Connect with us

Ekonomi Makro

Menkeu Harapkan Masukan Teknis dari Dialog Perekonomian Indonesia dengan World Bank

Published

on

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengharapkan adanya masukan teknis dari “Economic Dialogue, Resilience Amidst Increasing Global Uncertanties” atau “Dialog Ekonomi, Ketahanan di Tengah Ketidakpastian Global” pada Kamis, (01/08) di Aula Djuanda Gedung Juanda I Kementerian Keuangan, Jakarta.

“Banyak rekomendasi kebijakan yang sudah familiar, tetapi kami mengharapkan rekomendasi (hasil diskusi) harus lebih teknis dan rinci sehingga kita bisa lebih mampu mengidentifikasi apa yang harus dilakukan secara lebih atau tindakan apa yang harus dilakukan secara berbeda (agar masalah fundamental yang dihadapi Indonesia dapat diatasi),” harap Menkeu.

Menkeu menggarisbawahi bahwa identifikasi masalah hanyalah satu sisi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mereviu efektifitas kerangka kebijakan yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga diharapkan kebijakan yang diterapkan benar-benar efektif mengatasi masalah yang ada.

Acara tersebut dilanjutkan dengan peluncuran majalah Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal (TEKF) Edisi II Tahun 2019 dalam Edisi Bahasa Indonesia serta Bahasa Inggris. Diharapkan majalah yang disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kemenkeu dapat menjadi rujukan utama bagi para stakeholders.

Sebelumnya, Menkeu memberi sedikit background seputar perekonomian Indonesia yang masih tumbuh stabil di tengah kondisi perekonomian global yang cenderung melemah terutama sejak tahun 2018. Indonesia dinilai memiliki ketahanan ekonomi yang cukup baik untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonominya. Padahal lembaga internasional seperti International Monetary Fund (IMF) dan World Bank (WB) telah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun 2019 antara 0,1% sampai dengan 0,3%.

Namun demikian, Menkeu menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap harus fokus menjaga momentum pertumbuhan sekaligus melakukan pembenahan masalah-masalah bersifat fundamental. Diperlukan rekomendasi kebijakan yang lebih nyata dan rinci sehingga dapat efektif mengatasi masalah-masalah tersebut.

Lebih lanjut, Menkeu menguraikan pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan mendasar untuk meningkatkan produktivitas masyarakat melalui pembangunan infrastruktur untuk memperlancar konektifitas barang dan jasa; pembangunan sumber daya manusia (SDM) baik melalui pendidikan formal berkelanjutan maupun keterampilan melalui vokasi; dan penyediaan sarana kesehatan.

Pemerintah Indonesia juga mengedepankan kebijakan untuk menarik investor multinasional agar menanamkan modalnya (Foreign Direct Investment/FDI) di perusahaan Indonesia yang berbasis teknologi dan inovasi dalam jangka panjang.

sumber: kemenkeu.go.id

Continue Reading

KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Pemkot Baubau Berikan Perlindungan Terhadap Anak dan Perempuan, Ini Bagian Pembangunan SDM

Published

on

By

Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si di kantor DP3A. -foto:ist-

BAUBAU, Bursabisnis.id – Saat ini Kota Baubau dihadapkan pada isu kekerasan pada perempuan dan anak dengan jumlah kasus yang cukup tinggi.

Dari Januari hingga Desember 2023, tidak kurang dari 40 kasus kekerasan seksual anak yang dilaporkan di UPTD PPA Kota Baubau dan jumlah anak berhadapan dengan hukum berjumlah 57 anak.

Juga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang juga marak akhir-akhir ini.

Dari Data statistik tersebut, secara positif, menunjukkan bahwa sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan sudah cukup baik.

Masyarakat sudah cukup paham hak dan kewajibannya ketika terjadi kekerasan.

Keberadaan layanan UPTD-PPA dapat membantu masyarakat dalam pelayanan.

Demikian dikatakan Pj Sekda Kota Baubau La Ode Aswad, S.Sos, M.Si mewakili Wali Kota Baubau membuka kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat Kabupaten/Kota DAK non fisik tahun 2024 di aula kantor DP3A Kota Baubau pada Rabu, 9 Oktober 2024.

Menurut Pj Sekda Kota Baubau, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari pembangunan nasional yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, perlindungan perempuan dan anak merupakan bagian dari prioritas peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan upaya untuk melindungi hak mereka akan rasa aman dan keadilan sehingga mereka bebas dari segala bentuk kekerasan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal, serta perempuan dapat berdaya, produktif, dan berpartisipasi secara bermakna dalam pembangunan. Upaya melindungi perempuan dan anak membutuhkan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi seluruh pihak terkait, yaitu antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, lembaga masyarakat, media, dunia usaha, keluarga, dan komunitas.

”Kegiatan ini merupakan upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak serta memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian konsisten dan sistematis yang ditunjukkan untuk mencapai kesetaraan gender seperti berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap anak serta meningkatnya kualitas layanan khususnya kepada perempuan dan anak,”ungkapnya.

La Ode Aswad berharap para pihak khususnya mitra pemerintah kota, seperti POLRES, BAPAS, Pengadilan Agama, Biro Layanan Psikologi, Kampus dan Media serta Komunitas dapat membangun komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang harmonis. Bukan saja agar ketuntasan kasus dapat optimal, tetapi lebih dari itu, agar upaya pencegahan melalui edukasi ke masyarakat luas harus terus-menerus dilakukan.

Penulis : Tam

Continue Reading

KEUANGAN

Kolaborasi Kemenkeu Satu Jaga Stabilitas Ekonomi Indonesia

Published

on

By

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. -foto:menkeu.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pentingnya kolaborasi dan sinergi dalam Kemenkeu Satu sebagai benteng utama dalam menjaga stabilitas ekonomi Indonesia. Dalam acara Dialog Kemenkeu Satu yang berlangsung di Bangka Belitung.

Menkeu mengajak seluruh jajaran Kemenkeu untuk terus bekerja sama dalam menjalankan tugas sebagai bendahara negara yang bertanggung jawab kepada bangsa dan negara.

“Sebagai bendahara negara, Kementerian Keuangan memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan,” ujar Menkeu sebagaimana dilansir bursabisnis.id dilaman menkeu.go.id pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Menkeu menegaskan bahwa jajaran Kemenkeu harus meningkatkan pengetahuan dan kompetensinya, karena ekonomi terus berubah dan tantangan itu silih berganti, Menkeu juga menekankan bahwa harapan dan aspirasi rakyat juga terus berubah. Oleh karena itu, Menkeu menekankan perlunya meningkatkan kapasitas diri para jajaran di tengah harapan publik yang terus bertambah.

Menkeu menyoroti langkah-langkah Kemenkeu, seperti inisiatif Regional Chief Economist (RCE), yang memungkinkan jajaran Kemenkeu di daerah untuk membaca dan memahami kebutuhan ekonomi lokal serta mendukung keberlanjutan pembangunan. Menkeu menekankan bahwa APBN dirancang untuk memastikan kesejahteraan merata ke seluruh pelosok Indonesia.

Lebih lanjut, Menkeu mengingatkan pentingnya integritas dan kompetensi dalam menjalankan tugas, seraya menyoroti korupsi sebagai suatu ancaman terbesar. Menurut Menkeu, setiap pegawai Kemenkeu perlu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensi agar dapat menjalankan tugas dengan baik dan benar.

Di tengah era teknologi digital, Menkeu menekankan pentingnya adaptasi dan pembelajaran yang berkesinambungan, dan kesiapan menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul ke depannya.

“Kita enggak pernah bisa milih kapan akan datang shock dalam bentuk apa, dan dimana. Bisa dalam bentuk climate change, menimbulkan banjir, bisa menimbulkan kekeringan, bisa menimbulkan bencana alam dan yang lain-lain. Anything could happen, dan Anda tidak boleh gentar kalau mikirin kemungkinan tantangan,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Menkeu mengingatkan seluruh pegawai Kemenkeu untuk selalu menjadikan pekerjaan mereka sebagai bentuk kontribusi bagi bangsa.

“Gunakan kesempatan ini untuk kalian bisa membagi dan memberi lebih banyak lagi. Jangan berpikir saya dapat apa, tapi saya bisa memberi apa lagi, karena itulah yang akan menjadi kekuatan luar biasa bagi Indonesia untuk terus maju ke depan,” pungkasnya.

 

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulis : Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Ekonomi Makro

Pemerintah Proyeksi Pertumbuhan PDB Tahun 2024 Dikisaran 5,2 Persen

Published

on

By

Menkeu Sri Mulyani Indrawati. -foto:menkeu.go.id-

JAKARTA, Bursabisnis.id – Rating and Investment Information, Inc. (R&I) mengafirmasi Peringkat Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB+ dengan outlook positif.

Penilaian R&I ini menunjukkan fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dengan didukung peningkatan pendapatan per kapita, demografi dan sumber daya alam yang melimpah, sektor manufaktur yang terus berkembang serta pengelolaan kebijakan fiskal yang prudent dengan beban utang pemerintah yang relatif terkendali.

Lebih lanjut, R&I menilai perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mampu tumbuh solid diatas 5% melanjutkan kinerja sejak 2022. Pada tahun 2024 ini pertumbuhan tetap kuat pada semester pertama dan diperkirakan tetap berada di sekitar 5% sampai akhir tahun.

“Penilaian positif dari R&I menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” jelas Menkeu, Sri Mulyani Indrawati sebagaimana dikutip bursabisnis.id dari laman kemenkeu.go.id pada Kamis, 3 Oktober 2024.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB riil Indonesia pada kisaran 5,0 – 5,2% di 2024 dan dengan sinergi bersama Bank Indonesia berhasil menjaga stabilitas harga dengan tingkat inflasi yang terkendali.

R&I mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga defisit fiskal tetap di bawah 3% ditengah fluktuasi harga minyak dan nilai tukar yang mempengaruhi belanja subsidi. Lembaga pemeringkat Jepang itu juga mencermati basis penerimaan yang masih dapat dioptimalkan demi memperbesar kapasitas fiskal. Selain itu, R&I mengharapkan pemerintahan baru nantinya dapat menjalankan program prioritas dengan tetap memperhatikan ketahanan fiskal dan kestabilan makroekonomi. Hal tersebut menurut R&I akan menjadi faktor kunci untuk menaikkan peringkat rating Indonesia.

“Kita optimis R&I akan memberikan kenaikan peringkat di tahun depan, dengan melihat kondisi fiskal dan makroekonomi yang baik, serta komitmen pemerintahan berikutnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,” tambah Menteri Keuangan.

Sumber : kemenkeu.go.id
Penulisq: Icha
Editor : Tam

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Bisnis Media Sentosa - Bursabisnis.ID