KENDARI, bursabisnis.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Office By Pass Kendari melaksanakan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026, di Halaman Parkir BRI BO By Pass Kendari, Senin 1 Juni 2026.
‎
‎Kegiatan yang diikuti oleh seluruh pekerja BRI BO By Pass Kendari itu bentuk penghormatan terhadap lahirnya Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus momentum untuk memperkuat komitmen insan BRI mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.
‎
‎Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, Pemerintah Republik Indonesia mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Raya”. Tema tersebut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai perekat keberagaman bangsa Indonesia sekaligus fondasi dalam menciptakan kehidupan yang harmonis, damai, dan berkeadilan.
‎
‎Pemimpin Cabang BRI BO By Pass Kendari, Irsan Junud yang bertindak sebagai pembina upacara menyampaikan, bahwa nilai-nilai Pancasila harus terus menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, termasuk di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
‎
‎“Pancasila merupakan fondasi utama yang mempersatukan seluruh elemen bangsa Indonesia yang beragam. Sebagai insan BRI, kami memiliki tanggung jawab untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, menjunjung tinggi integritas, serta memperkuat semangat gotong royong dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Irsan Junud.
‎
‎Lebih lanjut, Ia juga menambahkan, semangat Hari Lahir Pancasila juga menjadi pengingat bahwa perdamaian, persatuan, dan toleransi merupakan modal penting dalam menciptakan kemajuan bangsa yang berkelanjutan.
‎
‎Melalui peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 ini, BRI BO By Pass Kendari berharap seluruh pekerja dapat terus menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam setiap aspek kehidupan dan pekerjaan, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perusahaan, masyarakat, serta bangsa Indonesia.
‎
‎
‎

Editor: Ikas

KONAWE,Bursabisnis.id — Perusahaan tambang PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM) bersama mitra dan kontraktornya menyalurkan 52 ekor hewan kurban pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah/2026 Masehi.

Hewan kurban tersebut terdiri atas 50 ekor sapi dan dua ekor kambing yang didistribusikan ke sejumlah wilayah operasional perusahaan di Sulawesi Tenggara (Sultra) dan Sulawesi Tengah (Sulteng).

Penyaluran hewan kurban mulai dilakukan sepekan sebelum Hari Raya Idul Adha 1447 H.

Distribusi diawali di wilayah lingkar tambang PT SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sultra.

Kemudian dilanjutkan ke Kabupaten Konawe Utara masih wilayah Sultra, lalu ke Kabupaten Morowali, Provinsi Sulteng.

Selain disalurkan kepada masyarakat di wilayah lingkar tambang, hewan kurban juga diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Konawe, Polres Konawe, Polda Sulawesi Tenggara, dan Kodim 1417/Kendari.

Penyerahan dilakukan melalui pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, serta institusi terkait agar pendistribusian dapat menjangkau masyarakat penerima manfaat secara tepat.

Salah satu agenda penyaluran hewan kurban dilakukan oleh tim Community Affairs PT SCM kepada Pemerintah Kabupaten Konawe.

Penyerahan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Ferdinand di halaman Kantor Bupati Konawe di Kota Unaaha pada 25 Mei 2026.

Program ini merupakan bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT SCM, khususnya pada pilar sosial, budaya, dan agama.

Melalui kegiatan tersebut, PT SCM menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai pelaku industri pertambangan, tetapi juga sebagai mitra dalam pembangunan sosial.

Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe, Ferdinand, menyampaikan apresiasi atas partisipasi PT SCM dalam mendukung perayaan Idul Adha 1447 H di Kabupaten Konawe.

Menurutnya, kontribusi PT SCM selama ini tidak hanya terlihat dalam kegiatan sosial, tetapi juga dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

“Penyaluran hewan kurban ke wilayah operasional perusahaan di Kabupaten Konawe ini menjadi bagian dari pemberdayaan perusahaan yang harus selalu didukung bersama. Apalagi, hewan ternak yang disalurkan merupakan hasil pengembangan peternakan di wilayah Kabupaten Konawe, yang sekaligus memberi kontribusi ekonomi bagi para peternak di Kabupaten Konawe,” ujar Ferdinand.

Di Kecamatan Routa, sebanyak 19 ekor sapi diserahkan kepada perwakilan kepala desa, lurah, dan camat di wilayah lingkar tambang PT SCM. Camat Routa, Soefyan Meronda, menyambut baik penyaluran hewan kurban di wilayah lingkar tambang PT SCM.

“Kami berterima kasih atas penyaluran hewan kurban di wilayah Routa. Semoga melalui kegiatan ini, hubungan harmonis yang telah terbangun selama ini di wilayah lingkar tambang dapat terus terjaga,” kata Soefyan.

“Penyaluran kurban di wilayah lingkar tambang, khususnya Desa Lalomerui salah satu bukti bahwa PT SCM menjadi bagian tak terpisahkan dengan perkembangan masyarakat Routa. Harapannya, ini dapat menjadi contoh hubungan antara investor dan Masyarakat ke depannya,” jelas Taksir Unggahi, Kepala Desa Lalomerui, Kecamatan Routa.

Penyaluran hewan kurban di wilayah lingkar tambang PT SCM telah menjadi agenda rutin tahunan sejak perusahaan mulai beroperasi di “Wonua Routa”.

Pada Idul Adha 1447 Hijriah, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi sekitar 4.500 warga di berbagai desa dan wilayah administratif di lingkar tambang Routa.

Kepala Teknik Tambang PT SCM, Didik Fotunadi, mengatakan bahwa momentum Idul Adha menjadi ruang penting bagi perusahaan untuk memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar wilayah operasi.

“Momentum Idul Adha atau hari raya kurban ini kami maknai sebagai waktu untuk mempererat hubungan dengan masyarakat di sekitar wilayah operasi kami. Melalui penyaluran hewan kurban ini, kami berharap kehadiran PT SCM dapat dirasakan tidak hanya dalam aktivitas tambang, tetapi juga dalam momen kebersamaan serta nilai-nilai sosial dan keagamaan, sehingga dapat memelihara solidaritas sosial dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan komunitas di sekitarnya,” ujar Didik.

Program penyaluran hewan kurban sebagai salah satu program tahunan PPM PT SCM di Routa merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan sosial PT SCM bersama Indonesian Social Sustainability Forum (ISSF) yang dilakukan pada 2023.

Keterlibatan perusahaan dalam momentum keagamaan dinilai penting untuk memperkuat nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat di wilayah lingkar tambang.

Melalui program ini, PT SCM berharap hubungan baik antara perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus terjaga serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial di wilayah operasional perusahaan.

Laporan : Tam

BOMBANA, Bursabisnis. Id – Kasus bencana longsor di Dusun Olondoro, Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi sorotan publik.

Ini setelah perusahaan tambang PT Almharig yang dituduh menimbulkan longsor Desa Rahadopi menyatakan akan bertanggung jawab menanggulangi bencana itu, justru dihalang-halangi oleh sekelompok masyarakat.

Penghalangan itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sultra pada Senin, 27 April 2026.

Dalam RDP, terungkap nama yang menjadi aktor di belakang aksi penghalangan tersebut diduga anggota DPRD sendiri dari Fraksi PKS.

Tak hanya itu, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani juga dikait-kaitkan dengan penghalang-halangan penanggulangan bencana tersebut.

Dia secara terbuka akan pasang badan menolak aktivitas pertambangan PT Almharig yang dianggapnya sumber bencana longsor. Orang nomor dua di Kabupaten Bombana itu siap mempertaruhkan jabatan untuk menolak keras aktivitas PT Almharig.

Ahmad Yani menilai longsor telah membuat air keruh dan mata air kering.

Namun hasil peninjauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana menyebut mata air tidak rusak dan tidak kering. Lokasi mata air berjarak 501 meter dari area longsor.

Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana Siti Arnidar yang juga hadir di RDP mengatakan berdasarkan verifikasi lapangan, mata air tidak rusak dan tidak kering itu sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Lapangan Tim PPLH.

Dalam RDP, diputar sebuah video yang memperlihatkan kegiatan penanggulangan bencana longsor dengan berupaya menata kembali lingkungan namun ditolak oleh sekelompok masyarakat.

Penolakan itu ditengarai dibekingi anggota DPRD Sultra dari PKS, bahkan menyebut nama legislator Aflan. Hal ini membuat anggota komisi II dan III cukup heran mengapa dua pejabat ini berbeda dengan hasil peninjauan lapangan Dinas Lingkungan Hidup Bombana, padahal sama-sama dalam pemerintahan.

Pertanyaan lanjutan kemudian, mengapa wakil bupati mau mempertaruhkan jabatan dalam kasus ini? Adakah sang wakil punya IUP? Atau ada sengketa lahan PT Almahrig dengan PT Trias Jaya Agung?

PT Almahrig sudah menyatakan secara terbuka mengikuti semua ketentuan. Termasuk menanggulangi longsor dengan mengerahkan alat berat untuk menata kembali kawasan terdampak longsor.

Terungkap bahwa 2 kali alat berat bekerja namun dihalangi, diusir, dan bahkan ada karyawan PT Almharig dipukul oleh orang tak dikenal.

Direktur PT Almaharig, Basmala Septian Jaya, menegaskan pihak perusahaan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait persoalan longsor yang terjadi di wilayah operasional perusahaan.

“Perusahaan tidak ingin menyudutkan salah satu pihak. Justru yang kami minta dalam RDP adalah bantu kami, dampingi kami untuk melakukan perbaikan. Karena penanganan harus dilakukan secepatnya,” ungkap Basmala pada Senin, 27 April 2026.

Basmala menyampaikan bahwa dari hasil RDP akan dilakukan sejumlah langkah lanjutan, termasuk peninjauan lapangan oleh tim terpadu yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Inspektur Tambang selaku pihak pengawas.

“Dari hasil RDP sudah memunculkan beberapa langkah dan pertemuan lanjutan. Salah satunya nanti akan turun tim terpadu dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Inspektur Tambang selaku pengawas kami. Apapun arahan dari hasil turun lapangan nanti, perusahaan pasti mengikuti,” ujar Basamala kepada media usai RDP.

Ia menegaskan bahwa sebagai perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), PT Almharig tetap berkomitmen menjalankan seluruh aturan yang berlaku.

“Namanya perusahaan tentu punya aturan, dan Alhamdulillah sampai saat ini aturan itu kami jalankan,” katanya.

Terkait peristiwa longsor, Basmala menyebut kondisi tersebut merupakan keadaan memaksa atau force majeure yang tidak diinginkan oleh siapa pun, baik masyarakat maupun pihak perusahaan.

“Tanah longsor ini salah satu bentuk force majeure, keadaan memaksa. Tidak ada yang menginginkan itu terjadi, baik masyarakat maupun perusahaan,” jelasnya.

Meski demikian, ia memastikan perusahaan tetap siap bertanggung jawab serta mendampingi proses penanganan sesuai rekomendasi hasil RDP.

“Apapun langkah-langkah dari rekomendasi hasil RDP hari ini, perusahaan siap mendampingi dan melakukan itu semua,” tambahnya.

Basmala juga mengungkapkan bahwa pihak perusahaan sebenarnya telah beberapa kali berupaya melakukan penanganan dan penataan di lokasi terdampak. Namun, upaya tersebut disebut sempat mengalami hambatan di lapangan.

Menurutnya, apabila penanganan terlambat dilakukan sambil menunggu tim terpadu turun, maka dikhawatirkan terjadi longsor susulan yang bisa memperburuk kondisi.

Basmala mengungkap alat berat perusahaan sempat dihalangi saat hendak melakukan penataan di lokasi longsor pada 14 April lalu.

“Saya memaksa alat untuk ke lokasi guna melakukan penataan, tetapi dihalangi dan diusir untuk kembali ke lokasi tambang,” katanya.

Ia menyebut kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Bahkan perusahaan mengaku sempat melakukan koordinasi dengan kepala desa dan kepala dusun untuk melakukan penanganan selama beberapa hari.

“Kami sempat melakukan penanganan sekitar tiga hari, dari tanggal 27 sampai 30 Maret. Setelah itu penataan masih berlangsung, tetapi kembali dihentikan oleh kelompok masyarakat,” jelasnya.

Basmala menegaskan kelompok yang dimaksud bukan berasal dari unsur pemerintah desa, melainkan oknum masyarakat tertentu yang identitas maupun kepentingannya belum diketahui secara pasti.

“Ini bukan pemerintah desa. Ini kelompok-kelompok masyarakat yang kami juga tidak tahu atas suruhan atau perintah siapa,” ujarnya.

Ia menduga terdapat oknum tertentu yang mencoba membentuk opini seolah-olah PT Almharig tidak mau bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut.

Patut diduga, apa yang terungkap dalam RDP bahwa yang menghalangi penataan adalah suruhan dari pejabat yang terungkap dalam rapat.

Laporan : Tam