JAKARTA, Bursabisnis.id – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan apresiasinya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) beserta kementerian dan lembaga terkait lainnya yang telah berkontribusi pada keberhasilan Indonesia menjadi anggota penuh dari Financial Action Task Force (FATF) untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Presiden menilai bahwa keanggotaan penuh yang telah diraih sejak Oktober 2023 ini menjadi tonggak bersejarah dalam upaya Indonesia untuk memperkuat regulasi keuangan dan diakui dunia internasional secara positif.

“Ini bukan hal yang mudah untuk bisa diterima. Ini merupakan pengakuan dunia internasional atas efektivitas regulasi kita, koordinasi kita, dan implementasi di lapangan terhadap anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme di negara kita Indonesia,” ungkap Presiden dalam sambutannya pada acara peringatan 22 tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) sebagaimana dilansir dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 18 April 2024.

Presiden juga berharap, keanggotaan penuh ini menjadi momentum yang baik untuk terus menguatkan komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk meningkatkan kredibilitas ekonomi serta persepsi mengenai sistem keuangan Indonesia yang semakin baik.

Meski demikian, tantangan dalam menghadapi TPPU dan pendanaan terorisme terus berkembang, terutama dengan munculnya pola baru berbasis teknologi. Presiden menegaskan untuk tetap waspada terhadap penggunaan teknologi seperti crypto currency, aset virtual, NFT, dan lainnya yang menjadi sasaran baru bagi pelaku TPPU.

“Kita tidak boleh kalah canggih. Tidak boleh kalah melangkah. Harus bergerak cepat dan di depan mereka,” ungkapnya.

Selain itu, ancaman dari tindak pendanaan terorisme juga menjadi perhatian utama Presiden yang harus diwaspadai.

“Ini juga terus menerus harus kita monitor, harus kita cegah. Saya berharap PPATK serta Kementerian lembaga yang terkait dapat terus meningkatkan sinergi dan inovasinya,” tambahnya.

Terakhir, Presiden mengungkapkan bahwa dengan semangat untuk terus memerangi TPPU dan pendanaan terorisme, Indonesia berkomitmen untuk terus meningkatkan sinergi dan inovasi antara PPATK, Kementerian, dan lembaga terkait lainnya demi keamanan dan kesejahteraan negara, serta secara maksimal dalam penyelamatan dan pengembalian uang negara.

Sumber : kemenkeu.go.id

Penulis : Rustam

MUBAR, Bursabisnis.id – Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Muna Barat (Mubar) Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi belanja APBD pada masing-masing SKPD baru mencapai 40,64 persen.

Rendahnya realisasi tersebut membuat Penjabat (Pj) Bupati Mubar, Bahri, merasa kesal.

Ia meminta agar Pimpinan SKPD bekerja keras agar target realisasi anggaran dapat terwujud sehingga perputaran ekonomi dapat berjalan maksimal.

“Realisasi kita masih kecil, segera lakukan tindakan tepat, cepat dan terukur agar realisasi itu dapat terus meningkat dan target dapat tercapai,” ungkap Bahri.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muna Barat, Muhammad Taslim mengatakan realisasi Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD) disemua SKPD baru mencapai 40,64 persen.

“Realisasi Baru mencapai 40, 64 perse, ” ungkapnya.

BPKAD mencatat, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menempati SKPD nomor satu yang telah membelanjakan uangnya dengan realisasi sebesar 77,70 Persen. Sementara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan realisasi paling kecil dengan realisasi sebesar 19,40 persen.

“Rumah sakit yang paling tinggi realisasinya, sedangkan yang paling kecil ada pada dinas PUPR,” kata Taslim

Namun, pihak pemerintah daerah optimistis target realisasi akan tercapai pada akhir Desember 2023 mendatang.

Penulis : Hasan Jufri

Editor : Rustam 

KENDARI, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong penguatan governansi dan penegakan integritas sektor jasa Keuangan.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kendari pada Jumat, 22 September 2023.

Kegiatan ini dihadiri Penjabat (Pj) Walikota Kendari, Asmawa Tosepu dan beberapa lembaga keuangan yang berada di  Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK, Siswani Wisudati menjelaskan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kolaborasi sinergi dengan sektor jasa keuangan, dan bersama-sama menegakkan Governance dan Integritas.

” Seperti yang saya sampaikan tadi, ini pekerjaan kalau dikerjakan sendiri itu susah. Jadi kalau OJK saja yang mengerjakan tidak didukung oleh lembaga- lembaga lain yang terkait, akan menjadi sulit,” jelasnya.

Lebih lanjut, upaya- upaya OJK yang dilakukan saat ini sudah terbilang banyak, salah satunya yaitu menerbitkan berbagai ketentuan mengenai tata kelola.

” Ketentuan saja tidak cukup, secara berkesinambungan, secara berkala kita juga harus melakukan penguatan- penguatan seperti acara ini,” lanjutnya.

Kemudian, di tempat yang sama Pj Walikota, Asmawa Tosepu mengatakan, bahwa perlu integritas dalam rangka membangun negara dan bangsa.

” Sehingga harapan kita, sosialisasi ini kemudian akan semakin memperkuat nilai- nilai integritas, terutama bagi para pelaku atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugasnya,” ujarnya.

Penulis : Uciyana

Editor : Rustam