KENDARI, Bursabisnis.id – Satu lagi tempat yang layak direkomendasikan ke seluruh sahabat ataupun kerabat, terutama bagi pencinta kuliner adalah Tenda Tepi Laut (TTL) 95 Bunda Echa.
Lokasinya mudah dijangkau dari arah manapun di Kota Kendari. TTL tepat berada di pusat kawasan kuliner Kota Kendari, Kendari Beach (Kebi) yang sudah melegenda sejak tahun 1980-an.
Kawasan ini sejak dahulu banyak dikunjungi, karena selain kulinernya, juga pemandangan lautnya dan gunung yang mengelilingi Kota Kendari sangat indah dilihat.

Soal menu kuliner yang ditawarkan, sudah dipastikan sangat pas dengan lidah orang-orang Indonesia. Soal rasa, jangan ditanyakan. Sudah pasti bercita rasa lokal.
Kepada jurnalis, Bunda Echa owner TTL 95 mengatakan, kuliner yang ditawarkan simpel dan sederhana.
Menu yang ditawarkan, sudah tentu manakan tradisional khas Kendari yang banyak diminati, yaitu menu sinonggi.
“Selain itu, kami juga menawarkan menu ayam goreng, ikan bakar, bakso bakar,” ujar Bunda Echa.

Kemudian tersedia juga aneka cemilan khas Nusantara. Seperti Pempek (empek-empek) Palembang.

Soal harga, sudah pasti terjangkau. “Harga terjangkau, ringan di kantong, gurih di lidah,” terang Bunda Echa.
Nah supaya tidak penasaran, Bunda Echa mengajak para pecinta kuliner berkunjung ke Tenda Tepi Laut 95 di Kendari Beach.
“Insha Allah harga makanan dan minuman terjangkau ji, ringan di kantong, gurih di lidah,” ulang Bunda Echa.

Dalam kesempatan ini, Bunda Echa juga menyampaikan trimakasih buat Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari yang telah menyediakan tempat buat pelaku UMKM, khususnya di kawasan wisata kuliner Kendari Beach, kawasan legend buat penikmat kuliner.

Laporan : Tam

MUBAR, Bursabisnis. Id –  Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muna Barat (Mubar) menggelar Focus Groub Discussion (FGD) perumusan brand Daerah Muna Barat “Liwu Mokesa” tahun 2025, sebagai upaya memperkenalkan daerah wisata.

Kegiatan ini dilaksanakan di Resto ZZ yang terletak di Desa Barangka, Kecamatan Barangka yang dihadiri oleh dua pemateri dari Universitas Haluoleo (UHO), yakni La Ode Aris dan Rahmat Sewa Soraya.

Hadir juga Wakil Bupati Muna Barat, Alibasa, para Kepala OPD, Camat hingga kepala desa pada Kamis, 19 Juni 2025.

Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ali Kadirun mengatakan perumusan brand daerah menuju Liwu Mokesa ini di harapkan agar memberikan gambaran perumusan yang jelas tentang nilai filosofinya, budayanya serta arah pembangunan yang paripurna lima tahun kedepannya.

“Jadi brand ini akan memberikan kita suatu gambaran pengenalan tentang wilayah Muna Barat bahwa Muna Barat adalah suatu daerah yang nyaman, indah dan keren,” jelasnya.

Ali Kadirun menyebut salah satu desa wisata Pajala telah menjadi nominasi harapan 3 se Indonesia dari 256 desa yang diseleksi, yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata

Pihaknya berharap, dalam perumusan brand menuju Liwu Mokesa ini dapat melahirkan berbagai pokok-pokok pikiran dan arah kebijakan pembangunan, khususnya dalam kepariwisataan sehingga brand daerah dapat dikenal oleh masyarakat secara luas sehingga dapat memahami bahwa produk Liwu Mokesa bukan milik sekelompok orang tetapi milik bersama.

“Harapan kita adalah produk Liwu Mokesa kedepannya milik kita secara bersama, agar dikenal lebih luas,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Muna Barat, Alibasa mengungkapkan sesuai dengan tagline Liwu Mokesa merupakan tujuan akhir dari visi-misi Bupati dan wakil bupati Muna Barat dalam memimpin Muna Barat lima tahun kedepannya periode 2025-2030.

Liwu Mokesa memerlukan rumusan yang komprehensif dalam memaknai cita-cita luhur terhadap kepemimpinannya.

Untuk itu, di gelarnya FDG perumusan brand ini dapat memberikan rumusan dan makna serta tujuan yang jelas tentang Liwu Mokesa.

“Tentunya tujuan kami dari Liwu Mokesa ini adalah terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran ditengah masyarakat,” jelasnya.

Laporan : Ebi

Editor : Tam

WAKATOBI, Bursabisnis. Id – PT. Wakatobi Dive Resort (WDR) baru-baru ini mendapat protes dari masyarakat, karena dinilai merusak lingkungan laut dengan cara melakukan pengerukan pasir tanpa izin.

Hal tersebut memicu banyak komentar dan tanggapan publik, baik dari kelompok masyarakat, tokoh lrovinsi dan para aktifis diberbagai kalangan.

Bahkan mereka meminta untuk dilakukan penegakan hukum atas dugaan pengrusakan lingkungan yang di lakukan pihak WDR di Desa Lamanggau, Kecamatan Tomia  Timur.

Menanggapi hal tersebut, anggota DPRD Arman Alini mengungkapkan, sebagai investor yang hadir di Kabupaten Wakatobi PT. WDR patut di support, namun harus juga disadari bahwa persoalan lingkungan dan manajemen perusahaan harus berpihak kepada masyarakat setempat.

” Kita Support dalam rangka pelestarian dan pengelolaan lingkungan laut yang lestari, tapi kalau patroli yang dilakukan swasta secara sepihak atas nama WDR kita tidak sepakat seperti itu, apalagi dengan nelayan lokal yang mereka juga mencari kehidupan di laut artinya harapan kita WDR lebih kooperatif menjalankan bisnis pariwisata di Pulau Tomia, ” ujarnya.

Selain itu, Ia Juga mendapat banyak laporan adanya pembatasan nelayan melakukan aktifitas memancing ikan diseputaran wilayah penyelaman WDR.

Pembatasan itu menurutnya, tidak perlu sebab para nelayan lokal sangat paham ketika ada aktifitas tamu WDR yang menyelam, mereka memilih menghindar.

” Kita juga ini membela hak-hak nelayan kita karena mereka juga mencari kehidupan di laut itu dengan ramah lingkungan, harapan kita pihak WDR ini tidak mengusik nelayan kita selagi mereka melakukan aktifitas dengan ramah lingkungan, ” ujar Arman anggota DPRD dua periode itu.

Selain itu Arman Alini juga menilai kontribusi PT. WDR perlu di tinjau ulang, sebab selama ini PT. WDR hanya membayar pajak botel dan restoran ke pemerintah daerah, sementara disinyalir sudah banyak tambahan bangunan di dalamnya.

” Dia dalam bentuk pajak hotel dan restoran yang penagihannya itu kalau saya tidak salah konfirmasi dengan Bappeda itu dibayarnya setiap tahun kisaran angkanya itu Rp 800 juta sampai Rp 1 Milyar  pertahunnya, tapi mestinya juga kita harus review ulang, harus dihitung ulang secara transparan agar PAD nya sesuai dengan ketentuan yang ada, ” jelasnya.

Lanjutnya, tentu kita bersyukur ada juga feedbaknya dari perusahaan asing tapi di sisi lain kita butuh transparansi, karena di situ ada pemanfaatan bandara kemudian penambahan villa baru, sehingga kita berharap kepada pemerintah daerah untuk menghitung ulang apakah semua kewajiban WDR itu sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh aturan atau tidak.

Lantas, juga ada dugaan kuat penggunaan pembangunan fasilitas di PT. WDR menggunakan material lokal, hal itu dinilai perlu ada pengawasan dari semua stakeholder kalau memang lingkungan  harus dijaga, jangan disatu sisi ada pelarangan disisi lainya pihak swasta dibiarkan merusak lingkungan.

” Apa lagi kita ini taman nasional setiap aktifitas pembangunan di laut dan pesisir dlharus dilengkapi dengan dokumen lingkungan, ” imbuhnya.

Laporan : Ful

Editor : Tam