Ekonomi Makro
APBN 2025: Pemerintah Berkomitmen untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
APBN Tahun 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika global dan nasional. Persetujuan RUU APBN Tahun 2025 menjadi undang-undang melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka, dan konstruktif menunjukkan demokrasi Indonesia yang sehat dengan check and balance dengan keterbukaan terhadap masukan, pandangan, dan kritikan yang tetap berjalan dengan baik.
APBN Tahun 2025 bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, selain juga dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. “Tajamnya fragmentasi global, diwujudkan dalam bentuk perang dagang dan investasi, makin mengancam dan melemahkan ekonomi dunia,“ jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Selasa, 24 September 2024.
Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2025 akan menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian sekaligus memperkuat daya saing dan produktivitas nasional, meskipun jelas akan terus diuji oleh gejolak global. Tantangan tahun ini maupun tahun depan harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.
Berbagai program prioritas pemerintah akan terus didukung, termasuk (i) Program Makan Bergizi Gratis (MBG), (ii) Renovasi sekolah, (iii) Sekolah unggulan, (iv) Pemeriksaan kesehatan gratis, dan (v) Peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025
Berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR RI, terdapat beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp16.100,00/US$ menjadi Rp16.000,00/US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun dari semula 7,1 persen menjadi 7,0 persen dan lifting minyak dinaikkan menjadi 605 (ribu bph) dari semula 600 (ribu bph). Untuk asumsi ICP dan lifting gas tetap masing-masing US$82 per barel dan 1.050 (ribu bsmph). Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga pada tahun 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,2%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Inflasi disepakati dapat ditekan pada angka 2,5% pada tahun 2025.
APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun dikisaran 7,0-8,0%, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%, tingkat pengangguran terbuka berada dikisaran 4,5-5,0%, serta Gini ratio turun dikisaran 0,379-0,382.
Bidang Prioritas
Program Prioritas pada Tahun 2025, antara lain meliputi Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56.
Selain itu, Ketahanan Pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 pada tahun 2025.
Pendapatan Negara
Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Target tersebut telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan.
Target Penerimaan Perpajakan tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mulai berjalannya sistem Coretax dan sistem perpajakan yang compatible dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.
PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Belanja Negara
Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp3.621,3 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun Belanja Non-KL pada Belanja Pemerintah Pusat) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun untuk mendukung keberlanjutan program prioritas, dan pelaksanaan program unggulan Pemerintahan baru di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.
Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain. TKD juga didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, dan mempercepat konvergensi antardaerah.
Pembiayaan Anggaran
Defisit APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun. Dengan besaran defisit yang moderat tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati APBN 2025 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif. Pembiayaan utang tersebut dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.
Sumber : Kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam
KEUANGAN
BI Sultra Tingkatkan Literasi Masyarakat Tentang Rupiah

KENDARI, Bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), terus meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang rupiah.
Salah satunya melalui kegiatan Safari Qris, serta sosialisasi literasi, tujuannya untuk lebih mengenal ciri keaslian rupiah, sehingga bisa membedakan uang palsu. Khususnya di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kepala Perwakilan BI Sultra, Edwin Permadi pada kegiatan Bincang Bersama Media (BBM), di salah satu Warkop Kota Kendari menuturkan, lewat sosialisasi literasi BI memastikan masyarakat paham rupiah.
“Sosilisasi literasi, tak hanya sekedar kegiatan seremoni semata, pasalnya ada survey untuk mengukur bagiamana indeks pemahaman masyarakat,” beber Edwin.
Biasanya lanjut Edwin, BI sering melakukan kegiatan dimaksud dengan menggandeng atau bekerjasama dengan perbankan dan Pemda setempat. Rencananya tahun ini, akan dilaksanakan lagi dibeberapa Kota/Kabupaten di Sultra.
“Hal ini dilakukan, untuk terus mengajarkan masyarakat serta mendorong digitalisasi, agar lebih mengetahui dari sisi penggunaan rupiah, yang bukan hanya bisa digunakan dengan cara tunai,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada dengan peredaran uang palsu, apa lagi menjelang Idul Adha.
“Selain menghimbau, untuk mengantisipasi peredaran uang palsu, BI juga gencarkan kerja sama dengan perbankan lainnya,” ungkapnya.
Itu dilakukan, tambah Edwin agar tidak terjadi seperti sebelumnya kasus uang palsu dan sebagainya. Namun menurutnya di tahun 2025 sampai dengan hari ini, temuan uang palsu masih relatif menurun.
“Namun untuk rinciannya, nanti kita lihat data terakhirnya seperti apa. Yang pasti pencegahan terus ditingkatkan, termasuk koordinasi,” pungkasnya.
Laporan : Kas
Editor : Tam
PERTANIAN
Bupati Mubar Dapat Dukungan Menteri PUPR Untuk Bangun Irigasi dan Sekolah Rakyat

JAKARTA, Bursabisnis.id – Langkah proaktif Bupati Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Darwin membuahkan hasil manis.
Dalam kunjungannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Selasa, 6 Mei 2025, Darwin berhasil mengamankan komitmen langsung dari Menteri PUPR, Dody Hanggodo, untuk membangun infrastruktur penting di wilayahnya.
Pertemuan itu membahas rencana pembangunan irigasi teknis serta Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Kedua proyek ini dianggap vital untuk mendongkrak sektor pertanian dan pendidikan di daerah tersebut.
“Insya Allah kita support untuk infrastruktur di Muna Barat, yang paling cepat bisa kita kerjakan irigasi karena sudah ada Inpresnya,” kata Dody Hanggodo.
“Sementara untuk jalan direncanakan masuk dalam skema Inpres Infrastruktur Daerah, tetapi ini masih dalam tahap awal,” sambungnya.
Selain irigasi, Kementerian PU juga menyatakan kesiapannya membangun Sekolah Rakyat di Muna Barat sebagai bagian dari program pemerataan pendidikan. Sekolah ini akan mencakup pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA.
“Saya minta ke Pak Bupati siapkan lahan untuk SR yang masuk ke pembangunan Tahap 2A. Sekolah ini akan memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kita akan sekolahkan anak-anak Muna Barat,” ujar Dody.
La Ode Darwin yang hadir langsung dalam pertemuan itu menyatakan daerahnya telah siap secara administratif maupun fisik untuk mendukung program nasional tersebut.
“Kami sudah siapkan lahan seluas 8 hektare dan seluruh dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat sudah lengkap. Semoga ini segera terealisasi,” ujarnya optimistis.
Darwin juga menjelaskan bahwa potensi pertanian di Muna Barat sangat besar, namun selama ini terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, terutama irigasi.
“Potensi sawah kami mencapai 5.000 ha, tapi belum ada irigasi teknis. Beberapa desa bahkan terputus saluran airnya, sehingga terpaksa dialihkan ke tanaman nilam. Tapi kalau ini dibiarkan, tanah akan rusak dalam 2–3 tahun ke depan. Untuk itu saya mohon dukungan Pak Menteri untuk membangun irigasi,” ucap Darwin.
Kementerian PUPR memastikan komitmennya terhadap swasembada pangan melalui pembangunan irigasi berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Jaringan Irigasi. Pembangunan Sekolah Rakyat juga dipandang sebagai bagian dari strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Laporan : Man
Editor : Tam
PERTANIAN
Wali Kota Kendari Kawal Masa Depan Pertanian Kota Lewat Pertemuan Strategis dengan Mentan

JAKARTA, Bursabisnis.id – Komitmen untuk membangun pertanian berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengemuka dalam pertemuan strategis antara Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dengan jajaran kepala daerah dari Sultra di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025.
Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.KM, hadir bersama Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, serta sejumlah bupati lainnya dari wilayah Sultra.
Dalam forum ini, Wali Kota Siska memaparkan potensi dan capaian sektor pertanian di Kota Kendari sepanjang 2024.
Ia menyebut, total produksi pertanian daerahnya tahun lalu mencatatkan 3.525 ton gabah kering panen padi sawah, 2.309 ton jagung kering panen, serta 2.260 ton dari berbagai komoditas tanaman pangan lainnya.
Kawasan persawahan di Kelurahan Baruga dan Labibia disebut sebagai titik tumpu pengembangan pertanian lokal.
“Kami berharap dengan dukungan dari Kementerian Pertanian, kami dapat meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, agar sektor pertanian di Kendari semakin berkembang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Siska Karina Imran.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam tanggapannya menegaskan pentingnya fokus pembangunan pertanian Sultra pada empat komoditas strategis: padi, kakao, mete, dan tebu.
“Sultra memiliki potensi besar, dan kami ingin daerah ini fokus pada empat komoditas unggulan tersebut. Kami berharap dengan mengembangkan padi, kakao, mete, dan tebu, Sultra dapat mencapai kemajuan yang signifikan di sektor pertanian,” jelas Amran.
Ia juga menekankan perlunya hilirisasi hasil pertanian agar tidak berhenti di kuantitas produksi, melainkan mampu memberi nilai tambah melalui pengolahan lanjutan.
Tak hanya itu, Mentan menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong penguatan kolaborasi lintas wilayah di Sultra di bawah kendali Gubernur.
“Kami mengajak seluruh Wali kota dan Bupati di Sultra untuk bersatu dan bekerja sama di bawah komando Gubernur Sultra. Hanya dengan kerja sama yang kuat, kita bisa mencapai tujuan bersama dalam memajukan sektor pertanian,” tambahnya.
Sebagai bentuk konkret dukungan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian menjanjikan bantuan besar untuk Sultra, mencakup 100.000 bibit padi, benih jagung, 100 unit traktor, 10 alat mesin panen, serta pembukaan lahan sawah seluas 5.000 hingga 10.000 hektar.
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menyambut kebijakan tersebut dengan penuh komitmen.
“Kami akan mendukung kebijakan yang telah digariskan oleh Menteri Amran dan memastikan bahwa program-program ini berjalan dengan baik di Sultra. Kami juga siap menindaklanjuti bantuan yang diberikan, untuk memastikan sektor pertanian di Sultra terus berkembang dan memberikan hasil yang optimal,” kata Gubernur Andi Sumangerukka.
Sejumlah kepala daerah turut menghadiri pertemuan ini, di antaranya Bupati Kolaka, Kolaka Timur, Buton, Muna Barat, Konawe, dan Konawe Kepulauan. Pertemuan ini menjadi titik awal konsolidasi lintas wilayah yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Sultra secara berkelanjutan.
Laporan : Man
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years ago
Inul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years ago
Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years ago
Jelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years ago
Rumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years ago
Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years ago
OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Ekonomi Makro5 years ago
Aset Perbankan Syariah Tumbuh 7,10 Persen, Produk Syariah Semakin Diminati
-
Entrepreneur6 years ago
Mengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha