Connect with us

KOPERASI

Dihadapan Wamendes PDTT, Siska Komitmen Perkuat Koperasi Sebagai Pilar Ekonomi Kerakyatan

Published

on

Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menerima kunjungan kerja Wamendes PDTT Ahmad Riza Patria di Kelurahan Kadia. -foto:ist-

KENDARI, Bursabisnis.id – Wakil Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) RI, Ir. Ahmad Riza Patria berkunjung ke Koperasi Merah Putih yang terletak di Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari.

Kunjungan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu, disambut Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran, bersama Wakil Wali Kota Kendari Sudirman. Sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra juga turut mendampingi kedatangan Wamen Riza Patria pada Minggu, 25 Mei 2025. Diantaranya Ir Hugua Wakil Gubernur Sultra.

Kunjungan politisi Gerindra itu merupakan bagian dari agenda nasional, untuk melakukan monitoring dan evaluasi program percepatan pembentukan koperasi di kelurahan, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Pemerintah menargetkan seluruh kelurahan di Indonesia, memiliki koperasi aktif sebelum Hari Koperasi Nasional, 12 Juli 2025.

Saat menerima kunjungan Wamen PDTT, Siska menegaskan komitmen Pemkot Kendari dalam memperkuat koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan di tingkat kelurahan.

“Kehadiran Bapak Wakil Menteri menjadi kehormatan sekaligus motivasi besar bagi kami. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap penguatan ekonomi komunitas di daerah,” ujar Wali Kota.

Wali Kota juga memaparkan langkah konkret Pemkot Kendari melalui peluncuran Kartu UMKM Maju, kartu multifungsi yang dapat digunakan di mesin EDC untuk memudahkan akses pelaku UMKM terhadap layanan keuangan dan program pembinaan.

Sementara itu, Riza Patria menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Kota Kendari.

Ia menyebut bahwa Koperasi Merah Putih Kadia telah ditetapkan sebagai percontohan nasional koperasi kelurahan berbasis pemberdayaan masyarakat.

“Koperasi ini menjadi model penting yang mengedepankan inklusivitas dan partisipasi masyarakat. Saya akan menyampaikan langsung kepada Presiden agar inisiatif seperti ini direplikasi di daerah lain,” kata Ahmad Riza Patria.

Laporan : Man
Editor : Tam

Continue Reading

KOPERASI

Prioritaskan Mutu Bangunan, 105 Unit Koperasi Merah Putih di Muna Siap Menggerakkan Ekonomi Lokal

Published

on

By

BURSABISNIS : MUNA – Pembangunan infrastruktur Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kini menjadi sorotan positif. Tidak hanya mengejar target kuantitas, proyek strategis ini dinilai berhasil mengedepankan kualitas konstruksi yang kokoh, material bermutu tinggi, serta estetika bangunan yang memadai.

Ketua DPC Partai Demokrat Muna, Awal Jaya Bolombo (AJB), memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam menjaga standar pembangunan gedung koperasi tersebut. Menurutnya, penggunaan material pilihan yang dipadukan dengan keahlian tukang lokal profesional telah menghasilkan bangunan yang tidak hanya kuat, tetapi juga estetik.

“Kami sangat mengapresiasi langkah ini. Pembangunan gedung KDKMP benar-benar memprioritaskan mutu dan kualitas. Hasilnya bukan sekedar bangunan fisik, tapi struktur yang estetik dan representatif untuk kegiatan ekonomi masyarakat,” ujar AJB, Selasa (19/5/2026).

AJB, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Muna, mendorong agar sisa pembangunan gedung terus dipacu penyelesaiannya. Ia berharap fasilitas ini segera dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat desa dan kelurahan di seluruh Kabupaten Muna.

Terpisah, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Muna, Hajar Sosi, memaparkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 150 unit gedung koperasi yang tersebar di 22 kecamatan.

“Hingga saat ini, sebanyak 83 unit gedung permanen telah berdiri dengan kualitas yang sangat terjaga. Sementara itu, 67 unit sisanya masih dalam penyesuaian teknis, mengingat lokasi yang berada di kawasan pesisir membutuhkan spesifikasi struktur khusus karena kendala luas lahan yang di bawah 100 meter persegi,” jelas Hajar.

Meski pembangunan gedung permanen terus berproses, Hajar memastikan bahwa roda organisasi koperasi tidak terhambat. Saat ini, sebanyak 105 unit koperasi telah beroperasi secara aktif meskipun menggunakan bangunan sementara. Seluruh unit tersebut bahkan telah berhasil melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai bentuk kepatuhan terhadap tata kelola koperasi yang sehat.

Kehadiran gedung-gedung KDKMP yang berkualitas ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di tingkat akar rumput, sekaligus menjadi bukti komitmen Pemkab Muna dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan melalui sarana prasarana yang layak dan bermutu tinggi. (Py)

 

Continue Reading

KOPERASI

Koperasi Kelurahan Merah Putih Wundumbatu Segera Diluncurkan

Published

on

By

KENDARI, Bursabisnis. id – Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Wundumbatu yang berada di Kecamatan Poasia segera diluncurkan.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kota Kendari, Syarifuddin, menjelaskan langkah ini merupakan bagian penting dari rencana besar membentuk 65 KKMP di seluruh kelurahan.

“Ini adalah bagian dari roadmap besar 65 KKMP se-Kota Kendari. Dengan beroperasinya KKMP Wundumbatu, kita ingin memastikan warga di tingkat kelurahan punya instrumen ekonomi yang dikelola sendiri, berbasis solidaritas, dan akuntabel,” ungkap Syarifuddin.

KKMP Wundumbatu dirancang bukan sekadar koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi motor penggerak sektor riil, mulai dari perdagangan, jasa, hingga UMKM lokal.

Pengelolaannya akan mengadopsi prinsip koperasi syariah yang sehat, memanfaatkan digitalisasi sistem keuangan, serta mengutamakan pelibatan generasi muda dan pelatihan berkelanjutan bagi pengurus.

Sinergi lintas sektor juga menjadi fokus. KKMP ini akan menggandeng perbankan, pelaku UMKM, pengusaha lokal, dan perguruan tinggi untuk memperluas manfaatnya bagi warga.

Kehadirannya di kawasan padat penduduk seperti Wundumbatu diharapkan mampu memberikan akses modal, mendistribusikan bahan pokok, dan meningkatkan kapasitas usaha kecil.

Peluncuran resmi KKMP Wundumbatu akan menjadi momen penting dalam program ekonomi kerakyatan Kota Kendari.

Acara tersebut sekaligus akan dirangkaikan dengan penyerahan Kartu Anggota Digital kepada 65 pengurus KKMP se-Kota Kendari oleh Wali Kota Kendari dr. Hj. Siska Karina Imran, SKM, dengan dihadiri Forkopimda, Satgas Percepatan Pembentukan KKMP, Tim Percepatan Pembangunan Kota Kendari, Tim Pendamping Profesional KKMP, perbankan, Bulog, pelaku usaha lokal, serta seluruh pengurus dan pengawas KKMP lainnya.

Laporan : Ibi

Editor : Tam

Continue Reading

KOPERASI

Menteri Koperasi Budi Arie Pastikan Biaya Notaris Pendirian Koperasi Merah Putih Rp 2,5 Juta

Published

on

By

Menkop Budi Arie Setiadi (tengah) dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih Se Jawa Barat di Bandung. -foto:merahputih.kop.id-oto:

BANDUNG, Bursabisnis.id – Kementerian Koperasi (Kemenkop) mendorong percepatan pelaksanaan musyawarah desa khusus untuk pembentukan koperasi desa/ kelurahan (Kopdes/ Kel) Merah Putih. Hasil dari musyawarah desa/ kelurahan tersebut selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk mengurus legalitas koperasi kepada Notaris kemudian ke Kementerian Hukum.

Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi memastikan bahwa biaya untuk pendirian akta notaris saat ini sangat terjangkau, karena Kementerian Koperasi dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menandatangani nota kesepakatan kerja sama untuk percepatan penerbitan akta notaris koperasi.

Berdasarkan kesepakatan yang dilakukan antara Kemenkop dan INI pada 24 April 2025 lalu, biaya maksimal pembuatan akta notaris koperasi yang harus dibayarkan oleh Kopdes/ Kel Merah Putih sebesar Rp2,5 juta. Padahal sebelumnya biaya pembuatan akta notaris untuk pendirian sebuah lembaga bisa mencapai Rp7 juta.

“Kami dari Kemenkop telah melakukan diskusi dengan Ikatan Notaris Indonesia, demi mendukung pembentukan 80 ribu koperasi desa/ kelurahan Merah Putih, biaya akta notaris dimurahin dan keluarlah angka maksimal Rp2,5 juta,” ungkap Menkop Budi Arie dalam acara Peluncuran dan Dialog Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih Se Jawa Barat di Bandung sebagaimana dilansir dari laman merahputih.kop.id.

Menkop Budi Arie menyadari bahwa biaya pembuatan akta notaris oleh sebagian besar Kepala Desa menjadi permasalahan tersendiri,
karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Berdasarkan hal itulah Kemenkop dan INI menggagas kesepakatan agar biaya jauh lebih murah dan terjangkau.

Adanya biaya notaris yang lebih terjangkau, Menkop Budi Arie berharap pembentukan badan hukum koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan bisa meningkat secara signifikan. Ditargetkan pada Juni 2025, sebanyak 80.000 desa di Indonesia selesai mengurus badan hukum/ legalitas koperasi.

Lebih lanjut, Budi Arie menyampaikan bahwa efisiensi bukan hanya berlaku pada proses pendirian koperasi saja melainkan hingga ke tingkat operasionalisasi. Hal itu terjadi karena Kopdes/ Kel Merah Putih akan mendapatkan privilege (keistimewaan) karena komoditas yang dikelola merupakan komoditas yang mendapatkan subsidi dari negara untuk kemudian disalurkan ke masyarakat.

“Bayangkan kalau semua barang-barang dibeli secara grosir oleh koperasi seperti beras, gas bersubsidi, pupuk bersubsidi, minyak goreng dan lainnya tentu akan lebih murah. Saya yakin Kopdes/Kel akan jual lebih murah dari tempat lain,” kata Budi Arie.

Maka dari itu, Menkop Budi menekankan bahwa koperasi harus untung agar keuntungan itu kemudian dikembalikan kepada anggota koperasi. “Maka koperasi harus untung, karena kan dibagi untuk anggota koperasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Koordinator Bidang Pangan yang juga sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih Zulkifli Hasan mendorong agar desa-desa yang ingin segera mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk segera menggelar musyawarah desa khusus.

“Jadi tolong kepada seluruh Kepala Desa, kalau mau mengubah desanya menjadi lebih unggul, maju dan ekonominya kuat segera lakukan musyawarah desa untuk pembentukan Kopdes/ Kel Merah Putih,” kata Menteri Zulkifli Hasan.

Sementara itu Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi menjamin bahwa biaya untuk pembuatan akta notaris pendirian Kopdes/ Kel Merah Putih akan ditanggung pemerintah provinsi Jawa Barat. Maka itu para Kepala Desa/Kelurahan tak perlu khawatir sehingga anggaran desanya dapat dialokasikan untuk keperluan lainnya.

“Para Kades tidak usah pusing, biaya notaris menjadi tanggung jawab kami. Kami siapkan uangnya Rp14 miliar sehingga tidak akan membebani desa,” ucap Dedi Mulyadi.

Dedi menambahkan untuk menjaga transparansi dan efektivitas dalam operasionalnya, pengurus Kopdes/ Kel Merah Putih diharapkan bertransaksi secara digital atau non tunai. Baginya transaksi secara tunai berpeluang menimbulkan masalah di kemudian hari.

sumber : merahputih.kop.id
Laporan : Tam

Continue Reading

Trending