KONAWE, Bursabisnis.id – Walaupun Kota Kendari belum berada dalam tekanan inflasi yang tinggi, langkah antisipatif terus dilakukan untuk menjaga kestabilan harga bahan pangan pokok, terutama beras.

Salah satu langkah nyata yang diambil adalah memperkuat sinergi lintas daerah, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Kabupaten Konawe dijajaki kerjasama, karena Konawe yang dulu dikenal dengan sebutan Kabupaten Kendari dikenal sebagai lumbung pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kabupaten ini tidak hanya memasok beras ke wilayah Kota Kendari, tapi juga mensuplai ke beberapa kabupaten lain, seperti Kabupaten Kolaka Timur (Koltim), Konawe Utara (Konut), Konawe Kepulauan (Konkep). Bahkan memasok beras ke Pulau Muna, Pulau Buton.

Hal inilah yang mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Kendari membangun komunikasi awal dalam pertemuan yang digelar bersama Dinas Pertanian dan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe pada Rabu, 9 Juli 2025 di Unaaha, Ibukota Kabupaten Konawe.

Penjajakan kerjasama ini dilakukan Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Makmur bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Disketapang) Kota Kendari Abdul Rauf.

TPID Kota Kendari dan TPID Kabupaten Konawe berkolaborasi menekan angka inflasi. -foto:ist-

Kedua delegasi Pemkot Kendari ini menjelaskan, bahwa kolaborasi ini adalah bagian dari strategi besar untuk menjaga kestabilan harga pangan di tengah berbagai tantangan, seperti cuaca ekstrem dan naik-turunnya harga komoditas di pasar.

“Langkah ini kami ambil sebagai bentuk antisipasi dan penguatan pasokan pangan, terutama beras, agar fluktuasi harga di pasaran Kota Kendari bisa dikendalikan,” ujar Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Makmur.

Sementara itu, Kepala Dinas Ketapang Kota Kendari Abdul Rauf menyampaikan pentingnya membangun jejaring antarwilayah, khususnya dalam konteks menjaga ketahanan pangan yang semakin krusial di masa sekarang dan akan datang.

Menurut Abdul Rauf, tekanan ekonomi yang kian kompleks dan gangguan iklim menjadi tantangan besar dalam menjaga produksi pangan yang stabil.

“Penguatan kerja sama antardaerah sangat penting untuk menjaga ketahanan pangan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi dan cuaca ekstrem yang mempengaruhi produksi ditingkat petani,” jelas Abdul Rauf.

Penjajakan kerjasama ini mendapat respons positif Pemerintah Kabupaten Konawe. Dimana Pemkab Konawe juga menyatakan kesiapan mendukung skema kerja sama ini.

Pemkab Konawe memastikan distribusi beras ke Kota Kendari akan berjalan dengan pola yang saling menguntungkan.

Kolaborasi ini sebagai bentuk konkret penguatan ketahanan pangan regional di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Lebih dari sekadar urusan pasokan, kerja sama ini juga membidik kemungkinan dibentuknya cadangan pangan pemerintah daerah, pelaksanaan operasi pasar ketika terjadi lonjakan harga, serta inisiatif lain yang mendorong keterjangkauan bahan pangan di tingkat konsumen.

Langkah-langkah ini diyakini akan memberi dampak langsung bagi masyarakat Kota Kendari. TPID Kota Kendari berharap, harga beras bisa tetap terjaga pada level yang rasional dan stabil, sekalipun terjadi gejolak harga di daerah produsen.

Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Makmur (tengah). -foto:ist-

Melalui pendekatan yang kolaboratif dan berbasis pada potensi lokal, Pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keseimbangan antara sisi produksi dan distribusi pangan. Meski inflasi belum menjadi ancaman besar saat ini, kesiapsiagaan tetap dikedepankan sebagai langkah strategis jangka panjang.

Kerja sama seperti ini menjadi bukti bahwa pengendalian inflasi bukan hanya tanggung jawab pusat, tetapi harus dibangun dari bawah melalui kolaborasi daerah.

Dengan potensi pertanian Konawe dan kebutuhan pangan Kendari yang besar, sinergi ini diharapkan menjadi model pengelolaan pangan yang lebih tangguh, berdaya saing, dan adaptif terhadap tantangan zaman.

Grafik produksi beras Kabupaten Konawe tahun 2018-2023. -foto:BPS Konawe-

Pemkot Kendari memilih Kabupaten Konawe diajak kerjasama untuk mensuplai beras, karena berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Konawe, produksi padi kabupaten Konawe pada tahun 2023 mencapai 151.058 ton dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG).

Angka ini menunjukkan peningkatan produksi padi Kabupaten Konawe pada tahun 2023 dibanding produksi tahun 2022 yaitu sebesar 132.209 ton-GKG dan dapat dikatakan terjadi peningkatan sebesar 14,26 persen. Peningkatan produksi tersebut setara dengan 18.849 ton-GKG.

Kontribusi Produksi padi di Kabupaten Konawe pada tahun 2023 yaitu sebesar 31,51 persen terhadap total produksi padi di Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 479.407 ton.

Dengan demikian dapat dikatan bahwa angka produksi Kabupaten Konawe memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap angka produksi padi Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada tahun 2023 angka produksi padi Sulawesi Tenggara sebesar 479.407 ton-GKG. Produksi tersebut mengalami peningkatan sebesar 449 ton-GKG jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Peningkatan ini juga sejalan dengan peningkatan produksi Padi di Kabupaten Konawe. Persentase peningkatan produksi padi Kabupaten Konawe tahun 2023 sebesar 14,26 persen dan provinsi Sulawesi Tenggara sebesar -9 persen. (Adv)

KENDARI, Bursabisnis. id – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra),  komitmen tingkatkan pengawasan pengelolaan keuangan dan pembangunan.

Komitmen itu ditunjukkan Wali Kota Kendari Siska Karina Imran didampingi Wakil Wali Sudirman saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kantor  BPKP Perwakilan Provinsi Sultra.

Dalam Kunker itu, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari disambut  Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sultra, Harry Bowo beserta jajarannya.

Dalam Kunker itu, Harry Bowo menjelaskan evaluasi yang dilakukan BPKP, mencakup aspek efektivitas alokasi anggaran, kesesuaian terhadap rencana pembangunan daerah, serta tingkat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Menurutnya, Pemerintah Kota Kendari telah menunjukkan capaian positif di sejumlah indikator, meskipun masih terdapat ruang untuk penyempurnaan.

“Di pertemuan tadi kami menjelaskan hasil evaluasi kami terhadap Pemerintah Kota Kendari. Mulai dari penelusuran penganggaran, perencanaan, hingga pelaksanaannya di lapangan. Hasilnya, Alhamdulillah bisa diterima dengan baik oleh Bu Wali dan Pak Wakil,” ujarnya.

Menurutnya, sinergi ini sangat penting dalam mendorong peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta mendukung optimalisasi evaluasi terhadap program-program pembangunan prioritas daerah.

“Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Kendari menyampaikan komitmen pemerintah kota dalam mendorong akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan, serta pentingnya pendampingan BPKP dalam berbagai aspek perencanaan, penganggaran hingga evaluasi program prioritas pemerintah daerah,” jelasnya.

Laporan : Man

Editor : Tam

KENDARI, Bursabisnis. id – Upaya pengendalian inflasi tak lagi hanya berkutat di balik meja rapat, Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari  melalui Dinas Perdagangan, UMKM, dan Koperasi menunjukkan langkah konkret dengan turun langsung ke lapangan.

Kepala Dinas Perdagangan, UMKM, dan Koperasi Kota Kendari, Syarifuddin, melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Rabu, 9 Juli 2025.

Tujuannya jelas, yaitu mempelajari strategi pengelolaan pasar rakyat dan inovasi pengendalian inflasi yang telah terbukti efektif di daerah tersebut.

Didampingi langsung oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Haemusri Umar, kunjungan ini menjadi ajang tukar pengalaman dan solusi antardaerah dalam menghadapi tantangan harga bahan pokok yang kerap menjadi sumber keresahan masyarakat.

Melihat langsung kondisi pasar rakyat di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. -foto:ist-

Kota Balikpapan memang dikenal berhasil menjaga stabilitas harga di tengah fluktuasi pasokan nasional.

Salah satu strategi kuncinya adalah keberadaan kios penyeimbang harga. Ini adalah inovasi Pemerintah Kota Balikpapan yang kini menarik perhatian banyak daerah di Indonesia, termasuk Kendari.

Kios penyeimbang harga adalah kios milik pemerintah yang menjual bahan pokok dengan harga acuan resmi.

Ketika terjadi lonjakan harga tak wajar di pasar, kios ini berperan sebagai penyeimbang untuk mencegah kenaikan yang tidak rasional.

Syarifuddin mengakui potensi besar dari pendekatan ini.

Studi banding di kios penyeimbang milik Pemkot Balikpapan, Provinsi Kaltim. -foto:ist-

“Kami sangat tertarik dengan sistem kios penyeimbang harga ini, karena bisa menjadi solusi konkret dalam pengendalian inflasi di Kendari. Ini juga menjadi contoh baik untuk transparansi harga di pasar rakyat,” ungkapnya penuh antusias.

Pengelolaan Pasar Inpres dan Pasar Rakyat Balikpapan juga menjadi sorotan.

Pasar-pasar ini dinilai berhasil menjaga kenyamanan pengunjung, kerapian, dan keteraturan tanpa mengorbankan fungsi utamanya sebagai tempat distribusi bahan kebutuhan pokok yang terjangkau.

Haemusri Umar menyambut baik kehadiran rombongan dari Kendari dan berharap kunjungan ini membuka ruang kolaborasi yang lebih luas.

Menurutnya, sinergi antardaerah sangat penting dalam memperkuat sistem distribusi dan pengawasan harga, khususnya di pasar tradisional yang menjadi garda terdepan ketahanan ekonomi lokal.

Selain mengamati strategi pengendalian harga, Syarifuddin juga menaruh perhatian besar terhadap model koperasi yang dikembangkan di Balikpapan.

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Koperasi Merah Putih yang telah berhasil dikelola secara profesional dan memberikan dampak nyata bagi pelaku UMKM setempat.

Kehadiran kios penyeimbang milik Pemkot Balikpapan mampu menekan terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok. -foto:ist-

Menurut Syarifuddin, pengalaman tersebut bisa menjadi rujukan dalam penguatan koperasi di Kendari.

Model koperasi yang sehat dan profesional diyakini mampu menciptakan sistem usaha kecil yang lebih mandiri dan tahan terhadap tekanan ekonomi, termasuk inflasi.

Kunjungan kerja ini pun diharapkan menjadi titik awal kerja sama jangka panjang antara Kendari dan Balikpapan. Dari pengelolaan pasar hingga pemberdayaan koperasi, semua bermuara pada satu tujuan besar menjaga daya beli masyarakat dan membangun ekonomi kota yang tangguh terhadap inflasi.

Dengan menjadikan pengendalian inflasi sebagai fokus utama, Pemerintah Kota Kendari tak hanya menunjukkan keseriusan dalam menata pasar rakyat, tetapi juga komitmennya dalam melindungi kesejahteraan masyarakat dari dampak gejolak harga yang bisa datang kapan saja.

Untuk diketahui publik bahwa demi menjaga kestabilan inflasi Kota Balikpapan, Pemkot Balikpapan membangun kios penyeimbang di Pasar Pandansari dan Pasar Klandasan Kota. Dengan adanya kios penyeimbang ini Pemkot Balikpapan berupaya agar ketersediaan dan harga bahan pokok dan penting (bapokting) terjaga.

Ini merupakan inovasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur, serta hasil kerja sama antara tim pengendalian inflasi daerah (TPID) dan gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIF). Di Balikpapan, kios penyeimbang ini dikelola Perumda Manuntung Sukses. Kios ini sudah beroperasi sejak Oktober 2024 lalu. (Adv)