Ekonomi Makro
APBN 2025: Pemerintah Berkomitmen untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan
JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.
APBN Tahun 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika global dan nasional. Persetujuan RUU APBN Tahun 2025 menjadi undang-undang melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka, dan konstruktif menunjukkan demokrasi Indonesia yang sehat dengan check and balance dengan keterbukaan terhadap masukan, pandangan, dan kritikan yang tetap berjalan dengan baik.
APBN Tahun 2025 bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, selain juga dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. “Tajamnya fragmentasi global, diwujudkan dalam bentuk perang dagang dan investasi, makin mengancam dan melemahkan ekonomi dunia,“ jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Selasa, 24 September 2024.
Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2025 akan menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian sekaligus memperkuat daya saing dan produktivitas nasional, meskipun jelas akan terus diuji oleh gejolak global. Tantangan tahun ini maupun tahun depan harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.
Berbagai program prioritas pemerintah akan terus didukung, termasuk (i) Program Makan Bergizi Gratis (MBG), (ii) Renovasi sekolah, (iii) Sekolah unggulan, (iv) Pemeriksaan kesehatan gratis, dan (v) Peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025
Berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR RI, terdapat beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp16.100,00/US$ menjadi Rp16.000,00/US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun dari semula 7,1 persen menjadi 7,0 persen dan lifting minyak dinaikkan menjadi 605 (ribu bph) dari semula 600 (ribu bph). Untuk asumsi ICP dan lifting gas tetap masing-masing US$82 per barel dan 1.050 (ribu bsmph). Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga pada tahun 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,2%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Inflasi disepakati dapat ditekan pada angka 2,5% pada tahun 2025.
APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun dikisaran 7,0-8,0%, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%, tingkat pengangguran terbuka berada dikisaran 4,5-5,0%, serta Gini ratio turun dikisaran 0,379-0,382.
Bidang Prioritas
Program Prioritas pada Tahun 2025, antara lain meliputi Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56.
Selain itu, Ketahanan Pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 pada tahun 2025.
Pendapatan Negara
Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Target tersebut telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan.
Target Penerimaan Perpajakan tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mulai berjalannya sistem Coretax dan sistem perpajakan yang compatible dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.
PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Belanja Negara
Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp3.621,3 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun Belanja Non-KL pada Belanja Pemerintah Pusat) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun.
Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun untuk mendukung keberlanjutan program prioritas, dan pelaksanaan program unggulan Pemerintahan baru di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.
Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain. TKD juga didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, dan mempercepat konvergensi antardaerah.
Pembiayaan Anggaran
Defisit APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun. Dengan besaran defisit yang moderat tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati APBN 2025 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif. Pembiayaan utang tersebut dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.
Sumber : Kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam
PERTAMBANGAN
Diduga Ada Pejabat di Balik Penghalangan PT Almharig Tanggulangi Longsor di Kabaena
BOMBANA, Bursabisnis. Id – Kasus bencana longsor di Dusun Olondoro, Desa Rahadopi, Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), menjadi sorotan publik.
Ini setelah perusahaan tambang PT Almharig yang dituduh menimbulkan longsor Desa Rahadopi menyatakan akan bertanggung jawab menanggulangi bencana itu, justru dihalang-halangi oleh sekelompok masyarakat.
Penghalangan itu terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Sultra pada Senin, 27 April 2026.
Dalam RDP, terungkap nama yang menjadi aktor di belakang aksi penghalangan tersebut diduga anggota DPRD sendiri dari Fraksi PKS.
Tak hanya itu, Wakil Bupati Bombana Ahmad Yani juga dikait-kaitkan dengan penghalang-halangan penanggulangan bencana tersebut.
Dia secara terbuka akan pasang badan menolak aktivitas pertambangan PT Almharig yang dianggapnya sumber bencana longsor. Orang nomor dua di Kabupaten Bombana itu siap mempertaruhkan jabatan untuk menolak keras aktivitas PT Almharig.
Ahmad Yani menilai longsor telah membuat air keruh dan mata air kering.
Namun hasil peninjauan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana menyebut mata air tidak rusak dan tidak kering. Lokasi mata air berjarak 501 meter dari area longsor.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bombana Siti Arnidar yang juga hadir di RDP mengatakan berdasarkan verifikasi lapangan, mata air tidak rusak dan tidak kering itu sesuai dengan Berita Acara Verifikasi Lapangan Tim PPLH.
Dalam RDP, diputar sebuah video yang memperlihatkan kegiatan penanggulangan bencana longsor dengan berupaya menata kembali lingkungan namun ditolak oleh sekelompok masyarakat.
Penolakan itu ditengarai dibekingi anggota DPRD Sultra dari PKS, bahkan menyebut nama legislator Aflan. Hal ini membuat anggota komisi II dan III cukup heran mengapa dua pejabat ini berbeda dengan hasil peninjauan lapangan Dinas Lingkungan Hidup Bombana, padahal sama-sama dalam pemerintahan.
Pertanyaan lanjutan kemudian, mengapa wakil bupati mau mempertaruhkan jabatan dalam kasus ini? Adakah sang wakil punya IUP? Atau ada sengketa lahan PT Almahrig dengan PT Trias Jaya Agung?
PT Almahrig sudah menyatakan secara terbuka mengikuti semua ketentuan. Termasuk menanggulangi longsor dengan mengerahkan alat berat untuk menata kembali kawasan terdampak longsor.
Terungkap bahwa 2 kali alat berat bekerja namun dihalangi, diusir, dan bahkan ada karyawan PT Almharig dipukul oleh orang tak dikenal.
Direktur PT Almaharig, Basmala Septian Jaya, menegaskan pihak perusahaan siap menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP), terkait persoalan longsor yang terjadi di wilayah operasional perusahaan.
“Perusahaan tidak ingin menyudutkan salah satu pihak. Justru yang kami minta dalam RDP adalah bantu kami, dampingi kami untuk melakukan perbaikan. Karena penanganan harus dilakukan secepatnya,” ungkap Basmala pada Senin, 27 April 2026.
Basmala menyampaikan bahwa dari hasil RDP akan dilakukan sejumlah langkah lanjutan, termasuk peninjauan lapangan oleh tim terpadu yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup dan Inspektur Tambang selaku pihak pengawas.
“Dari hasil RDP sudah memunculkan beberapa langkah dan pertemuan lanjutan. Salah satunya nanti akan turun tim terpadu dari Dinas Lingkungan Hidup maupun Inspektur Tambang selaku pengawas kami. Apapun arahan dari hasil turun lapangan nanti, perusahaan pasti mengikuti,” ujar Basamala kepada media usai RDP.
Ia menegaskan bahwa sebagai perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), PT Almharig tetap berkomitmen menjalankan seluruh aturan yang berlaku.
“Namanya perusahaan tentu punya aturan, dan Alhamdulillah sampai saat ini aturan itu kami jalankan,” katanya.
Terkait peristiwa longsor, Basmala menyebut kondisi tersebut merupakan keadaan memaksa atau force majeure yang tidak diinginkan oleh siapa pun, baik masyarakat maupun pihak perusahaan.
“Tanah longsor ini salah satu bentuk force majeure, keadaan memaksa. Tidak ada yang menginginkan itu terjadi, baik masyarakat maupun perusahaan,” jelasnya.
Meski demikian, ia memastikan perusahaan tetap siap bertanggung jawab serta mendampingi proses penanganan sesuai rekomendasi hasil RDP.
“Apapun langkah-langkah dari rekomendasi hasil RDP hari ini, perusahaan siap mendampingi dan melakukan itu semua,” tambahnya.
Basmala juga mengungkapkan bahwa pihak perusahaan sebenarnya telah beberapa kali berupaya melakukan penanganan dan penataan di lokasi terdampak. Namun, upaya tersebut disebut sempat mengalami hambatan di lapangan.
Menurutnya, apabila penanganan terlambat dilakukan sambil menunggu tim terpadu turun, maka dikhawatirkan terjadi longsor susulan yang bisa memperburuk kondisi.
Basmala mengungkap alat berat perusahaan sempat dihalangi saat hendak melakukan penataan di lokasi longsor pada 14 April lalu.
“Saya memaksa alat untuk ke lokasi guna melakukan penataan, tetapi dihalangi dan diusir untuk kembali ke lokasi tambang,” katanya.
Ia menyebut kejadian tersebut tidak hanya terjadi satu kali. Bahkan perusahaan mengaku sempat melakukan koordinasi dengan kepala desa dan kepala dusun untuk melakukan penanganan selama beberapa hari.
“Kami sempat melakukan penanganan sekitar tiga hari, dari tanggal 27 sampai 30 Maret. Setelah itu penataan masih berlangsung, tetapi kembali dihentikan oleh kelompok masyarakat,” jelasnya.
Basmala menegaskan kelompok yang dimaksud bukan berasal dari unsur pemerintah desa, melainkan oknum masyarakat tertentu yang identitas maupun kepentingannya belum diketahui secara pasti.
“Ini bukan pemerintah desa. Ini kelompok-kelompok masyarakat yang kami juga tidak tahu atas suruhan atau perintah siapa,” ujarnya.
Ia menduga terdapat oknum tertentu yang mencoba membentuk opini seolah-olah PT Almharig tidak mau bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut.
Patut diduga, apa yang terungkap dalam RDP bahwa yang menghalangi penataan adalah suruhan dari pejabat yang terungkap dalam rapat.
Laporan : Tam
PERTAMBANGAN
Kontribusi Investasi Diakui, PT SCM Terima Penghargaan dari Pemkab Konawe
KONAWE, Bursabisnis. Id – PT Sulawesi Cahaya Mineral (SCM) kembali menegaskan eksistensinya sebagai salah satu motor penggerak pembangunan daerah.
Perusahaan tambang ini diganjar penghargaan khusus dari Pemerintah Kabupaten Konawe atas kontribusinya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-66 Kabupaten Konawe pada Sabtu, 18 April 2026 di Alun-alun Inolobunggadue Central Park (ICP), Unaaha.
Sebuah momen yang sarat simbol apresiasi terhadap peran strategis dunia usaha dan investasi didaerah ini.
Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, jajaran pejabat Pemkab Konawe, serta tokoh masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Konawe secara terbuka mengakui kontribusi nyata PT SCM yang dinilai berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.
“Kontribusi nyata PT Sulawesi Cahaya Mineral sangat berharga. Sinergi seperti ini mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap investasi yang masuk ke Konawe harus memberi dampak konkret.
“Kami berterima kasih kepada seluruh perusahaan. Kehadiran investasi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Kolaborasi Nyata: Dari Kesehatan hingga Pendidikan
Tak hanya seremoni penghargaan, peringatan HUT Konawe kali ini juga menjadi panggung penguatan kolaborasi. PT SCM menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan dua institusi strategis: RSUD Konawe dan Universitas Lakidende.
Kerja sama dengan RSUD Konawe difokuskan pada penyediaan layanan kesehatan bagi karyawan, sementara kolaborasi dengan Universitas Lakidende mencakup pengembangan pendidikan, riset, hingga pengabdian masyarakat—termasuk kelanjutan program beasiswa yang telah berjalan sejak 2025.
Mesin Ekonomi Baru Konawe
Sejak mulai berproduksi pada pertengahan 2023, PT SCM menjelma menjadi salah satu kontributor utama pendapatan daerah. Perusahaan ini tercatat sebagai pembayar pajak terbesar sekaligus penyumbang signifikan Dana Bagi Hasil (DBH) royalti yang memperkuat fiskal daerah.
Tak berhenti di situ, melalui program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), PT SCM aktif mendorong kemandirian warga. Sejumlah program unggulan telah dijalankan, mulai dari kemitraan bersama BUMDes untuk kegiatan ekonomi, pelatihan tenaga kerja lokal, hingga pemberian beasiswa pendidikan.
Di sektor infrastruktur, perusahaan ini juga ambil bagian dalam pembangunan jalan untuk mempermudah akses, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan di wilayah lingkar tambang dan langkah konkret yang langsung dirasakan masyarakat.
“Bukan Akhir, Tapi Pengingat”
Direktur PT. SCM, Boyke Abidin, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan garis akhir, melainkan pemacu untuk berbuat lebih besar.
“Bagi kami, penghargaan ini adalah pengingat untuk terus berkomitmen dalam mendukung pembangunan daerah. PT Sulawesi Cahaya Mineral bukan hanya berfokus pada kegiatan operasional, tetapi juga pada upaya membangun harapan bagi masyarakat di sekitar kami,” ujar Boyke P. Abidin.
Dengan capaian tersebut, PT Sulawesi Cahaya Mineral memperlihatkan bahwa Investasi tidak sekadar mengejar keuntungan, tetapi juga mampu menjadi pilar pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten Konawe pun berharap sinergi ini terus terjaga, demi mewujudkan Konawe yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera di masa depan.
Dengan terus mendukung pembangunan di berbagai sektor, PT Sulawesi Cahaya Mineral membuktikan bahwa perusahaan dapat berperan penting tidak hanya dalam mengembangkan sektor ekonomi, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.
Pemerintah Kabupaten Konawe berharap PT Sulawesi Cahaya Mineral dapat terus bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat dalam membangun Konawe yang lebih baik di masa depan.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Hugua, turut mengapresiasi kontribusi PT SCM yang dinilai telah berperan dalam mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Laporan: Kas
Editor : Tam
PERTAMBANGAN
Inovasi Kesehatan PT SCM : Layanan Kesehatan Keliling yang Menjangkau Masyarakat Terpencil di Konawe
Inovasi Kesehatan PT SCM :
KONAWE, Bursabisnis. Id – PT Sulawesi Cahaya Mineral (PT SCM) menginisiasi program Mobile Health Clinic sebagai bagian dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM), guna memberikan layanan kesehatan keliling bagi masyarakat yang tinggal di sekitar area lingkar tambang PT SCM di Kecamatan Routa, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).
Program ini melibatkan satu unit ambulans yang dilengkapi dengan tim medis yang terdiri dari dokter dan perawat berpengalaman, yang berkeliling ke desa-desa dan kelurahan di sekitar site PT SCM.
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, khususnya bagi mereka yang tinggal di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan tetap seperti Puskesmas.
Peluncuran perdana program Mobile Health Clinic ini diadakan pada awal April 2026 di Desa Lalomerui, yang merupakan salah satu desa di sekitar lingkar tambang PT SCM.
Dalam acara peluncuran tersebut, lebih dari 60 warga setempat antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan oleh tim medis.
Acara ini berlangsung di Kantor Desa Lalomerui, di mana warga langsung mendapatkan layanan kesehatan yang mencakup pemeriksaan umum serta pengobatan penyakit ringan.
Tim medis yang melayani warga terdiri dari satu dokter dan dua perawat yang memiliki pengalaman dalam memberikan layanan kesehatan di lapangan.
Kegiatan dimulai dengan pendaftaran dan pemeriksaan awal oleh perawat, diikuti dengan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter sesuai dengan nomor urut yang telah diberikan.
Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum dan pengobatan penyakit ringan.
Selama kegiatan di Desa Lalomerui, antusiasme warga sangat terlihat, terutama karena mereka merasakan manfaat besar dari layanan kesehatan yang dijangkau langsung di desa mereka.
Jarak yang jauh dari Puskesmas terdekat, sekitar dua jam perjalanan, selama ini menjadi kendala utama bagi mereka dalam mengakses layanan kesehatan.
Ita Purnamasari, salah satu warga Desa Lalomerui, menyatakan, sangat terbantu dengan adanya layanan kesehatan yang diadakan di Lalomerui.
“Semoga ke depannya pemeriksaan kesehatan gratis ini dapat terus menjangkau lebih banyak masyarakat di sekitar desa lingkar tambang,” ujarnya.
Selain warga Desa Lalomerui, puluhan warga yang bermukim di perumahan karyawan perusahaan kelapa sawit yang terletak di pinggiran Desa Lalomerui juga turut mendapatkan manfaat dari program ini.
Bahkan, puluhan ibu-ibu di perumahan tersebut dijemput oleh tim Community Affairs PT SCM untuk mengikuti layanan kesehatan yang diadakan di Kantor Desa Lalomerui, yang berjarak cukup jauh dari tempat tinggal mereka.
Kepala Desa Lalomerui, Taksir Unggahi, mengungkapkan dukungannya terhadap program ini.
“Layanan kesehatan gratis ini sangat membantu masyarakat kami, terutama mengingat jarak yang cukup jauh dari fasilitas kesehatan dasar. Kehadiran layanan kesehatan ini sangat berarti bagi warga kami,” ujar Taksir Unggahi.
Syamsuri, staf Kecamatan Routa, yang mewakili Camat Routa, juga mengapresiasi program ini.
“Kami sangat mengapresiasi program PPM PT SCM, khususnya dalam hal pelayanan kesehatan keliling. Keberadaan perusahaan ini juga telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, terutama dalam hal jalan. Dulu, perjalanan ke Routa memakan waktu berhari-hari, namun kini dapat ditempuh hanya dalam beberapa jam,” ungkap Syamsuri.
Syamsuri berharap agar kehadiran investasi, termasuk PT SCM, dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat di masa depan.
“Kami mengimbau agar semua pihak terbuka terhadap kehadiran investasi dan memberikan informasi yang seimbang. Kami juga berharap PT SCM dapat lebih maksimal dalam menjalankan program PPM sehingga warga di lingkar tambang dapat merasakan manfaat yang lebih besar,” tambahnya.
Setelah Desa Lalomerui, program Mobile Health Clinic ini akan terus berlanjut ke desa-desa lainnya di wilayah lingkar tambang PT SCM.
Desa yang akan dikunjungi selanjutnya secara bergilir adalah Desa Walandawe, Puuwiwirano, Tanggola, Tirawonua, Parudongka, hingga Kelurahan Routa.
Selain itu, Desa Pondoa yang terletak di Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, juga akan menjadi salah satu tujuan.
Setiap hari, tim medis akan memberikan layanan kesehatan dasar mulai pukul 08.00 hingga sekitar pukul 14.00, tergantung pada jumlah pasien yang memerlukan layanan.
Program ini juga menyediakan layanan kesehatan darurat 24 jam di Kantor Sierra Bravo (SB) di Desa Lalomerui, yang bekerja sama dengan klinik di Site PT SCM, untuk menangani situasi kesehatan darurat.
Dari pemeriksaan yang dilakukan di beberapa desa, tim medis keliling umumnya menangani keluhan warga yang berupa penyakit ringan seperti sakit kepala, demam, atau batuk.
Namun, saat kunjungan ke Desa Puuwiwirano pada 3 April 2026, tim medis harus merawat seorang warga yang mengalami luka dan pendarahan setelah terjatuh dan tertusuk kayu di bagian kaki saat bekerja di kebunnya.
Korban yang bernama Muhammad Aisa, yang sudah berusia lanjut, langsung dibawa ke kantor Community Affairs untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut.
Setelah lukanya dijahit dan mendapat perawatan intensif selama beberapa jam, korban akhirnya bisa dibawa kembali ke Desa Puuwiwirano.
Selain memberikan layanan kesehatan dasar, program Mobile Health Clinic PT SCM ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya deteksi dini penyakit serta pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan rutin.
Layanan ini juga memberikan penyuluhan tentang kesehatan dan pencegahan berbagai penyakit, seperti perbaikan gizi untuk mencegah stunting, tuberkulosis, hepatitis B, dan pencegahan HIV.
Layanan kesehatan keliling ini juga merupakan bukti nyata dari Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) PT SCM yang tidak hanya berfokus pada kegiatan bisnis, tetapi juga berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah lingkar tambang Routa.
Laporan : Tam
-
ENTERTAINMENT7 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa7 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR7 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur7 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus7 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus11 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE7 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN7 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
