Connect with us

Ekonomi Makro

Tahun 2022, 24 Program Strategis Nasional Selesai, 9 Telah Beroperasi Sebagian

Published

on

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo. - Foto : ekon.go.id -

JAKARTA, bursabisnis.id – Pemerintah terus berkomitmen untuk mendorong pembangunan infrastruktur dengan mengakselerasi penyelesaian pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Capaian kumulatif PSN diharapkan mampu menimbulkan multiplier effect secara sosial dan ekonomi serta menyerap tenaga kerja yang terus bertambah seiring penyelesaian PSN ke depan.

Secara kumulatif, sejak 2016 hingga Desember 2022 terdapat 152 PSN yang sudah selesai dan beroperasi penuh serta 46 PSN masih dalam tahap penyiapan. Khusus di tahun 2022, terdapat 24 PSN yang telah mencapai tahap selesai sepenuhnya dan 9 PSN telah beroperasi sebagian.

“Kita pada akhirnya revisi kembali daftar PSN. Namun kembali lagi, kriteria yang ditekankan Bapak Presiden adalah proyek tersebut harus selesai di tahun 2024 dengan kriteria tadi, bahwa pengadaan lahan selesai, perizinan selesai, dan financial closing selesai, dan satu lagi yang Bapak Presiden tekankan adalah seminimal mungkin menggunakan APBN,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo selaku ketua Tim Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) dalam Media Gathering KPPIP sebagaimana dilansir dari laman ekon.go.id pada Senin, 26 Desember 2022.

Dari 210 proyek dan 12 program yang ditetapkan dalam Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022, terdapat 10 proyek baru yang disertakan dan 4 proyek/program yang disesuaikan secara nomenklatur termasuk program percepatan pengembangan wilayah untuk pembangunan kawasan strategis nasional Ibu Kota Negara dan infrastruktur pendukung Ibu Kota Negara. Pemerintah juga mendorong pembangunan proyek-proyek tersebut agar dapat selesai paling lambat di tahun 2024.

Lebih lanjut, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastuktur Prioritas Nasional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sumedi sebagai salah satu narasumber mengatakan pembangunan infrastruktur bukan hanya sebagai spending, tetapi untuk investasi ke depan.

Pemerintah terus mendorong supaya akselerasi tidak hanya untuk meningkatkan nilai tambah melalui rantai nilai, tetapi juga memaksimalkan infrastruktur yang sudah dibangun, terutama sebagai penggerak ekonomi wilayah.

Direktur Bina Pengadaan dan Pencanangan Tanah Kementerian ATR/BPN Unu Ibnudin menambahkan bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Kementerian ATR/BPN melakukan percepatan pengadaan tanah sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

“Infrastruktur ini adalah kunci menuju Indonesia emas. Kunci untuk kita lepas dari middle income trap. Dan tentunya membangun infrastruktur itu bukan hal yang mudah. Membutuhkan effort, membutuhkan sinergi, membutuhkan koordinasi baik di Pemerintah maupun di luar Pemerintah termasuk dengan media. Karena menurut saya, media ini penting untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat, menginformasikan apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah, yang tentunya ini akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi kita,” tutup Deputi Wahyu.

Laporan : Rustam

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi Makro

Ini Strategi Pemerintah Indonesia Hadapi Tantangan Ekonomi Global dan Nasional

Published

on

By

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan strategi pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional

JAKARTA, bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah strategi yang dilakukan Pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul, seperti pandemi, geopolitik, perubahan iklim, dan teknologi.

Hal ini dipaparkan Menkeu saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2023 di Jakarta.

Dalam menghadapi tantangan pandemi, Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia termasuk negara yang mampu untuk menangani pandemi sebagai suatu tantangan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi.

“Hal tersebut merupakan suatu effort selama 3 tahun ini antara seluruh kelembagaan pusat dan daerah,” ujar Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 2 Februari 2023.

Tantangan pandemi dihadapi dengan meningkatkan ketahanan berupa vaksinasi dan imunitas alami.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai membaik, Pemerintah berfokus untuk meneruskan proses pemulihan ekonomi. Meski demikian, tantangan isu geopolitik menambah komplikasi dan kerumitan dari pemulihan ekonomi tersebut.

Tidak hanya dari sisi militer, isu geopolitik juga menyebabkan disrupsi logistik dan sanksi ekonomi yang berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti Crude Palm Oil (CPO) dan gandum.

Terkait tantangan di bidang teknologi, Menkeu menjelaskan bahwa perubahan teknologi memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam sejumlah aspek, seperti cara bekerja, berproduksi, marketing, dan konsumsi.

Sementara itu, tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan iklim. “Kita barangkali akan terekspos dari sisi pertanian dan ketahanan pangan, dari sisi desain infrastruktur kita, dari sisi urbanisasi, dari sisi biaya yang harus dikeluarkan akibat frekuensi perubahan iklim. Ini yang bisa menyebabkan kerusakan yang tidak kecil,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, Sri Mulyani Indrawati pun memaparkan peran penting instrumen fiskal, instrumen moneter, dan instrumen kebijakan sektor keuangan untuk melindungi negara dari berbagai tantangan dan disrupsi yang menimbulkan guncangan luar biasa.

Sebagai penutup, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan harapan kepada Lemhannas selaku institusi yang sangat strategis untuk mampu mengisi dan ikut membangun institutional building dalam rangka menjaga ketahanan dalam negeri.

“Semoga Lemhannas sebagai Lembaga Ketahanan Nasional akan juga ikut menjawab dari berbagai tantangan-tantangan dengan terus bertransformasi,” pungkasnya.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Ekonomi Mikro

3 Kelompok Komoditas Penyumbang Inflasi Sultra Triwulan III 2022

Published

on

By

Kendari, bursabisnis.id-Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Adik Afrinaldi mengatakan, pada triwulan III 2022, perekonomian Sultra secara tahunan( year of year/yoy), tumbuh sebesar 5,40 persen, lebih rendah dari inflasi yang tercatat di tahun sebelumnya yakni 6,09 persen, atau lebih rencah secara nasional nasional yang tercatat sebesar 5,72 persen.

Adapun 3 kelompok komoditas penyumbang inflasi triwulan III 2022 meliputi:

1. iInflasi perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

-Kenaikan harga LPG non subsidi 5,5KG dan 12KG sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia dan kebijakan Pertamina
-Kenaikan harga bahan bakar minyak tanah akibat keterbatasan pasokan, terutama di wilayah Buton, Bau-bau, dan sekitarnya.

2. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau
-Kenaikan harga minyak goreng, cabai merah, bawang merah, beras akibat keterbatasan pasokan nasional
-Kenaikan harga telur ayam akibat kenaikan permintaan, terutama pada penyaluran bansos pemerintah.
-Kenaikan harga daging ayam akibat kenaikan permintaan seiring dengan peralihan pola konsumsi masyarakat dan banyaknya kegiatan di Sultra
-Kenaikan tarif cukai rokok pada awal 2022 dan 2023 (transmisi peningkatan tarif cukai rokok 2023 dilakukan pada Nov – Des 2022)
-Penurunan harga ikan seiring dengan membaiknya cuaca.

3. Inflasi kelompok transportasi
-Kenaikan tarif angkutan udara seiring kenaikan harga avtur, biaya MRO (maintenance, repair, and operational), di tengah peningkatan permintaan: (1) perayaan HBKN Idul Fitri, (2) adanya tenaga kerja proyek dari luar daerah, (3) pelaksanaan berbagai perayaan di Sultra dan masih terbatasnya rute yang dibuka (terutama Kendari – Baubau), dan (4) perayaan HBKN Nataru.
-Kenaikan harga BBM subsidi pada September 2022, yang berdampak langsung pada peningkatan tarif komoditas bensin dan berbagai angkutan penumpang.

Langkah solutif yang ditempuh BI Sultra agar stabilisasi perekonoman tetap terjaga di tengah recovery pandemi adalah menjalin kerjasama antardaerah (KAD), berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah melalui instrumen Tim Pengendali Inflasi Daerah, melibatkan kelompok masyarakat dalam menggalang gerakan pengendali inflasi seperti program Tanam Cabe Kendalikan Inlflasi (Tabe Di), dan sederet program strategis lainnya.

“Intinya adalah penekanan pasokan itu sudah jelas kita akan lakukan, lalu juga nanti ada bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi,”ujarnya.

 

 

Penulis: Merry Oktavia

Continue Reading

Fokus

Arokap Sultra Sultra Soroti Bapenda Kendari: Kalian Abai Pada Nasib Pelaku Usaha

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id-Ketua Asosiasi Rumah Makan Karaoke dan Pub (Arokap) Sultra, Amran, menilai pemerintah Kota Kendari khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendari, abai terhadap nasib pelaku usaha di Kendari.

Hal ini diungkapkan Amran menyusul surat yang dilayangkan oleh Bapenda Kota Kendari kepad Arokap Kendari,  terkait pajak retribusi tahun 2022.

Menurut Amran, di tahun itu,  geliat perekonomian di Kota Kendari berada pada titik terlemah imbas Pandemi Covid-19.

Apa yang dilakukan Bapenda menurut Amran, sama saja dengan mengancam entitas pelaku usaha. Ketika pelaku usaha gulung tikar, kata dia, yang merasakan efek buruknya adalah para pekerja yang menggantungkan nafkahnya di beberapa jenis usaha yang berada di bawah naungan Arokap Sultra ini.

Selain itu, kata Amran, Bapenda juga melanggar instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang percepatan kemudahan berusaha, yang ditandatangani oleh Jokowi sendiri selaku Presiden RI.

“Instruksi Presiden yang pertama itu instruksi Nomor 7 Tahun 2009 tentang percepatan kemudahan berusaha dan itu yang ditandatangani oleh pak Jokowi sendiri. Yang kedua, Keputusan Presiden (Kepres) Tahun 2022 nomor 23, itu tentang tim pengendali inflasi nasional. Sayangnya  ini tidak berlaku di Kota Kendari karena tidak memberikan kenyamanan bagi pengusaha. Yang ketiga, Kepres no 11 Tahun 2021, tentang satuan tugas percepatan investasi dan itu yang ditandatangani pak Jokowi juga,”ujar Amran.

“Jadi selain mengancam lapangan pekerjaan banyak orang, Bapenda ini juga tidak menjalankan instruksi Presiden RI terkait dengan kenyamanan pengusaha dan investor. Jadi kami Arokap Sultra merasa tidak nyaman dengan keputusan pemerintah Kota Kendari ini,” kata Amran menimpali.

Karena itu, Amran menyatakan bahwa Arokap akan membawa persoalan ini ke ranah Kemendagri.

“Kami akan membawa ke pusat. Arokap Sultra akan berkonsultasi di Kemendagri tentang keresahan para pelaku usaha di Kota Kendari, “jelasnya.

Mewakili kepengurusan Arokap Sultra, Amran berharap kepemimpinan PJ Walikota Kendari,Asmawa Tosepu dapat mengembalikan kenyamanan dan perlindungan bagi pelaku usaha di Kota Kendari.

“Kami berharap dibawah kepemimpinan PJ Wali Kota Kendari, ada solusi terhadap keamanan dan perlindungan pelau usaha di Kota Kendari yang kita cintai ini. Jika tidak, dipastikan banyak pelaku usaha yang terpaksa menutup bisnisnya, investor juga jadi enggan berinvestasi. Skenario terparah adalah  angka kriminalitas di Kota Kendari akan melonjak, melahirkan kejahatan dimana-mana,”pungkasnya.

 

Laporan: Meri Oktavia

 

 

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.