JAKARTA, Bursabisnis. id – Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) dan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyepakati kolaborasi strategis untuk mencegah penurunan kelas menengah dan mendongkrak mobilitas sosial masyarakat ke kelas tersebut melalui digitalisasi dan program pelatihan ekonomi kreatif.

Kolaborasi ini tertuang dalam pertemuan antara Menteri Ekraf Teuku Riefky Harsya bersama Menko PM Muhaimin Iskandar di Kantor Kemenko PM, Jakarta, yang salah satunya membahas Program Pemberdayaan Masyarakat.

Menko PM Muhaimin Iskandar menyatakan dukungannya terhadap inisiatif yang sudah dikerjakan Kementerian Ekraf.

“Ekonomi kreatif terbukti memberi dampak nyata bagi perekonomian dan kontribusi signifikan terhadap PDB. Kami siap menyelaraskan program dengan standar pertumbuhan nasional, termasuk sinergi bersama UMKM,” ungkap Muhaimin.

Menteri Ekraf menyampaikan pentingnya menjaga stabilitas dan mobilitas kelas menengah yang menjadi motor perekonomian nasional.

“Kami ingin terus memperkuat amanah dari Menko, terutama hasil rapat terakhir. Fokus kami adalah memastikan kelas menengah tidak turun kelas dan mendorong masyarakat yang mendekati kelas menengah agar bisa naik. Ekonomi kreatif dapat menjadi solusi alternatif untuk mewujudkan hal itu,” ujar Menteri Ekraf.

Menteri Ekraf menambahkan bahwa karakter kelas menengah, terutama di wilayah perkotaan, sangat potensial dijangkau melalui program digital.

“Banyak kelompok kelas menengah yang turun kelas. Mereka dapat dijangkau dengan pendekatan digital melalui program-program sederhana berbasis teknologi,” imbuhnya. Pendekatan ini diharapkan mampu membuka peluang kerja baru dan menopang daya beli masyarakat.

Kementerian Ekraf telah menyiapkan serangkaian program akselerasi sumber daya manusia yang dirancang untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan digital.

Program Emak-Emak Matic Digital Marketer misalnya, memberikan pelatihan pemasaran digital bagi ibu rumah tangga untuk menjual produk kebutuhan keluarga (FMCG) dan diproyeksikan menciptakan 100.000 lapangan kerja.

Selain itu, program Gen Matic Digital Marketer menyasar generasi muda, khususnya Gen Z, dengan pelatihan pemasaran digital produk gaya hidup. Program ini diperkirakan mampu membuka 100.000 peluang kerja baru.

“Orientasi program ekonomi kreatif memang kami arahkan untuk menciptakan lapangan kerja bagi tenaga muda sekaligus menopang kelas menengah,” tegas Menteri Ekraf.

Kolaborasi lintas kementerian juga menjadi fokus utama. Kementerian Ekraf bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung program prioritas Presiden melalui Koperasi Merah Putih (KMP) Digital Marketer. Dengan 80.000 koperasi di desa dan pelatihan affiliator digital bagi tiga orang per desa, program ini diharapkan dapat menambah sekitar 240.000 lapangan kerja.

Program lain adalah Santri Matic Digital Marketer yang menargetkan 40.000 pesantren dan lima juta santri di seluruh Indonesia. Melalui pelatihan pemasaran digital untuk produk keagamaan, busana modest fashion dan lainnya, diharapkan dua persen dari total santri dapat menciptakan 100.000 lapangan kerja baru.

Tidak hanya itu, Kementerian Ekraf juga mendapat mandat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagai tim percepatan paket stimulus ekonomi untuk memperkuat ekosistem gig economy model ekonomi berbasis kerja lepas yang memanfaatkan teknologi digital dalam mempertemukan pekerja dengan konsumen.

Melalui kerja sama strategis ini, Kementerian Ekraf menegaskan perannya sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru. Penguatan kelas menengah melalui pemberdayaan digital dan penciptaan lapangan kerja diharapkan menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Sumber : ekraf. go. id

Lapora  : Icha

Editor : Tam

JAKARTA, Bursabisnis. id – Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2025 menurun. Posisi ULN Indonesia pada Juli 2025 tercatat sebesar 432,5 miliar dolar AS, menurun dibandingkan dengan posisi ULN pada Juni 2025 sebesar 434,1 miliar dolar AS.

Secara tahunan, ULN Indonesia tumbuh 4,1% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan 6,3% (yoy) pada Juni 2025.

Perkembangan tersebut terutama bersumber dari perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik. Posisi ULN Juli 2025 juga dipengaruhi oleh faktor penguatan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global, termasuk Rupiah.

ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada Juli 2025 tercatat sebesar 211,7 miliar dolar AS, atau tumbuh sebesar 9,0% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan 10,0% (yoy) pada Juni 2025. Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan posisi pinjaman luar negeri dan surat utang pemerintah.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikelola secara cermat, terukur, dan akuntabel, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dalam menjaga momentum pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (23,1% dari total ULN Pemerintah), Jasa Pendidikan (17,0%), Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (15,9%), Konstruksi (12,1%), serta Transportasi dan Pergudangan (8,9%). Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN pemerintah.

ULN swasta melanjutkan kontraksi pertumbuhan. Posisi ULN swasta pada Juli 2025 tercatat stabil dibandingkan bulan sebelumnya pada kisaran 195,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,3% (yoy), relatif sama dengan kontraksi pada bulan sebelumnya.

Perkembangan ULN swasta tersebut bersumber dari peningkatan kontraksi pertumbuhan pada ULN bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) menjadi 1,2% (yoy), di tengah pertumbuhan ULN lembaga keuangan (financial corporations) yang lebih tinggi, sebesar 3,6% (yoy) pada Juli 2025. Berdasarkan sektor ekonomi, pangsa ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan & Penggalian, dengan pangsa mencapai 80,4% terhadap total ULN swasta.

Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,0% pada Juli 2025 dari 30,5% pada Juni 2025, serta dominasi ULN jangka panjang dengan pangsa 85,5% dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

Sumber : bi. go. id

Laporan : Icha

Editor : Tam

BAUBAU, Bursabisnis. id – Sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diimplementasikan oleh Komisi IX DPR RI bersama mitra kerja Badan Gizi Nasional (BGN).

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai pentingnya mengkonsumsi makanan bergizi sejak dini.

Kegiatan sosialisasi program MBG ini bertempat di Tamimu Ballroom, Villa Nirwana, Kota Baubau, pada Minggu, 14 September 2025.

Sosialisasi dengan mengangkat tema bersama mewujudkan generasi sehat Indonesia ini dibuka oleh Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa.

Acara ini juga dihadiri oleh Direktur Tata Kelola BGN Sitti Aida Adha Taridala, Anggota DPRD Provinsi Sultra Ali Mardan, serta ratusan peserta dari berbagai lapisan masyarakat.

Program MBG merupakan fondasi kuat dalam membangun generasi sehat dan berkualitas dimasa mendatang. Untuk itu mengkonsumsi makanan bergizi menjadi penting dan harus dilakukan sejak dini.

Dalam sambutannya, Neng Eem menegaskan bahwa MBG merupakan program prioritas nasional hasil komitmen Presiden untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat.

Program ini menargetkan 82 juta penerima manfaat pada akhir 2025, mencakup ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga anak sekolah dari TK hingga SMK.

“Program ini bukan hanya tentang menyediakan makanan bergizi, tetapi juga menyiapkan generasi emas Indonesia dengan kualitas SDM unggul,” ujar Neng Eem.

BGN akan membangun ribuan Sentra Penyediaan Makan Bergizi (SPBG) di berbagai daerah, yang dikelola secara kemitraan dengan masyarakat.

Setiap SPBG diproyeksikan menyerap 47 tenaga kerja, sehingga dengan target 30 ribu SPBG, program ini dapat menciptakan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja baru.

Menurut Direktur Tata Kelola BGN Sitti Aida, SPBG juga menjadi penggerak ekonomi lokal karena akan menyerap produk pangan dari petani, nelayan, dan peternak dengan harga pasar yang wajar.

Disisi lain, kebijakan ini juga menjadikan peluang bagi partner pelaku UMKM yang ingin terlibat langsung dalam program MBG.

Anggota DPRD Provinsi Sultra Ali Mardan menekankan bahwa MBG juga membuka ruang usaha bagi masyarakat, khususnya UMKM dan kader perempuan.

“Ini bukan hanya program memberi makan, tapi juga memberi peluang usaha. Ibu-ibu yang punya usaha kuliner, petani, dan pelaku kecil bisa ikut berperan,” ujarnya.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami manfaat program MBG dan siap berpartisipasi aktif dalam pelaksanaannya. MBG diyakini akan memperkuat kualitas gizi nasional, meningkatkan ketahanan pangan, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi daerah.

Acara ditutup dengan doa bersama serta komitmen seluruh pihak untuk bersinergi dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis di Sulawesi Tenggara.

Dukungan masyarakat, pemerintah daerah, pusat akan menjadikan program ini dapat semakin berkembang dan menjadi solusi jangka panjang bagi peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

Laporan : Icha

Editor : Tam