Connect with us

PROPERTY

Kementerian PUPR Temukan Pengembang Perumahan Subsidi Tak Patuhi Aturan

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan salah satu masalah terkait ketidakpatuhan pengembang. Kementeriannya masih menemukan pengembang yang tak mematuhi aturan kualitas dan kelaikan bangunan yang telah ditentukan pemerintah.

“Masih ada pengembang hunian bersubsidi yang tidak mematuhi kualitas bangunan dengan tidak mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF). Padahal sertifikat ini penting sebagai dasar pelaksanaan akad kredit,” ujar Eko sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

Berdasarkan temuan kementerian, tidak diterbitkannya SLF itu terkait dengan belum adanya ketersediaan air minum, jaringan listrik dan utilitas di perumahan yang dibangun para pengembang. Bahkan ada rumah yang belum dialiri listrik serta jauh dari angkutan umum.

Eko menyebutkan hasil temuan BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian PUPR juga menunjukkan masih adanya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai tata ruang/perizinan.

Masalah lainnya adalah keterlambatan penyaluran subsidi bantuan uang muka, keterlambatan penyetoran dana bergulir, tarif dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), serta adanya dua unit rumah KPR subsidi digabung menjadi satu rumah.

“Terkait dengan masih adanya rumah bersubsidi yang diperjualbelikan atau disewakan sebelum lima tahun, perbankan semestinya juga bisa lebih menyosialisasikan tentang syarat huni rumah bersubsidi kepada calon debitur MBR,” tegas Eko.

Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan banyak fasilitas subsidi untuk membantu masyarakat kurang mampu memiliki rumah. Dalam tahun anggaran 2021, fasilitas meliputi FLPP sebanyak 157.500 unit dengan total anggaran senilai Rp16,66 triliun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) senilai Rp630 miliar, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengakui ketepatan sasaran dari pemenuhan rumah bersubsidi untuk MBR masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Hal ini tidak hanya terkait sasaran penerima atau MBR saja, tetapi juga menyangkut kualitas rumah bersubsidi yang dibangun pengembang. Di sinilah, menurutnya, diperlukan peran pemerintah sebagai regulator dalam membangun ekosistem perumahan yang lebih baik.

Dalam hal tersebut, Arif mengklaim PPDPP telah berkontribusi dengan mengembangkan sistem yang merangkum seluruh proses dalam pemenuhan rumah bersubsidi dengan berbasis teknologi informasi.

“Sejak tahun lalu kami sudah meluncurkan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) sebagai sistem besarnya dengan beberapa subsistem di bawahnya yang lebih detail dan memiliki fungsi spesifik,” jelas Arief.

Laporan : Ibi

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PROPERTY

Pemerintah Hapus IMB Diganti Jadi PBG

Published

on

By

JAKARTA, BursaBisnis.id – Pemerintah menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan ketentuan baru yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan kewajiban mencantumkan fungsi bangunan.  Ini tertuang dalam salah satu aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Sebelumnya, aturan terkait IMB tertuang dalam UU nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan aturan pelaksananya yakni PP nomor 36 tahun 2005.

“PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung,” demikian bunyi Pasal 1 PP 16/2021,Sabtu (27/2/2021) sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

PBG sendiri wajib mencantumkan fungsi bangunan yang meliputi meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus.

Pasal 5 ayat (5) PP tersebut menjelaskan, fungsi khusus yang dimaksud mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh menteri, serta memperbolehkan adanya bangunan dengan fungsi campuran atau memiliki lebih dari satu fungsi.

Kendati demikian, bangunan campuran atau multifungsi ini wajib memenuhi standar teknis dari masing-masing fungsi bangunan yang digabungkan tersebut.

“Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (1).

Jika nantinya suatu bangunan gedung mengalami perubahan fungsi gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.

“Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud […] dikenai sanksi administratif,” jelas Pasal 12 PP tersebut.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

Selanjutnya terdapat pula sanksi administratif berupa pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, hingga perintah pembongkaran bangunan gedung.

PP 16/2021 juga mengatur soal IMB yang sudah telanjur dikeluarkan pemerintah daerah. Dalam Pasal 347 disebutkan bahwa bangunan gedung yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP ini, IMB-nya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

Sedangkan untuk mengganti IMB menjadi PBG, pemilik gedung wajib mengurus SLF berdasarkan ketentuan PP ini.

Laporan : Rus

Continue Reading

Investasi

Sukses Membangun Perumahan untuk Rakyat, DPD PI Sultra Terima Penghargaan

Published

on

By

KENDARI – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pengembang Indonesia (PI) Sulawesi Tenggara (Sultra) dianugerahi penghargaan dari DPP PI. Apresiasi tersebut diterima atas pencapaian dalam membangun perumahan untuk rakyat.

Ketua DPD PI Sultra, Muh. Kobar mengatakan, penghargaan tersebut diberikan bertepatan dengan Musyawarah Nasional (Munas) I PI, yang berlangsung pada 28-30 Okrober 2018 di Jakarta.

Di bawah kepemimpinannya, secara nasional, pengurus PI telah membangun 50 ribu unit rumah di 18 provinsi. Khusus untuk Sultra, telah terbangun dua ribu unit rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di 17 kabupaten/kota.

“PI Sultra sangat serius dan akan terus membangun rumah subsidi sembari mendukung program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang belum memeiliki rumah,” ungkapnya saat dihubungi melalui akun WhatsApp, Kamis 1 November 2018.

Lebih lanjut, Kobar menjelaskan, pihaknya serius dalam mendukung program pembinaan asosiasi pengembang perumahan yang dilakukan pemerintah, khususnya dalam program ARSAP 3 (Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang dan Pengembang Perumahan), bahkan atas capaian tersebut PI Sultra mendapatkan penghargaan dari DPP PI.

“Pada Munas I waktu lalu, DPP memberikan apresiasi kepada DPD yang berprestasi dengan kategori, DPD PI paling aktif, DPD PI paling inovatif, DPD PI paling inspiratif dan DPD PI paling kreatif, kami sangat bersyukur atas penghargaan yang diberikan kepada DPD PI Sultra sebagai Pemgembang Terbaik kategori Paling Kreatif,” jelasnya.

Dutambahkannya, pihaknya terus menggenjot program satu hektare satu kecamatan. Dan 2019 mendatang PI Sultra akan 4000 unit rumah untuk MBR di 17 kabupaten/kota.

“Kami juga berterimah kasih atas dukungan semua perbankan dan stakeholder di Sultra, atas kerjasamanya yang baik dengan PI selama ini,” tambahnya. (Ikas)

Continue Reading

Investasi

Tamansari Kahyangan Kendari, Pilihan Hunian “Green Cluster” Kolaborasi Arsitektur Modern-Tradisional

Published

on

By

Kendari, Bursabisnis.id-Sukses memadukan konsep arsitektur modern dan tradisional, Tamansari Kahyangan,  Cluster perumahan yang berdiri dibawah naungan PT. Wika Realty ini kali ini kembali membuktikan eksistensinya dengan mengkreasikan konsep cluster ramah lingkungan.

Berdiri diatas lokasi strategis yang membentang sepanjang 6 km, serta terpaut 8 km dari pusat kota, Tamansari Kahyangan akan menjadi pilihan investasi jangka panjang yang tepat bagi masyarakat.

Lingkungan yang hijau, tenang, dan asri, didukung dengan fasilitas komersil dan rekreasi didalamnya juga menjadi salah satu alasan mengapa cluster perumahan ini wajib dipilih oleh masyarakat yang menginginkan suasana damai, jauh dari mobilitas dan hiruk-pikuk perkotaan.

Sejauh ini, tercatat ada 50 keluarga yang telah memilih menetap di atas lahan seluas 50 hektare tersebut. Selain menawarkan konsep arsitektur yang berdiri diatas lokasi strategis tersebut, pengelolaan sampah dan fasilitas penunjang lainnya juga telah dikemas dengan berorientasi pada keamanan dan kenyamanan lingkungan.

“Kawasan perumahan kami didesain “Zero Waste” dengan pengelolaan sampah terpadu, infrastruktur underground, jaringan listrik bawah tanah, dan saluran tertutup untuk mengoptimalkan landscape kawasan hijau. Kawasan taman bermain juga kami sediakan untuk interaksi antar penghuni setempat,” jelas Glady Eny, Marketing Tamansari Kahyangan, dalam wawancara eksklusif bersama Bursabisnis, Sabtu (13/1/2018).

Tamansari Kahyangan kini tidak hanya menjadi menjadi satu-satunya akses pintu masuk wilayah Kota Kendari. Namun, juga telah menjelma menjadi kawasan cluster hunian impian, dengan warna baru bagi pembangunan Kota Kendari. Lokasi Bandara Haluoleo yang dapat ditempuh dalam waktu singkat, didukung dengan akses wisata dan fasilitas lainnya, seperti Hotel continental, Wonua Monapa, lapangan golf Sanggoleo, serta fasilitas Rumah sakit Umum bertaraf internasional.

Dengan mengusung konsep “Exclusive, Serene, Modern, dan Artful”, Tamansari Kahyangan saat ini menawarkan varian harga untuk seluruh customer, tanpa terkecuali. Harga terendah untuk type sederhana yang disediakan saat ini berkisar 515 juta rupiah. Harga tertinggi, bonus kolam renang pribadi, dibanderol seharga 2 milyar rupiah (bergaransi).

Untuk itu, semua tawaran kenyamanan dalam satu kreasi desain arsitektur ini, menjadi pilihan yang tepat bagi anda, kerabat, ataupun keluarga, yang tentunya cerdas memilih rumah impian masa depan, dengan investasi kenyamanan dan keamanan jangka panjang.(Adv)

Akses informasi pemesanan di: 0811 4033 105 (Glady Eny), atau di 0812 4252 7416 (Nilam).

 

Laporan: Nonas

Editor: Ceno

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.