JAKARTA, bursabisnis.id – Indonesia, dengan proposal bertajuk “Pembayaran Berbasis Hasil (RBP) REDD + untuk Periode 2014-2016”, akan menerima dana dari GCF sebesar USD 103,8 juta yang akan dikelola oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) .

Sidang Dewan GCF ke-26 tanggal 18-21 Agustus 2020 proposal penelitian REDD + Indonesia sebagai penerima terbesar, melebihi proposal Brasil yang telah disetujui sebelumnya senilai USD 96,5 juta di bawah program percontohan REDD + RBP GCF. Program percontohan untuk REDD + RBP dari GCF dimulai pada tahun 2017 dan akan berlangsung sampai tahun 2022. Indonesia merupakan negara kelima yang berhasil mengakses program percontohan senilai USD500 juta ini.

REDD + merupakan inisiatif global dengan desain kepada insentif negara berkembang untuk menanggulangi deforestasi dan degradasi hutan yang merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca. Skema skema RBP REDD + dari GCF, tersedia fasilitas sejenis seperti Letter of Intent Indonesia – Norwegia bertepatan dengan kebanggaan kebajikan gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, dan Forest Carbon Partnership Facility dari Bank Dunia.

Sektor lahan berkontribusi sebesar 59% dari emisi target yang ditetapkan secara nasional (National Determined Contribution / NDC). Skema REDD + memiliki cakupan yang luas termasuk konservasi, manajemen hutan lestari, dan peningkatan stok karbon sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. REDD + juga mementingkan interaksi masyarakat, masyarakat adat dan komunitas tradisional sebagai pemangku kepentingan yang harus dipastikan jaminan haknya untuk tinggal di dalam dan sekitar hutan.

Proposal yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini menyajikan hasil kinerja REDD + Indonesia untuk periode 2014-2016, dengan volume emisi sekitar 20,3 juta ton karbon dioksida ekuivalen (tCO2eq). Saat ini, Indonesia menggunakan dasar perhitungan rata-rata emisi tahunan sektor lahan sejalan dengan Panduan Praktik yang Baik untuk Penggunaan Lahan yang diterbitkan oleh Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC).

Indonesia akan menggunakan dana untuk memperkuat koordinasi, implementasi, dan arsitektur REDD + secara keseluruhan, dukungan tata kelola hutan lestari yang terdesentralisasi melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan Hutan Desa, serta pengelolaan proyek. Pengelolaan dana RBP dari GCF dan Norwegia menunjukkan kepercayaan internasional terhadap BPDLH, yang diharapkan menjadi badan nasional terbesar untuk mendorong pembiayaan lingkungan hidup.

Dalam penggunaan dana RBP ini, KLHK bekerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). KLHK akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dan keluaran yang disepakati oleh kedua belah pihak, sesuai dengan alokasi dana yang diatur dalam proposal, seperti untuk upaya penurunan deforestasi, pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), penegakan hukum dan mendukung hutan dan lahan pengelolaan arahan Presiden RI. Kemenkeu akan bertanggung jawab dalam menjalankan proyek dan menjalankan proyek untuk menerapkan sumber daya GCF secara efektif melalui BPDLH.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, “Kerja keras selama satu dekade dalam melestarikan hutan dan menghindari deforestasi telah menuai hasil pembayaran dari kinerja Norwegia dan GCF. Namun, usaha kita tidak bisa berhenti sampai di sini. Pencapaian ini akan berkontribusi terhadap upaya pembangunan rendah emisi, dan pemuda yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, juga untuk pemulihan lingkungan berbasis masyarakat. ”

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyatakan, “Kita senang Menteri LHK dan tim, berhasil mendapatkan pengakuan sebesar USD103,8 juta, bahkan lebih besar dari proposal Brasil dengan Amazon-nya (senilai USD 96,5 juta). Terimakasih KLHK sudah menunjukkan pada dunia, bahwa Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap perubahan iklim, tapi ditunjukkan dengan capaian konkrit dalam bentuk pembayaran ini. Semoga ini menjadi momentum agar terus digunakan untuk meningkatkan interaksi dan dukungan dari semua pihak yang terkait dengan proposal dari Indonesia yang diajukan ke GCF ”.

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa data yang diterima oleh Indonesia ini dapat membantu APBN untuk memenuhi kebutuhan perubahan iklim. “Pendanaan yang diterima oleh Indonesia ini dapat membantu APBN untuk memenuhi kebutuhan perubahan iklim. Hasil dari Climate Budget Tagging (CBT) menunjukan masih terdapat celah antara kebutuhan perubahan iklim nasional dengan anggaran perubahan iklim yang telah dialokasikan dari APBN. ”, Ujar Menkeu. Sri Mulyani juga mengutarakan harapannya agar momentum ini terus digunakan untuk meningkatkan interaksi dan dukungan dari semua pihak yang terkait dengan proposal dari Indonesia yang diajukan ke GCF.

Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ditjen PPI) KLHK memimpin penyusunan proposal RBP REDD + kepada GCF melalui kerja sama berbagai pihak termasuk organisasi internasional. Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan selaku National Designated Authority (NDA) GCF melakukan penelaahan dan menyampaikan proposal, yang disusun oleh United Nations Development Programme (UNDP) selaku entitas terakreditasi bersama mitra kerja lainnya, seperti Global Green Growth Institute (GGGI), GCF.

Persetujuan GCF ini merupakan sebuah berita baik, namun Indonesia masih membutuhkan lebih banyak perubahan iklim untuk mencapai target NDC. Komitmen negara maju untuk mengubah iklim perubahan sebesar USD100 miliar per tahun sampai tahun 2020 untuk mendukung negara-berkembang yang perlu direalisasikan dengan segera.

Laporan: Rustam Dj