MANADO, Bursabisnis.Id – Deputi Bidang Usaha Kecil, Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Temmy Satya Permana, mengatakan transformasi ekonomi melalui hilirisasi komoditas nilam dapat meningkatkan nilai tambah sehingga mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

“Hilirisasi bukan sekadar proses industri, melainkan strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk sehingga mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing” ucap Deputi Bidang Usaha Kecil Kementerian UMKM Temmy Satya Permana saat membuka rangkaian kegiatan Pemanfaatan Teknologi Produksi Bagi Usaha Skala Kecil Komoditas Atsiri dan Business Matching Pembiayaan & Investasi UMKM Atsiri Program Bisnis Layak Funding (BISLAF) secara virtual di Kota Manado.

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian pada 2025, Indonesia merupakan salah satu produsen utama minyak atsiri dunia, khususnya nilam.

Minyak nilam menjadi komoditas utama yang menyumbang sekitar 54% dari ekspor minyak atsiri Indonesia dengan nilai 141,32 juta dolar AS atau Rp 2,32 triliun.

Sektor ini menyerap lebih dari 200 ribu tenaga kerja, yang sebagian besar berasal dari pengusaha mikro, kecil, dan menengah serta petani kecil.

Sedangkan menurut data Kementerian Pertanian pada 2024, ekspor nilam juga menunjukkan tren positif dari tahun 2019 dan diperkirakan akan terus tumbuh hingga tahun 2027 dengan rata-rata pertumbuhan positif 0,88% per tahun.

“Tren back to nature serta meningkatnya permintaan industri berbasis bahan alami mendorong pertumbuhan kebutuhan global,” kataManado sebagaimana dilansir dari laman menkopukm. go. id.

Temmy menambahkan, wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan hampir seluruh wilayah Sulawesi menjadi sentra produksi nilam.

Namun sayangnya sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah rendah.

”Karena itu, hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan daya saing, membuka lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan pengusaha UMKM,” kata Temmy.

Menurut Temmy, hilirisasi perlu ditopang oleh riset serta inovasi dan pembiayaan yang tepat. Proses ini harus dirancang sesuai dengan kebutuhan pasar domestik maupun internasional.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini, Deputi Bidang Usaha Kecil sedang mengembangkan inisiasi program untuk mendukung hilirisasi usaha skala kecil, di antaranya Help Me Grow dan pembangunan platform layanan asistensi digital.

Platform ini akan memfasilitasi bimbingan teknis dan manajerial produksi bagi usaha skala kecil.
Temmy menegaskan pentingnya dukungan pembiayaan untuk mendorong terwujudnya hilirisasi, khususnya bagi pengusaha skala kecil.

Data per Mei 2025 mencatat penyaluran kredit perbankan kepada UMKM baru mencapai Rp1.503 triliun atau sekitar 18,5% dari total kredit perbankan.

Angka ini masih jauh dari target pemerintah yang menargetkan rasio kredit UMKM dapat meningkat hingga 30%.

“Lewat penempatan dana Rp200 triliun di bank-bank Himbara, pemerintah membuka ruang lebih luas bagi UMKM mengakses pembiayaan. Kebijakan ini memberikan dorongan positif bagi sektor strategis, termasuk minyak atsiri, yang pada pendataan awal tercatat membutuhkan pembiayaan sebesar Rp22,5 miliar untuk peningkatan kapasitas produksi dan hilirisasi,”kata Temmy.

Melalui Workshop dan Business Matching Pembiayaan Program BISLAF (Bisnis Layak Funding), para pengusaha UMKM diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan yang tepat dari empat lembaga keuangan yang hadir, yaitu BRI, BSI, BNI, dan Bank SulutGo.

Kegiatan ini dirancang secara komprehensif, mulai dari pengenalan produk pembiayaan, pendampingan penyusunan proposal bisnis (pitch deck), hingga sesi business matching one-on-one dengan lembaga keuangan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat disepakati langkah-langkah konkret bersama untuk mempercepat hilirisasi Atsiri, pemanfaatan teknologi produksi, serta akses pembiayaan yang tepat dalam mendukung proses dan manajemen produksi.

JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan TIS Petroleum (Asia) Pte Ltd sebagai pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) Minyak dan Gas Bumi Perkasa.

Penetapan ini berdasarkan hasil Lelang Penawaran Langsung WK Migas Tahap I Tahun 2025 dengan komitmen pasti tiga tahun pertama sebesar USD2.250.000 dan bonus tanda tangan USD300.000.

Direktur Jenderal Migas Laode Sulaeman menjelaskan, komitmen pasti itu mencakup dua studi Geologi dan Geofisika (G&G) serta akuisisi dan pengolahan data seismik 3D seluas 200 km2. WK Perkasa berada di lepas pantai Jawa Timur dengan perkiraan cadangan sekitar 228 juta barel minyak (Millions Barrel Oil/MMBO) atau 1,3 triliun kaki kubik gas (Trillion Cubic Feet/TCF). Penetapan resmi tertuang dalam SK Menteri ESDM Nomor 87.K/MG.04/DJM/2025 tanggal 3 September 2025.

“SK ini juga memuat hasil lelang penawaran langsung WK Migas Tahap I 2025 untuk WK Perkasa, sekaligus menjadi dasar proses kontrak selanjutnya,” jelas Laode di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman esdm.go.id.

Selain menetapkan pemenang WK Perkasa, pemerintah juga mengumumkan WK available yaitu WK Gagah di Sumatera Selatan. Wilayah seluas 1.595,48 km2 ini memiliki perkiraan cadangan 173 MMBO atau 1,1 TCF, dengan skema kontrak bagi hasil Cost Recovery. Komitmen pasti tiga tahun pertama berupa studi G&G dan akuisisi seismik 3D seluas 100 km2, dengan minimum bonus tanda tangan USD300.000.

Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap yang berminat bisa mengajukan penawaran langsung tanpa studi bersama dalam jangka 30 hari kalender, dengan periode pengusulan enam bulan ke depan. Investor juga diperbolehkan mengusulkan syarat dan ketentuan yang berbeda sesuai kebutuhan. Informasi detail WK Gagah dapat diakses melalui laman resmi Kementerian ESDM.

Laode menegaskan pemerintah berkomitmen memperbaiki iklim investasi hulu migas melalui peningkatan porsi bagi hasil, fleksibilitas kontrak Cost Recovery atau Gross Split, pemberian 10% First Tranche Petroleum (FTP), harga Domestic Market Obligation 100%, penghapusan kewajiban relinquishment tiga tahun pertama, serta kemudahan akses data migas.

Sumber : esdm.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id- Presiden Prabowo Subianto memerintahkan jajarannya untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengelola lahan-lahan tak berizin di Indonesia, menjadikannya sebagai lahan pertanian dan perkebunan produktif yang dikelola oleh negara.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung swasembada pangan.

Presiden Prabowo sendiri menegaskan pentingnya pemanfaatan lahan-lahan tersebut untuk meningkatkan produksi pangan nasional.

“Pemanfaatan lahan tidur menjadi lahan produktif adalah kunci untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kokoh,” ujar Prabowo sebagaimana dilansir dari laman Indonesia.go.id.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa dalam sepuluh bulan terakhir, pemerintah telah melaksanakan berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, yang salah satunya berfokus pada pembukaan lahan baru di berbagai daerah seperti Kalimantan, Sumatra, dan Papua.

“Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Para petani pun tersenyum, harga gabah stabil, dan penghasilan mereka meningkat,” kata Prabowo Subianto yang juga aktif memimpin organisasi para petani se-Indonesia.

Program-program ketahanan pangan yang dilaksanakan pemerintah termasuk memperluas lahan sawah baru serta memberikan bantuan langsung kepada petani, seperti alat pertanian dan pupuk. “Harga beli gabah kita tingkatkan menjadi Rp6.500 per kilogram agar para petani dapat merasakan keuntungan yang lebih besar,” tambahnya.

Presiden juga menyoroti pencapaian luar biasa dalam stok beras nasional, yang mencapai lebih dari 4 juta ton, angka tertinggi dalam sejarah Indonesia. “Stok beras nasional kita surplus, dan dengan ini kita berhasil memutus ketergantungan pada impor pangan,” ujar Prabowo.

Sebagai bagian dari kebijakan ketahanan pangan, Kepala Negara menekankan bahwa pemerintah terus bekerja keras untuk membuka lebih banyak lahan pertanian dan perkebunan produktif.

Dengan fokus pada ekstensifikasi dan intensifikasi lahan, pemerintah berharap dapat meningkatkan kapasitas produksi pangan dalam negeri, mengurangi ketergantungan pada impor, serta memastikan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

Sumber : Indonesia.go.id

Laporan : Tam