JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan kebijakan Work From Anywhere (WFA) yang dikembangkan melalui kampanye Work From Mall (WFM) oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan menunjang pergerakan wisatawan, khususnya wisatawan nusantara, pada momen libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

“Kami mendukung penuh kebijakan WFA. Langkah ini merupakan solusi strategis untuk mengombinasikan suasana libur Natal dan Tahun Baru dengan tetap menjaga produktivitas kerja secara profesional,” kata Menpar Widiyanti Putri saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Mall Pondok Indah, Jakarta pada Jumat, 26 Desember 2026.

Menpar menjelaskan, kampanye ini juga sejalan dengan program “BINA Indonesia Great Sale 2025: Wisata Belanja di Indonesia” yang menawarkan beragam diskon menarik untuk meningkatkan minat wisata belanja masyarakat.

Program yang berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026 ini melibatkan 80 ribu gerai, 800 merek, dan lebih dari 400 pusat perbelanjaan di 24 provinsi dengan penawaran diskon 20–80 persen. Khusus bagi wisatawan mancanegara, disediakan pula fasilitas pengembalian pajak (tax refund) sebesar 11 persen.

“Sinergi antara produktivitas kerja dan momentum belanja nasional ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi pariwisata dan perdagangan,” ujar Menpar Widiyanti.

Selain Menko Airlangga, kegiatan pemantauan “BINA Indonesia Great Sale 2025” juga dihadiri Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua HIPPINDO Budihardjo Iduansjah, serta Ketua APPBI Alphonsus Widjaja. Para menteri meninjau sejumlah tenant dan memantau penerapan program potongan harga di berbagai pusat perbelanjaan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan belanja masyarakat. Sebelumnya, pemerintah bersama industri juga menghadirkan program lain seperti Harbolnas dan Every Purchase is Cheap (EPIC).

“Sampai akhir tahun kita targetkan sekitar Rp110 triliun dapat dibelanjakan,” ujar Menko Airlangga.

Ia berharap program ini semakin meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.

“Wisata belanja menjadi salah satu atraksi yang menarik ketika wisatawan datang ke Indonesia. Beberapa negara penyumbang wisatawan terbesar seperti Malaysia, banyak yang berbelanja di factory outlet. Wisata belanja seperti inilah yang akan terus kita dorong sehingga quality tourism juga meningkat,” kata Airlangga.

Sumber : kemenpar.go.id
Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa penguatan industri penunjang migas dalam negeri merupakan bagian strategis dari pembangunan kemandirian industri nasional.

“Industri penunjang migas dalam negeri memiliki peran penting sebagai penopang industri nasional. Pemerintah berkomitmen memastikan pemanfaatan produk dalam negeri semakin optimal guna memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.” Kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta sebagaimana dikutip dari laman kemenperin.go.id.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Setia Diarta menyampaikan bahwa penguatan industri penunjang migas merupakan bagian penting dari upaya membangun struktur industri nasional yang tangguh.

“Industri penunjang migas dalam negeri telah menunjukkan kemampuan yang semakin kompetitif, baik dari sisi teknologi, kualitas produk, maupun kesiapan sumber daya manusia. Hal ini menjadi modal penting dalam mendukung industri nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor,” ujar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Setia Diarta.

PT Teknologi Rekayasa Katup merupakan perusahaan manufaktur dan engineering nasional yang memproduksi berbagai jenis katup untuk kebutuhan sektor minyak dan gas, pembangkit listrik, serta petrokimia. Produk yang dihasilkan antara lain katup bola, katup Single Block and Bleed, serta manifold Double Block and Bleed, yang seluruhnya didukung teknologi forging dan proses produksi berstandar internasional.

Dengan kapasitas produksi sekitar 12.000 unit per tahun, PT TRK tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga telah menjangkau pasar ekspor, khususnya kawasan Timur Tengah. Perusahaan ini didukung fasilitas produksi modern serta tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi.

Dirjen ILMATE menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, khususnya pada sektor strategis seperti migas. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak berganda bagi perekonomian nasional.

“Pemanfaatan produk industri dalam negeri akan mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pembangunan ekosistem industri nasional yang berkelanjutan,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa terbitnya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk menyederhanakan proses penilaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“Permenperin 35 Tahun 2025 bertujuan agar proses penilaian TKDN dapat dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan transparan. Pengawasan TKDN juga diperlukan untuk menciptakan kepastian pasar bagi produsen dalam negeri serta menjaga iklim persaingan usaha yang sehat dan adil,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT Teknologi Rekayasa Katup (TRK) Soni, menyampaikan bahwa selain kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, industri katup nasional juga membutuhkan dukungan kebijakan lainnya, termasuk pengendalian produk impor yang tidak sesuai standar serta kemudahan akses bahan baku.

“Selain kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri diperlukan juga sinkronisasi kebijakan yang lain, dapat melalui pemberlakuan larangan pembatasan produk katup. Hal itu dibutuhkan untuk pengendalian produk impor agar tidak membanjiri pasar dalam negeri,” ujarnya.

Menurutnya, ketersediaan bahan baku yang berkelanjutan dan efisien akan membantu industri meningkatkan kapasitas produksi, menjaga kualitas secara konsisten, menekan biaya produksi, serta memperluas pangsa pasar domestik maupun ekspor.

Sumber : kemenperin.go.id
Laporan : Tam

JAKARTA, Bursabisnis.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) optimis pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam negeri mampu menangkap peluang pasar penyediaan berbagai kebutuhan barang dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Untuk itu, Kemenperin terus memacu penguatan kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan peran IKM dalam ekosistem ibadah ini.

“Kami meyakini pelaku IKM dalam negeri memiliki kapasitas dan daya saing untuk memenuhi kebutuhan barang haji dan umrah, mulai dari perlengkapan ibadah, makanan, dan minuman. Kemenperin juga menjalin sinergi dengan Kementerian Haji, fesyen, perusahaan travel, serta bank penerima setoran haji dan umrah sebagai langkah awal dalam memperluas akses pasar bagi IKM,” ungkap Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dilansir dari laman kemenperin.go.id.

Selaras dengan langkah tersebut, pasar haji dan umrah dipandang memiliki potensi besar untuk memacu pengembangan IKM nasional, mengingat Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah jemaat umrah yang tinggi.

“Indonesia tercatat sebagai kontributor terbesar ibadah haji di dunia yaitu sekitar 10 persen, serta menjadi penyumbang jemaah umrah yang signifikan dengan antusiasme yang terus meningkat,” kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Kemenperin, Reni Yanita, saat membuka Business Matching Sektor IKM Pangan dan Barang Gunaan dengan HIPPINDO dan Ekosistem Haji dan Umrah, di Kantor Kemenperin, Jakarta.

Reni menjelaskan Kemenperin berupaya memberikan akses bagi para pelaku IKM untuk dapat meraup pasar kebutuhan penyelenggaraan haji dan umrah, mulai dari makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik, perlengkapan ibadah, busana muslim dan modest fesyen, koper dan tas perjalanan, perlengkapan hotel, dan produk lainnya.

Upaya penguatan kemitraan antara IKM dengan ritel, restoran, cafe, travel haji dan umrah, bank penerima setoran, hingga agregator merupakan amanat regulasi nasional. Ketentuan tersebut menekankan bahwa kemitraan tidak hanya dimaknai sebagai relasi bisnis semata, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan ekosistem industri yang lebih solid, berdaya saing, dan berkelanjutan, sehingga setiap pelaku usaha kecil, menengah dan besar, dapat berkembang secara bersama dalam satu rantai nilai.

“Kemenperin melibatkan lebih dari 45 pelaku IKM yang terdiri dari IKM pangan, IKM batik, IKM kain ihram, IKM mukena, IKM alas kaki, dan IKM kosmetik dan kimia, untuk dapat ikut serta dalam kegiatan Temu Bisnis dengan Ekosistem Haji dan Umrah tahun ini,” ujar Reni.

Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2024 mencatat, Indonesia merupakan salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia hingga mencapai 244,4 juta jiwa. Dengan populasi yang besar ini, penduduk muslim Indonesia tidak hanya menjadi identitas demografis, namun juga menggambarkan potensi kebutuhan dan peluang ekonomi yang sangat signifikan, khususnya terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Dalam beberapa tahun belakangan, Indonesia telah memberangkatkan lebih dari 200 ribu jemaah haji menurut laporan Badan Pusat Statistik tahun 2024 dan 2023. Tahun lalu menjadi puncak kuota terbesar dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia, dengan total jemaah mencapai 241 ribu.

“Jumlah jemaah haji Indonesia pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebanyak 11,5 persen dari 1,8 juta jemaah haji dunia (The General Authority for Statistics – GASTAT, 2024), yang merupakan kontribusi terbesar di dunia,” ungkap Reni.

Bukan hanya perihal haji, permintaan perjalanan umrah pun meningkat seiring waktu. Pada tahun 2004 berdasarkan Sistem Komputerisasi Pengelolaan Terpadu Umrah dan Haji Khusus, pertumbuhan jemaah umrah dari 1 juta jemaah di tahun 2022 secara signifikan naik hingga 1,3 juta jemaah di tahun 2023 dan 1,4 juta jemaah di tahun 2024. Besarnya arus pergerakan jemaah ini membentuk sebuah ekosistem haji umrah yang membuka peluang besar bagi sektor industri nasional untuk menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan jemaah.

“Kebutuhan dasar seperti pangan halal, produk kesehatan, kosmetik dan personal care, perlengkapan ibadah, serta modest fashion menjadi sangat penting dalam mendukung kelancaran perjalanan ibadah,” ucap Dirjen IKMA.

Reni yakin industri dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan dasar ini mengingat kinerja sektor industri pengolahan nonmigas (IPNM) mencatat pertumbuhan hingga 5,58%, atau penyumbang sumber pertumbuhan terbesar terhadap ekonomi yaitu sebesar 1,04%. Tidak hanya subsektor industri pangan yang mencatatkan kinerja positif yaitu dengan menyumbang 37,87% dari nilai tambah IPNM, subsektor tekstil dan pakaian jadi (TPT) dan alas kaki juga memiliki peran strategis dengan kontribusi sebesar 6,78% pada PDB IPNM pada Triwulan III 2025.

Berdasarkan data BPS, Industri Kecil (IK) TPT dan Alas Kaki tahun 2024 mencapai 886 ribu IK dengan serapan tenaga kerja sebesar 1,8 juta pekerja. Adapun Industri Menengah (IM) TPT pada tahun 2022 mencapai 2.900 IM dengan menyerap tenaga kerja sebesar 104 ribu pekerja. “Untuk itu perlu dilakukan berbagai dukungan kepada IKM TPT dan Alas Kaki nasional untuk dapat mempertahankan perannya pada perkembangan ekonomi masyarakat,” jelas Reni.

Sementara itu pasar farmasi dan kosmetik juga tidak kalah potensial. Berdasarkan data BPOM dan PERKOSMI, jumlah pelaku usaha kosmetik nasional pada tahun 2025 naik 16% dibanding tahun 2024, kini memiliki sebanyak 1.292 pelaku usaha dan sebanyak 87% merupakan pelaku IKM. Angka tersebut didukung oleh jumlah produk kosmetik yang terdaftar di BPOM mencapai lebih dari 343 ribu hingga tahun 2025.

“Ini artinya, industri dalam negeri sebetulnya memiliki kemampuan untuk dibimbing masuk ke dalam ekosistem haji dan umrah, hingga dapat menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan jemaah, dan mendukung kenyamanan dan kelancaran perjalanan ibadah tersebut,” kata Reni optimistis.

Sumber : kemenperin.go.id
Laporan : Tam