JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Perindustrian terus berkomitmen memperkuat fondasi manajemen usaha industri kecil dan menengah (IKM) agar mampu tumbuh secara berkelanjutan serta adaptif terhadap dinamika industri.

Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui peran Balai Pemberdayaan Industri Fesyen dan Kriya (BPIFK) yang menjalin kerja sama dengan Business & Export Development Organization (BEDO) dalam upaya menyelenggarakan program Manajemen, Akselerasi, dan Transformasi (MANTRA) Bali.

Program MANTRA dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing IKM fesyen dan kriya melalui penerapan praktik manajemen yang bertanggung jawab dan kolaboratif berbasis metode ILO-SCORE.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, penguatan manajemen usaha merupakan kunci utama dalam mendorong transformasi dan keberlanjutan IKM nasional.

Menurutnya, peningkatan produktivitas IKM tidak hanya bertumpu pada aspek teknis produksi, tetapi juga pada tata kelola usaha yang tertata, efisien, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

“Program MANTRA menjadi salah satu instrumen penting Kementerian Perindustrian dalam membangun kapasitas manajerial IKM, agar pelaku usaha mampu mengelola sumber daya secara lebih efektif, meningkatkan kualitas kerja, serta memperkuat daya saing produk fesyen dan kriya nasional,” ujar Menperin Agus Gumiwang dilaman kemenperin.go.id.

Program MANTRA Bali dilaksanakan pada 12 November hingga 12 Desember 2025 melalui rangkaian kegiatan sosialisasi dan kick-off, kurasi peserta, pembelajaran di kelas, kunjungan industri, coaching langsung di tempat usaha, serta sesi presentasi akhir.

Pendekatan komprehensif ini dirancang untuk membantu pelaku IKM mengidentifikasi permasalahan utama di lingkungan kerja, menyusun rencana perbaikan, serta mengimplementasikan perubahan nyata dalam aspek produktivitas, efisiensi, kualitas kerja, dan hubungan kerja.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita menyampaikan, peningkatan produktivitas IKM perlu dimulai dari pembenahan manajemen dan sistem kerja di tingkat usaha. “Program MANTRA Bali menjadi contoh konkret bagaimana penataan manajemen produksi, penguatan disiplin kerja, serta kolaborasi antara manajemen dan pekerja dapat mendorong peningkatan produktivitas IKM. Transformasi cara kerja di tingkat usaha ini penting agar IKM fesyen dan kriya semakin efisien, adaptif, dan berdaya saing,” ungkap Reni.

Sebanyak empat IKM terpilih mengikuti Program MANTRA Bali, yaitu Geokraft (Kota Denpasar), Amod Bali (Kabupaten Gianyar), Jaya Dewata (Kabupaten Gianyar), serta TB Shop (Kabupaten Badung). Para peserta melaksanakan perbaikan bertahap yang disesuaikan dengan kondisi awal masing-masing unit usaha guna memperkuat fondasi manajemen operasional.

Geokraft memperkuat pengendalian produksi melalui penerapan papan monitoring order, penataan pengarsipan pola, serta pengelompokan material sisa produksi. Amod Bali membangun sistem pemantauan progres produksi berbasis timeline yang transparan disertai penataan dan pelabelan material kerja, sehingga koordinasi dan keteraturan area produksi meningkat.

Jaya Dewata mulai menerapkan aspek keselamatan dan keteraturan kerja melalui penyediaan sarana P3K serta pelabelan bahan baku, sementara TB Shop melakukan penataan dan pelabelan area kerja untuk memperjelas alur kerja dan memudahkan pengawasan.

Kepala BPIFK Dickie Sulistya Aprilyanto menambahkan, program MANTRA Bali tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan usaha. “Melalui MANTRA Bali, kami mendorong IKM untuk berbenah dari aspek paling mendasar, membangun manajemen yang lebih tertata, kolaboratif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan sebagai fondasi peningkatan produktivitas dan daya saing ke depan,” jelasnya.

BPIFK berharap implementasi Program MANTRA Bali dapat menjadi model pengembangan IKM fesyen dan kriya berbasis manajemen berkelanjutan yang mampu mendorong peningkatan produktivitas kerja, efisiensi proses usaha, serta kualitas hubungan kerja, sekaligus memperkuat daya saing industri fesyen dan kriya nasional.

Laporan : Icha

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang dikembangkan melalui kampanye Work From Mall (WFM) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menunjang pergerakan wisatawan, khususnya wisatawan nusantara, pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

“Kami mendukung penuh kebijakan WFA. Langkah ini merupakan solusi strategis untuk mengombinasikan suasana libur Natal dan Tahun Baru dengan tetap menjaga produktivitas kerja secara profesional,” kata Menpar Widiyanti Putri saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Mall Pondok Indah, Jakarta pada Jumat, 26 Desember 2026.

Menpar menjelaskan, kampanye ini juga sejalan dengan program “BINA Indonesia Great Sale 2025: Wisata Belanja di Indonesia” yang menawarkan beragam diskon menarik untuk meningkatkan minat wisata belanja masyarakat.

Program yang berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 ini melibatkan 80 ribu gerai, 800 merek, dan lebih dari 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi dengan penawaran diskon 20–80 persen. Khusus bagi wisatawan mancanegara, disediakan pula fasilitas pengembalian pajak (tax refund) sebesar 11 persen.

“Sinergi antara produktivitas kerja dan momentum belanja nasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata dan perdagangan,” ujar Menpar Widiyanti.

Selain Menko Airlangga, kegiatan pemantauan “BINA Indonesia Great Sale 2025” juga dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua HIPPINDO Budihardjo Iduansjah, serta Ketua APPBI Alphonsus Widjaja. Para menteri meninjau sejumlah tenant dan memantau penerapan program potongan harga di berbagai pusat perbelanjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan belanja masyarakat. Sebelumnya, pemerintah bersama industri juga menghadirkan program lain seperti Harbolnas dan Every Purchase is Cheap (EPIC).

“Sampai akhir tahun kita targetkan sekitar Rp110 triliun dapat dibelanjakan,” ujar Menko Airlangga.

Ia berharap program ini semakin meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.

“Wisata belanja menjadi salah satu atraksi yang menarik ketika wisatawan datang ke Indonesia. Beberapa negara penyumbang wisatawan terbesar seperti Malaysia, banyak yang berbelanja di factory outlet. Wisata belanja seperti inilah yang akan terus kita dorong sehingga quality tourism juga meningkat,” kata Airlangga.

Sumber : kemenpar.go.id
Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa penguatan industri penunjang migas dalam negeri merupakan bagian strategis dari pembangunan kemandirian industri nasional.

“Industri penunjang migas dalam negeri memiliki peran penting sebagai penopang industri nasional. Pemerintah berkomitmen memastikan pemanfaatan produk dalam negeri semakin optimal guna memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.” Kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta sebagaimana dikutip dari laman kemenperin.go.id.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta menyampaikan bahwa penguatan industri penunjang migas merupakan bagian penting dari upaya membangun struktur industri nasional yang tangguh.

“Industri penunjang migas dalam negeri telah menunjukkan kemampuan yang semakin kompetitif, baik dari sisi teknologi, kualitas produk, maupun kesiapan sumber daya manusia. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta.

PT Teknologi Rekayasa Katup merupakan perusahaan manufaktur dan engineering nasional yang memproduksi berbagai jenis katup untuk kebutuhan sektor minyak dan gas, pembangkit listrik, serta petrokimia. Produk yang dihasilkan antara lain katup bola, katup Single Block and Bleed, serta manifold Double Block and Bleed, yang seluruhnya didukung teknologi forging dan proses produksi berstandar internasional.

Dengan kapasitas produksi sekitar 12.000 unit per tahun, PT TRK tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga telah menjangkau pasar ekspor, khususnya kawasan Timur Tengah. Perusahaan ini didukung fasilitas produksi modern serta tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi.

Dirjen ILMATE menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya pada sektor strategis seperti migas. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional.

“Pemanfaatan produk industri dalam negeri akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pembangunan ekosistem industri nasional yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk menyederhanakan proses penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Permenperin 35 Tahun 2025 bertujuan agar proses penilaian TKDN dapat dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan transparan. Pengawasan TKDN juga diperlukan untuk menciptakan kepastian pasar bagi produsen dalam negeri serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan adil,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Teknologi Rekayasa Katup (TRK) Soni, menyampaikan bahwa selain kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, industri katup nasional juga membutuhkan dukungan kebijakan lainnya, termasuk pengendalian produk impor yang tidak sesuai standar serta kemudahan akses bahan baku.

“Selain kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri diperlukan juga sinkronisasi kebijakan yang lain, dapat melalui pemberlakuan larangan pembatasan produk katup. Hal itu dibutuhkan untuk pengendalian produk impor agar tidak membanjiri pasar dalam negeri,” ujarnya.

Menurutnya, ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan efisien akan membantu industri meningkatkan kapasitas produksi, menjaga kualitas secara konsisten, menekan biaya produksi, serta memperluas pangsa pasar domestik maupun ekspor.

Sumber : kemenperin.go.id
Laporan : Tam