Connect with us

Ekonomi Makro

Kemenkeu Usul Perubahan Harga Materai Tempel Jadi Rp 10 Ribu

Published

on

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, Bursabisnis.id– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan potensi penerimaan negara dari materai tempel akan meningkat sebesar Rp3,8 triliun apabila Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Bea Meterai yang diusulkan Pemerintah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR) dan dapat diundangkan. Perhitungan tersebut belum menghitung potensi dari bea meterai elektronik untuk dokumen-dokumen digital.

Hal ini disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi XI DPR di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Komplek DPR-MPR-DPA, Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kalau kita menggunakan nilai yang sama saat ini, baik materi yang bernilai Rp3 ribu dan Rp6 ribu yang terpakai tahun 2019 ini maka apabila itu dikonversikan menjadi satu nilai Rp10 ribu saja, maka penerimaan akan naik menjadi Rp8,83 triliun dari sekarang Rp5,06 triliun. Jadi, paling tidak kita berpotensi mendapatkan tambahan Rp3,8 triliun,” ujar Menkeu menggambarkan besarnya potensi penerimaan negara jika RUU tentang Bea Meterai diberlakukan.

Potensi kenaikan penerimaan negara tersebut belum menghitung materai elektronik yang didapat dari dokumen digital yang akan segera diestimasi oleh Pemerintah.

“Ini hanya yang materai tempel. Kita belum masuk (dihitung) dokumen digital. Jadi, kita akan melakukan estimasi dari sisi dokumen digital yang memang harus menggunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang kita usulkan perlu menggunakan materai digital,” ujar Menkeu saat menggambarkan besarnya potensi penerimaan negara dari meterai dapat dioptimalkan setelah RUU Bea Meterai diundangkan.

Seperti dikutip dari materi presentasi Kemenkeu, ada dua latar belakang penyusunan RUU tentang Bea Meterai tersebut. Pertama, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang saat ini berlaku belum pernah mengalami perubahan. Kedua, situasi dan kondisi yang ada di masyarakat di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi informasi dalam tiga dekade terakhir telah berubah secara signifikan.

Selain dari sisi manfaat naiknya potensi penerimaan negara, salah satu hal yang menjadi terobosan dalam RUU ini adalah diaturnya materai elektronik untuk dokumen-dokumen digital. Hal ini menunjukkan kebijakan Pemerintah bersifat visioner karena telah mempertimbangkan dan mengantisipasi dinamisnya perubahan lingkungan ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi informasi.

“Ada sebuah semangat yang baru, bagaimana transaksi elektronik diatur, jenis dokuemn dan termasuk bagaimana pe-materai-an secara non-tempel,” puji Mukhamad Misbakhun dari Fraksi Golkar menyampaikan apresiasinya atas terobosan yang dilakukan Pemerintah dalam RUU tentang Bea Materai.

Dari tujuh fraksi di Komisi XI (PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan PPP) yang menyampaikan pendapatnya atas usulan RUU tentang Bea Materai, seluruh fraksi menyatakan dukungannya agar RUU dimaksud dapat segera dibahas dan diselesaikan sesuai timeline yang ditetapkan. Selanjutnya RUU dan seluruh dokumen terkait (misal naskah akademis, daftar inventarisasi masalah) akan segera dibahas dalam pembicaraan tingkat pertama.

sumber : kemenkeu.go.id

Continue Reading

KEUANGAN

BI Sultra Tingkatkan Literasi Masyarakat Tentang Rupiah

Published

on

By

Kepala Perwakilan BI Sultra, Edwin Permadi

KENDARI, Bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), terus meningkatkan literasi dan pemahaman masyarakat tentang rupiah.

Salah satunya melalui kegiatan Safari Qris, serta sosialisasi literasi, tujuannya untuk lebih mengenal ciri keaslian rupiah, sehingga bisa membedakan uang palsu. Khususnya di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).

Kepala Perwakilan BI Sultra, Edwin Permadi pada kegiatan Bincang Bersama Media (BBM), di salah satu Warkop Kota Kendari menuturkan, lewat sosialisasi literasi BI memastikan masyarakat paham rupiah.

“Sosilisasi literasi, tak hanya sekedar kegiatan seremoni semata, pasalnya ada survey untuk mengukur bagiamana indeks pemahaman masyarakat,” beber Edwin.

Biasanya lanjut Edwin, BI sering melakukan kegiatan dimaksud dengan menggandeng atau bekerjasama dengan perbankan dan Pemda setempat. Rencananya tahun ini, akan dilaksanakan lagi dibeberapa Kota/Kabupaten di Sultra.

“Hal ini dilakukan, untuk terus mengajarkan masyarakat serta mendorong digitalisasi, agar lebih mengetahui dari sisi penggunaan rupiah, yang bukan hanya bisa digunakan dengan cara tunai,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya juga menghimbau masyarakat agar tetap waspada dengan peredaran uang palsu, apa lagi menjelang Idul Adha.

“Selain menghimbau, untuk mengantisipasi peredaran uang palsu, BI juga gencarkan kerja sama dengan perbankan lainnya,” ungkapnya.

Itu dilakukan, tambah Edwin agar tidak terjadi seperti sebelumnya kasus uang palsu dan sebagainya. Namun menurutnya di tahun 2025 sampai dengan hari ini, temuan uang palsu masih relatif menurun.

“Namun untuk rinciannya, nanti kita lihat data terakhirnya seperti apa. Yang pasti pencegahan terus ditingkatkan, termasuk koordinasi,” pungkasnya.

Laporan : Kas
Editor : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

Bupati Mubar Dapat Dukungan Menteri PUPR Untuk Bangun Irigasi dan Sekolah Rakyat

Published

on

By

Menteri PUPR Dody Hanggodo (kiri) bersama Bupati Muna Barat La Ode Darwin. -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Langkah proaktif Bupati Muna Barat (Mubar) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) La Ode Darwin membuahkan hasil manis.

Dalam kunjungannya ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Selasa, 6 Mei 2025, Darwin berhasil mengamankan komitmen langsung dari Menteri PUPR, Dody Hanggodo, untuk membangun infrastruktur penting di wilayahnya.

Pertemuan itu membahas rencana pembangunan irigasi teknis serta Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Kedua proyek ini dianggap vital untuk mendongkrak sektor pertanian dan pendidikan di daerah tersebut.

“Insya Allah kita support untuk infrastruktur di Muna Barat, yang paling cepat bisa kita kerjakan irigasi karena sudah ada Inpresnya,” kata Dody Hanggodo.

“Sementara untuk jalan direncanakan masuk dalam skema Inpres Infrastruktur Daerah, tetapi ini masih dalam tahap awal,” sambungnya.

Selain irigasi, Kementerian PU juga menyatakan kesiapannya membangun Sekolah Rakyat di Muna Barat sebagai bagian dari program pemerataan pendidikan. Sekolah ini akan mencakup pendidikan gratis dari tingkat SD hingga SMA.

“Saya minta ke Pak Bupati siapkan lahan untuk SR yang masuk ke pembangunan Tahap 2A. Sekolah ini akan memberikan pendidikan gratis dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Kita akan sekolahkan anak-anak Muna Barat,” ujar Dody.

La Ode Darwin yang hadir langsung dalam pertemuan itu menyatakan daerahnya telah siap secara administratif maupun fisik untuk mendukung program nasional tersebut.

“Kami sudah siapkan lahan seluas 8 hektare dan seluruh dokumen pendukung pembangunan Sekolah Rakyat sudah lengkap. Semoga ini segera terealisasi,” ujarnya optimistis.

Darwin juga menjelaskan bahwa potensi pertanian di Muna Barat sangat besar, namun selama ini terhambat oleh keterbatasan infrastruktur, terutama irigasi.

“Potensi sawah kami mencapai 5.000 ha, tapi belum ada irigasi teknis. Beberapa desa bahkan terputus saluran airnya, sehingga terpaksa dialihkan ke tanaman nilam. Tapi kalau ini dibiarkan, tanah akan rusak dalam 2–3 tahun ke depan. Untuk itu saya mohon dukungan Pak Menteri untuk membangun irigasi,” ucap Darwin.

Kementerian PUPR memastikan komitmennya terhadap swasembada pangan melalui pembangunan irigasi berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Jaringan Irigasi. Pembangunan Sekolah Rakyat juga dipandang sebagai bagian dari strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Laporan : Man
Editor : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

Wali Kota Kendari Kawal Masa Depan Pertanian Kota Lewat Pertemuan Strategis dengan Mentan

Published

on

By

Menteri Pertanian Amran Sulaiman bersama Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, Wali Kota Kendari Siska Karina Imran dan sejumlah bupati seSultra. -foto:ist-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Komitmen untuk membangun pertanian berkelanjutan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) mengemuka dalam pertemuan strategis antara Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dengan jajaran kepala daerah dari Sultra di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta pada Selasa, 29 April 2025.

Wali Kota Kendari, dr. Hj. Siska Karina Imran, S.KM, hadir bersama Gubernur Sultra, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, serta sejumlah bupati lainnya dari wilayah Sultra.

Dalam forum ini, Wali Kota Siska memaparkan potensi dan capaian sektor pertanian di Kota Kendari sepanjang 2024.

Ia menyebut, total produksi pertanian daerahnya tahun lalu mencatatkan 3.525 ton gabah kering panen padi sawah, 2.309 ton jagung kering panen, serta 2.260 ton dari berbagai komoditas tanaman pangan lainnya.

Kawasan persawahan di Kelurahan Baruga dan Labibia disebut sebagai titik tumpu pengembangan pertanian lokal.

“Kami berharap dengan dukungan dari Kementerian Pertanian, kami dapat meningkatkan sarana dan prasarana pertanian, agar sektor pertanian di Kendari semakin berkembang dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Siska Karina Imran.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam tanggapannya menegaskan pentingnya fokus pembangunan pertanian Sultra pada empat komoditas strategis: padi, kakao, mete, dan tebu.

“Sultra memiliki potensi besar, dan kami ingin daerah ini fokus pada empat komoditas unggulan tersebut. Kami berharap dengan mengembangkan padi, kakao, mete, dan tebu, Sultra dapat mencapai kemajuan yang signifikan di sektor pertanian,” jelas Amran.

Ia juga menekankan perlunya hilirisasi hasil pertanian agar tidak berhenti di kuantitas produksi, melainkan mampu memberi nilai tambah melalui pengolahan lanjutan.

Tak hanya itu, Mentan menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mendorong penguatan kolaborasi lintas wilayah di Sultra di bawah kendali Gubernur.

“Kami mengajak seluruh Wali kota dan Bupati di Sultra untuk bersatu dan bekerja sama di bawah komando Gubernur Sultra. Hanya dengan kerja sama yang kuat, kita bisa mencapai tujuan bersama dalam memajukan sektor pertanian,” tambahnya.

Sebagai bentuk konkret dukungan pemerintah pusat, Kementerian Pertanian menjanjikan bantuan besar untuk Sultra, mencakup 100.000 bibit padi, benih jagung, 100 unit traktor, 10 alat mesin panen, serta pembukaan lahan sawah seluas 5.000 hingga 10.000 hektar.

Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menyambut kebijakan tersebut dengan penuh komitmen.

“Kami akan mendukung kebijakan yang telah digariskan oleh Menteri Amran dan memastikan bahwa program-program ini berjalan dengan baik di Sultra. Kami juga siap menindaklanjuti bantuan yang diberikan, untuk memastikan sektor pertanian di Sultra terus berkembang dan memberikan hasil yang optimal,” kata Gubernur Andi Sumangerukka.

Sejumlah kepala daerah turut menghadiri pertemuan ini, di antaranya Bupati Kolaka, Kolaka Timur, Buton, Muna Barat, Konawe, dan Konawe Kepulauan. Pertemuan ini menjadi titik awal konsolidasi lintas wilayah yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Sultra secara berkelanjutan.

Laporan : Man
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Bisnis Media Sentosa - Bursabisnis.ID