Connect with us

Ekonomi Makro

APBN 2025: Pemerintah Berkomitmen untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Published

on

JAKARTA, Bursabisnis.id – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

APBN Tahun 2025 disusun di masa transisi pemerintahan dengan semangat keberlanjutan, optimisme, namun tetap hati-hati dan waspada terhadap dinamika global dan nasional. Persetujuan RUU APBN Tahun 2025 menjadi undang-undang melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka, dan konstruktif menunjukkan demokrasi Indonesia yang sehat dengan check and balance dengan keterbukaan terhadap masukan, pandangan, dan kritikan yang tetap berjalan dengan baik.

APBN Tahun 2025 bertujuan untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, selain juga dirancang untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks serta menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. “Tajamnya fragmentasi global, diwujudkan dalam bentuk perang dagang dan investasi, makin mengancam dan melemahkan ekonomi dunia,“ jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Selasa, 24 September 2024.

Sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045, APBN 2025 akan menjadi instrumen utama dalam mengoptimalkan potensi perekonomian sekaligus memperkuat daya saing dan produktivitas nasional, meskipun jelas akan terus diuji oleh gejolak global. Tantangan tahun ini maupun tahun depan harus dapat diantisipasi dan dikelola dengan prudent dan hati-hati.

Berbagai program prioritas pemerintah akan terus didukung, termasuk (i) Program Makan Bergizi Gratis (MBG), (ii) Renovasi sekolah, (iii) Sekolah unggulan, (iv) Pemeriksaan kesehatan gratis, dan (v) Peningkatan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan.

Asumsi Dasar Ekonomi Makro 2025

Berdasarkan hasil pembahasan bersama DPR RI, terdapat beberapa penyesuaian pada komponen Asumsi Dasar Ekonomi Makro. Nilai Tukar Rupiah dari semula Rp16.100,00/US$ menjadi Rp16.000,00/US$, tingkat suku bunga SBN 10 tahun dari semula 7,1 persen menjadi 7,0 persen dan lifting minyak dinaikkan menjadi 605 (ribu bph) dari semula 600 (ribu bph). Untuk asumsi ICP dan lifting gas tetap masing-masing US$82 per barel dan 1.050 (ribu bsmph). Dengan stabilitas ekonomi yang terus dijaga pada tahun 2025, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan dapat mencapai 5,2%. Perkiraan tersebut cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural untuk mendorong kinerja perekonomian yang lebih akseleratif, namun di sisi lain tetap mengantisipasi risiko ketidakpastian yang masih membayangi kinerja perekonomian nasional ke depan. Inflasi disepakati dapat ditekan pada angka 2,5% pada tahun 2025.

APBN 2025 diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Pemerintah memproyeksikan tingkat kemiskinan turun dikisaran 7,0-8,0%, kemiskinan ekstrem ditargetkan mencapai 0%, tingkat pengangguran terbuka berada dikisaran 4,5-5,0%, serta Gini ratio turun dikisaran 0,379-0,382.

Bidang Prioritas

Program Prioritas pada Tahun 2025, antara lain meliputi Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, renovasi sekolah, dan pemeriksaan kesehatan gratis diharapkan dapat meningkatkan Indeks Modal Manusia (IMM) agar mencapai 0,56.

Selain itu, Ketahanan Pangan seperti program pemberdayaan petani dan nelayan diharapkan dapat memperbaiki indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing sebesar 115-120 dan 105-108 pada tahun 2025.

Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2025 direncanakan sebesar Rp3.005,1 triliun, yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp2.490,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp513,6 triliun. Target tersebut telah memperhitungkan berbagai faktor termasuk kapasitas ekonomi, iklim investasi, dan daya saing usaha dalam menakar basis perpajakan.

Target Penerimaan Perpajakan tahun 2025 ditopang oleh reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mulai berjalannya sistem Coretax dan sistem perpajakan yang compatible dengan perubahan struktur perekonomian dan arah kebijakan perpajakan global.

PNBP dicapai dengan reformasi pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA), optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta peningkatan inovasi dan kualitas layanan. Tata kelola PNBP ditingkatkan dengan pemanfaatan teknologi dan informasi. PNBP juga sebagai instrumen regulatory untuk mendorong ekonomi, mendukung dunia usaha, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Belanja Negara

Sementara itu, Belanja Negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp3.621,3 triliun, yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp2.701,4 triliun (termasuk sebesar Rp1.541,4 triliun Belanja Non-KL pada Belanja Pemerintah Pusat) serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp919,9 triliun.

Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tahun 2025 mencapai Rp1.160,1 triliun untuk mendukung keberlanjutan program prioritas, dan pelaksanaan program unggulan Pemerintahan baru di bidang pendidikan, kesehatan, perlinsos, ketahanan pangan, infrastruktur, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan pengarusutamaan gender.

Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi melalui sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah, pengembangan sumber ekonomi baru di daerah, peningkatan investasi di daerah, dan keterlibatan dalam global supply chain. TKD juga didorong untuk memperkuat keuangan daerah dengan peningkatan belanja produktif, penguatan sinergi pembiayaan inovatif, dan penguatan local taxing power, dan mempercepat konvergensi antardaerah.

Pembiayaan Anggaran

Defisit APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebesar 2,53% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau secara nominal sebesar Rp616,2 triliun. Dengan besaran defisit yang moderat tersebut, Pemerintah bersama dengan DPR telah menyepakati APBN 2025 masih membutuhkan pembiayaan utang sebesar Rp775,9 triliun untuk dapat dikelola dengan efisien dan efektif. Pembiayaan utang tersebut dikelola secara prudent dan sustainable dengan pengendalian risiko dalam batas manageable. Pembiayaan investasi tahun 2025 sebesar Rp154,5 triliun, dilaksanakan secara selektif dan intensif, termasuk dalam pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU) dengan tata kelola yang baik agar efisien dan produktif.

Sumber : Kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pemkot Baubau Berikan Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan, Ini Bagian Pembangunan SDM

Published

on

By

Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si di kantor DP3A. -foto:ist-

BAUBAU, Bursabisnis.id – Saat ini Kota Baubau dihadapkan pada isu kekerasan pada perempuan dan anak dengan jumlah kasus yang cukup tinggi.

Dari Januari hingga Desember 2023, tidak kurang dari 40 kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan di UPTD PPA Kota Baubau dan jumlah anak berhadapan dengan hukum berjumlah 57 anak.

Juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang juga marak akhir-akhir ini.

Dari Data statistik tersebut, secara positif, menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan sudah cukup baik.

Masyarakat sudah cukup paham hak dan kewajibannya ketika terjadi kekerasan.

Keberadaan layanan UPTD-PPA dapat membantu masyarakat dalam pelayanan.

Demikian dikatakan Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si mewakili Wali Kota Baubau membuka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat Kabupaten/Kota DAK non fisik tahun 2024 di aula kantor DP3A Kota Baubau pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurut Pj Sekda Kota Baubau, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak mereka akan rasa aman dan keadilan sehingga mereka bebas dari segala bentuk kekerasan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat berdaya, produktif, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, media, dunia usaha, keluarga, dan komunitas.

”Kegiatan ini merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender seperti berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta meningkatnya kualitas layanan khususnya kepada perempuan dan anak,”ungkapnya.

La Ode Aswad berharap para pihak khususnya mitra pemerintah kota, seperti POLRES, BAPAS, Pengadilan Agama, Biro Layanan Psikologi, Kampus dan Media serta Komunitas dapat membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang harmonis. Bukan saja agar ketuntasan kasus dapat optimal, tetapi lebih dari itu, agar upaya pencegahan melalui edukasi ke masyarakat luas harus terus-menerus dilakukan.

Penulis : Tam

Continue Reading

KEUANGAN

Kolaborasi Kemenkeu Satu Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Published

on

By

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. -foto:menkeu.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam Kemenkeu Satu sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam acara Dialog Kemenkeu Satu yang berlangsung di Bangka Belitung.

Menkeu mengajak seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus bekerja sama dalam menjalankan tugas sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

“Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan,” ujar Menkeu sebagaimana dilansir bursabisnis.id dilaman menkeu.go.id pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Menkeu menegaskan bahwa jajaran Kemenkeu harus meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, karena ekonomi terus berubah dan tantangan itu silih berganti, Menkeu juga menekankan bahwa harapan dan aspirasi rakyat juga terus berubah. Oleh karena itu, Menkeu menekankan perlunya meningkatkan kapasitas diri para jajaran di tengah harapan publik yang terus bertambah.

Menkeu menyoroti langkah-langkah Kemenkeu, seperti inisiatif Regional Chief Economist (RCE), yang memungkinkan jajaran Kemenkeu di daerah untuk membaca dan memahami kebutuhan ekonomi lokal serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Menkeu menekankan bahwa APBN dirancang untuk memastikan kesejahteraan merata ke seluruh pelosok Indonesia.

Lebih lanjut, Menkeu mengingatkan pentingnya integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugas, seraya menyoroti korupsi sebagai suatu ancaman terbesar. Menurut Menkeu, setiap pegawai Kemenkeu perlu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar.

Di tengah era teknologi digital, Menkeu menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran yang berkesinambungan, dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul ke depannya.

“Kita enggak pernah bisa milih kapan akan datang shock dalam bentuk apa, dan dimana. Bisa dalam bentuk climate change, menimbulkan banjir, bisa menimbulkan kekeringan, bisa menimbulkan bencana alam dan yang lain-lain. Anything could happen, dan Anda tidak boleh gentar kalau mikirin kemungkinan tantangan,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Menkeu mengingatkan seluruh pegawai Kemenkeu untuk selalu menjadikan pekerjaan mereka sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa.

“Gunakan kesempatan ini untuk kalian bisa membagi dan memberi lebih banyak lagi. Jangan berpikir saya dapat apa, tapi saya bisa memberi apa lagi, karena itulah yang akan menjadi kekuatan luar biasa bagi Indonesia untuk terus maju ke depan,” pungkasnya.

 

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Pemerintah Proyeksi Pertumbuhan PDB Tahun 2024 Dikisaran 5,2 Persen

Published

on

By

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. -foto:menkeu.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB+ dengan outlook positif.

Penilaian R&I ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dengan didukung peningkatan pendapatan per kapita, demografi dan sumber daya alam yang melimpah, sektor manufaktur yang terus berkembang serta pengelolaan kebijakan fiskal yang prudent dengan beban utang pemerintah yang relatif terkendali.

Lebih lanjut, R&I menilai perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mampu tumbuh solid diatas 5% melanjutkan kinerja sejak 2022. Pada tahun 2024 ini pertumbuhan tetap kuat pada semester pertama dan diperkirakan tetap berada di sekitar 5% sampai akhir tahun.

“Penilaian positif dari R&I menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Menkeu, Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip bursabisnis.id dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB riil Indonesia pada kisaran 5,0 – 5,2% di 2024 dan dengan sinergi bersama Bank Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga dengan tingkat inflasi yang terkendali.

R&I mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3% ditengah fluktuasi harga minyak dan nilai tukar yang mempengaruhi belanja subsidi. Lembaga pemeringkat Jepang itu juga mencermati basis penerimaan yang masih dapat dioptimalkan demi memperbesar kapasitas fiskal. Selain itu, R&I mengharapkan pemerintahan baru nantinya dapat menjalankan program prioritas dengan tetap memperhatikan ketahanan fiskal dan kestabilan makroekonomi. Hal tersebut menurut R&I akan menjadi faktor kunci untuk menaikkan peringkat rating Indonesia.

“Kita optimis R&I akan memberikan kenaikan peringkat di tahun depan, dengan melihat kondisi fiskal dan makroekonomi yang baik, serta komitmen pemerintahan berikutnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,” tambah Menteri Keuangan.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulisq: Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Bisnis Media Sentosa - Bursabisnis.ID