Connect with us

Ekonomi Makro

Kemenkeu Usul Perubahan Harga Materai Tempel Jadi Rp 10 Ribu

Published

on

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, Bursabisnis.id– Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan potensi penerimaan negara dari materai tempel akan meningkat sebesar Rp3,8 triliun apabila Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Bea Meterai yang diusulkan Pemerintah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik (DPR) dan dapat diundangkan. Perhitungan tersebut belum menghitung potensi dari bea meterai elektronik untuk dokumen-dokumen digital.

Hal ini disampaikan Menkeu dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi XI DPR di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Komplek DPR-MPR-DPA, Jakarta beberapa waktu lalu.

“Kalau kita menggunakan nilai yang sama saat ini, baik materi yang bernilai Rp3 ribu dan Rp6 ribu yang terpakai tahun 2019 ini maka apabila itu dikonversikan menjadi satu nilai Rp10 ribu saja, maka penerimaan akan naik menjadi Rp8,83 triliun dari sekarang Rp5,06 triliun. Jadi, paling tidak kita berpotensi mendapatkan tambahan Rp3,8 triliun,” ujar Menkeu menggambarkan besarnya potensi penerimaan negara jika RUU tentang Bea Meterai diberlakukan.

Potensi kenaikan penerimaan negara tersebut belum menghitung materai elektronik yang didapat dari dokumen digital yang akan segera diestimasi oleh Pemerintah.

“Ini hanya yang materai tempel. Kita belum masuk (dihitung) dokumen digital. Jadi, kita akan melakukan estimasi dari sisi dokumen digital yang memang harus menggunakan sesuai peraturan perundang-undangan yang kita usulkan perlu menggunakan materai digital,” ujar Menkeu saat menggambarkan besarnya potensi penerimaan negara dari meterai dapat dioptimalkan setelah RUU Bea Meterai diundangkan.

Seperti dikutip dari materi presentasi Kemenkeu, ada dua latar belakang penyusunan RUU tentang Bea Meterai tersebut. Pertama, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai yang saat ini berlaku belum pernah mengalami perubahan. Kedua, situasi dan kondisi yang ada di masyarakat di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi informasi dalam tiga dekade terakhir telah berubah secara signifikan.

Selain dari sisi manfaat naiknya potensi penerimaan negara, salah satu hal yang menjadi terobosan dalam RUU ini adalah diaturnya materai elektronik untuk dokumen-dokumen digital. Hal ini menunjukkan kebijakan Pemerintah bersifat visioner karena telah mempertimbangkan dan mengantisipasi dinamisnya perubahan lingkungan ekonomi, hukum, sosial, dan teknologi informasi.

“Ada sebuah semangat yang baru, bagaimana transaksi elektronik diatur, jenis dokuemn dan termasuk bagaimana pe-materai-an secara non-tempel,” puji Mukhamad Misbakhun dari Fraksi Golkar menyampaikan apresiasinya atas terobosan yang dilakukan Pemerintah dalam RUU tentang Bea Materai.

Dari tujuh fraksi di Komisi XI (PDI-P, Partai Golkar, Partai Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan PPP) yang menyampaikan pendapatnya atas usulan RUU tentang Bea Materai, seluruh fraksi menyatakan dukungannya agar RUU dimaksud dapat segera dibahas dan diselesaikan sesuai timeline yang ditetapkan. Selanjutnya RUU dan seluruh dokumen terkait (misal naskah akademis, daftar inventarisasi masalah) akan segera dibahas dalam pembicaraan tingkat pertama.

sumber : kemenkeu.go.id

Continue Reading
Advertisement

Ekonomi Makro

Surplus Neraca Perdagangan Indonesia 2,39 Miliar Dolar AS

Published

on

By

JAKARTA, Bursabisnis.id – Bank Indonesia (BI) merilis data bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Juni 2024 mengalami surplus. Nilainya sebesar 2,39 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan surplus pada Mei 2024 sebesar 2.92 miliar dolar AS.

Hal ini disampaikan Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono sebagaimana dilansir dari laman bi.go.id pada Selasa, 16 Juli 2024.

Bank Indonesia memandang surplus neraca perdagangan ini positif untuk menopang ketahanan eksternal perekonomian Indonesia lebih lanjut.

Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan dengan Pemerintah dan otoritas lain guna terus meningkatkan ketahanan eksternal dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Dalam keterangan persnya, surplus neraca perdagangan yang berlanjut terutama bersumber dari surplus neraca perdagangan nonmigas yang meningkat. Neraca perdagangan nonmigas Juni 2024 mencatat surplus sebesar 4,43 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan dengan capaian bulan sebelumnya sebesar 4,25 miliar dolar AS.

Perkembangan tersebut sejalan dengan kuatnya ekspor nonmigas yang mencapai 19,61 miliar dolar AS. Kinerja positif ekspor nonmigas tersebut didukung oleh ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, seperti lemak dan minyak hewani/nabati, maupun ekspor produk manufaktur seperti mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya.

Berdasarkan negara tujuan, ekspor nonmigas ke Tiongkok, Amerika Serikat, dan India tetap menjadi kontributor utama ekspor Indonesia. Adapun defisit neraca perdagangan migas tercatat meningkat mencapai 2,04 miliar dolar AS pada Juni 2024 sejalan dengan peningkatan impor migas di tengah penurunan ekspor migas.

Sumber : bi.go.id
Penulis : Tam

Continue Reading

PERTANIAN

Pemda Diminta Genjot Produksi Beras Untuk Penuhi Kebutuhan Dalam Negeri

Published

on

By

Kemendagri Tito Karnavian dalam Rakor pengendalian inflasi daerah. -foto:kemendagri.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan produksi beras untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.

Hal ini disampaikan Mendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita spesifik pada hari ini, kita atensi adalah masalah beras, beras yang beberapa waktu yang lalu tinggi tidak terkendali, relatif di awal tahun sudah mulai terkendali, seiring dengan produksi beras yang mulai membaik. Panen, puncak panen pada bulan Mei, dan kemudian Juni masih ada panen,” katanya sebagaimana dilansir dari laman kemendagri.go.id pada Selasa, 16 Juli 2024.

Mendagri melanjutkan, fokus perhatian dari Presiden Joko Widodo maupun presiden terpilih Prabowo Subianto adalah menggenjot produksi beras agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Langkah yang utama adalah yang perlu menjadi perhatian rekan-rekan kepala daerah, tolong untuk mendorong produksi beras,” tambahnya.

Mendagri menjelaskan empat langkah untuk meningkatkan produksi beras. Pertama, tidak mengonversi lahan sawah yang sudah ada untuk penggunaan lainnya, seperti komersial dan permukiman. Kedua, Pemda diharapkan membuat lahan sawah baru. Ketiga, membuat program pompanisasi untuk mengalirkan air ke daerah-daerah yang kering. Keempat, mendorong kualitas tanaman, termasuk kualitas tanah dengan pupuk subsidi.

“Ini tolong nanti di-follow up dengan rapat internal terutama dengan Dinas Pertanian masing-masing. Kemudian Dinas Perdagangan, baik untuk pompanisasi, pupuk subsidi, mempertahankan lahan sawah yang ada, mendorong produksi oleh para petani, dan lain-lain, ini menjadi prioritas,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman yang turut hadir dalam Rakor tersebut menjelaskan berbagai alasan produksi padi di Indonesia turun. Di antaranya kekeringan akibat El Nino, alat dan mesin pertanian (alsintan) sudah tua, hingga bibit unggul yang berkurang. Solusi jangka panjang yang ditawarkan di antaranya pompanisasi untuk sawah, Optimalisasi Lahan (OPLA) Rawa, dan mencetak sawah baru.

“Kami sangat butuh bantuan pompanisasi, ini napas kita, nyawa kita tiga bulan ke depan. Karena sekarang masuk bulan kering, pompanisasi ini ada 75 ribu, yang sudah tersalurkan 25 ribu. Masih ada 50 ribu yang harus disalurkan seluruh Indonesia,” ucapnya.

Amran menyebut, para kepala daerah seperti gubernur, bupati/wali kota, serta Kepala Dinas Pertanian menjadi ujung tombak dari pengadaan pompanisasi di lapangan. Jika program 75 ribu pompa ini terpasang, maka kekeringan bisa dimitigasi dengan baik.

“Fokus kami ada dua hal, solusi cepat untuk Indonesia adalah pompanisasi dan OPLA. Kita lihat OPLA, Optimalisasi Lahan Rawa, yang terbesar adalah Sumatera Selatan dengan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah,” jelasnya.

Ia menekankan, dengan pompanisasi dan optimalisasi lahan, maka produksi padi bisa meningkat. Apalagi, Presiden Joko Widodo pun menekankan agar program pompanisasi segera dilakukan untuk menghadapi musim kemarau dan El Nino.

Sumber : kemendagri.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Laju Pertumbuhan Ekonomi Wakatobi Masa Kepemimpinan Haliana Rendah

Published

on

By

WAKATOBI, Bursabisnis- Laju Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi dimasa kepemimpinan Bupati Haliana terendah, bila dibandingkan dengan kepemimpinan bupati sebelumnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wakatobi tumbuh sampai dengan 7,81 % pada tahun 2023, 7,87% dan 7,68 % di tahun 2014 sampai tahun 2015. Tren angka pertumbuhan ekonomi ini terjadi di masa pemerintahan Hugua – H. Arhawi.

Pasca pemerintahan Hugua – H. Arhawi diteruskan H. Arhawi – Ilmiati Daud laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Wakatobi tumbuh sampai dengan 7,97% di tahun 2016, di tahun 2017 tumbuh 5,96%, di tahun 2018 tumbuh 6,49% dan tahun 2019 tumbuh sebesar 6,60%.

Setelah masa kepemimpinan, H. Arhawi – Ilmiati Daud digantikan Haliana – Ilmiati Daud tren pertumbuhan ekonomi Wakatobi cenderung lambat dan menurun dari laju pertumbuhan ekonomi sebelumnya.

Tahun 2020 pada masa transisi kepemimpinan H. Arhawi – Ilmiati Daud ke H. Haliana Ilmiati Daud laju pertumbuhan ekonomi turun menjadi 0,76%, sat itu pada masa Covid-19.

Di masa pemerintahan Haliana pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Wakatobi hanya mencapai, 4,02% di tahun 2021.

Sedangkan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi hanya mencapai 4,76% dan 4,44% di tahun 2023.

“Apabila kita jumlahkan kategori lainnya dengan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan, kategori perdagangan dan kategori konstruksi, maka akan menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi 4,44 persen,” ungkap Ketua Tim Neraca Pengeluaran Badan Pusat Statistik Kabupaten Wakatobi La Ode Misran pada Senin, 15 Mei 2024.

Tak hanya laju pertumbuhan ekonomi yang cenderung turun dari pertumbuhan sebelumnya, di zaman pemerintahan Haliana Wakatobi juga masuk Daerah dengan angka kemiskinan tertinggi yaitu 14,81% pada tahun 2023 di bandingkan angka kemiskinan Provinsi Sulawesi Tenggara hanya 11,43% di tahun 2023.

Data laju pertumbuhan ekonomi dan persentase angka Kemiskinan tersebut berdasarkan data yang di presentasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wakatobi.

Penulis : Syaiful
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.