Connect with us

Ekonomi Makro

Pemerintah Berencana Naikkan PPn Jadi 15 Persen, Ini akan Jadi Beban Rakyat

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – Pemerintah berencana menaikkan tarif Pajak Pertambahan nilai (PPn) mulai tahun depan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, langkah ini ditempuh sebagai salah satu opsi meningkatkan penerimaan negara pada Tahun 2022.

Saat ini PPn di Indonesia masih sebesar 10%. Sri Mulyani menuturkan pemerintah berencana memaksimalkan ruang kenaikan PPn hingga 15% seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Namun menaggapi itu, Ketua Departemen Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Ekonomi dan Keuangan (EKUIN) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Farouk Abdullah Alwyni, menyebut kenaikan PPn justru akan membebani daya beli masyarakat yang masih tertekan akibat pandemi Covid-19.

Padahal, konsumsi termasuk komponen terbesar yang membentuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

“Menaikkan PPn dari 10 persen menjadi 15 persen akan membuat konsumsi semakin tertekan. Padahal jika melihat data pertumbuhan ekonomi kuartal I-2021 saja, konsumsi rumah tangga sudah demikian tertekan dengan pertumbuhan negatif 2,23 persen secara tahunan,” kata Farouk lewat keterangan tertulisnya, Kamis 27 Mei 2021.

Konsumsi rumah tangga, jelas Farouk, mencakup semua pengeluaran atas barang dan jasa untuk tujuan konsumsi akhir atau memenuhi kebutuhan rumah tangga. Perhitungan nilainya antara lain berasal dari pembelian, transaksi barter, pemberi kerja sebagai bagian dari kompensasi tenaga kerja, dan yang diproduksi untuk dikonsumsi sendiri.

Jika konsumsi tertekan, Farouk mengatakan akan ada dampak domino yang luar biasa. Mula-mula itu berdampak negatif terhadap investasi karena menjadi tidak menarik ditengah konsumsi yang lemah, lalu hal ini akan berdampak terhadap pembukaan lapangan kerja, dan pada gilirannya penurunan lapangan kerja, akan menurunkan tingkat pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya akan mengurangi penerimaan negara itu sendiri.
Smiley face

“Hendaknya Kementerian Keuangan tidak terjebak logika meningkatkan ukuran APBN saja, yang itu berarti meningkatkan anggaran belanja negara dan diikuti pengejaran pendapatan negara baik melalui pajak ataupun utang. Kementerian Keuangan harus mulai berfikir out of the box, yakni bisa secara realistis melihat kondisi perekonomian secara lebih luas,” ungkap Farouk Alwyni.

Banyak langkah menyelamatkan APBN yang lebih tepat selain menaikkan PPn.

Di antaranya, menurut mantan Direktur Bank Muamalat ini, Kemenkeu bisa memotong pengeluaran negara, khususnya yang bersifat konsumtif terkait dengan gaji dan fasilitas-fasilitas segenap pejabat negara, mulai dari eksekutif, yudikatif, dan legislatif.

Dapat pula dilakukan pengenaan pajak khusus bagi segenap pejabat BUMN dan institusi negara lainnya yang mendapatkan gaji yang tinggi dan fasilitas istimewa lainnya yang sering disinyalir berkontribusi mengekalkan ketimpangan sosial.

“Hal lain yang bisa dilakukan adalah pemerintahan yang ada hendaknya tidak dengan mudah memberikan penyertaan modal negara (PMN) bagi BUMN-BUMN yang merugi, karena sejatinya BUMN-BUMN yang bermasalah adalah salah satu sumber persoalan negara,” tegasFarouk Alwyni.

BUMN-BUMN, lanjut alumnus New York University ini, sebetulnya diharapkan dapat menambah penerimaan negara.

Namun kenyataannya justru menggerogoti penerimaan negara. Seperti yang terjadi baru-baru ini terhadap BUMN asuransi seperti Jiwasraya dan Asabri yang terindikasi merugikan negara sekitar Rp. 40 triliun.

“Beberapa waktu yang lalu Jiwasraya juga sudah dimasukkan dalam Indonesia Financial Group (IFG), BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan, dan juga pemerintah telah meminta dan disetujui penyuntikan dana PMN sebesar Rp. 20 triliun, yang rencananya akan ditambah lagi Rp. 2 triliun. Semua ini sudah tidak sesuai lagi dengan objektif didirikannya BUMN-BUMN tersebut,” papar Farouk Alwyni.

Membenahi BUMN, menurut Farouk, memang tidak mudah. Tapi itu lebih patut diupayakan demi menyelamatkan kantong negara, dibanding harus menaikkan PPn yang pada akhirnya menyiksa kantong masyarakat.

“Kenaikan PPn adalah shortcut yang terlalu simplistis. Padahal belum tentu pula kenaikan pajak selalu berarti kenaikan pendapatan,” pungkas Farouk Alwyni.

Laporan : Fri

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi Makro

Ini Dampak PPKM Darurat Diperpanjang

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Sejumlah pengusaha dari berbagai industri kompak mengatakan jika Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang maka akan terjadi lebih banyak PHK dan karyawan dirumahkan tanpa upah (unpaid leave).

Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Eddy Suyanto menuturkan skenario terburuk jika PPKM darurat kembali diperpanjang hingga Agustus 2021, maka sebanyak 20 ribu pekerja terancam dirumahkan tanpa gaji. Kondisi ini serupa pada implementasi PSBB awal 2020 lalu karena kapasitas produksi turun menjadi hanya 30 persen.

“Jika PPKM masih lanjut di Agustus, diperpanjang kami yakin ini akan kembali ke skenario terjelek tahun lalu, dimana saat itu PSBB ketat awal 2020 kapasitas drop hingga 30 persen. Ada perumahan sebanyak 20 ribu karyawan dari total 150 ribu karyawan, nah ini akan terjadi lagi, tidak bisa kami hindari,” ujarnya dalam diskusi Pengenaan Pelarangan Beroperasi Bagi

Sektor Industri Manufaktur selama penerapan PPKM Mikro Darurat, Rabu (21/7/2021) sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

Sebetulnya, kata dia, kapasitas produksi pada industri keramik membaik ke level 75 persen pada semester I 2021. Namun, saat PPKM darurat mereka mengalami hambatan distribusi sehingga terjadi penumpukan stok.

“Hal ini tentu terjadi penumpukan stok di industri keramik dan berakibat pada cash flow, sehingga kami sudah banyak dapatkan masukan dari teman-teman bahwa mulai Agustus mereka mulai melakukan offline,” imbuhnya.

Karenanya, Asaki mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan diskon listrik melalui sebesar 30 persen untuk pemakaian di luar waktu beban puncak guna meringankan pengusaha keramik.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa memprediksi jika PPKM darurat kembali diperpanjang maka banyak karyawan kontrak di industri tekstil yang diputus kontraknya. Karenanya, ia berharap PPKM darurat tidak dilanjutkan sehingga roda ekonomi bisa kembali berjalan.

“Kalau dari asosiasi tekstil, kalau sampai PPKM ini diperpanjang ini dampaknya sangat berat sekali, pasti efeknya karyawan kontrak ini mau tidak mau dengan berat hati pasti perusahaan akan kurangi atau putus karyawan kontrak dulu, itu pasti,” katanya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menambahkan sebagian besar pekerja di pusat perbelanjaan atau mal sudah dirumahkan saat ini karena mal tutup selama PPKM darurat. Meski dirumahkan, pekerja tetap menerima gaji baik sebagian maupun penuh bergantung kemampuan perusahaan.

Apabila PPKM darurat kembali berlanjut dan mal belum buka, maka PHK tidak bisa dihindari.

“Opsi terakhir adalah PHK, tahapan-tahapan ini bergantung seberapa lama PPKM darurat berlangsung. Kami berharap opsi terakhir PHK tidak terjadi,” katanya.

Oleh sebab itu, agar tidak terjadi PHK ia meminta agar pemerintah memberikan subsidi gaji 50 persen kepada pekerja mal melalui BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, ia mengusulkan agar pemerintah memberikan bantuan keringanan pajak, retribusi, listrik, hingga biaya sewa.

Sebelumnya, ia pernah menuturkan 84 ribu pekerja mal terancam mengalami PHK apabila PPKM darurat diperpanjang. “Jumlah karyawan pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia ada sekitar 280 ribu orang, tidak termasuk karyawan penyewa atau tenant. Potensi yang dirumahkan atau terkena PHK sekitar 30 persen,” terangnya kepada CNNIndonesia.com belum lama ini.

Laporan : Leesya

Continue Reading

Ekonomi Makro

Ini 9 Insentif untuk Masyarakat di Masa PPKM Darurat

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Pemerintah akan mengucurkan bantuan sosial senilai total Rp39,1 triliun untuk membantu masyarakat di tengah penerapan PPKM Darurat 2021.

Sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com, Menko Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan mengatakan dana tersebut akan dipakai untuk pemberian beras Bulog, Bansos tunai untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat, Bansos tambahan untuk 5,9 juta KPM, tambahan anggaran kartu prakerja, subsidi listrik rumah tangga, perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar dan tenaga pengajar, perpanjangan subsidi abonemen listrik hingga Desember 2021.

“Selain itu akan ada pula penambahan Anggaran Penanganan Kesehatan sebesar Rp33,2 triliun yang difokuskan untuk penyembuhan pasien Covid-19 dan penambahan insentif tenaga kesehatan,” papar Luhut di lama Instagram miliknya @luhut.pandjaitan, Minggu (18/7/2021).
Menurutnya, pihaknya dan seluruh K/L terkait sedang melakukan evaluasi terhadap langkah lebih lanjut terkait penerapan PPKM

Darurat. “Evaluasi ini akan segera saya laporkan kepada Presiden dan saya kira dalam 2-3 hari kedepan akan ada pengumuman secara resmi,” tulisnya.

Bantuan ini diberikan untuk mendukung kebutuhan masyarakat di masa PPKM Darurat yang kemungkinan akan diperpanjang.

Luhut pun menegaskan pihaknya akan melakukan evaluasi terkait dengan penerapan PPKM Darurat.

Dia mengungkapkan kebijakan ini tidak mudah untuk diputuskan. Di satu sisi, laju penularan varian delta harus dihentikan, agar para dokter dan tenaga kesehatan serta fasilitas kesehatan lainnya bisa fokus menyembuhkan pasien Covid-19. Tetapi di sisi lain, Luhut memperhatikan ada dampak ekonomi yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil akibat pembatasan aktivitas dan penurunan mobilitas masyarakat.

Oleh karena itu, Luhut mengemukakan pemerintah memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat, seperti yang telah diamanatkan Presiden Jokowi.

Berikut ini ragam tambahan serta besaran Bansos PPKM yang diputuskan pemerintah:

1. Bantuan Sosial Tunai (BST)
– Tambahan anggaran: Rp3,14 triliun
– Target penerima: 10 juta KPM BST

2. Ekspansi Bansos (usulan Pemda)
– Tambahan anggaran: Rp7,08 triliun
– Target penerima: 5,9 juta KPM
– Jumlah bantuan: Rp200.000/KPM Juli-Desember

3. BPNT/Kartu Sembako
– Tambahan anggaran: Rp7,52 triliun
– Target penerima: 18,8 juta KPM
– Jumlah bantuan: Rp200.000. bulan (diperpanjang hingga Agustus)

4. Beras Bulog
– Tambahan anggaran: Rp3,58 triliun
– Target penerima: 18,9 KPM Sembako
– Jumlah bantuan: 10 kg beras

5. Subsidi Listrik
– Tambahan anggaran: Rp1,91 triliun
– Jumlah bantuan:
1. Diskon 50 persen untuk 450 VA
2. Diskon 25 persen untuk 900 VA (hingga Desember 2021)

6. Subsidi Rekmin Abodemen Listrik – Tambahan anggaran: Rp0,42 triliun
– Target penerima: 1,14 juta pelanggan (hingga Desember 2021)

7. Program Prakerja dan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
– Tambahan anggaran: Rp10 triliun
– Target penerima: 2,8 juta peserta

8. Perpanjangan Subsidi Kuota Pelajar
– Tambangan anggaran: Rp5,54 triliun
– Target penerima: 38,1 juta siswa/tenaga pendidik (hingga Desember 2021)

Laporan : Leesya

Continue Reading

PERPAJAKAN

Menkeu Bebaskan Pajak Impor Oksigen dan Masker N-95

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani membebaskan pajak impor oksigen, konsentrator oksigen, ventilator,masker N-95, serta peralatan medis dan kemasan oksigen lainnya yang menunjang penanganan Covid-19.

Seperti dikutip dari laman Katadata.co.id, bahwa pembebasan pajak impor juga diberikan kepada obat-obatan terapi Covid-19, seperti Favipapir, Oseltamivir, Remdesivir, hingga obat antibodi Intravenous Imunoglobulin atau IVIG. Fasilitas pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.04/2021 tentang perubahan ketiga PMK Nomor 34/PMK.04/2020 tentang Pemberian Fasilitas Kepabeanan atas Impor Barang untuk Keperluan Penanganan Pandemi Covid-19. Aturan ini berlaku pada tanggal diundangkan, Senin (12/7/202).

Dalam lampiran PMK tersebut, pembebasan pajak impor diberikan pada lima kelompok produk yang menunjang penanganan Covid-19.

Pada kelompok pertama yakni test kit dan reagent laboratorium, pembebasan pajak diberikan pada PCR test berupa reagent untuk analisis PCR uji kualitatif media.

Kelomplok kedua yakni virus transfer media, pembebasan pajak diberikan pada virus transfer media berupa media kultur olahan untuk pengembangan mikroorganisme untuk swab ts dan media kultur olahan lainnya untuk swab test.

Kelompok ketiga yakni obat-obatan, pembebasan pajak impor diberikan kepada obat Tocolizuma, Sel Punca, Unfractionated Heparin sebagai antikoagulan, Favipapir, Oseltamivir, Remdesivir, IVIG, obat mengandung Regdanwimab, Lopinafir+Ritonavir, hingga Insulin.

Kelompok keempat yakni peralatan medis dan kemasan oksigen, pembebasan pajak impor diberikan untuk oksigen, silinder baja tanpa kampuh untuk oksigen, isotank, serta pressure regulator, humidifer, flow meter, oxygen nasal canulla. Pembebasan pajak juga diberikan untuk impor termometer, swab, alat pemindai panas, alat uji PCR, konsentrator oksigen, ventilator, dan alat pernafasan lainnya.

Kementerian Kesehatan sebelumnya memastikan stok obat Covid-19 di dalam negeri mencukupi kebutuhan masyarakat di tengah lonjakan kasus saat ini. Stok obat-obatan tertentu yang mulai minim, seperti Remdesivir dan Tocilizumab akan dipenuhi dalam waktu dekat melalui impor.

“Kami sedang mendorong ketersediaan remdesivir, sedang diimpor dan akan sampai di Indonesia dalam 1-2 hari. Sedangkan untuk Tocilizumab stok sedikit karena hanya digunakan untuk pasien kritis. Kami juga sedang upayakan tambahan stok,” ujar Plt Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Arianti Anaya dalam konferensi pers, Sabtu (10/7).

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga 10 Juli, stok Remdesivir hanya mencapai 148.891 vial. Obat intervena ini tersedia di 34 Dinkes Provinsi sebanyak 52.281 vial, instalasi farmasi pusat 21.403 vial, industri farmasi dan pedagang besar farmasi (PBF) 11.856 vial, rumah sakit 63.346 vial, dan apotek 5 vial.

Sementara Tocilizumab hanya tersedia 421 vial yang tersedia di 34 Dinkes Provinsi sebanyak 195 vial, instalasi farmasi pusat 4 vial, industri farmasi dan pedagang besar farmasi (PBF) 83 vial, dan rumah sakit 139 vial. Kementerian Kesehatan juga telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk obat terapi bagi pasien terinfeksi virus corona. Penetapan ini bertujuan mencegah lonjakan harga di tengah kondisi pandemi corona yang memburuk di Indonesia.

 

Laporan : Leesya

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.