JAKARTA, Bursa bisnis. id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bergerak cepat menanggapi keresahan para pelaku industri penerima Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang terdampak, karena adanya pembatasan pasokan dari produsen gas.

Kemenperin kemudian membentuk “Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT” sebagai sarana untuk menerima laporan, keluhan, maupun masukan dari para pelaku industri terkait kondisi gangguan pasokan gas yang mereka terima.

Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arief menjelaskan, langkah ini diambil pasca tersebarnya surat produsen gas pada industri penerima HGBT bahwa akan diberlakukan pembatasan pasokan sampai 48 persen.

“Menurut kami, hal ini janggal karena pasokan gas untuk harga normal, harga di atas USD 15 per MMBTU stabil. Tapi mengapa pasokan untuk HGBT yang berharga USD 6,5 per MMBTU dibatasi? Itu artinya tidak ada masalah dalam produksi dan pasokan gas dari industri hulu gas nasional,” katanya di Jakarta sebagaimana dilansir dari laman kemenperin. go. id.

Lebih lanjut, Febri mengungkapkan, sebaiknya produsen gas tidak membangun narasi pembatasan pasokan gas karena ingin menaikkan harga gas untuk industri di atas USD 15 per MMBTU.

“Tidak ada isu atau masalah teknis produksi dan pasokan gas dari industri hulu gas. Kami tidak ingin kejadian yang terulang kembali pada industri dalam negeri, dengan kebijakan relaksasi impor yang mengakibatkan turunnya utilisasi produksi, penutupan industri dan pengurangan tenaga kerja pada industri TPT dan alas kaki,” paparnya.

Pembentukan Pusat Krisis ini menyusul semakin banyaknya laporan dari pelaku industri dalam negeri mengenai adanya pembatasan pasokan, penurunan tekanan gas yang diterima, serta tingginya harga gas yang dibebankan.

Selain itu, tersendatnya pasokan HGBT serta harga yang dibayar industri di atas harga yang ditetapkan Perpres Nomor 121 Tahun 2020, juga menjadi dasar pembentukan Pusat Krisis ini.

Dengan adanya media pengaduan ini diyakini bisa memberikan rasa aman dan terlindungi pada investasi manufaktur di dalam negeri. Adapun tujuh subsektor penerima manfaat HGBT, yakni industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca, dan sarung tangan karet.

“Kami mendengar langsung jeritan pelaku industri. Dalam situasi seperti ini, Kemenperin tidak boleh tinggal diam. Kami harus melindungi investor yang sudah membangun fasilitas produksi dan 130 ribu pekerja yang bekerja pada industri tersebut. Oleh sebab itu, Pusat Krisis ini dibentuk untuk menampung keluhan, memverifikasi kondisi di lapangan, menjadi jalur komunikasi dan konsultasi cepat antara industri dengan pemerintah, serta instrumen resmi pemerintah untuk mengawal keberlanjutan industri pengguna gas,” ujarnya.

Febri merinci, pembentukan Pusat Krisis Industri Pengguna HGBT memiliki tiga tujuan utama.

Pertama, untuk menerima pengaduan dari industri pengguna HGBT secara langsung dan terstruktur.

Kedua, menjadikan laporan-laporan tersebut sebagai bahan kebijakan dan langkah Kemenperin dalam menghadapi krisis HGBT.

Ketiga, sebagai wujud akuntabilitas publik Kemenperin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pembina industri.

Sumber : kemenperin. go. id.

Laporan : Tam

WAKATOBI, Bursabisnis. id – Bulog Kabupaten Wakatobi dapat menyimpan  beras di gudang  selama dua tahun.

Namun hal itu dapat dilihat sesuai kondisi stok beras, jika dalam jangka waktu penyimpanan maksimal dua tahun itu, kondisi beras tidak layak konsumsi maka ada berita acara pemusnahan.

” Dua tahun dia itu, dilihat kondisinya kalau memang tidak layak konsumsi ada berita acara pemusnahan, dimusnahkan kalau sudah tidak layak konsumsi, ” ungkap kepala Bulog Wakatobi Amir Samsudin pada Sabtu 2 Agustus 2025.

Saat ini stok beras lama di gudang Bulog Wakatobi ada yang sudah mencapai umur sembilan bulan, namun demikian HamzahAmir Samsudin mengatakan setiap pertiga bulan ada sistim perawatan.

” Di sini ada yang sembilan bulan, yang lama sembilan bulan, itukan tiap bulan dan pertiga bulan kita disini ada sistem perawatan, ” katanya.

Stok beras Bulog di Kabupaten Wakatobi dipasok dari kabupaten Konawe Selatan dan Konawe. Amir mengungkapkan adapun Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium untuk Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Rp.12.500 perkilogram.

Namun, untuk pembelian di gudang, Bulog Wakatobi dikeluarkan dengan harga Rp.11.000, kendati ada subsidi dari pemerintah.

Amir Samsudin mengatakan, jika ada masyarakat yang komplain mengenai kondisi beras bisa mengadu ke admin agar beras yang diterima digantikan.

” Kalau memang ada masyarakat komplain boleh mengadu ke desa, di desakan ada admin nanti admin hubungi Bulog karna untuk digantikan, ” ujar Amir Samsudin.

Laporan : Full

Editor : Tam

KOLUT, Bursabisnis.id – Lembaga Pemerhati Hukum dan Keadilan (LPHK) Sultra menyoroti adanya dugaan praktek penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di Kabupaten Kolaka Utara (Kolut).
LPHK menduga, mulusnya aktivitas penimbunan BBM jenis solar karena dibekingi oknum polisi berinisial U.
Menurut Ketua LPHK Sultra Rojab, mulusnya aktivitas kejahatan migas di Kolut kerap dibekingi oleh oknum kepolisian, sehingga penegak hukum tutup mata.

“Dugaan kami, oknum inisial U juga merupakan anggota polisi sehingga Polres Kolut tutup mata. Dan tentunya mereka pasti dapat percikan dari hasil penjualan BBM itu,” ungkap Rojab pada Selasa, 24 Juni 2025.

Kata dia, aktivitas pembongkaran ratusan jerigen solar di Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolut sudah berjalan lama dan tidak ada tindakan tegas dari aparat.

“Jika benar penegakan hukum dijalankan, tentunya Polres Kolut sudah lama menghentikan dan menangkap siapa-siapa saja yang terlibat dalam dugaan penimbunan itu. Namun faktanya nol,” ucapnya.

LPHK Sultra berharap, Polda Sultra segera mangambil tindakan tegas terhadap dugaan aktivitas penimbunan BBM di Kolut, serta melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi terhadap oknum inisial U dan Kapolres Kolut.

Laporan : Kas
Editor : Tam