KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Kota Baubau Hub Maritim Internasional, Perlu Kebijakan Otorita Khusus
BAUBAU, Bursabisnis.id – Pemerintahan Kota Baubau secara otonom baru terbentuk berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2001, melepaskan diri dari Kabupaten Buton sebagai induk pemerintahan saat itu.
Meski Pemerintah Kota Baubau baru berusia 23 tahun, namun Kejayaan Kerajaan dan Kesultanan Buton di Nusantara, terhitung sejak berdiri tahun 1332 hingga tahun 1960 atau sekitar 628 tahun lamanya, telah menjadi catatan dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia.
Menurut Saleh Hanan, aktivis lingkungan hidup yang berdomisili di Kabupaten Wakatobi, pada masa-masa itu, Kesultanan Buton banyak meninggalkan warisan sejarah yang gemilang.
Sampai saat ini, warisan ini bisa disaksikan masyarakat berupa ; benda peninggalan, sejarah, budaya, dan arkeologi.
Kemudian wilayah bekas Kesultanan Buton yang kini berkedudukan di Kota Baubau telah mekar beberapa kabupaten dan kota seperti: Kabupaten Buton, Kabupaten Muna, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, dan Kota Baubau, dimana masih berdiri tegak Keraton Kesultanan Buton.
Pada masa pemerintahan Gubernur Sultra, La Ode Kaimoeddin periode 1992-1997 dan 1997-2002, posisi Baubau sebagai Ibukota Kabupaten Buton yang kini sudah menjadi daerah otonom Kota Baubau, menjadi sangat sentral.
Pelabuhan Murhum Baubau menjadi area publik untuk mobilisasi manusia dan barang untuk wilayah Buton dan Muna serta Kendari.
Hasil bumi atau rempah-rempah dari wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), seperti dari Ternate, Maluku, Halmahera, Papua yang akan diekspor melalui Pelabuhan Surabaya ataupun Jakarta, dipastikan melewati Pelabuhan Kota Baubau.
Mengingat Pelabuhan Kota Baubau perannya sangat sentral dalam rantai distribusi ekonomi, menurut Saleh Hanan yang juga alumni Faperta Universitas Halu Oleo (UHO), Hub regional sangat memungkinkan dan sudah terjadi sejak masa kejayaan Kesultanan Buton hingga abad ke 20.
“Bahkan Hub Internasional sudah diwacanakan sejak era kepemimpinan Gubernur Kaimoeddin. Kalau gagasan kemaritiman ini dihidupkan kembali oleh Pj Walikota Baubau Rasman Manafi, saya kira ini sangat luar biasa dan perlu dukungan oleh seluruh stakeholder,” ujar Saleh Hanan aktivis mahasiswa era 90-an ini.
Saleh mengungkapkan, berdasarkan sejarah ada tokoh pelayaran rempah abad 17 namanya Wa Ode Wau. Kapalnya mencapai 300 buah, kekayaannya ribuan gulden.
“ Wa Ode Wau dan pelaut-pelaut Wakatobi berdagang rempah dari Maluku ke Singapura. Perdagangan rempahnya dikendalikan dari Pulau Wangi-Wangi,” ungkapnya.
Masih menurut Saleh, Kaimoeddin pernah mewacanakan wilayah Wakatobi sebagai pelabuhan bebas internasonal ketika itu. Dengan dasar setelah melihat aktivitas budaya berlayar dan dagang antar pulau dan antar negara.
Kemudian, sejarah jalur rempah dunia serta posisi ALKI III A, jalur lintas pasifik dan samudra hindia di Laut Banda, persis dekat Wakatobi.
Tapi yang sangat penting disiapkan, menurut Saleh Hanan, adalah apa kebutuhan pelayaran internasional di Baubau atau Wakatobi.
“Mungkin bisa dibuat kebijakan khusus untuk wilayah ini, misalnya sebagai otorita khusus RI untuk kemudahan dibidang pelayaran. Jadi besok-besok, kapal-kapal dunia berlayar atas nama kapal Buton semua,” terang Saleh Hanan yang sering mendampingi para peneliti sejarah nasional ke Wakatobi.
Soal kreatifitas orang Buton, menurutnya, budaya berlayar dan merantau mencari daerah-daerah yang memiliki komoditi unggulan, ini menggambarkan cara orang Buton mengatasi keterbatasan melalui perdagangan antarpulau.
Orang Buton sudah terbiasa berlayar dari timur ke barat Indonesia. Bahkan sampai ke Singapura, Malaysia dan Philifina. Mereka berdagang dengan membawa hasil rempah-rempah.
(Advertorial/Pariwara)
Ekonomi Makro
Libatkan Generasi Milenial, KPw BI Sultra Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah
KENDARI, bursabisnis.id – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Anoa.
Untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah tumbuh menjadi ekonomi yang inklusif, BI Perwakilan Sultra melibatkan generasi milenial yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI), sebagai penggerak sosialisasi sistem ekonomi bernafaskan islam tersebut di kalangan masyarakat.
Digelar di Aula Wakatobi KPwBI Sultra, ratusan anggota GenBI dari tiga komisariat, yakni Universitas Halu Oleo (UHO), STIE 66 dan IAIN diedukasi tentang ekonomi dan keuangan syariah.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan dapat memperkuat literasi dan pemahaman anak-anak muda tentang ekonomi syariah, serta dapat menjadi agen penyebar informasi kepada keluarga, teman hingga masyarakat luas.
Deputi Kepala KPwBI Sultra, Rahardian Triaji mengatakan, edukasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara.
Saat ini, kata pria yang populer dengan sapaan Aji, ekonomi syariah menjadi salah satu pondasi pertumbuhan ekonomi nasional, yang sejalan dengan visi pemerintah pusat yang tercantum dalam program strategis nasional.
“Oleh karena itu, BI turut mendukung pengembangan ini melalui kegiatan literasi seperti yang kami laksanakan hari ini,” kata Aji, saat diwawancarai awak media, Selasa 14 Oktober 2025.
Editor: Ikas
KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Pengembangan Potensi Daerah Muna Barat Dinilai Strategis Dorong Kemajuan Ekonomi
KENDARI, Bursabisnis. Id – Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin, dinilai tanggap dan gesit dalam memaksimalkan dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis dan ini sejalan dengan visi misi dan janji politik yang disampaikan sebelumnya.
”Kami melihat gerak cepat Pemda Mubar dalam pengembangan sektor krusial dan strategis di Muna Barat cukup maksimal, sehingga perlu ada kesinambungan yang terus menerus guna mendorong perekonomian dan pembangunan daerah yang sangat bersentuhan dengan masyarakat pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata,” tegas Rasmin Jaya tokoh pemuda Muna Barat.
Apa lagi letak geografis wilayah Muna Barat yang sangat strategis menjadikan 3 sektor tersebut sebagai bidang unggulan untuk di kelola dengan baik, serta di distribusi di beberapa daerah khususnya di Wilayah Sulawesi Tenggara.
Gerak cepat Bupati Muna Barat yang sangat potensial dan strategis salah satu strategi menuju tagline Liwu Mokesa. Karena dengan itu bisa memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang sangat merata misalkan perkantoran, jalan, pelabuhan, bandara dan masih banyak lagi untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tahu, Muna Barat memiliki 3 Wilayah Besar, Lawa Raya, Tiworo Raya dan Kusambi Raya. Sehingga dari wilayah tersebut perlu ada pemetaan potensi dan berkosentrasi di bidangnya masing-masing. Tugas pemerintah kedepan bagaimana tinggal menyediakan bibit-bibit unggulan yang sesuai dengan sektor prioritas, fasilitas sarana dan prasarana serta ruang pemasaran untuk mendistribusikan hasil produksi,” bebernya.
Menjadi tugas bersama, sebagai masyarakat untuk mendukung secara seksama program yang akan dilaksanakan kedepan. Apa lagi jauh sebelum itu, La Ode Darwin telah banyak memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
Terbaru ini, program 100 hari kerja Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, membuahkan hasil positif. Produksi telur ayam di wilayah ini mencapai 12 ribu butir per hari, didukung oleh penyaluran 20.000 ekor ayam petelur kepada 23 kelompok tani.
Bupati Mubar, La Ode Darwin menegaskan bahwa bantuan ini adalah bagian dari komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan peternak. Program ini juga merupakan realisasi janji kampanye serta bagian dari program 100 hari kerja bersama Wakil Bupati Ali Basa.
“Kelompok yang menerima bantuan ini telah melalui proses verifikasi ketat. Mereka harus memiliki kandang dan lahan pakan yang memadai. Jika tidak, bantuan tidak akan disalurkan,” tegasnya.
Atas hal itu, Rasmin Jaya mengharapkan Pemerintah Daerah jangan ada henti-hentinya berbenah demi kemajuan daerah dan percepatan perputaran ekonomi serta untuk memaksimalkan potensi-potensi yang sangat strategis dah krusial.
Tak hanya itu, pembangunan kantor Pemerintah Daerah di Muna Barat harus terus dilanjutkan dan menjadi semangat baru dan angin segar untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat secara merata.
”Demi kebaikan daerah, masyarakat dan proses pembangunan yang berkesinambungan tentu apapun itu kita akan kawal dan dukung secara bersama-sama sebagai generasi muda,” tegasnya.
Ia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, pemuda dan mahasiswa Mubar menyatukan tekad mendukung dan mengawal proses pembangunan yang berkelanjutan menuju Liwu Mokesa.
“Kita sudah melegitimasi pemimpin Muna Barat yang lahir dari produk pilkada, yang dipilih langsung oleh rakyat. Sekarang saatnya kita bergandengan tangan agar orientasi kebijakan bisa pro rakyat dengan segala sektor dan potensi daerah yang di miliki” tegasnya.
Sebelumnya program La Ode Darwin dan Ali Basa dalam pengembangan 3 sektor yang di kemas dalam visi misi pada Pilkada 2024 dinilai sangat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Muna Barat.
Dimana La Ode Darwin dan Ali Basa ingin memajukan potensi Perikanan, Peternakan dan Pertanian yang ada di Muna Barat agar bisa maju, mandiri dan berdaya saing dengan daerah-daerah yang lain.
Ia juga mendorong agar pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas menjadi hal yang utama dan prioritas.
“Sebab dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) beberapa potensi dan sektor tersebut dapat terkelola dengan baik,”
Di samping itu juga perlu ada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Laporan : Tam
KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Menkeu dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Bahas Kebijakan TKD dan DBH
JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima jajaran Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Pertemuan ini membahas berbagai isu aktual mengenai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan sinergi fiskal pusat–daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Dalam diskusi tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi terkait dinamika kebijakan fiskal, terutama dampak penyesuaian TKD terhadap pelaksanaan program prioritas dan layanan publik di daerah. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan menampung seluruh masukan dari para Gubernur untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Saya berterima kasih atas masukan dari seluruh Gubernur. Diskusi hari ini sangat konstruktif dan membuka banyak perspektif nyata dari daerah,” ujar Menkeu Purbaya.
Menkeu juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah. Beberapa usulan terkait afirmasi bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus10 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN7 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
