Connect with us

PROPERTY

Pemerintah Hapus IMB Diganti Jadi PBG

Published

on

JAKARTA, BursaBisnis.id – Pemerintah menghapus aturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan menggantinya dengan ketentuan baru yakni Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan kewajiban mencantumkan fungsi bangunan.  Ini tertuang dalam salah satu aturan pelaksana Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

Sebelumnya, aturan terkait IMB tertuang dalam UU nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan aturan pelaksananya yakni PP nomor 36 tahun 2005.

“PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung,” demikian bunyi Pasal 1 PP 16/2021,Sabtu (27/2/2021) sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

PBG sendiri wajib mencantumkan fungsi bangunan yang meliputi meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya dan fungsi khusus.

Pasal 5 ayat (5) PP tersebut menjelaskan, fungsi khusus yang dimaksud mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh menteri, serta memperbolehkan adanya bangunan dengan fungsi campuran atau memiliki lebih dari satu fungsi.

Kendati demikian, bangunan campuran atau multifungsi ini wajib memenuhi standar teknis dari masing-masing fungsi bangunan yang digabungkan tersebut.

“Bangunan Gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap Pengguna dan lingkungan di sekitarnya,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (1).

Jika nantinya suatu bangunan gedung mengalami perubahan fungsi gedung, pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.

“Pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud […] dikenai sanksi administratif,” jelas Pasal 12 PP tersebut.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, dan penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung.

Selanjutnya terdapat pula sanksi administratif berupa pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan sertifikat laik fungsi (SLF) bangunan gedung, pencabutan SLF bangunan gedung, hingga perintah pembongkaran bangunan gedung.

PP 16/2021 juga mengatur soal IMB yang sudah telanjur dikeluarkan pemerintah daerah. Dalam Pasal 347 disebutkan bahwa bangunan gedung yang telah memperoleh izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum berlakunya PP ini, IMB-nya dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin.

Sedangkan untuk mengganti IMB menjadi PBG, pemilik gedung wajib mengurus SLF berdasarkan ketentuan PP ini.

Laporan : Rus

Continue Reading
Advertisement

PROPERTY

Kerja Keras Berbuah Prestasi Gemilang, PT SDP Dianugerahi Gold Category FIABCI Indonesia-REI Excelent Award 2023

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Kerja keras dan konsisten dalam memberikan yang terbaik bagi customer berbuah prestasi gemilang bagi PT Swarna Dwipa Property (SDP).

Bagaimana tidak, PT SDP terpilih sebagai pengembang rumah subsidi terbaik se-Indonesia pada FIABCI Indonesia–REI Excellence Award tahun ini, di Jakarta, Kamis 14 Desember 2023.

Penghargaan bergengsi yang diraih PT SDP itu adalah yang ketiga kalinya dalam kurun waktu tiga tahun berturut-turut, yakni mulai 2021, 2022 dan 2023.

Setelah meraih Silver Category pada 2021 dan Gold Category serta Platinum Category pada 2022 lalu, perusahaan property yang berkantor pusat di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) ini kembali meraih Gold Category pada 2023 ini.

Penghargaan yang diterima PT SDP ini adalah bentuk apresiasi atas dedikasi tinggi perusahaan yang bergerak di bidang properti tersebut, dalam menghadirkan rumah subsidi terbaik untuk masyarakat.

PT Swarna Dwipa Property raih Gold Category pada FIABCI Indonesia-REI Excellence Award 2023. Foto : ist.

Keberhasilan PT SDP meraih penghargaan bergengsi itu juga bentuk pengakuan atas prestasi luar biasa, dalam menciptakan proyek-proyek berkualitas tinggi.

Dalam sambutannya, CEO PT SDP, Roni Sianturi menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh tim yang telah berkontribusi dalam meraih prestasi itu.

“Penghargaan ini tidak hanya menjadi bukti keunggulan proyek-proyek kami, tetapi juga cermin dari dedikasi dan kerja keras tim yang berusaha memberikan yang terbaik untuk konsumen,” ujar Roni Sianturi.

Lebih lanjut, Roni menjelaskan, pihaknya terus berupaya membuktikan kepada publik sebagai perusahaan terbaik di industri properti dengan komitmen terhadap kualitas, inovasi, dan keberlanjutan.

“Penghargaan ini tidak hanya menjadi pijakan sukses, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus berkarya dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan industri properti di Indonesia,” jelasnya.

Roni Sianturi menambahkan, dengan catatan prestasi yang luar biasa ini, maka PT Swarna Dwipa Property semakin mengukuhkan posisinya sebagai pengembang properti terkemuka, yang mampu menghasilkan proyek-proyek unggulan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

“Harapan besar tersemat untuk masa depan, dimana inovasi dan kualitas tetap menjadi fokus utama perusahaan ini dalam menghadirkan lingkungan hunian yang berkualitas, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia,” pungkasnya.***

Continue Reading

PROPERTY

PT Swarna Dwipa Property Grand Opening Kantor Pusat di Lokasi yang Strategis

Published

on

By

KENDARI, bursabisnis.id – Guna memberikan kemudahan dalam pelayanan kepada konsumennya, PT Swarna Dwipa Property (SDP) lakukan grand opening kantor pusat, Kamis 3 Agustus 2023.

Berada di lokasi yang strategis, tepat di tengah Kota Kendari, kantor pusat PT SDP sangat mudah diakses.

Grand opening kantor pusat PT SDP yang berada di Jalan Sao-sao, Kecamatan Kadia itu dihadiri Pj Wali Kota Kendari, Asmawa Tosepu.

Dalam sambutannya, Asmawa Tosepu menyampaikan, bahwa pembangunan infrastruktur perkotaan perumahan dan pemukiman merupakan prioritas utama dalam rencana pembangunan daerah (RPD).

Tujuannya, kata Asmawa Tosepu, untuk meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman melalui penataan kawasan yang sebelumnya kumuh.

Lebih lanjut, Asmawa Tosepu juga menjelaskan, bahwa perkembangan pesat di Kota Kendari sejalan dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tahun 2017-2037, diarahkan untuk mendukung pertumbuhan pusat kota.

“Saat ini Kota Kendari mengalami percepatan pertumbuhan yang ditandai dengan berkembangnya kawasan pemukiman,” ujarnya.

Di tempat yang sama, CEO PT SDP, Roni Sianturi mengatakan, dengan lokasi kantor yang strategis, pihaknya memberikan kemudahan akses bagi customer dan pihak perbankan.

Roni Sianturi menambahkan, lokasi kantor yang strategis menjadi pusat yang menghubungkan berbagai aspek penting dalam pembangunan dan pemukiman di Kota Kendari.

“Saya berharap bahwa kantor ini akan memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai hal terkait perumahan,” ungkapnya.

Continue Reading

PROPERTY

Kementerian PUPR Temukan Pengembang Perumahan Subsidi Tak Patuhi Aturan

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih menemukan sejumlah masalah dalam pembangunan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kurang mampu.

Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko D. Heripoerwanto mengatakan salah satu masalah terkait ketidakpatuhan pengembang. Kementeriannya masih menemukan pengembang yang tak mematuhi aturan kualitas dan kelaikan bangunan yang telah ditentukan pemerintah.

“Masih ada pengembang hunian bersubsidi yang tidak mematuhi kualitas bangunan dengan tidak mengantongi sertifikat laik fungsi (SLF). Padahal sertifikat ini penting sebagai dasar pelaksanaan akad kredit,” ujar Eko sebagaimana dilansir dari laman CNNIndonesia.com.

Berdasarkan temuan kementerian, tidak diterbitkannya SLF itu terkait dengan belum adanya ketersediaan air minum, jaringan listrik dan utilitas di perumahan yang dibangun para pengembang. Bahkan ada rumah yang belum dialiri listrik serta jauh dari angkutan umum.

Eko menyebutkan hasil temuan BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian PUPR juga menunjukkan masih adanya rumah KPR bersubsidi yang tidak sesuai tata ruang/perizinan.

Masalah lainnya adalah keterlambatan penyaluran subsidi bantuan uang muka, keterlambatan penyetoran dana bergulir, tarif dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), serta adanya dua unit rumah KPR subsidi digabung menjadi satu rumah.

“Terkait dengan masih adanya rumah bersubsidi yang diperjualbelikan atau disewakan sebelum lima tahun, perbankan semestinya juga bisa lebih menyosialisasikan tentang syarat huni rumah bersubsidi kepada calon debitur MBR,” tegas Eko.

Seperti diketahui, pemerintah menggelontorkan banyak fasilitas subsidi untuk membantu masyarakat kurang mampu memiliki rumah. Dalam tahun anggaran 2021, fasilitas meliputi FLPP sebanyak 157.500 unit dengan total anggaran senilai Rp16,66 triliun, subsidi bantuan uang muka (SBUM) senilai Rp630 miliar, Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) untuk 39.996 unit senilai Rp1,6 triliun, dan Tapera dari dana masyarakat untuk 25.380 unit senilai Rp2,8 triliun Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin mengakui ketepatan sasaran dari pemenuhan rumah bersubsidi untuk MBR masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Hal ini tidak hanya terkait sasaran penerima atau MBR saja, tetapi juga menyangkut kualitas rumah bersubsidi yang dibangun pengembang. Di sinilah, menurutnya, diperlukan peran pemerintah sebagai regulator dalam membangun ekosistem perumahan yang lebih baik.

Dalam hal tersebut, Arif mengklaim PPDPP telah berkontribusi dengan mengembangkan sistem yang merangkum seluruh proses dalam pemenuhan rumah bersubsidi dengan berbasis teknologi informasi.

“Sejak tahun lalu kami sudah meluncurkan SiKasep (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) sebagai sistem besarnya dengan beberapa subsistem di bawahnya yang lebih detail dan memiliki fungsi spesifik,” jelas Arief.

Laporan : Ibi

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.