Connect with us

Ekonomi Makro

PLN Pastikan Kelistrikan Aman Jelang Tahun Baru 2023

Published

on

Bursabisnis.id, Semarang – PLN memastikan pasokan listrik jelang Tahun Baru 2023 dalam kondisi aman. Setelah sebelumnya PLN berhasil mengamankan pasokan listrik perayaan Natal 2022.

Hal tersebut didukung oleh pemenuhan pasokan energi primer yang sangat cukup untuk menjaga hari operasional pembangkit (HOP) di seluruh pembangkit listrik di Indonesia.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, bahwa capaian ini tidak lepas dari transformasi yang dilakukan PLN dalam manajemen rantai pasok energi primer, yang juga didukung pemerintah dan stakeholder di industri batu bara domestik.

“Kalau Nataru tahun lalu kondisi pasokan batu bara agak kritis. Alhamdulillah, tahun ini sangat tercukupi, bahkan menjadi HOP terbaik sepanjang sejarah,” terang Darmawan saat mengecek kesiapan pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Tambak Lorok di Semarang, Jawa Tengah, Senin (26/12/2022).

Sejak awal tahun 2022, PLN telah melakukan perubahan paradigma dalam monitoring dan pengendalian pasokan batu bara. Pengawasan awalnya fokus pada titik bongkar Estimated Time of Arrival (ETA) menjadi berfokus pada titik muat atau loading.

“Kami bangun mekanisme early warning system, sehingga risiko keterlambatan pengiriman pasokan batu bara dapat diminimalisir. Dengan sistem seperti ini maka jika ada potensi kegagalan pasokan karena ketersediaan batu bara maupun armada angkutannya, akan dapat dideteksi lebih dini,” kata Darmawan.

PLN membangun sistem digital pengelolaan batu bara terintegrasi, sehingga batu bara kini termonitor secara real time. Langkah pengawasan dilakukan tidak hanya melalui fisik di lapangan tetapi juga dengan integrasi sistem monitoring digital.

“Kami Integrasikan sistem digital PLN dengan sistem digital Ditjen Minerba, sehingga dapat dilakukan corrective action secara cepat, tepat, dan terukur,” tambahnya.

Darmawan menjelaskan, pihaknya telah dan terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan pasokan energi primer di seluruh pembangkit listrik.

“Kami telah cek pasokan energi primer di seluruh Indonesia, semua dalam kondisi cukup. Di bagian barat, kami cek PLTU Nagan Raya, ketersediaan batu bara cukup untuk 21 HOP. Di bagian tengah, di Pulau Kalimantan, PLTU Ketapang batu bara cukup untuk 21 HOP. Di bagian timur, di NTT ada PLTU Ropa, batu bara cukup untuk 26 HOP. Di Papua ada PLTU Holtekamp, batu baranya bahkan cukup untuk 98 HOP,” ucapnya.

Secara khusus, Darmawan juga memastikan ketersediaan energi primer untuk pembangkit di Pulau Jawa dalam kondisi cukup.

“Untuk pulau Jawa di bagian barat, kemarin kami cek PLTU Suralaya, ketersediaan batu bara cukup, HOPnya lebih dari 28 Hari. Di bagian timur, kami juga cek PLTU Paiton, ketersediaan batu baranya juga cukup, HOPnya lebih dari 25 hari. Hari ini kita cek PLTGU Tambak Lorok, ketersediaan gasnya juga aman. Begitu juga di PLTU Tanjung Jati B, HOP-nya lebih dari 20 hari,” tambah Darmawan.

Tidak hanya batu bara, pasokan gas dan BBM sebagai second line dan third line of defense yang sebelumnya mengalami keterbatasan, pasokannya kini berada dalam kondisi aman.

Adapun total daya mampu pasok secara nasional selama periode Nataru sebesar 44,4 Gigawatt (GW) dengan proyeksi beban puncak pada malam tahun baru sebesar 34,6 GW. Artinya dari sisi pasokan listrik PLN sangat mencukupi untuk mengcover seluruh kegiatan masyarakat dengan cadangan operasi sebesar 9,8 GW.

“Dengan ketersediaan pasokan energi primer yang terbaik sepanjang sejarah ini, membuat kami optimis PLN siap menjaga terangnya listrik agar perayaan Tahun Baru 2023 dapat berlangsung penuh suka cita,” pungkas Darmawan.

 

 

Penulis: Kipat

Ekonomi Makro

Ini Strategi Pemerintah Indonesia Hadapi Tantangan Ekonomi Global dan Nasional

Published

on

By

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan strategi pemerintah menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional

JAKARTA, bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan sejumlah strategi yang dilakukan Pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul, seperti pandemi, geopolitik, perubahan iklim, dan teknologi.

Hal ini dipaparkan Menkeu saat menjadi salah satu pembicara dalam acara Rapat Pimpinan (Rapim) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) 2023 di Jakarta.

Dalam menghadapi tantangan pandemi, Sri Mulyani Indrawati menyebut Indonesia termasuk negara yang mampu untuk menangani pandemi sebagai suatu tantangan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi.

“Hal tersebut merupakan suatu effort selama 3 tahun ini antara seluruh kelembagaan pusat dan daerah,” ujar Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 2 Februari 2023.

Tantangan pandemi dihadapi dengan meningkatkan ketahanan berupa vaksinasi dan imunitas alami.

Dengan kondisi pandemi Covid-19 yang mulai membaik, Pemerintah berfokus untuk meneruskan proses pemulihan ekonomi. Meski demikian, tantangan isu geopolitik menambah komplikasi dan kerumitan dari pemulihan ekonomi tersebut.

Tidak hanya dari sisi militer, isu geopolitik juga menyebabkan disrupsi logistik dan sanksi ekonomi yang berimbas pada kenaikan harga sejumlah komoditas, seperti Crude Palm Oil (CPO) dan gandum.

Terkait tantangan di bidang teknologi, Menkeu menjelaskan bahwa perubahan teknologi memengaruhi kebiasaan masyarakat dalam sejumlah aspek, seperti cara bekerja, berproduksi, marketing, dan konsumsi.

Sementara itu, tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan iklim. “Kita barangkali akan terekspos dari sisi pertanian dan ketahanan pangan, dari sisi desain infrastruktur kita, dari sisi urbanisasi, dari sisi biaya yang harus dikeluarkan akibat frekuensi perubahan iklim. Ini yang bisa menyebabkan kerusakan yang tidak kecil,” kata Sri Mulyani Indrawati.

Menjawab berbagai tantangan tersebut, Sri Mulyani Indrawati pun memaparkan peran penting instrumen fiskal, instrumen moneter, dan instrumen kebijakan sektor keuangan untuk melindungi negara dari berbagai tantangan dan disrupsi yang menimbulkan guncangan luar biasa.

Sebagai penutup, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan harapan kepada Lemhannas selaku institusi yang sangat strategis untuk mampu mengisi dan ikut membangun institutional building dalam rangka menjaga ketahanan dalam negeri.

“Semoga Lemhannas sebagai Lembaga Ketahanan Nasional akan juga ikut menjawab dari berbagai tantangan-tantangan dengan terus bertransformasi,” pungkasnya.

Laporan : Rustam

Continue Reading

Ekonomi Mikro

3 Kelompok Komoditas Penyumbang Inflasi Sultra Triwulan III 2022

Published

on

By

Kendari, bursabisnis.id-Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sulawesi Tenggara, Adik Afrinaldi mengatakan, pada triwulan III 2022, perekonomian Sultra secara tahunan( year of year/yoy), tumbuh sebesar 5,40 persen, lebih rendah dari inflasi yang tercatat di tahun sebelumnya yakni 6,09 persen, atau lebih rencah secara nasional nasional yang tercatat sebesar 5,72 persen.

Adapun 3 kelompok komoditas penyumbang inflasi triwulan III 2022 meliputi:

1. iInflasi perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.

-Kenaikan harga LPG non subsidi 5,5KG dan 12KG sebagai dampak kenaikan harga minyak dunia dan kebijakan Pertamina
-Kenaikan harga bahan bakar minyak tanah akibat keterbatasan pasokan, terutama di wilayah Buton, Bau-bau, dan sekitarnya.

2. Inflasi kelompok makanan, minuman, dan tembakau
-Kenaikan harga minyak goreng, cabai merah, bawang merah, beras akibat keterbatasan pasokan nasional
-Kenaikan harga telur ayam akibat kenaikan permintaan, terutama pada penyaluran bansos pemerintah.
-Kenaikan harga daging ayam akibat kenaikan permintaan seiring dengan peralihan pola konsumsi masyarakat dan banyaknya kegiatan di Sultra
-Kenaikan tarif cukai rokok pada awal 2022 dan 2023 (transmisi peningkatan tarif cukai rokok 2023 dilakukan pada Nov – Des 2022)
-Penurunan harga ikan seiring dengan membaiknya cuaca.

3. Inflasi kelompok transportasi
-Kenaikan tarif angkutan udara seiring kenaikan harga avtur, biaya MRO (maintenance, repair, and operational), di tengah peningkatan permintaan: (1) perayaan HBKN Idul Fitri, (2) adanya tenaga kerja proyek dari luar daerah, (3) pelaksanaan berbagai perayaan di Sultra dan masih terbatasnya rute yang dibuka (terutama Kendari – Baubau), dan (4) perayaan HBKN Nataru.
-Kenaikan harga BBM subsidi pada September 2022, yang berdampak langsung pada peningkatan tarif komoditas bensin dan berbagai angkutan penumpang.

Langkah solutif yang ditempuh BI Sultra agar stabilisasi perekonoman tetap terjaga di tengah recovery pandemi adalah menjalin kerjasama antardaerah (KAD), berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah melalui instrumen Tim Pengendali Inflasi Daerah, melibatkan kelompok masyarakat dalam menggalang gerakan pengendali inflasi seperti program Tanam Cabe Kendalikan Inlflasi (Tabe Di), dan sederet program strategis lainnya.

“Intinya adalah penekanan pasokan itu sudah jelas kita akan lakukan, lalu juga nanti ada bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi,”ujarnya.

 

 

Penulis: Merry Oktavia

Continue Reading

Fokus

Arokap Sultra Sultra Soroti Bapenda Kendari: Kalian Abai Pada Nasib Pelaku Usaha

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id-Ketua Asosiasi Rumah Makan Karaoke dan Pub (Arokap) Sultra, Amran, menilai pemerintah Kota Kendari khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kendari, abai terhadap nasib pelaku usaha di Kendari.

Hal ini diungkapkan Amran menyusul surat yang dilayangkan oleh Bapenda Kota Kendari kepad Arokap Kendari,  terkait pajak retribusi tahun 2022.

Menurut Amran, di tahun itu,  geliat perekonomian di Kota Kendari berada pada titik terlemah imbas Pandemi Covid-19.

Apa yang dilakukan Bapenda menurut Amran, sama saja dengan mengancam entitas pelaku usaha. Ketika pelaku usaha gulung tikar, kata dia, yang merasakan efek buruknya adalah para pekerja yang menggantungkan nafkahnya di beberapa jenis usaha yang berada di bawah naungan Arokap Sultra ini.

Selain itu, kata Amran, Bapenda juga melanggar instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 2009 tentang percepatan kemudahan berusaha, yang ditandatangani oleh Jokowi sendiri selaku Presiden RI.

“Instruksi Presiden yang pertama itu instruksi Nomor 7 Tahun 2009 tentang percepatan kemudahan berusaha dan itu yang ditandatangani oleh pak Jokowi sendiri. Yang kedua, Keputusan Presiden (Kepres) Tahun 2022 nomor 23, itu tentang tim pengendali inflasi nasional. Sayangnya  ini tidak berlaku di Kota Kendari karena tidak memberikan kenyamanan bagi pengusaha. Yang ketiga, Kepres no 11 Tahun 2021, tentang satuan tugas percepatan investasi dan itu yang ditandatangani pak Jokowi juga,”ujar Amran.

“Jadi selain mengancam lapangan pekerjaan banyak orang, Bapenda ini juga tidak menjalankan instruksi Presiden RI terkait dengan kenyamanan pengusaha dan investor. Jadi kami Arokap Sultra merasa tidak nyaman dengan keputusan pemerintah Kota Kendari ini,” kata Amran menimpali.

Karena itu, Amran menyatakan bahwa Arokap akan membawa persoalan ini ke ranah Kemendagri.

“Kami akan membawa ke pusat. Arokap Sultra akan berkonsultasi di Kemendagri tentang keresahan para pelaku usaha di Kota Kendari, “jelasnya.

Mewakili kepengurusan Arokap Sultra, Amran berharap kepemimpinan PJ Walikota Kendari,Asmawa Tosepu dapat mengembalikan kenyamanan dan perlindungan bagi pelaku usaha di Kota Kendari.

“Kami berharap dibawah kepemimpinan PJ Wali Kota Kendari, ada solusi terhadap keamanan dan perlindungan pelau usaha di Kota Kendari yang kita cintai ini. Jika tidak, dipastikan banyak pelaku usaha yang terpaksa menutup bisnisnya, investor juga jadi enggan berinvestasi. Skenario terparah adalah  angka kriminalitas di Kota Kendari akan melonjak, melahirkan kejahatan dimana-mana,”pungkasnya.

 

Laporan: Meri Oktavia

 

 

 

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.