JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) sepakat bekerja sama mengembangkan UMKM dan ekonomi kreatif melalui program Akselerasi Ekspor Kreasi Indonesia (AKSI) 2025.

Program AKSI 2025 bertujuan untuk mempercepat ekspor produk kreatif berbasis UKM sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui diplomasi ekonomi kreatif.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman saat memberikan sambutan pada acara launching AKSI 2025, menegaskan ekonomi kreatif dan UMKM adalah dua wajah dari satu semangat, yakni kemandirian dan inovasi.

Ia menyampaikan, produk kreatif Indonesia memiliki daya saing tinggi di pasar global karena kekuatan budaya dan keunikan lokal, namun membutuhkan dukungan menyeluruh agar mampu bersaing secara berkelanjutan.

“Para pengusaha kreatif memerlukan ekosistem pendukung, mulai dari kurasi jenama, peningkatan kapasitas ekspor, akses pembiayaan, hingga jejaring global. Kolaborasi AKSI ini adalah bentuk konkret dari sinergi pemerintah dalam mendukung UMKM kreatif naik kelas,” kata Menteri UMKM sebagaimana dilansir dari laman UMKM.go.id pada Selasa, 27 Mei 2025.

Program AKSI ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian UMKM dan Kemenekraf, yang menjadi tonggak penting dalam upaya diplomasi ekonomi berbasis produk kreatif dan UKM.

“Melalui kerja sama ini, diharapkan tidak hanya ada fasilitator ekspor, tetapi juga memberikan motivasi bahwa ekspor bisa dimulai bahkan dari skala usaha mikro dan kecil, dan kami siap mendukung dari sisi pelatihan, akses pasar, hingga penguatan ekosistem digital,” kata Menteri UMKM.

Dengan semangat kolaborasi lintas kementerian, kata Menteri Maman, Indonesia kini melangkah lebih tegas menuju visi sebagai pusat ekonomi kreatif global, yang inklusif, berbasis budaya, dan ditopang oleh kekuatan UKM nasional.

Menteri UMKM juga menyoroti pentingnya diversifikasi pasar. Menurutnya, meskipun ekspor penting, pasar domestik yang besar juga harus dimanfaatkan secara optimal.

“Indonesia bisa jadi double gardan sebagai produsen sekaligus pasar. Dengan penduduk lebih dari 250 juta jiwa, kita harus memperkuat posisi Indonesia di pasar domestik tanpa meninggalkan peluang ekspor,” katanya.

Selain itu, Menteri Maman mengatakan salah satu terobosan dalam hal akses pembiayaan bagi pegiat ekonomi kreatif berbasis UMKM adalah mendorong penggunaan kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit, juga sebagai upaya konkret mengakui nilai ekonomi dari ide dan kreativitas.

“Konsep yang bagus, ide yang brillian, itu harus dilihat sebagai aset. Di negara kita, pendekatan ini masih belum maksimal. Padahal, seperti contoh karakter Minion, nilainya baru tampak saat berhasil dikembangkan dan diterima pasar global. Ini yang ingin kita dorong bersama,” kata Menteri UMKM.

Laporan : Ica

KENDARI, bursabisnis.id – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Sultra berkolaborasi dalam upaya memajukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program “Bootcamp Onboarding UMKM Sultra 2025”, Jumat 9 Mei 2025.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli dari Kemenkum Sultra, yakni Kepala Bidang Kekayaan Intelektual, Linda Fatmawati Saleh, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta diikuti oleh UMKM binaan BI.

Inisiatif ini bertujuan strategis untuk mendongkrak nilai ekonomi produk UMKM Sultra melalui pemanfaatan platform digital. Digitalisasi diharapkan mampu memperluas jangkauan pasar produk lokal, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang ekspor.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sultra, Topan Sopuan menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung program ini.

“Keterlibatan Kemenkum Sultra dalam bootcamp ini merupakan wujud dukungan penuh terhadap upaya digitalisasi UMKM yang diinisiasi oleh Bank Indonesia,” ujarnya.

“Kami juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku UMKM, yang kami yakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah maupun nasional.” pungkasnya.

Kegiatan ini dipandang sebagai langkah konkret dalam implementasi Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI) di wilayah Sulawesi Tenggara.

Editor : Ikas

JAKARTA, Bursabisnis.od – Menteri Perdagangan, Budi Santoso bersama Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Ekspor di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Jakarta.

Mendag menyampaikan, sinergi Kemendag dan Kemendes PDT bertujuan untuk mendukung pencapaian Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto.

Upaya ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara Kemendag dan Kemendes PDT dalam mendorong perekonomian daerah, khususnya di wilayah perdesaan, sebagai mesin penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Ruang lingkup kerja sama terdiri atas penguatan rantai pasok dalam negeri, pengembangan komoditas potensial, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, fasilitasi promosi dan pemasaran, serta kegiatan lain yang disepakati kedua pihak.

Kesepakatan bersama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani.
Mendag mengungkapkan, melalui kolaborasi ini, pemerintah akan fokus pada pemanfaatan sumber daya bersama untuk menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui penguatan ekosistem kewirausahaan di desa, terutama badan usaha milik desa (BUMDes) dan UMKM agar dapat bersaing di pasar global.

Pada kesempatan tersebut, Mendag didampingi oleh Sekretaris Jenderal, Isy Karim; Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Fajarini Puntodewi; Kepala Biro Perencanaan, Sukoco dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat, N.M Kusuma Dewi.

Sumber : kemendagri.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam