan elektronik yang dapat diakses masyarakat.

Kehadiran fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya Bank Indonesia untuk memperluas akses pengetahuan dan memperkuat budaya baca di tengah masyarakat.

Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tenggara, Edwin Permadi, menyampaikan dalam sambutannya bahwa “pemahaman ilmu ekonomi saat ini bukan lagi hanya menjadi kebutuhan mahasiswa ekonomi, tetapi telah menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.

Di tengah dinamika global dan ketidakpastian geopolitik yang semakin meningkat, literasi ekonomi menjadi bekal penting agar masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, memahami berbagai fenomena ekonomi secara lebih jernih, serta mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari.

Sejalan dengan hal tersebut, buku “Prinsipil Ekonomi” dipilih sebagai bahan utama dalam kegiatan bedah buku karena dinilai relevan dengan kebutuhan literasi masa kini, membahas fondasi logika ekonomi dalam pengambilan keputusan sehari-hari, serta dikemas dengan gaya bahasa yang sederhana dan dekat dengan generasi muda.

Selain kegiatan bedah buku, rangkaian World Book Day BI Sultra 2026 juga diisi dengan berbagai aktivitas literasi yang kreatif dan inspiratif, antara lain Lomba Musikalisasi Puisi dan Lomba Reels Resensi Buku.

Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda dan komunitas literasi untuk mengekspresikan minat baca melalui pendekatan yang lebih dekat dengan perkembangan zaman, sekaligus memperkuat semangat literasi di tengah masyarakat.

Dalam rangka memperkuat sinergi program literasi di Sulawesi Tenggara, pada kesempatan tersebut juga dilakukan Penandatanganan Komitmen Sinergi Program Penguatan Literasi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara.

Komitmen ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam menghadirkan program-program literasi yang lebih luas, terstruktur, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Selanjutnya, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara juga memperkuat sinergi program edukasi melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Bantuan Pendidikan Kebanksentralan dengan 5 (lima) perguruan tinggi, yaitu Universitas Halu Oleo, IAIN Kendari, STIE 66 Kendari, Universitas Sembilanbelas November, dan Universitas Dayanu Ikhsanuddin.

Penandatanganan PKS tersebut dilakukan oleh perwakilan Rektor dan Pimpinan masing-masing perguruan tinggi dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari dukungan Bank Indonesia dalam mencetak generasi muda yang menjadi frontliner kebijakan Bank Indonesia, agen perubahan, dan pemimpin masa depan melalui wadah komunitas Generasi Baru Indonesia (GenBI).

Pada tahun 2026, total penerima Bantuan Pendidikan Kebanksentralan dari Bank Indonesia mencapai 330 mahasiswa atau meningkat 32% dibandingkan tahun 2025 yang berjumlah 250 mahasiswa.

Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara akan terus memperluas sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan program-program literasi yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan guna mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia serta memperkuat literasi masyarakat di Sulawesi Tenggara.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

Trending