KENDARI, Bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), terus meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang rupiah.

Salah satunya melalui kegiatan Safari Qris, serta sosialisasi literasi, tujuannya untuk lebih mengenal ciri keaslian rupiah, sehingga bisa membedakan uang palsu. Khususnya di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Kepala Perwakilan BI Sultra, Edwin Permadi pada kegiatan Bincang Bersama Media (BBM), di salah satu Warkop Kota Kendari menuturkan, lewat sosialisasi literasi BI memastikan masyarakat paham rupiah.

“Sosilisasi literasi, tak hanya sekedar kegiatan seremoni semata, pasalnya ada survey untuk mengukur bagiamana indeks pemahaman masyarakat,” beber Edwin.

Biasanya lanjut Edwin, BI sering melakukan kegiatan dimaksud dengan menggandeng atau bekerjasama dengan perbankan dan Pemda setempat. Rencananya tahun ini, akan dilaksanakan lagi dibeberapa Kota/Kabupaten di Sultra.

“Hal ini dilakukan, untuk terus mengajarkan masyarakat serta mendorong digitalisasi, agar lebih mengetahui dari sisi penggunaan rupiah, yang bukan hanya bisa digunakan dengan cara tunai,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada dengan peredaran uang palsu, apa lagi menjelang Idul Adha.

“Selain menghimbau, untuk mengantisipasi peredaran uang palsu, BI juga gencarkan kerja sama dengan perbankan lainnya,” ungkapnya.

Itu dilakukan, tambah Edwin agar tidak terjadi seperti sebelumnya kasus uang palsu dan sebagainya. Namun menurutnya di tahun 2025 sampai dengan hari ini, temuan uang palsu masih relatif menurun.

“Namun untuk rinciannya, nanti kita lihat data terakhirnya seperti apa. Yang pasti pencegahan terus ditingkatkan, termasuk koordinasi,” pungkasnya.

Laporan : Kas
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) bersama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) kembali menyelenggarakan Ekspedisi Rupiah Berdaulat (ERB) 2025, sebagai wujud nyata komitmen dalam menjaga kedaulatan NKRI melalui penyediaan uang Rupiah layak edar di wilayah Terdepan, Terluar, dan Terpencil (3T).

Tahun ini, ERB akan menjangkau 90 pulau di 18 provinsi. Kick Off ERB 2025 secara resmi ditandai dengan keberangkatan KRI Tongkol-813 dari Pangkalan TNI AL (Lanal) Kendari.

Acara pelepasan dihadiri oleh Kepala Departemen Pengelolaan Uang M. Anwar Bashori, Asisten Operasi KASAL yang diwakili oleh Paban II Operasi Staf Operasi TNI AL Kolonel Laut (P) Andri Kristianto, M.Han, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara Drs.H. Asrun Lio, Ph.D, Komandan Lanal Kendari Kolonel Laut (P) Dedi Wardana, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pemilihan Kendari sebagai lokasi pelepasan perdana dilatarbelakangi oleh kekuatan simbolik dan strategis. Sulawesi Tenggara memiliki keterkaitan erat dengan Rupiah, selain karena menjadi ikon pada uang kertas pecahan Rp10.000,-, Sulawesi Tenggara juga dikenal dunia melalui destinasi wisata Wakatobi yang merupakan bagian dari Cagar Biosfer Dunia UNESCO.

Dalam pelaksanaan pengedaran Rupiah, Bank Indonesia (BI) menghadapi sejumlah tantangan: Kondisi geografis Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau dengan keterbatasan infrastruktur menyebabkan tidak semua wilayah dapat dijangkau secara optimal, khususnya di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Kawasan 3T merupakan tantangan tersendiri bagi distribusi uang Rupiah layak edar, baik melalui jaringan kantor wilayah BI maupun perbankan. Diluar faktor geografis, keberagaman tingkat pendidikan masyarakat, juga turut memengaruhi perilaku dalam memperlakukan uang.

Banyak uang tidak layak edar ditemukan karena perilaku melipat uang, menstaples, atau membasahi uang. Kondisi ini mendorong pentingnya edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya merawat Rupiah. Selain itu, di kawasan 3T juga dekat dengan wilayah perbatasan RI. Pada wilayah ini, kerap ditemukan mata uang asing selain Rupiah sebagai alat pembayaran di wilayah perbatasan, yang berpotensi mengganggu
kedaulatan mata uang nasional.

Untuk menjawab tantangan tersebut, sinergi antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut terus diperkuat. Kolaborasi ini telah memberikan dampak positif dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI: TNI AL menjaga kedaulatan dari sisi pertahanan dan militer, Bank Indonesia memastikan kedaulatan ekonomi dan kedaulatan Rupiah sebagai simbol negara.

Sejak tahun 2012, ERB telah menjangkau 655 pulau melalui 127 kegiatan kas keliling. Tahun 2024 mencatat capaian 18 kegiatan ERB, menjangkau 90 pulau dengan total nilai penukaran uang mencapai Rp164,4 miliar. Tahun ini, ekspedisi perdana ERB 2025 akan berlangsung pada 25 April s.d. 1 Mei 2025, dengan menyasar lima pulau di kawasan Wakatobi, yakni: Wanci, Kaledupa, Tomia, Binongko, dan Runduma.

Bank Indonesia akan terus memperluas jangkauan pelayanan kas dan memperkuat literasi masyarakat tentang Rupiah melalui sinergi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini merupakan bagian dari ikhtiar bersama dalam membangun Indonesia Maju, dari kota hingga ke pelosok negeri.

Laporan : Kas
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen untuk semakin meningkatkan akses keuangan syariah di masyarakat melalui berbagai program yang berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan keuangan syariah.

Demikian disampaikan Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam Puncak Gebyar Ramadan Keuangan Syariah (GERAK Syariah), di Kantor OJK di Jakarta.

Peningkatan inklusi keuangan syariah secara cepat dan merata menurut Mahendra sangat penting mengingat tingkat inklusi keuangan syariah menurut Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024 sebesar 12,88 persen, sementara tingkat literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen.

“Kami minta teman-teman semua di jajaran PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dan tentu semua stakeholder kita di sini untuk menjadikan ini tantangan bagi kita. Jangan sampai apa yang sudah baik dalam literasinya itu karena ketidakadaan aksesnya itu menjadi kontraproduktif, menjadi kemudian skeptis dan apatis,” kata Mahendra.

Selain inklusi keuangan syariah, menurut Mahendra ada sejumlah tantangan untuk mendorong industri keuangan syariah yaitu pengembangan dan diferensiasi produk yang masih terbatas dan terbatasnya sumber daya insani di bidang keuangan syariah.

Dikatakan Mahendra, berbagai program dan kebijakan telah dijalankan OJK untuk terus memperkuat industri keuangan syariah antara lain dengan mengeluarkan sembilan regulasi (POJK) dalam dua tahun terakhir ini.

Sembilan POJK itu antara lain terkait dengan Kelembagaan BPR/BPRS, Kelembagaan UUS, Tata Kelola Bank Umum, Tata Kelola BUS/UUS, Penerapan Tata Kelola BPR/BPRS, Pengembangan Kapasitas SDM BPR/BPRS, Penetapan Status dan Penanganan Permasalahan Bank Umum, Layanan Digital oleh Bank Umum, dan Penetapan Status dan Tindaklanjut BPR dan BPRS.

Selain itu, terdapat tujuh SEOJK yang diterbitkan antara lain terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS, Perubahan Kegiatan Usaha, dan Penyelenggaraan Produk BPRS.

Laporan : Kas
Editor : Tam