Connect with us

Ekonomi Makro

Tren Suku Bunga Menurun Belum Mampu Dongkrak UMKM Gunakan Kredit

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – Penurunan suku bunga kredit bukan satu-satunya solusi untuk mendorong pertumbuhan kredit. Pada Februari 2021 kredit perbankan terkontraksi sebesar -2,15 persen yoy seiring dengan tren pelunasan kredit yang tinggi serta permintaan sektor usaha yang belum pulih.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tren suku bunga menurun yang terjadi di masa pandemi juga belum mampu menjadi stimulus pelaku usaha untuk menggunakan fasilitas kreditnya, sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan pantauan otoritas juga menunjukkan bahwa penurunan bunga kredit modal kerja dan investasi tidak mempengaruhi jumlah penyaluran kredit perbankan.

“Saat ini, dibutuhkan bagaimana mengembalikan demand masyarakat. Efektivitas vaksin akan menjadi game changer bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional karena akan memberikan kepercayaan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas normal kembali,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (23/3/2021).

Menurut Wimboh, sektor jasa keuangan sangat siap untuk menyalurkan pembiayaan ke sektor yang memberikan dampak besar bagi penciptaan lapangan kerja dan perekonomian nasional. Sejak Januari 2020 suku bunga acuan BI telah mengalami penurunan sebesar 150 bps. Penurunan tersebut telah ditransmisikan oleh perbankan sehingga Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) periode yang sama turun sebesar 101 bps, dari 11,32 persen menjadi 10,32 persen.

Selain itu, suku bunga kredit (SBK) turun sebesar 95 bps dari 12,99 persen menjadi 12,03 persen. Penurunan tersebut berasal dari penurunan Harga Pokok Dana untuk Kredit (HPDK) sebesar 86 bps dari 5,61 persen ke 4,75 persen dan penurunan overhead cost sebesar 29 bps, dari 3,18 persen ke 2,89 persen.

Sementara profit margin dan premi risiko naik masing-masing 14 bps dari 2,53 persen ke 2,68 persen dan 5 bps, dari 1,66 persen ke 1,71 persen. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat potensi penurunan SBDK dan SBK dari penurunan profit margin. Selain itu, suku bunga dana (deposito 12 bulan) juga mengalami penurunan sebesar 122 bps dari 6,87 persen menjadi 5,64 persen.

Wimboh juga menyatakan upaya pemulihan ekonomi akan berjalan dengan baik jika semua pihak tidak berjalan sendiri namun senantiasa melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak/lembaga terkait dalam mengeluarkan kebijakan.

Laporan : Rus

Continue Reading
Advertisement

PERTAMBANGAN

Aspal Buton Bisa Survive di Pasar Dalam Negeri, Negara yang Harus Kendalikan

Published

on

By

Umar Samiun

KENDARI, Bursabisnis.id – Negara harus berperan mengendalikan penggunaan aspal Buton, jika ingin melihat potensi sumberdaya alam Sultra ini survive di pasar dalam negeri.

Meskipun saat ini, sudah banyak instrumen peraturan yang dikeluarkan pemerintah, agar aspal Buton digunakan di seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Indonesia.

Bahkan Presiden Joko Widodo, sudah menegaskan bahwa tahun 2024, pemerintah menghentikan impor aspal minyak. Pemerintah kemudian memprogramkan penggunaan produk barang dan jasa Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) lebih dominan.

Namun itu semua belum mampu mendongkrak penggunaan aspal Buton di seluruh wilayah Indonesia.

“Kalau kita semua berkomitmen mengangkat potensi aspal Buton sebagai sumberdaya alam lokal Kabupaten Buton sebagai asset yang harus diberdayakan pemanfataannya ke level nasional, maka negara yang harus mengendalikan aspal Buton, ” kata Samsu Umar Abdul Samiun yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Provinsi Sultra.

Umar Samiun sapaan akrabnya yang pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Buton menjelaskan, mengapa negara atau pemerintah yang harus terlibat langsung mengendalikan aspal Buton? Karena penanganan aspal Buton berbeda dengan tambang nikel dan produk turunannya.

Mantan Ketua KNPI Buton ini kemudian menerangkan bahwa, tambang nikel dan turunannya, banyak melibatkan investasi pihak swasta. Dan itu semua bisa berjalan.

“Sedangkan aspal Buton keterlibatan investasi pihak swasta, masih harus didukung dengan pemerintah sepenuhnya. Karena sekian lama, aspal impor merajai pasar dalam negeri. Sedangkan aspal Buton nanti era Bapak Presiden Joko Widodo baru ramai dibicarakan secara nasional,” ujar mantan politisi PAN ini.

Dimana pada saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke Buton, sudah menegaskan akan menghentikan impor aspal minyak tahun 2024 ini. Selanjutnya, aspal Buton menggantikan aspal impor tersebut.

Namun faktanya hingga sekarang, aspal impor masih menguasai pasar dalam negeri. Sedangkan aspal Buton belum mampu bersaing.

Menurut Umar, ada tiga faktor yang mempengaruhi sehingga aspal Buton belum bisa bersaing dengan aspal impor, yakni ketersediaan bahan baku, sentuhan teknologi dan kecepatan distribusi.

Dari sisi ketersediaan bahan baku atau stok aspal, masih belum mampu memenuhi kebutuhan aspal secara menyeluruh di Indonesia.

Misalkan kebutuhan negara Indonesia akan aspal 4-5 juta ton pertahun. sedangkan kemampuan BUMN Pertamina menyediakan aspal Buton hanya 300-400 ribu ton per tahun. “Sehingga kekurangannya masih memerlukan impor aspal,” ungkap Umar.

Di Buton sudah ada perusahaan yang investasi untuk aspal Buton. Namun itu belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Kemudian dari sisi teknologi, penerapan aspal Buton masih memerlukan sentuhan teknologi lagi. Sedangkan aspal impor bisa langsung digunakan dengan mudah.

Lalu soal distribusi aspal ke seluruh wilayah Indonesia, aspal Buton belum bisa bersaing dengan aspal impor.

Jika melihat dari sisi harga dan kualitas, Umar Samiun tetap yakin bahwa produk aspal Buton masih jauh lebih murah bila dibandingkan dengan aspal impor.

Demikian pula dari sisi kualitas, aspal Buton masih lebih berkualitas bila dibandingkan produk aspal impor. Hanya saja memang, penerapan aspal Buton ini masih memerlukan sentuhan teknologi lagi yang sampai sekarang belum ditemukan secara tepat.

Namun Umar Samiun optimis bahwa kerjasama internasional, antara Indonesia dengan Tiongkok, pasti menemukan teknologi yang tepat untuk mengatasi problem aspal Buton yang dirasakan saat ini.

“Kita harus berjuang terus memperkenalkan aspal Buton ke seluruh penjuru dunia. Bahwa semua negara di dunia membutuhkan aspal. Dan Sultra siap menyuplai aspal Buton,” ujar Umar Samiun yang akrab dengan kalangan milenial di Kota Bauba dan Buton ini.

Untuk diketahui, berkaitan dengan TKDN pemanfataan aspal Buton, pemerintah sudah mengeluarkan instrumen peraturan, yaitu :

1. Permendagri Nomor 27 Tahun 2021, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022

2. Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2018, tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan

3. Permen PUPR Nomor .5 Tahun 2021, tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK Infrastruktur PUPR TA.2021

4. Perda Prov. Sultra Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pemanfaatan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota

6. SK Gubernur Sultra Nomor 412 Tahun 2020, tentang Penggunaan Asbuton Untuk Pembangunan dan Pemeliharan Jalan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sultra.

Penulis : Tam

 

Continue Reading

PERTANIAN

Luas Sawah Irigasi di Bombana Mencapai 8.813 Hektar

Published

on

By

Potensi areal persawahan di wilayah Lantari Jaya, Kabupaten Bombana. -foto:ist-

BOMBANA, Bursabisnis.id – Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terbagi dua, yakni komoditi sawah irigasi dan non irigasi.

Berdasarkan laporan penelitian dan bantuan teknik survey pendahuluan kegiatan penyediaan peta potensi Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) dan Kabupaten Bombana yang dilakukan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sultra bekerjasama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Universitas Halu Oleo (UHO) pada tahun 2023,
luas lahan sawah irigasi mengungguli luas lahan non irigasi.

Menurut Kepala DPMPTSP Provinsi Sultra, Parinringi SE,M.Si, luas lahan sawah irigas mencapai 8.813 hektar (ha). Sedangkan lahan sawah non irigasi hanya 4.442 ha.

“Komoditas pertanian pangan di Bombana juga terdapat tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar,” jelas Parinringi mantan Pj Bupati Kolaka Utara (Kolut) ini.

 

Parinringi yang pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Konawe juga mengungkapkan, bahwa komoditas pertanian hortikultura di Kabupaten Bombana terbagi dua komoditi, yaitu sayuran dan buah-buahan.

Kemudian, berdasarkan data luas panen dan jumlah produksi hasil pertanian hortikultura di Bombana dalam 4 tahun terakhir pada setiap komoditasnya, memiliki perkembangan yang fluktuatif.

Pada tahun 2022, komoditas yang memiliki luas panen tertinggi yaitu cabai rawit seluas 161 ha dengan jumlah produksi 185,6 ton. Disusul komoditas tomat dengan luas panen 138 ha dan jumlah produksi mencapai 182 ton.

Untuk komoditas buah-buahan di Bombana, produksi komoditas buah-buahan menurut BPS Kabupaten Bombana dalam rentang 2019 – 2022 tergolong fluktuatif.

Tabel 3.18 Produksi (Ton) Komoditi Buah-Buahan di Kabupaten Bombana
Tahun 2021 – 2022

Jenis Tanaman Tahun            2019                2020             2021                        2022
Alpukat                                     20,1                   185                  29                              29
Belimbing                                 12,5                    374                64                               82
Duku/Langsat                          8,7                     63                 12                                27
Durian                                       507,2                901                904,50                      1.766,50
Jambu Air                                29,6                  225                 156                             380
Jambu Biji                                44,6                 804                 506,50                        371,50
Jeruk Besar                              53,4                  678                49                                 117
Jeruk Siam                               240,4              2.269               219                              909
Mangga                                    1.789               18.260             2.132                        4.068
Manggis                                     0,8                    –                         –                               –
Nangka                                    184,4                 2.580               650                           617
Nenas                                       24,9                   260                  106,15                        213
Pepaya                                     227,9                 2.698                4.698                       1.800,30
Pisang                                     920,2                 13.472                17.064                     35.528
Rambutan                              323,2                1.780                  248                             312
Salak                                        12,5                   131                       28                               45
Sawo                                         –                         –                          –                                    7
Sirsak                                       12,9                     180                   55,50                           69,00
Sukun                                        13,2                   256                     98                               77
Buah Naga                                –                            –                      815                               2.841
Jeruk                                          –                            –                      19,50                            50
Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka, Tahun 2023

“Meski demikian, komoditas buah pisang kondisinya terus meningkat dan pada tahun 2022 memiliki jumlah produksi mencapai 35.528 ton. Disusul buah mangga 4.068 ton,” jelas Parinringi yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sultra.

Sementara itu, kegiatan perkebunan di Kabupaten Bombana terbagi ke dalam beberapa komoditi utama yaitu kelapa, kakao, dan kopi.

Luas Panen (Ha) dan Jumlah Produksi (Ton) Komoditi Perkebunan di
Kabupaten Bombana Tahun 2021 – 2022.

Komoditas `                      Luas Panen (ha)     Produksi  2021               Luas Panen (ha)      Produksi 2022

1. Kelapa Sawit                           175                       34                                         205                      70,20
2. Kelapa                                     15.077,6              13.268,25                          14.779,8                11.489,60
3. Kopi                                       1.375,5                  829,40                                 1.725,7                    752,20
4. Kakao                                      9.953,9                4.363,60                             9.619,5                    2.965,40
Sumber: Kabupaten Bombana Dalam Angka, Tahun 2023

 

Advetorial/Pariwara

 

Continue Reading

PERPAJAKAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak Belum Optimal Karena Keterlambatan Setor

Published

on

By

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Anis Byarwati

JAKARTA, Bursabisnis.id – Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tidak dipungkiri mempunyai peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun, sejauh ini salah satu sumber penerimaan tersebut dinilai masih belum optimal secara pemasukan kepada negara.

Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) Anis Byarwati melihat terdapat permasalahan berulang yang terjadi, salah satunya adanya keterlambatan atau PNBP yang belum disetor kepada kas negara.

“Kalau kita melihat dari apa yang disampaikan oleh BPK (bahwa) permasalahan yang berulang dari PNBP ini kenapa penerimaannya tidak optimal, itu ternyata memang ada beberapa. Tapi yang di-highlight oleh BPK ini, yang pertama PNBP yang terlambat atau belum disetor ke kas negara,” ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat BAKN dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Kamis, 11 Juli 2024.

Selain itu juga, terdapat PNBP yang kurang atau belum dipungut dan penggunaan langsung, baik atas pungutan yang telat maupun yang belum memiliki dasar hukum. Untuk itu, ia mendorong agar Pemerintah lebih tegas dalam menerapkan regulasi agar tiap kementerian/lembaga yang memiliki kewajiban berkontribusi terhadap PNBP tidak lagi mengalami keterlambatan setor kembali.

“Artinya yang wajib bayar itu mesti didorong untuk bayar. Kalau mau ambil gampangnya yang wajib bayar mesti didorong untuk segera bayar supaya bisa memenuhi pundi-pundi penerimaan negara,” tutur Politisi Fraksi PKS itu.

Sumber : dpr.go.id
Penulis: Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.