UKM
BPOM Jangan Hanya Pedagang UMKM Disorot, Perusahaan Makanan dan Minuman Juga Diperhatikan
JAKARTA, Bursabisnis.id – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo minta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) lebih hati-hati dalam meloloskan produk kemasan, terutama makanan/minuman kemasan. Adapun saat ini aturan teknis soal produk makanan sehat sedang dalam pengkajian.
“Anak-anak cenderung menyukai produk-produk kemasan perusahaan besar, snack seperti permen dan lainnya. Nah kalau hanya produk UMKM saja, yang disasar saya rasa upaya Pemerintah untuk menekan kasus diabetes pada anak tidak akan efektif,” ujar Rahmad Handoyo sebagaimana dilansir bursabisnis.id dari laman dpr.go.id pada Kamis, 8 Agustus 2024.
Lanjutnya, jangan hanya pedagang UMKM yang disorot, tapi perhatikan perusahaan makanan dan minuman yang produknya mengandung takaran saji tidak sehat.
Banyak produk tersebut masih bebas beredar karena memiliki izin BPOM. Oleh karena itu ia menilai perlu kebijakan teknis soal makanan sehat. Aturan seperti itu tengah dikaji. Beberapa isu yang ada, tentang kemungkinan penerapan cukai pada produk cepat saji, aturan ukuran gizi yang terkandung dalam makanan/minuman kemasan, pelabelan khusus terhadap makanan/minuman yang memiliki kandungan GGL tinggi, dan sebagainya.
Ia berharap agar kajian tersebut dapat segera rampung sehingga aturan teknisnya dapat cepat diterapkan. Menurutnya, memastikan anak-anak mengonsumsi makanan yang sehat adalah tugas bersama seluruh elemen.
“Ini bukan hanya tugas Pemerintah, DPR, pedagang sekolah atau pelaku usaha makanan rumahan saja. Tapi harus diingat, aturan ini juga tentang tanggung jawab kelompok industri yang menguasai pasar makanan/minuman kemasan atau cepat saja,” papar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Tidak hanya itu, Komisi IX juga mendukung aturan dalam PP 28/2024 soal makanan siap saji yang akan dikenakan cukai dengan tujuan mengendalikan konsumsi gula, garam dan lemak (GGL) untuk mengurangi penyakit tidak menular. Rahmad menyebut aturan tersebut dapat mengefektifkan perubahan pola makan masyarakat.
Ia menilai aturan tersebut bagus karena di Inggris, Filipina, Meksiko dan Afrika Selatan sudah digunakan aturan ini. Terbukti, masyarakat banyak negara itu mampu mengubah perilaku konsumsi makan minuman yang lebih sehat.
Meski begitu, Rahmad menilai aturan soal pemungutan cukai ini tak serta merta dapat dilakukan bagi pelaku usaha mikro seperti pedagang makanan keliling. Menurutnya, diperlukan pendekatan dua sisi jika menyangkut pedagang kecil.
“Kalau untuk pedagang kali lima, bukan ranahnya BPOM. Pendekatan aturan tidak cukup. Tetap harus promosi dan preventif melalui kampanye dan edukasi tentang hidup sehat. Kandungan GGL dalam makanan dan minuman yang dijual diingatkan agar tidak berlebih,” tambahnya.
Tidak hanya itu, lewat aturan yang sama, Pemerintah Daerah juga berkewajiban melakukan pengawasan terhadap produk makanan/minuman pedagang-pedagang kecil. Sehingga Pemda harus mengoptimalisasikannya, melalui edukasi dan sosialisasi.
“Semua pihak. Pemerintah dari pusat, pemerintah daerah, juga masyarakat itu sendiri. Memang butuh proses untuk mengubah perilaku hidup sehat tapi harus dimulai lewat aturan dan gerakan kampanye ke masyarakat,” pungkasnya.
Sumber : dpr.go.id
Penulis : Tam
UKM
BPD HIPMI Sultra Apresiasi Pembangunan 100 Lapak UMKM Eks MTQ Kendari
KENDARI, Bursabisnis. Id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) tengah menyelesaikan pembangunan 100 unit lapak kuliner yang berlokasi di kawasan eks MTQ Kendari.
Fasilitas ini dipersiapkan khusus untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan di daerah.
Pembangunan lapak tersebut ditargetkan rampung sebelum akhir Desember 2025, kemudian akan diserahkan kepada Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Usaha Sultra untuk proses pengelolaan dan penataan pedagang.
Seluruh lapak nantinya diperuntukkan bagi pengusaha kecil di bidang kuliner yang berdomisili di Kota Kendari.
Di tengah proses penyelesaian fasilitas tersebut, Ketua Bidang IX UMKM, Koperasi dan Kewirausahaan BPD HIPMI Sulawesi Tenggara,Ikhsan Jamal, menyampaikan dukungannya terhadap langkah pemerintah yang dinilai selaras dengan kebutuhan pelaku usaha mikro.
Menurut Ikhsan, pembangunan lapak kuliner yang terintegrasi dan tertata seperti ini merupakan langkah penting dalam menghadirkan ruang usaha yang lebih layak bagi UMKM, sekaligus membuka peluang pemerataan ekonomi lokal.
“Kami mengapresiasi program pembangunan 100 lapak UMKM di kawasan eks MTQ. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat sektor UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat,” ujar Ikhsan Jamal pada Selasa, 12 Desember 2025.
Ikhsan menekankan bahwa kebijakan tersebut memberikan harapan baru bagi pelaku usaha mikro yang selama ini membutuhkan tempat usaha yang lebih representatif, layak, dan strategis.
la juga menilai bahwa program seperti ini dapat membantu UMKM meningkatkan kualitas layanan sekaligus daya saing usaha.
Dalam kesempatan tersebut, Ikhsan juga mendorong agar proses pendataan dan pendaftaran penerima lapak kelak dilakukan secara transparan serta benar-benar memprioritaskan pelaku usaha kecil yang menggantungkan mata pencahariannya dari aktivitas kuliner.
“Yang terpenting adalah memastikan fasilitas ini diberikan kepada UMKM yang benar-benar merintis usahanya dari bawah. Seleksi harus objektif dan terbuka,” ujarnya.
Selain itu, kami mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan jumlah lapak di masa mendatang, mengingat tingginya jumlah UMKM kuliner di Kota Kendari dan minat masyarakat terhadap ruang usaha yang lebih tertata.
la juga menegaskan bahwa HIPMI Sultra siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam memberikan pendampingan usaha, pelatihan manajemen, hingga pengembangan kapasitas bagi pelaku UMKM yang nantinya akan menempati lapak tersebut.
“Kami BPD HIPMI Sultra siap ikut terlibat dalam penguatan kapasitas UMKM agar program ini tidak hanya menyediakan tempat uisaha, tetapi juga mendorong pelaku usaha menjadi lebih maju dan mandiri,”tutup lkhsan Jamal.
Laporan : Kas
Editor : Tam
UKM
Lily Tenun Kendari Partisipasi DMI Expo 2025 di Belanda
KENDARI, Bursabisnis. Id – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dibawah kepemimpinan Anton Timbang kembali menegaskan peranannya sebagai motor penggerak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) daerah untuk menembus pasar global.
Langkah ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam ajang bergengsi Discovering the Magnificence of Indonesia (DMI) Expo 2025 yang berlangsung di Jaarbeurs, Utrecht, Belanda, pada 30 Oktober hingga 2 November 2025.
Kadin Sultra sukses bertindak sebagai agregator utama, memperkuat diplomasi ekonomi serta mempromosikan perdagangan, pariwisata, investasi, dan kebudayaan nasional di Eropa.
Salah satu produk unggulan dari Sultra yang mendapat sorotan di panggung internasional adalah Lily Tenun Kendari, milik Owner Trinop Tijasari, yang juga merupakan bagian dari Kadin Sultra.
Kain Tenun Lily Kendari tampil memukau setelah dipadupadankan dan ditampilkan sebagai model Coat ala Eropa oleh desainer Julie Kaimuddin dari Juka Studio.
Owner Lily Tenun Kendari, Trinop Tijasari, menyambut baik keikutsertaan ini dan melihat DMI Expo 2025 sebagai peluang emas untuk ekspansi.
“Ini bukti bahwa Kadin Sulawesi Tenggara hadir memberikan kesempatan ekspansi bagi para anggotanya yang memiliki produk siap untuk menjajaki pasar Eropa. Dengan produk yang memiliki identitas budaya ataupun khas dari Indonesia,” ujar Trinop Tijasari.
Peran Kadin Sultra sebagai Agregator Krusial
Ketua Penyelenggara DMI Expo 2025, DT Yunanto (Dicki), menjelaskan bahwa peran Kadin Sultra sebagai agregator sangat krusial.
Banyak UMKM Indonesia menghadapi kendala dalam promosi global dan akses pasar.
Dengan membawa Lily Tenun Kendari dan produk UMKM unggulan lainnya, Kadin Sultra membantu menjamin suplai dan kurasi produk agar benar-benar siap bersaing dan dapat memanfaatkan regulasi yang lebih terbuka di Belanda.
Dalam rangkaian DMI Expo 2025 ini, Kadin Sultra tidak hanya berpromosi, tetapi juga memperkuat jaringan bisnisnya di Eropa dengan menandatangani kerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia di Belanda (ASPINA).
Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas dan memfasilitasi kemitraan bisnis bagi UMKM Sultra di Benua Biru.
Selain di Belanda, perwakilan pelaku usaha dari Sulawesi Tenggara ini juga melanjutkan misi dagang ke KBRI di Prancis.
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkenalkan berbagai produk unggulan daerah, khususnya Kain Tenun Tolaki karya Lily Tenun Kendari, kepada stakeholder di jantung Eropa.
DMI Expo 2025, yang didukung sebagai acara tahunan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, dirancang sebagai platform strategis yang meliputi Promosi Perdagangan & Ekspor, Showcase Pariwisata & Budaya, Forum Investasi, serta Program Diplomasi Kuliner & Budaya.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi lintas sektor, Kadin Sultra berharap partisipasi ini menjadi langkah nyata untuk memperkuat citra positif dan daya saing Indonesia, khususnya produk Sultra, di tingkat global.
Laporan : Kas
Editor : Tam
UKM
UMKM Indonesia Diyakini Bisa Masuk Pasar Eropa Tahun 2027
TANGSEL, Bursabisnis.id — Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ade Rossi Khoerunnisa, menilai pemberlakuan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) pada Januari 2027 akan menjadi momentum penting bagi UMKM Indonesia untuk menembus pasar Eropa.
Namun demikian, ia menekankan pentingnya kesiapan kualitas, sertifikasi, dan pendampingan berkelanjutan agar produk-produk lokal mampu memenuhi standar tinggi yang diberlakukan Uni Eropa.
“Melalui I-EU CEPA, kita memiliki peluang besar untuk memperluas ekspor ke Uni Eropa. Saya yakin UMKM Indonesia bisa masuk pasar Eropa asalkan kita dampingi dari segi kualitas, sertifikasi, hingga kemasan produk. Ini bukan sesuatu yang mustahil, asalkan kita disiplin dan memenuhi standar,” ujar Ade Rossi sebagaimana dikutip dari laman dpr.gi.id.
Dikatakan, salah satu hal yang paling penting adalah peningkatan kemampuan UMKM dalam memenuhi persyaratan ekspor, termasuk packaging dan sertifikasi halal.
Menurutnya, perguruan tinggi seperti UIN Syarif Hidayatullah bisa berperan besar dalam pendampingan UMKM lokal agar mampu bersaing di pasar global.
Ade menyebut bahwa sektor ekspor pangan seperti kopi, bumbu rempah, dan makanan olahan khas Indonesia memiliki potensi besar untuk dikembangkan di pasar Eropa.
“Kopi dan rempah kita itu punya nilai jual tinggi di Eropa. Kalau kita bantu dari segi sertifikasi dan kemasan, saya yakin produk Indonesia bisa punya tempat tersendiri,” jelasnya.
Meski begitu, Ade tidak menutup mata terhadap tantangan pendanaan dan permodalan yang dihadapi UMKM.
Ia menilai diperlukan kolaborasi lintas sektor agar pelaku usaha kecil mendapatkan dukungan nyata. “Tantangan utama memang di pembiayaan dan modal kerja. Karena itu, perlu ada sinergi antara BKSAP, kementerian terkait, dan perguruan tinggi agar ada tim teknis yang memberikan masukan konkret dalam implementasi IEU-CEPA,” katanya.
Lebih lanjut, Ade menekankan bahwa BKSAP DPR RI akan berkoordinasi dengan Komisi I, Komisi VI, dan Komisi XI DPR RI serta kementerian terkait seperti Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperkuat kesiapan nasional dalam menjalankan kesepakatan tersebut.
“IEU-CEPA ini bukan hanya kerja pemerintah atau parlemen, tapi kerja bersama semua pemangku kepentingan,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Dengan pemberlakuan tarif 0 persen untuk 80 persen produk ekspor Indonesia ke Uni Eropa, Ade meyakini perjanjian ini dapat memperluas akses pasar, meningkatkan investasi, serta membuka lapangan kerja baru.
Sumber : dpr.go.id
Laporan : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus8 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
PERTAMBANGAN5 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
