KENDARI, Bursabisnis.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kendari menggelar aksi demontrasi sebagai upaya konsolidasi dan kampanye dalam merespon kebijakan pemerintah atas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

GMNI Kendari melakukan aksi kampanye dan konsolidasi di perempatan kampus baru Universitas Halu Oleo (UHO) di Anduonohu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dimulai pukul 18. 00 Wita pada Rabu, 26 Februari 2025.

Dalam kondisi hujan, anggota dan kader GMNI Kendari tak gentar di bawah guyuran hujan yang sangat deras, mereka terus menyuarakan aspirasi rakyat. Di mana ini tidak lepas dari pada rasa kepedulian mereka terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo, Fahrul dalam orasinya mengatakan, aksi yang dilakukan pada malam hari ini sebagai bentuk rasa kekecewaan kami kepada pemerintah yang tidak memikirkan dampak negatifnya kepada masyarakat kalangan bawah.

“Salah satunya adalah pertambangan yang masih merajalela dibeberapa daerah di Sulawesi Tenggara, dengan secara semena- mena mereka melakukan eksploitasi dan ini berdampak negatif kepada masyarakat karena merusak sumber mata pencarian di sektor perikanan, pertanian dan perkebunan,” tegasnya.

Sementara Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya dalam orasinya menilai pemerintah mengeluarkan kebijakan secara instan, tanpa kajian yang mendalam dan analisis yang luas sehingga mengakibatkan beberapa sektor vital dan strategis terdampak.

Misalnya pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja negara dalam pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, pada 22 Januari 2025.

Melalui Inpres ini, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran diberbagai sektor.
Adapun poin pokok dari arahan Inpres tersebut, yaitu penetapan target efisiensi.

Sejumlah anggaran pendidikan, kesehatan dan infrastruktur turut menjadi sasaran efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Tak hanya itu, kader GMNI Kendari juga ini membeberkan hal yang paling pokok tentang apa yang terjadi di Sulawesi Tenggara.

Banyaknya aktivitas pertambangan yang merusak lingkungan hidup dan ekosistem di Sulawesi Tenggara membuat masyarakat sangat terdampak dengan adanya eksploitasi, akumulasi dan ekspansi yang membuat masyarakat tercemar.

“Misalnya seperti yang terjadi di Konawe Kepulauan, Torobulu Konawe Selatan, Konawe Utara, juga merasakan hal yang sama atas aktivitas yang dilakukan penjahat-penjahat lingkungan tanpa memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial masyarakat yang bermukim di area
lingkar tambang,” bebernya.

Sebagai organisasi perjuangan
dan pergerakan, GMNI Kendari akan menjadi bagian dari konsolidasi dan mobilisasi gerakan dalam merespon situasi nasional maupun daerah yang terjadi di Sulawesi Tenggara khususnya.

“Kami berharap Presiden bisa memegang
komitmen dan integritasnya sebagai pemimpin yang menaungi semua masyarakat khususnya mereka yang terdampak. Saya yakin dan percaya jika semua bisa
berkolaborasi dengan stakeholder khususnya Aparat Penegak Hukum (APH) maka segala bentuk kejahatan lingkungan apapun bisa di musnahkan bahkan tidak di
berikan ruang untuk melakukan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Sulawesi
Tenggara,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisariat Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Halu Oleo (UHO) Rendy menyikapi beberapa kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dibeberapa daerah di Sulawesi Tenggara.

Ia menilai, Aparat Penegak Hukum (APH) seolah bungkam, diam dan menutup mata atas beberapa kejahatan yang terjadi.

“Harusnya mereka sebagai lembaga yang di percaya oleh rakyat bisa memberikan jaminan keadilan seadil-adilnya untuk masyarakat serta menunjukkan integritas sebagai penegak hukum,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia turut menyampaikan evaluasi atas program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto yang banyak mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 71 Triliun.

“Kami mendesak dan berharap kepada pemerintah pusat agar program makan bergizi gratis bisa dievaluasi. Kami menilai itu tidak efektif dan masing-masing daerah mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda dan lebih memprioritaskan pendidikan,” bebernya.

Besarnya anggaran yang dikeluarkan serta efektivitas dampak yang akan dihasilkan dari program ini menjadi pro dan kontra diskursus publik.

Terlebih anggaran publik dan kebijakan publik sepatutnya dipertanggungjawabkan oleh pembuat kebijakan. Diketahui masyarakat sipil hanya melalui pemberitaan media.

Atas beberapa gambaran di atas GMNI Kendari Kendari menggugat dengan tuntutan:

1. Mendesak Pemerintah Pusat untuk menuntaskan kemelut dan kejahatan lingkungan, pemberantasan mafia tanah dan HAM di Sulawesi Tenggara

2. Mendesak Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi Makan Bergizi Gratis (MBG)
yang banyak mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 71 Triliun

3. Menolak efisiensi/pemangkasan anggaran di berbagai sektor khususnya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

4. Mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Presiden Prabowo Subianto untuk.mengevaluasi Inpres No 1 Tahun 2025

5. Kebijakan Pemerintah Pusat harus jelas, pro rakyat dan tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat yang sangat fundamental

Laporan : Icha
Editor : Tam