Connect with us

Ekonomi Makro

APBN 2025: Pemerintah Berkomitmen untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Published

on

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

APBN Tahun 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika global dan nasional. Persetujuan RUU APBN Tahun 2025 menjadi undang-undang melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka, dan konstruktif menunjukkan demokrasi Indonesia yang sehat dengan check and balance dengan keterbukaan terhadap masukan, pandangan, dan kritikan yang tetap berjalan dengan baik.

APBN Tahun 2025 bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, selain juga dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. “Tajamnya fragmentasi global, diwujudkan dalam bentuk perang dagang dan investasi, makin mengancam dan melemahkan ekonomi dunia,“ jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Selasa, 24 September 2024.

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2025 akan menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian sekaligus memperkuat daya saing dan produktivitas nasional, meskipun jelas akan terus diuji oleh gejolak global. Tantangan tahun ini maupun tahun depan harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.

Berbagai program prioritas pemerintah akan terus didukung, termasuk (i) Program Makan Bergizi Gratis (MBG), (ii) Renovasi sekolah, (iii) Sekolah unggulan, (iv) Pemeriksaan kesehatan gratis, dan (v) Peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

Berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR RI, terdapat beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp16.100,00/US$ menjadi Rp16.000,00/US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun dari semula 7,1 persen menjadi 7,0 persen dan lifting minyak dinaikkan menjadi 605 (ribu bph) dari semula 600 (ribu bph). Untuk asumsi ICP dan lifting gas tetap masing-masing US$82 per barel dan 1.050 (ribu bsmph). Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga pada tahun 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,2%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Inflasi disepakati dapat ditekan pada angka 2,5% pada tahun 2025.

APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun dikisaran 7,0-8,0%, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%, tingkat pengangguran terbuka berada dikisaran 4,5-5,0%, serta Gini ratio turun dikisaran 0,379-0,382.

Bidang Prioritas

Program Prioritas pada Tahun 2025, antara lain meliputi Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56.

Selain itu, Ketahanan Pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 pada tahun 2025.

Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Target tersebut telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan.

Target Penerimaan Perpajakan tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mulai berjalannya sistem Coretax dan sistem perpajakan yang compatible dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.

PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Belanja Negara

Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp3.621,3 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun Belanja Non-KL pada Belanja Pemerintah Pusat) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun untuk mendukung keberlanjutan program prioritas, dan pelaksanaan program unggulan Pemerintahan baru di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain. TKD juga didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, dan mempercepat konvergensi antardaerah.

Pembiayaan Anggaran

Defisit APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun. Dengan besaran defisit yang moderat tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati APBN 2025 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif. Pembiayaan utang tersebut dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.

Sumber : Kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Forum Ekonomi Regional Soroti Tata Kelola Sumber Daya Alam Sultra

Published

on

By

KENDARI, Bursabisnis. Id – Forum Ekonomi Regional (FER) Sulawesi Kendari 2026 mendorong pentingnya pergeseran paradigma pengelolaan sumber daya alam (SDA) berbasis ekoteologi, guna mencegah eksplorasi pertambangan melampaui daya dukung lingkungan di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dorongan tersebut menjadi benang merah dalam rangkaian dialog yang diselenggarakan oleh Kabar Grup Indonesia (KGI) bekerja sama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Tenggara di Amphitheater Universitas Islam Negeri (UIN) Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu, 26 Agustus 2026.

CEO KGI, Upi Asmaradhana, dalam pidato sambutannya (welcome remarks) menegaskan bahwa forum ini dibentuk sebagai ruang gagasan untuk melahirkan rekomendasi konkret terkait tata kelola industri yang seimbang. 

“Forum ekonomi regional ini adalah sebuah gagasan yang kita bentuk untuk memberi sumbangsih pemikiran buat seluruh stakeholder, yang kemudian kita maksimalkan agar menghasilkan rekomendasi-rekomendasi,” ujar Upi. 

Ia menambahkan bahwa tema ekoteologi diangkat untuk memastikan pengembangan industri tetap menjaga kelestarian alam. 

CEO KGI Upi Asmaradhana

“Bagaimana pengembangan ekoteologi itu, bagaimana pembangunan industri itu tidak mengeksploitasi, tetapi mengeksplorasi,” tegasnya. 

Upi menguraikan bahwa rekomendasi forum ini akan diserahkan ke Kementerian ESDM dan Kementerian Agama, sekaligus mendorong UIN Kendari menjadi pusat studi ekoteologi. 

“Sehingga kemudian gagasan lahirnya konsep ekoteologi itu kemungkinan besar akan ada pusat studinya, kalau bukan di UIN Kendari, di IAIN Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti tim perumus dari pakar Forum Ekonomi Regional itu menjatuhkan pilihannya ke Kendari,” tutur Upi.

*Penguatan Paradigma Ekoteologi Memperjelas Transparansi Fiskal Daerah*

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, saat memberikan sambutan pembukaan resmi menguraikan bahwa ekoteologi menggabungkan nilai kesadaran spiritual (spiritual science) dan fisika kuantum untuk menjaga keseimbangan alam. 

“Kenapa ini sangat istimewa? Karena kita bicara ekoteologi. Kita tidak hanya bicara ekosistem, kita bicara Tuhan, kita bicara masyarakat (people), dan kita bicara lingkungan. Spiritual science dan science itu dua hal yang tidak pernah berpisah,” ungkap Hugua. 

Mantan penggiat lingkungan ini memperingatkan pengusaha tambang mengenai hukum alam (law of attraction). 

“Kalau anda merusak alam semesta, alam semesta akan kembali membalas. Law of attraction, hukum alam semesta,” tegasnya. 

Hugua membeberkan bahwa sektor pertanian menyumbang 23 persen PDRB Sultra, disusul pertambangan 20 persen dan perdagangan 15–18 persen. 

“Artinya apa? Kalau mau menjaga ekosistem Sulawesi Tenggara, bukan tambang. Kalau mau menjaga ekoteologi Sulawesi Tenggara adalah sektor pertanian dan perdagangan. Itu fakta hukum dan fakta ekonomi,” pangkas Hugua. 

Ia juga menyoroti ketimpangan fiskal di mana kontribusi tambang Sultra mencapai Rp188 triliun untuk negara, namun dana transfer daerah yang kembali hanya Rp207 miliar. 

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN), Dadan Kusdiana, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan persepsi data pertambangan tersebut.

Dadan menjelaskan bahwa angka Rp188 triliun merupakan nilai ekonomi total pertambangan, bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minerba yang disetor ke pusat. 

“Supaya clear nih angka Rp180 triliun tadi dengan angka yang ada di kami. Kontribusi penerimaan negara dari mineral dan batu bara secara nasional tahun lalu adalah Rp130 triliun. Jadi asumsi saya, angka Rp180 triliun yang dimaksud adalah nilai ekonominya, bukan kontribusi penerimaan negara yang disetorkan ke pemerintah pusat,” jelas Dadan.

Dadan menerangkan bahwa dari total PNBP minerba, sebesar 80 persen dikembalikan ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) dalam APBN, sedangkan pusat hanya mengambil 20 persen. 

“Dana bagi hasil yang diambil pusat itu hanya 20 persen, sementara 80 persennya itu kembali ke daerah. Kalau dihitung di bagian provinsi memang tidak besar. Tapi kalau dihitung di bagian kabupaten yang ada tambangnya, itu besar,” terangnya.

*Hilirisasi Nikel Mendorong Alokasi DBH dan Pemberdayaan UMKM*

Pada sesi Panel Diskusi 1, para narasumber membedah penguatan fondasi kebijakan lokal, hilirisasi, dan porsi DBH. Pakar Ekonomi Abdul Rahman Farisi menyoroti perlunya pembagian manfaat yang proporsional bagi daerah penghasil. 

“Mustahil bagi kita hanya melihat debu atau merasakan dampaknya tanpa sharing dari DBH yang lebih besar bagi pemerintah dan kabupaten/kota Sulawesi Tenggara di wilayah pertambangan,” kata Abdul Rahman.

Ia mengusulkan agar 30 persen alokasi DBH dimanfaatkan untuk pengembangan sumber daya manusia.

“Jika perlu kita perda 30 persen dari DBH harus dialokasikan untuk beasiswa pendidikan,” usulnya. Ia menekankan agar keberadaan industri nikel memberi ruang bagi UMKM lokal. 

“Jika kedua hal ini dilakukan, maka kita berubah dari hanya penonton menjadi penerima manfaat,” ujar Abdul Rahman.

Pada sesi tanya jawab Panel Diskusi 1, peserta dan penanggap membahas mekanisme pengawasan alokasi DBH serta kesiapan pelaku UMKM dan media lokal dalam mengawal transparansi industri pertambangan di Sulawesi Tenggara.

Tantangan Investasi Daerah Menyingkap Potensi Pesisir dan Hak Ekologis

Sesi Panel Diskusi 2 memperluas pembahasan pada dimensi sosiologis, regulasi, serta tantangan investasi di daerah.

Bupati Buton Selatan, Muhammad Adios, membongkar hambatan investasi dan lambannya hilirisasi di wilayahnya meski memiliki potensi perikanan serta deposit aspal seluas 5.000 hektar di Kecamatan Sampolawa. 

“Di Buton Selatan, wilayah ini sangat kaya. Kaya di laut, kaya di darat, dan kaya di dalam tanah,” ungkap Adios.
Adios mengungkapkan fakta memprihatinkan saat musim panen ikan akibat minimnya fasilitas pendingin.

“Ketika musim ikan, hasil tangkapan di Kabupaten Buton Selatan ini bahkan tidak bisa ditampung lagi di Baubau. Para nelayan sampai menimbun atau mengubur ikan-ikan itu. Ini bagian dari fakta yang ada,” bebernya. 

Ia juga mengkritik rumitnya prosedur investasi serta mandeknya penyerapan aspal Buton di tingkat nasional.

“Saya pernah mengajak Ketua Kadin Kota Kendari untuk berinvestasi di Buton Selatan, tapi rupanya memang investasi hari ini agak merepotkan,” akunya. 

Adios menegaskan bahwa pengelolaan SDA Buton Selatan harus memegang teguh kearifan lokal. “Nilai ekoteologi dan ketuhanan inilah yang menjadi benteng kita menjaga alam,” tegasnya.

Pada sesi tanya jawab Panel Diskusi 2, para peserta menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat pesisir dalam penyusunan dokumen lingkungan serta perlindungan hak-hak ekologis warga dari dampak ekspansi industri.

Forum Ekonomi Regional yang diinisiasi oleh Kabar Grup Indonesia (KGI) merupakan ruang dialog strategis yang mempertemukan pemerintah pusat dan daerah, regulator, akademisi, pelaku usaha, serta industri keuangan untuk merumuskan langkah konkret pengembangan ekosistem ekonomi di daerah .

Kegiatan ini juga merupakan kelanjutan dari penyelenggaraan Forum Ekonomi Regional sebelumnya di Jakarta, (26 Februari 2025), Makassar (21 November 2025), Pontianak (30 Oktober 2025), Palembang (20 April 2026), Yogyakarta (4 Juni 2026) dan Sumedang (23 Juni 2026).

Rangkaian FER Sulawesi Kendari 2026 yang disokong oleh berbagai pihak seperti Bank Indonesia (BI), Athaya, PT Trio Kencana, Kaukus Timur Indonesia, serta BPD HIPMI Sultra ini ditutup dengan penyusunan rumusan rekomendasi.
 
Seluruh materi dan publikasi kegiatan turut dikawal oleh puluhan media partner, antara lain Bursabisnis. Id, KabarIndonesia, KabarBursa, Kabar Makassar, MCNnewsultra.id, Sultranesia, Lajur.co, Zonasultra.id, Panjikendari.com, Detiksultra, Sultraline.id, Kendarinesia, Lenterasultra.com, Tegas.co, Teramedia.id, Inilahsultra.com, Kendari Merdeka, Kilas Sultra, Bumisultra.com, Sultrakini.com, Bentaratimur.com, Sultratop.com, serta Serambi Muslim.

Laporan : Tam

Continue Reading

Perbankan

BRI Kendari By Pass Gelar Upacara HUT RI ke-81: Perkuat Semangat Persatuan Berkontribusi Untuk Negeri

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id-BRI Kantor Cabang Kendari By Pass menggelar upacara peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Senin, 17 Agustus 2026. Mengusung tema “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, momentum ini menjadi pengingat bagi seluruh Insan BRILiaN untuk terus memperkuat kebersamaan, bekerja dengan integritas, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan kemajuan Indonesia.

Peringatan kemerdekaan tahun ini berlangsung di tengah duka akibat gempa bumi 7,7 SR di NTT. Dalam amanat yang dibacakan Dennis Tubalawony selaku perwakilan Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud, keluarga besar BRI berbelasungkawa atas musibah ini. Empati yang dalam disampaikan kepada para korban atau penyintas bencana, tak terkecuali Insan BRILiaN yang terdampak.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan juga tercermin melalui kepedulian dan kebersamaan, terutama dalam memberikan dukungan kepada sesama ketika menghadapi musibah.

Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Dennis Tubalawony selaku perwakilan Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud, bahwa makna 81 tahun setelah proklamasi kemerdekaan, perlu diwujudkan melalui kontribusi nyata unuk masyarakat.

“Delapan puluh satu tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, tugas kita bukan lagi memproklamasikan kemerdekaan. Tugas kita adalah memastikan kemerdekaan itu benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia,” kata Dennis, Tubalawony, menyampaikan amanat Irsan Junud.

Menurutnya, semangat persatuan menjadi fondasi penting dalam mengisi kemerdekaan. Bagi Insan BRILiaN, semangat tersebut diwujudkan melalui kerja sama, integritas, kepedulian, dan komitmen untuk memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.

Kemerdekaan adalah ketika masyarakat memiliki akses terhadap modal dan pasar, pelaku usaha kecil memiliki kesempatan untuk tumbuh, serta setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Hal ini sejalan dengan peran BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan UMKM, penguatan ekonomi desa, serta perluasan akses keuangan. Hingga Triwulan II 2026, BRI telah memperluas pembiayaan UMKM hingga mencapai Rp1.235 triliun atau 75,2% dari total portofolio kredit. BRI juga telah menyalurkan KUR sebesar Rp103,8 triliun sepanjang 2026, dengan 42,68% diantaranya mengalir ke sektor pertanian.

Di sisi inklusi keuangan, hingga Juni 2026 BRI memiliki 1,13 juta Agen BRILink dan lebih dari 7.000 jaringan kantor. Sementara itu, BRImo telah diakses oleh 49,7 juta pengguna. BRI juga terus mendorong UMKM naik kelas melalui pemberdayaan lebih dari 43 ribu Klaster Usaha dan lebih dari 5 ribu Desa BRILiaN.

BRI turut mendukung berbagai program pemerintah, termasuk KDKMP dan Makan Bergizi Gratis (MBG), melalui pendampingan usaha dan akses terhadap layanan keuangan. Dukungan BRI juga mencakup 1,4 juta Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai Pahlawan Devisa hingga Juni 2026.

Lebih lanjut, Dennis mengungkapkan bahwa berbagai inisiatif ini merupakan bagian dari upaya BRI untuk menghadirkan manfaat ekonomi yang semakin luas sekaligus mendukung terciptanya kesejahteraan masyarakat.

“Selama masih ada yang belum memiliki kesempatan untuk tumbuh, pekerjaan kita belum selesai. Untuk itu, saya mengajak seluruh Insan BRILiaN untuk terus berkarya bagi BRI sebagai bentuk bakti untuk negeri. Jadikan setiap langkah dan setiap kontribusi kita sebagai bagian dari perjuangan mengisi kemerdekaan,” katanya.

Ia juga mengajak seluruh Insan BRILiaN untuk memperkuat semangat persatuan dan kolaborasi dalam menjalankan tugas. Tim yang solid dan mampu bekerja bersama menjadi bagian penting dalam menghadapi tantangan sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.

“Bersama, kita perkuat BRI sebagai Satu Bank untuk Semua, melayani dari desa hingga kota, menggerakkan ekonomi rakyat, serta memberikan kontribusi terbaik untuk mewujudkan rakyat yang sejahtera dan Indonesia yang semakin maju,” kata Dennis.

Melalui peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI, BRI Kendari By Pass berkomitmen untuk terus menumbuhkan semangat nasionalisme, persatuan, kepedulian, integritas, dan kolaborasi sebagai bagian dari kontribusi Insan BRILiaN dalam mengisi kemerdekaan serta mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.***

Continue Reading

Perbankan

BRI Kendari By Pass Gelar Brilian Culture Fest, Perkuat Kolaborasi dan Kekompakan Tim

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id-BRI Kantor Cabang Kendari By Pass menggelar Brilian Culture Fest (BCF), Minggu 16 Agustus 2026, di Ballroom Hotel Zahid Azizah Syariah, Kendari. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi, menciptakan pengalaman bermakna, serta membangun kekompakan dan soliditas tim dalam menjalankan aktivitas pekerjaan.

Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud, mengatakan bahwa Brilian Culture Fest tidak hanya menjadi ruang untuk membangun kebersamaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat budaya kolaborasi di lingkungan kerja.

“Brilian Culture Fest menjadi momentum bagi kami untuk memperkuat kolaborasi dan menciptakan pengalaman yang bermakna bagi seluruh pekerja. Dengan kebersamaan yang semakin kuat, kami berharap tim dapat semakin solid, saling mendukung, dan mampu berkolaborasi dengan lebih baik dalam menjalankan pekerjaan maupun memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah,” ujar Irsan Junud.

Menurut Irsan, kekuatan sebuah tim tidak hanya dibangun melalui aktivitas pekerjaan, tetapi juga melalui interaksi, kebersamaan, dan pengalaman positif yang dapat mempererat hubungan antarpersonel.

Melalui kegiatan ini, pekerja BRI Kendari By Pass mendapatkan kesempatan untuk membangun komunikasi dan interaksi dengan atmosfer lebih erat dan kolaboratif. Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang semakin solid, harmonis, dan mendukung pencapaian kinerja bersama.

Selain Pemimpin Cabang BRI Kendari By Pass, Irsan Junud dan manajemen, event ini juga dihadiri Area Head BRI Wisnu Aji Wibowo. Kehadiran jajaran pimpinan menjadi bentuk dukungan terhadap upaya penguatan budaya perusahaan serta kolaborasi di lingkungan kerja BRI.

Irsan menambahkan, tim yang solid merupakan salah satu fondasi penting dalam menghadapi berbagai tantangan pekerjaan. Dengan semangat kolaborasi dan rasa kebersamaan yang terbangun, setiap pekerja diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik sesuai peran masing-masing.

“Kami ingin pengalaman yang tercipta melalui kegiatan ini dapat membawa energi positif ke dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika komunikasi, kolaborasi, dan rasa saling mendukung semakin kuat, kami percaya tim akan menjadi semakin solid dan mampu memberikan kontribusi terbaik bagi BRI serta nasabah,” kata Irsan.

BRI Kendari By Pass berkomitmen untuk terus membangun lingkungan kerja yang positif dengan memperkuat budaya kolaborasi, kebersamaan, dan engagement pekerja sebagai bagian dari upaya menciptakan tim yang solid serta memberikan layanan terbaik kepada nasabah.***

Continue Reading

Trending