Ekonomi Makro
Indonesia dan Korea Selatan Bahas Soal Kerjasama Perdagangan, Pekerja Migran Indonesia dan IKN

JEPANG, Bursabisnis.id – Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol, di Hotel Grand Prince, Hiroshima, Jepang. Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin negara membahas mengenai kerja sama di sejumlah bidang antara Indonesia dan Korea Selatan.
Pertama, Presiden Jokowi menekankan kerja sama perdagangan antara kedua negara melalui IK-CEPA yang dinilai harus dilaksanakan secara maksimal, termasuk di dalamnya dukungan atas 18 proposal proyek yang telah diajukan oleh Indonesia.
“IK-CEPA harus diimplementasikan maksimal, termasuk dukungan 18 proposal Indonesia di bidang pertanian, kesehatan, kebudayaan, perikanan, otomotif, dan IT,” kata Jokowi sebagaimana dilansir dari laman kemlu.go.id pada Senin, 22 Mei 2023.
Selain itu, dalam bidang kerja sama investasi, Presiden Jokowi meminta dukungan Presiden Yoon terhadap realisasi komitmen investasi sejumlah perusahaan Korea Selatan di Indonesia.
“Mohon dukungan Presiden Yoon terkait realisasi komitmen Lotte Chemical dan CJ Group untuk pembangunan pabrik industri kimia di Banten dan pabrik bioproduct di Jawa Timur, dukungan distribusi energi dan EBT melalui perusahaan LS Cable dan TSE, dan realisasi investasi ekosistem EV,” ucap Presiden.
Sementara itu, mengenai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia telah menyiapkan insentif dan fasilitas investasi bagi para investor.
Presiden pun berharap agar pembangunan sistem pengolahan air di IKN yang juga didukung oleh Korea Selatan dapat berjalan baik. “Semoga pengolahan air, Sepaku Semoi Water Treatment Plant, selesai sesuai jadwal,” tuturnya.
Selanjutnya, Kepala Negara juga membahas mengenai kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan. Presiden Jokowi meminta Presiden Korea Selatan untuk menambah kuota dan perluasan bidang kerja bagi pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.
“Saya mohon dukungan Yang Mulia terkait penambahan kuota dan perluasan bidang kerja pekerja migran Indonesia (PMI) serta partisipasi Korea Selatan dalam pembangunan Pusat pelatihan PMI,” ungkapnya.
Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menter Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Laporan : Rustam
PERPAJAKAN
DPR Minta Pemerintah, Pengusaha Kecil Jangan Dibebankan Pajak UMKM

JAKARTA, Bursabisnis. id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim meminta Pemerintah mengkaji ulang penerapan menerapkan pajak bagi pelaku usaha mikro kecil menengah.
Hal itu mengingat pasca pandemi covid, menurutnya, UMKM dapat bertahan adalah hal yang patut disyukuri. Sehingga, tegasnya, jangan menambah beban masyarakat dengan pemberlakuan pajak lagi.
“Kita masih perlu kaji ulang ya apalagi di situasi ekonomi yang masih berat. Jadi saya kira semua pihak mesti tahan-tahan diri untuk jangan langsung tambah-tambah (pajak) itu kan,” ungkapnya sebagaimana dilansir di laman dpr. go. id.
Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menilai, pemberlakuan pajak UMKM ini, sama saja dengan pemberlakukan pajak bagi pelaku usaha Warung Tegal (Warteg).
Hal itu mengingat pelaku UMKM ini rata-rata penjual yang menjual makanan matang siap saji, atau makanan basah, sehingga hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi.
“Jadi untuk pajak UMKM kalau kita melihat dari penjual-penjual yang ada di masyarakat menengah ke bawah penjualan yang dijualnya juga kan masih terkait dengan boleh dibilang makanan basah yang tidak memerlukan adanya unsur SNI atau BPOM,” tuturnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyatakan ketidaksetujuannya terhadap wacana pemberlakuan pajak UMKM.
Menurutnya, Usaha Mikro itu penghasilannya belum tentu memiliki profit. Sebab, para pelaku UMKM ini sebagian besar dari berjualan hanya untuk makan sehari-hari yang atau mungkin saja minus profit. Sehingga, dirinya meminta Pemerintah jangan tambah beban pelaku UMKM lagi.
“Jadi tolong pemerintah mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM, kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi kita itu melesat di tahun 2026,” tandasnya.
Karena bagi Novita, UMKM adalah tulang punggung ekonomi bangsa. Sehingga, tegasnya, kalau tulang punggung ekonomi bangsa ditekankan dengan pemberlakuan pajak bagaimana mereka bisa bertumbuh dan memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi makro bangsa.
“Jangan-jangan nanti semakin banyak kemiskinan kita, pengangguran, semakin banyak lagi masalah-masalah sosial yang dihasilkan dari ketimpangan ekonomi sosial yang ada di masyarakat bawah. Jadi saya minta tolong khususnya Menteri Keuangan untuk mengkaji ulang pajak yang dibebankan kepada UMKM. UMKM masih struggle dengan hidupnya jadi tolong jangan dibebankan dengan pajak yang berlebihan,” tutupnya.
Laporan : Tam
KEUANGAN
Semester 1 Tahun 2025, Realisasi Transfer ke Daerah Capai Rp400,6 Triliun

JAKARTA, Bursabisnis. Id -Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga Semester I tahun 2025 mencapai Rp400,6 triliun atau 43,5% dari pagu APBN 2025 sebesar Rp919,8 triliun.
Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Hal ini terungkap pada Rapat Kerja (Raker) Komite IV Dewan Perwakilan Daerah RI (DPD RI) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dilansir dari laman Kemenkeu. go. Id.
Tingginya realisasi ini didorong oleh peningkatan penerimaan negara yang dibagihasilkan melalui Dana Bagi Hasil (DBH), peningkatan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), serta perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi persyaratan penyaluran anggaran.
“TKD ditujukan supaya masyarakat (daerah) juga bisa mendapatkan pelayanan yang baik, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan juga layanan lain secara baik,” terang Menkeu.
Penyaluran TKD digunakan untuk mendukung pemerataan layanan publik di berbagai sektor.
Di bidang pendidikan, TKD mendorong rehabilitasi ruang kelas, pembangunan sekolah, serta penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi Guru (TPG).
Di bidang kesehatan, TKD digunakan untuk pembangunan rumah sakit, puskesmas, dan penyediaan alat kesehatan. Sementara di sektor infrastruktur, TKD membiayai pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, serta sistem penyediaan air minum.
Selain itu, TKD juga mendukung penggajian 3,56 juta ASN Daerah dan pengangkatan 377 ribu tenaga honorer menjadi PPPK melalui DAU berbasis kinerja.
Pemerintah terus memperkuat kebijakan TKD agar lebih efisien, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui reformasi penyaluran Dana Desa, insentif fiskal daerah, serta pengembangan pembiayaan inovatif.
“Kami akan terus mendorong kinerja daerah di dalam investasi dan pertumbuhan ekonomi. Maka dalam hal itu, berbagai langkah baik itu dari sisi penerimaan dengan optimalisasi pajak dan retribusi daerah, dan transfer yang semakin berbasis kinerja daerah,” tukas Menkeu.
Sumber : Kemenkeu. go. id
Laporan : Icha
PERTANIAN
Dukung Program Ketahanan Pangan, Pemda Konawe Bersama Polri dan TNI Tanam Jagung

KONAWE, Bursabisnis. Id – Kepolisian Republik Indonesia (Polri) , Tentara Nasional Indonesia (TNI) , Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra , dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Konawe secara simbolis melakukan penanaman jagung.
Kegiatan tanam jagung dilaksanakan di lahan pertanian SPP Wawotobi pada Rabu, 9 Juli 2025.
Penanaman jagung secara serentak Kuartal III tahun 2025 ini merupakan bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan nasional dan program swasembada pangan yang dilakukan secara serentak di berbagai wilayah, dengan melibatkan unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, serta kelompok tani yang dilakukan secara serentak melalui zoom meeting dipusatkan di Jawa Tengah.
Hadir langsung dalam kegiatan tersebut, Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., bersama Wakapolda Sultra, Danrem 143/Halu Oleo, serta jajaran pimpinan TNI-Polri lainnya. Jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Konawe pun turut mendukung kegiatan ini.
Tampak hadir Sekda Provinsi Sultra, Kajari Konawe Dr. Musafir Menca, S.H., S.Pd., M.H., Kapolres Konawe AKBP Noer Alam, S.I.K., Ketua DPRD Konawe I Made Asmaya, S.Pd., M.M., dan Sekda Konawe Dr. Ferdinand, S.P., M.H., yang hadir mewakili Bupati Konawe, H. Yusran Akbar, S.T.. Sejumlah kepala OPD lingkup Pemda Konawe juga ikut menyaksikan kegiatan tersebut.
Bupati Konawe Yusran Akbar melalui Sekda Konawe Ferdinand Sapan melaporkan saat ini Konawe akan melaksanakan program 10 hektar setiap desa. Dimana program ini, ke depan juga akan melibatkan Kapolsek dan Danramil di dalam rangka pengawasan.
“Saat ini di kawasan penanaman ini kurang lebih ada 15 hektar, ” ujarnya.
Pemda Konawe juga menargetkan tahun ini akan maksimalkan di musim tanam kedua dan ke depannya.
Ia berharap sejalan dengan terintegrasinya program pemerintah dan pemerintah provinsi diharapkan tahun depan sudah mulai 1 tahun 3 kali tanam.
“Hari ini juga melalui pemerintah provinsi akan membagikan bibit kurang lebih 21,9 ton dari 1.456 hektar sehingga mudah-mudahan program pangan jagung ini bisa sukses di Kabupaten Konawe, ” harapnya.
Sekda Konawe menyampaikan atas dukungan Kapolda Sultra dan pemerintah provinsi dan seluruh pihak terkait keadaan kabupaten Konawe tertib aman dan terkendali.
“Apa yang menjadi harapan masyarakat bisa berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan oleh bapak presiden, ” pungkasnya.
Diktehui, Polri secara nasional menargetkan penanaman jagung di lahan seluas 750 ribu hektare pada kuartal III 2025, dengan proyeksi produksi antara 3 hingga 7,5 juta ton jagung.
Sementara untuk kuartal IV, ditargetkan panen dari lahan seluas 1 juta hektare, dengan potensi produksi sebesar 4 hingga 10 juta ton.
Program ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian RI, stakeholder terkait, dan lebih dari 135.563 kelompok tani di seluruh Indonesia.
Pada kuartal I dan II tahun ini, program serupa telah berhasil menghasilkan panen jagung sebesar 2,08 hingga 2,5 juta ton.
Melalui program ini, Polri tidak hanya menunjukkan peran aktif dalam sektor keamanan, tetapi juga dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pertanian.
Laporan: Ilfa
Editor ; Tam
-
ENTERTAINMENT6 years ago
Inul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years ago
Dihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years ago
Jelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years ago
Rumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years ago
Tenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
FINANCE6 years ago
OJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
Fokus4 weeks ago
Usai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
Entrepreneur6 years ago
Mengenal Sosok Pengusaha Syarifuddin Daeng Punna yang Pantang Menyerah Berusaha