KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Gunakan Anggaran Rp 400 Milyar, Demokrat Sarankan Pembangunan Kantor Gubernur Sultra Dievaluasi
KENDARI, Bursabisnis.id – Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sultra, Muh Endang SA, menyarankan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sultra Komjen Andap Budhi Revianto, agar melakukan pembenahan pasca kepemimpinan Gubernur Ali Mazi bersama Wakil Gubernur Lukman Abunawas sudah berakhir.
Diketahui bahwa Komjen Andap Budhi pernah menjabat sebagai Kapolda Sultra pada tahun 2016 lalu, dilantik sebagai Pj gubernur Sultra oleh Mendagri Tito Karnavian pada Selasa, 5 September 2023 di Jakarta.
“Selamat atas pelantikan Bapak Komjen Andap Budhi sebagai penjabat gubernur Sultra,” kata Muh Endang.
Menurut Endang langkah pertama yang harus dilakukan Andap adalah segera mengevaluasi dan menghentikan pembangunan Kantor Gubernur Sultra.
Karena pembangunan tersebut mubazir dan bukan merupakan prioritas.
“Itu proyek bodoh, boros, dan tidak bermanfaat buat rakyat Sultra” tegas Endang.
Menurut politisi Demokrat ini, proyek pembangunan kantor gubernur 21 lantai yang menelan anggaran Rp 400 Milyar itu dibuat serampangan dan akan membebani APBD Sulawesi Tenggara.
Dia berpendapat, akan lebih bermanfaat bila anggaran sebesar itu dialokasikan untuk membangun dan memperbaiki jalan-jalan provinsi yang rusak.
“Ada kurang lebih lima ribu kilo meter jalan yang rusak di Sultra. Lihat saja dimana-mana rakyat blokir jalan, tapi Gubernur Ali Mazi memang bebal tidak mau dengarkan rakyat,” jelas Endang.
Selain kantor Gubernur Caleg DPR RI ini juga menyarankan Pj. Gubernur Andap mengevaluasi pembangunan rujab gubernur.
Menurut informasi, pembangunan rujab Gubernur Sultra sudah menghabiskan anggaran kurang lebih Rp 300 Milyar.
. “Selain menghabiskan anggaran, rehab rujab Gubernur itu juga merusak bangunan gedung rapat paripurna DPRD Provinsi Sultra, sehingga rapat-rapat DPRD sekarang kebanyakan digelar di hotel dan di kantor gubernur,” ungkap Endang.
Selain merusak ruang rapat DPRD, diduga akibat ulah Ali Mazi menimbun kolam didalam rujab saat ini kalau hujan sedikit saja area seputaran MTQ banjir karena tidak ada lagi area yang bisa menahan air.
Mantan Ketua KNPI Sultra ini juga mengingatkan Andap selain kebutuhan anggaran untuk perbaikkan jalan dan jembatan yang lebih berguna dan dibutuhkan rakyat, tahun depan Sultra juga akan melaksanakan Pilgub.
“Saya perkirakan Pilgub akan menelan biaya sekitar Rp 500 milyar. Jadi kalau proyek-proyek gila Ali Mazi tidak dievaluasi, maka rakyat tetap akan menderita dengan infrastruktur yang rusak,” ujarnya.
Selanjutnya mantan Wakil Ketua DPRD Sultra juga ini meminta Andap mengevaluasi tata kelola pemerintahan dan birokrasi.
Menurutnya penempatan ASN dijaman Ali Mazi kacau balau. Tidak sesuai aturan serta mekanisme kepegawaian.
Untuk itu Endang meminta Andap segera menata ulang dan mengembalikan penataan/penempatan kepegawaian sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku.
” Coba bayangkan ada PNS yang jadi Pj. Kepala Dinas selama 4 tahun, dan kemarin pun Ali Mazi sudah mau berakhir masih melantik. Lucunya lagi ada yang siang non-job, malam dilantik lagi, inikan gila” urai Endang sambil tertawa.
Selain soal APBD dan tata kelola pemerintahan Endang juga menyarankan Andap mengevaluasi pengelolaan KONI Sultra.
Menurutnya banyak info yang berseliweran bahwa pengelolaan KONI kurang baik dan profesional.
Selain KONI Ia juga menyarankan Andap untuk mengevaluasi dan menghentikan pengalokasian anggaran untuk KNPI.
Penulis : Rustam
Ekonomi Makro
Libatkan Generasi Milenial, KPw BI Sultra Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Keuangan Syariah
KENDARI, bursabisnis.id – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra) terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah di Bumi Anoa.
Untuk mendorong ekonomi dan keuangan syariah tumbuh menjadi ekonomi yang inklusif, BI Perwakilan Sultra melibatkan generasi milenial yang tergabung dalam Generasi Baru Indonesia (GenBI), sebagai penggerak sosialisasi sistem ekonomi bernafaskan islam tersebut di kalangan masyarakat.
Digelar di Aula Wakatobi KPwBI Sultra, ratusan anggota GenBI dari tiga komisariat, yakni Universitas Halu Oleo (UHO), STIE 66 dan IAIN diedukasi tentang ekonomi dan keuangan syariah.
Melalui sosialisasi tersebut, diharapkan dapat memperkuat literasi dan pemahaman anak-anak muda tentang ekonomi syariah, serta dapat menjadi agen penyebar informasi kepada keluarga, teman hingga masyarakat luas.
Deputi Kepala KPwBI Sultra, Rahardian Triaji mengatakan, edukasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi syariah di Sulawesi Tenggara.
Saat ini, kata pria yang populer dengan sapaan Aji, ekonomi syariah menjadi salah satu pondasi pertumbuhan ekonomi nasional, yang sejalan dengan visi pemerintah pusat yang tercantum dalam program strategis nasional.
“Oleh karena itu, BI turut mendukung pengembangan ini melalui kegiatan literasi seperti yang kami laksanakan hari ini,” kata Aji, saat diwawancarai awak media, Selasa 14 Oktober 2025.
Editor: Ikas
KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Pengembangan Potensi Daerah Muna Barat Dinilai Strategis Dorong Kemajuan Ekonomi
KENDARI, Bursabisnis. Id – Bupati Muna Barat (Mubar) La Ode Darwin, dinilai tanggap dan gesit dalam memaksimalkan dan mendorong pembangunan sektor-sektor strategis dan ini sejalan dengan visi misi dan janji politik yang disampaikan sebelumnya.
”Kami melihat gerak cepat Pemda Mubar dalam pengembangan sektor krusial dan strategis di Muna Barat cukup maksimal, sehingga perlu ada kesinambungan yang terus menerus guna mendorong perekonomian dan pembangunan daerah yang sangat bersentuhan dengan masyarakat pertanian, perikanan, peternakan dan pariwisata,” tegas Rasmin Jaya tokoh pemuda Muna Barat.
Apa lagi letak geografis wilayah Muna Barat yang sangat strategis menjadikan 3 sektor tersebut sebagai bidang unggulan untuk di kelola dengan baik, serta di distribusi di beberapa daerah khususnya di Wilayah Sulawesi Tenggara.
Gerak cepat Bupati Muna Barat yang sangat potensial dan strategis salah satu strategi menuju tagline Liwu Mokesa. Karena dengan itu bisa memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan yang sangat merata misalkan perkantoran, jalan, pelabuhan, bandara dan masih banyak lagi untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kita tahu, Muna Barat memiliki 3 Wilayah Besar, Lawa Raya, Tiworo Raya dan Kusambi Raya. Sehingga dari wilayah tersebut perlu ada pemetaan potensi dan berkosentrasi di bidangnya masing-masing. Tugas pemerintah kedepan bagaimana tinggal menyediakan bibit-bibit unggulan yang sesuai dengan sektor prioritas, fasilitas sarana dan prasarana serta ruang pemasaran untuk mendistribusikan hasil produksi,” bebernya.
Menjadi tugas bersama, sebagai masyarakat untuk mendukung secara seksama program yang akan dilaksanakan kedepan. Apa lagi jauh sebelum itu, La Ode Darwin telah banyak memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
Terbaru ini, program 100 hari kerja Bupati Muna Barat (Mubar), La Ode Darwin, membuahkan hasil positif. Produksi telur ayam di wilayah ini mencapai 12 ribu butir per hari, didukung oleh penyaluran 20.000 ekor ayam petelur kepada 23 kelompok tani.
Bupati Mubar, La Ode Darwin menegaskan bahwa bantuan ini adalah bagian dari komitmennya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan peternak. Program ini juga merupakan realisasi janji kampanye serta bagian dari program 100 hari kerja bersama Wakil Bupati Ali Basa.
“Kelompok yang menerima bantuan ini telah melalui proses verifikasi ketat. Mereka harus memiliki kandang dan lahan pakan yang memadai. Jika tidak, bantuan tidak akan disalurkan,” tegasnya.
Atas hal itu, Rasmin Jaya mengharapkan Pemerintah Daerah jangan ada henti-hentinya berbenah demi kemajuan daerah dan percepatan perputaran ekonomi serta untuk memaksimalkan potensi-potensi yang sangat strategis dah krusial.
Tak hanya itu, pembangunan kantor Pemerintah Daerah di Muna Barat harus terus dilanjutkan dan menjadi semangat baru dan angin segar untuk memaksimalkan pelayanan publik kepada masyarakat secara merata.
”Demi kebaikan daerah, masyarakat dan proses pembangunan yang berkesinambungan tentu apapun itu kita akan kawal dan dukung secara bersama-sama sebagai generasi muda,” tegasnya.
Ia juga mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, pemuda dan mahasiswa Mubar menyatukan tekad mendukung dan mengawal proses pembangunan yang berkelanjutan menuju Liwu Mokesa.
“Kita sudah melegitimasi pemimpin Muna Barat yang lahir dari produk pilkada, yang dipilih langsung oleh rakyat. Sekarang saatnya kita bergandengan tangan agar orientasi kebijakan bisa pro rakyat dengan segala sektor dan potensi daerah yang di miliki” tegasnya.
Sebelumnya program La Ode Darwin dan Ali Basa dalam pengembangan 3 sektor yang di kemas dalam visi misi pada Pilkada 2024 dinilai sangat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat Muna Barat.
Dimana La Ode Darwin dan Ali Basa ingin memajukan potensi Perikanan, Peternakan dan Pertanian yang ada di Muna Barat agar bisa maju, mandiri dan berdaya saing dengan daerah-daerah yang lain.
Ia juga mendorong agar pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan mutu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, berintegritas menjadi hal yang utama dan prioritas.
“Sebab dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) beberapa potensi dan sektor tersebut dapat terkelola dengan baik,”
Di samping itu juga perlu ada peningkatan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Laporan : Tam
KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH
Menkeu dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Bahas Kebijakan TKD dan DBH
JAKARTA, Bursabisnis.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima jajaran Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta.
Pertemuan ini membahas berbagai isu aktual mengenai kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), Dana Bagi Hasil (DBH), dan sinergi fiskal pusat–daerah dalam mendukung pembangunan nasional.
Dalam diskusi tersebut, para kepala daerah menyampaikan berbagai aspirasi terkait dinamika kebijakan fiskal, terutama dampak penyesuaian TKD terhadap pelaksanaan program prioritas dan layanan publik di daerah. Menkeu menegaskan bahwa pemerintah akan menampung seluruh masukan dari para Gubernur untuk menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan ke depan.
“Saya berterima kasih atas masukan dari seluruh Gubernur. Diskusi hari ini sangat konstruktif dan membuka banyak perspektif nyata dari daerah,” ujar Menkeu Purbaya.
Menkeu juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dan pemerintah daerah agar kebijakan fiskal lebih adaptif terhadap karakteristik masing-masing wilayah. Beberapa usulan terkait afirmasi bagi provinsi kepulauan dan daerah pemekaran baru juga akan dikaji bersama kementerian terkait.
Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia.
Sumber : kemenkeu.go.id
Laporan : Icha
Editor : Tam
-
ENTERTAINMENT6 years agoInul Vista Tawarkan Promo Karaoke Hemat Bagi Pelajar dan Mahasiswa
-
Rupa-rupa6 years agoDihadiri 4000 Peserta, Esku UHO dan Inklusi Keuangan OJK Sukses Digelar
-
PASAR6 years agoJelang HPS 2019, TPID: Harga Kebutuhan Pokok Relatif Stabil
-
Entrepreneur6 years agoRumah Kreatif Hj Nirna Sediakan Oleh-oleh Khas Sultra
-
Fokus6 years agoTenaga Pendamping BPNT Dinilai Tidak Transparan, Penerima Manfaat Bingung Saldo Nol Rupiah
-
Fokus10 months agoUsai Harumkan Nama Wakatobi, Pelatih Atlit Peraih Medali Emas Jual Hp Untuk Ongkos Pulang
-
FINANCE6 years agoOJK Sultra Imbau Entrepreneur Muda Identifikasi Pinjol Ilegal Melalui 2L
-
PERTAMBANGAN7 months ago25 Perusahaan Tambang di Sultra Dihentikan Sementara Operasinya
