Connect with us

KEUANGAN

Cukai Plastik Diusulkan Rp 30 Ribu Per Kilogram

Published

on

Kantong plastika akan dikenakan pajak Rp30 ribu per Kilogram

JAKARTA, bursabisnis.id – Pemerintah melalui fungsi regulerend atau pengendalian terhadap barang berdampak negatif yang diterapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengusulkan cukai plastik untuk kantong plastik sebesar Rp30.000. Besaran ini memperhatikan besaran negara-negara lain di Asia seperti Malaysia sekitar Rp63.000, Filipina Rp200.000 dan hanya Vietnam yang mengenakan Rp24.900.

“Kalau kita bandingkan Asia saja, usulan Rp30.000 itu relatif rendah, hanya Vietnam yang mengenakan Rp24.900, Malaysia sekitar Rp63.000 sekian, Filipina Rp200.000 sekian,” jelas Direktur Jenderal Bea dan Cukai Dirjen BC) Heru Pambudi saat diwawancara pada Senin, (08/07) di kantor pusat DJBC, Jakarta.

Ia menambahkan, usulan Rp30.000 juga memperhatikan industri yang harus tumbuh. Angka Rp30.000 juga masih dapat naik atau turun lagi, namun sementara angka tersebut merupakan angka titik tengah yang dianggap adil bagi industri sekaligus pemerhati lingkungan.

“Mengapa Indonesia tidak setinggi mereka, average? Karena kita harus memperhatikan industri yang harus tumbuh dan survive, jangan sampai mereka yang selama ini bergantung hidupnya dari industri plastik tidak bisa melanjutkan kegiatan bisnisnya, pekerjaannya. Itulah angka titik tengah yang kita anggap relevan. Tentunya ini akan terus dibicarakan, apakah naik ataukah turun. Tetapi Rp30.000 adalah fair,” tegasnya. (nr/ds)

Sumber : Kemenkeu.go.id

 

Continue Reading
Advertisement

KEUANGAN

Badan Kerjasama Antar Parlemen dan Dubes Filipina Bahas Mata Uang Digital

Published

on

By

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menerima Dubes Filipina untuk ASEAN (H.E) Hjayceelyn M. Quintana. -foto:dpr.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Situasi Laut Cina Selatan dalam beberapa terakhir ini tengah tereskalasi dari sisi stabilitas.

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyatakan, Indonesia bersama Filipina ingin memastikan bahwa jalan yang harus dicapai dalam penyelesaian konflik Laut Cina Selatan harus melalui jalan damai atau jalan dialog.

Hal itu mengingat banyak penyelesaian konflik dengan cara perang seperti yang terjadi di Ukraina maupun di Palestina, yang tidak akan bisa menyelesaikan permasalahan secara baik.

“Nah, tentu solusi damai sehingga duduk kembali dalam meja negosiasi tentu itu menjadi sangat penting,” ujar Putu usai menerima Dubes Filipina untuk ASEAN (H.E) Hjayceelyn M. Quintana di Ruang Dubes, Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta sebagaimana dilansir dari laman dpr.go.id pada Selasa, 9 Juli 2024.

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Demokrat tersebut menegaskan Indonesia dan Filipina terus mengambil peran dan memastikan agar tiap parlemen di negara yang berada di kawasan ASEAN juga terus berkontribusi dalam menjaga kestabilan, perdamaian, dan juga komitmen keutuhan kawasan.

“Karena ASEAN ini harus yang pertama, ASEAN first,” ujarnya.

Ia mengakui ada sejumlah pihak dari luar ASEAN yang ingin memengaruhi pengaruhi kestabilan kawasan ASEAN. Tapi, tambahnya, ia akan memastikan Indonesia melalui DPR RI dan AIPA harus mendudukkan prioritas pertama adalah untuk kepentingan ASEAN.

“Kawasan ini harus stabil. Yang kedua, hubungan antar ASEAN jauh lebih tinggi dan lebih utuh dibandingkan hubungan dengan kekuatan eksternal semata. Nah, tentu itu yang kita dudukkan untuk situasi di Laut Cina Selatan,” jelasnya.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Putu mengusulkan ide agar bagaimana ASEAN memiliki mata uang digital (digital currency) bersama. Mengingat, ASEAN dengan market hampir 700 juta orang, jika memiliki mata uang sendiri tak perlu mencetak dengan biayanya yang sangat mahal. Hal itu tentu akan mempermudah konektivitas dan hubungan orang per orang.

Terlebih, ungkap Putu, Indonesia memiliki teknologi alat pembayaran QRIS yang bahkan sudah masuk ke Malaysia.

“Nah kita harus mainstreaming bersama dengan mungkin perbankan kita, Bank Indonesia. Ini harus bisa negosiasi dengan bank sentral negara lain untuk ada komitmen bersama, membawa komitmen ASEAN yang awalnya fokus kepada politik mungkin, hubungan kultural,” tandas Putu.

“Tapi lebih jauh, harus ada satu digital currency yang bisa mempermudah berbagai pihak masyarakat ASEAN untuk mendekatkan diri ke destinasi-destinasi menjadi turis di berbagai wilayah di kawasan ASEAN ini,” tutup Putu.

Sumber : dpr.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

KEUANGAN

OJK Gelar Olimpiade Keuangan Syariah, Pesertanya Pelajar dan Mahasiswa

Published

on

By

JAKARTA, Bursabisnis.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggelar pelaksanaan Indonesia Sharia Financial Olympiad (ISFO) 2024 atau Olimpiade Keuangan Syariah dengan tema “Sharia Smart Generation for Brighter Future” yang bertujuan untuk semakin mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan pelajar dan mahasiswa.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi hadir dan membuka kegiatan Kick-Off ISFO 2024 di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman ojk.go.id pada Selasa, 26 Juni 2024.

Dalam acara yang diikuti ratusan pelajar dan mahasiswa secara online, Friderica menyampaikan bahwa peningkatan literasi terhadap generasi muda penting dilakukan agar mereka mampu melakukan pengelolaan keuangan yang baik dengan memanfaatkan produk keuangan syariah, serta terhindar dari kejahatan finansial di era perkembangan digital yang pesat.

“Dengan adanya digitalisasi ini penting sekali edukasi generasi muda yang digital savvy dan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi penerus kita sebagai pelaku usaha jasa keuangan, membutuhkan generasi muda yang melek keuangan dari muda, terutama ekonomi dan keuangan syariah,” kata Friderica.

Friderica juga meminta para pelajar dan mahasiswa untuk tidak terjerat sikap fear of missing out (fomo), you only live once (yolo) dan fear of other’s people’s opinion (fopo) yang berpotensi merugikan karena bisa terjerat kasus-kasus penipuan dan pinjol dan investasi ilegal.

Pada kesempatan yang sama, Aman Santosa selaku Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK menyampaikan bahwa penyelenggaraan ISFO 2024 akan menjangkau putra-putri pelajar SMA/sederajat dan mahasiswa setiap daerah melalui 35 jaringan kantor OJK yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

“Melalui penyelenggaraan ISFO 2024, diharapkan dapat meningkatkan awareness dan minat adik-adik pelajar dan mahasiswa dalam menggunakan produk/layanan keuangan syariah serta mewujudkan generasi muda yang cakap keuangan syariah,” kata Aman.

Kegiatan Kick-Off ISFO 2024 turut disaksikan oleh perwakilan kementerian, lembaga, dan instansi mitra penyelenggara ISFO 2024 maupun target peserta dari seluruh Indonesia.

Rangkaian kegiatan ISFO 2024 akan berlangsung dari Juni hingga Agustus 2024 dengan dua jenis kompetisi, yaitu Kompetisi Cerdas Cermat Keuangan Syariah dan Wirausaha Muda Syariah. Panitia ISFO 2024 menyiapkan hadiah dengan total ratusan juta rupiah, e-certificate dan berbagai hadiah menarik lainnya.

Seluruh informasi rangkaian kegiatan dan tata cara pendaftaran ISFO 2024 dapat diakses melalui kanal media sosial resmi OJK dan Sikapiuangmu.

ISFO 2024 merupakan Olimpiade Nasional Keuangan Syariah yang diperuntukkan bagi siswa SMA/sederajat serta mahasiswa dari seluruh wilayah Indonesia untuk mengasah kemampuan dan pengetahuannya mengenai keuangan syariah.

Selain itu, terdapat kategori kompetisi baru pada ISFO tahun ini yang bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan mendorong inklusi keuangan syariah. Para peserta didorong untuk memanfaatkan berbagai sarana informasi dan platform digital edukasi yang dimiliki oleh OJK, termasuk laman resmi OJK, Learning Management System Edukasi Keuangan (LMSKU), dan minisite Sikapiuangmu, yang menyediakan beragam materi edukasi untuk menjadi wadah pembelajaran keuangan syariah.

Sumber  : ojk.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

KEUANGAN

Kota Baubau Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian Kesembilan Kali

Published

on

By

Pemkot Baubau meraih opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Sultra. -foto:istimewa-

BAUBAU, Bursabisnis.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Opini WTP tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Sultra atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Baubau pada tahun anggaran 2023.

Penghargaan opini WTP yang diraih Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau merupakan ke-9 kalinya diterima secara berturut-turut.

Kepala BPK RI perwakilan Sultra, Dadek Nandemar menyerahkan langsung LHP BPK kepada Pj Sekda Kota Baubau La Ode Fasikin, S.Pi, M.Si mewakili Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si di kantor BPK RI Perwakilan Sultra pada 22 Mei 2024.

Menurut Plt Inspektur Kota Baubau Ibnu Wahid, ST, MM, Kepala BPK Perwakilan Sultra Dadek Nandemar sangat mengatensi atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah untuk selalu memperhatikan aturan termasuk didalamnya standar biaya masukan.

Selain itu, juga memberikan perhatian terhadap pengelolaan aset yang belum optimal, sehingga diharapkan kepala daerah memberikan perhatian serius untuk persoalan pengelolaan aset ini.

Sementara itu, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si, menyampaikan terima kasih kepada semua OPD dan masyarakat Kota Baubau atas raihan opini WTP tahun ini.

“Tentu opini WTP ini diraih berkat kerja keras semua masyarakat Kota Baubau. Kerja keras semua OPD sehingga tata kelola Kota Baubau, dalam hal ini terkait keuangan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas mantan aktivis Universitas Halu Oleo (UHO) ini.

Advetorial/Pariwara

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.