Connect with us

Ekonomi Makro

Mata Uang Rupiah Menguat Rp 14.260 Per Dolar AS

Published

on

JAKARTA, bursabisnis.id – Nilai tukar rupiah ditutup menguat di hadapan dolar AS pada perdagangan pada Senin (8/11/2021). Dolar AS tetap terkoreksi meskipun data ekonomi positif.

Pada penutupan perdagangan Senin (8/11/2021), nilai tukar mata uang Garuda menguat 71 poin atau 0,50 persen ke Rp14.260 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,053 atau 0,06 persen ke 94,267. Demikian dilansir dari laman Bisnis.com.

Sejumlah mata uang lainnya di Asia juga turut menguat. Ringgit Malaysia naik 0,08 persen, baht Thailand menguat 0,61 persen, dan won Korea Selatan menguat 0,19 persen.

Tim Riset Indonesia Commodity and Derivative Exchange (ICDX) mengatakan pascarilis data sektor tenaga kerja AS yang cukup positif serta hasil keputusan the Fed pekan lalu, dolar AS tetap melemah.

Hasil data yang dirilis pada pada Jumat lalu cukup memberikan tanda bahwa kondisi ekonomi AS terutama untuk sektor tenaga kerja semakin membaik, yang dibuktikan dengan rilis data Non-Farm Payroll dan data unemployment rate yang lebih baik dari perkiraan ekonom.

“Meski demikian, nilai dolar AS terlihat terkoreksi setelah rilis tersebut, dan mengabaikan sentimen pengurangan stimulus dari the Fed yang dapat berdampak pada naiknya tingkat imbal hasil obligasi AS,” tulisnya dalam riset harian.

Sementara itu, Tim Riset Monex Investindo Futures (MIFX) mengatakan pelemahan dolar AS menurunnya minat investor pada dolar AS setelah The Fed menyatakan tidak terburu-buru menaikkan suku bunga.

Laporan : Leesya

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi Makro

Komite Anti Dumping Indonesia Selidiki Bea Masuk Anti Dumping Produk Glasir Asal Tiongkok

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) memulai penyelidikan untuk meninjau
kembali (sunset review) pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk frit dan glasir atau
preparat semacam itu serta frit kaca dan kaca lainnya (selanjutnya disebut frit), dengan nomor pos tarif ex.
3207.20.90 dan 3207.40.00 yang berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Penyelidikan dimulai pada 26
November 2021.

Penyelidikan ini merupakan tindak lanjut dari permohonan PT Ferro Mas Dinamika dan PT Colorobbia
Indonesia, yang mewakili industri dalam negeri, untuk melakukan penyelidikan peninjauan kembali (sunset
review) pengenaan BMAD terhadap impor produk frit.

“Setelah meneliti dan menganalisis permohonan tersebut, KADI menemukan adanya indikasi masih terjadi
dumping dan kerugian yang dialami industri dalam negeri atas barang impor frit yang berasal dari RRT,” kata
Ketua KADI Donna Gultom sebagaimana dilansir dari laman kemendag.go.id.

Produk frit dari RRT dikenakan bea masuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.
170/PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Frit dan Glasir
Atau Preparat Semacam Itu Serta Frit Kaca dan Kaca Lainnya dari Negara Republik Rakyat Tiongkok. PMK
tersebut diundangkan pada 23 November 2017 dan akan berakhir masa berlakunya tahun depan, yaitu pada
7 Desember 2022 mendatang.

Dasar hukum untuk melakukan penyelidikan peninjauan kembali BMAD adalah ‘Peraturan Pemerintah
Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan
Perdagangan’, serta ‘Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76/M-DAG/PER/12/2012
tentang Tata Cara Penyelidikan Dalam Rangka Pengenaan Tindakan Antidumping dan Tindakan Imbalan’.
KADI telah menyampaikan informasi terkait dimulainya penyelidikan tersebut kepada pihak-pihak yang
berkepentingan, yaitu industri dalam negeri, importir, eksportir/produsen dari RRT yang diketahui, Kedutaan
Besar Republik Indonesia di RRT, perwakilan Pemerintah RRT di Indonesia, dan kementerian atau lembaga
terkait.

KADI memberikan kesempatan bagi pihak berkepentingan lainnya yang belum diketahui untuk
menyampaikan pemberitahuan ikut berpartisipasi pada penyelidikan selambat-lambatnya 14 (empat belas)
hari sejak tanggal pengumuman.

Laporan : Leesya

Continue Reading

Ekonomi Makro

Indonesia Komitmen Berkontribusi Terhadap Net Zero Emission di Dunia

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Tren energi global saat ini adalah transisi energi, dari energi fosil menuju energi yang lebih bersih, minim emisi, dan ramah lingkungan untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada pertengahan abad ini.

Indonesia juga berkomitmen akan berkontribusi lebih cepat bagi NZE dunia, khususnya melalui pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Meski demikian, industri hulu migas tidak akan serta merta ditinggalkan. Hal tersebut disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada “The 2nd International Conference on Indonesian Upstream Oil and Gas 2021”.

“Industri hulu migas tidak akan serta merta ditinggalkan karena industri ini juga menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia. Multiplier effect yang ditimbulkan dari kegiatan ini telah dirasakan sampai ke sektor-sektor pendukungnya. Penggunaan kapasitas nasional di sektor hulu migas cukup besar pada tahun 2020, yakni sebesar 57 persen dengan nilai pengadaan sekitar USD2,54 miliar,” ujar Arifin pada Senin, 29 November 2021 sebagaimana dikutip dari laman esdm.go.id.

Arifin juga mengatakan bahwa industri hulu migas kini telah berkembang menjadi salah satu mesin penggerak kegiatan penunjangnya. Industri hulu migas yang pada mulanya didesain untuk menghasilkan manfaat berupa penerimaan negara secara maksimal, kemudian berkembang menjadi salah satu mesin penggerak kegiatan penunjangnya, seperti perbankan, perhotelan, dan sebagainya.

“Dalam perhitungan umum, setiap investasi USD1 akan menghasilkan dampak senilai USD1,6 yang dapat dinikmati industri penunjangnya,” jelasnya.

Maka dari itu, visi industri fosil dalam era transisi energi adalah industri hulu migas yang rendah karbon. Gas disebutnya akan menyokong kebutuhan energi dan dikembangkan untuk menggantikan peran batubara.

“Industri hulu migas yang rendah karbon merupakan visi dari industri fosil dalam era transisi energi. Industri hulu migas, terutama gas, akan menjadi penyokong energi pada masa transisi dan akan dikembangkan untuk menggantikan energi batubara,” lanjutnya.

Pemerintah kini berusaha memaksimalkan volume penyerapan gas di dalam negeri, antara lain melalui kebijakan harga khusus untuk sektor kelistrikan dan industri tertentu yang tentunya akan mendorong penambahan konsumsi gas. Oleh karena itu, lapangan-lapangan migas tetap perlu dikembangkan. Potensi yang ada juga harus digali untuk menjamin penyediaan energi di masa depan.

“Bahkan potensi lapangan-lapangan migas non-konvensional juga harus digali demi pemenuhan kebutuhan masa depan. Proses ini tidak sederhana dan membutuhkan dukungan serta kerja sama semua pihak untuk merealisasikannya. Teknologi yang maju dan ramah lingkungan juga dibutuhkan untuk menjawab tantangan ini,” tandas Arifin.

Apresiasi juga diberikan kepada SKK Migas dan KKKS yang telah menggunakan teknologi untuk menekan emisi karbon pada kegiatan pengembangan lapangan. Arifin berharap strategi tersebut tetap dikawal dan diimplementasikan dengan baik, sehingga peningkatan produksi tetap berjalan beriringan dengan usaha penurunan emisi.

Peluang investasi juga disebutnya terbuka tidak hanya pada industri migas Indonesia, namun juga pengembangan bisnis transisi energi dan penurunan karbon.

“Stimulus investasi juga terus menerus akan dievaluasi agar Indonesia dapat memenangkan kompetisi, sehingga target peningkatan produksi dapat direalisasi,” tutup Arifin.

 

Laporan : Leesya

Continue Reading

Perbankan

Dari 10 Bank Terbesar, Siapa Termurah Suku Bunga Dasar Kredit

Published

on

By

JAKARTA, bursabisnis.id – Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga kredit yang akan dikenakan oleh bank kepada nasabah.

SBDK belum memperhitungkan komponen estimasi premi risiko yang besarnya tergantung dari penilaian bank terhadap risiko masing-masing debitur atau kelompok debitur.

Dengan demikian, besarnya suku bunga kredit yang dikenakan kepada debitur belum tentu sama dengan SBDK. Di sisi lain, SBDK menjadi salah satu pertimbangan bagi nasabah yang ingin memilih produk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Setiap bank juga memiliki produk KPR beragam dengan berbagai fitur yang bisa dipilih nasabah. Untuk mengetahui SBDK KPR bank pelat merah dan bank swasta salah satunya bisa melalui laman resmi masing-masing bank.

Berikut besaran suku bunga dasar KPR bank November 2021 sebagaimana dilansir dari laman Bisnis.com :

1. Bank Rakyat Indonesia (BBRI)
Dikutip dari laman resminya, Selasa (16/11/2021), emiten bank dengan sandi BBRI ini menetapkan SBDK KPR sebesar 7,25 persen.

Adapun untuk suku bunga non-KPR ditetapkan mencapai 8,75 persen. Sementara itu, untuk segmen korporasi, perseroan menetapkan SBDK sebesar 8 persen, sedangkan untuk kredit ritel dan mikro masing-masing mencapai 8,25 persen dan 14 persen.

2. Bank Mandiri (BMRI)
Tak berbeda dengan BRI, Bank Mandiri juga menetapkan SBDK KPR sebesar 7,25 persen, sementara kredit non-KPR 8,75 persen. Untuk segmen korporasi, emiten bank dengan sandi BMRI tersebut menetapkan suku bunga kredit sebesar 8 persen, sedangkan kredit ritel dan mikro mencapai 8,25 persen dan 11,25 persen.

3. Bank Negara Indonesia (BBNI)
Berdasarkan informasi di laman resminya, Bank BNI menetapkan suku bunga kredit KPR sebesar 7,25 persen, sementara non KPR mencapai 8,75 persen.

Sementara untuk segmen korporasi, BNI menetapkan SBDK sebesar 8 persen, sedangkan kredit ritel 8,25 persen. Perseroan tercatat tidak menyediakan kredit mikro.

4. Bank Central Asia (BBCA)
Dikutip dari laman resminya, emiten bank dengan sandi BBCA ini menetapkan SBDK KPR sebesar 7,20 persen. Adapun untuk suku bunga non-KPR ditetapkan mencapai 5,96 persen. Sementara itu, untuk segmen korporasi, perseroan menetapkan SBDK sebesar 7,95 persen, sedangkan untuk kredit ritel mencapai 8,20 persen.

5. Bank Tabungan Negara (BBTN)
Tidak berbeda dengan bank pelat merah lainnya, Bank BTN menetapkan SBDK KPR sebesar 7,25 persen, sementara kredit non-KPR 8,75 persen. Untuk segmen korporasi, emiten bank dengan sandi BMRI tersebut menetapkan suku bunga kredit sebesar 8 persen, sedangkan kredit ritel 8,25 persen. BTN tidak menyediakan kredit mikro.

6. CIMB Niaga (BNGA)

Emiten bank dengan sandi BNGA ini menetapkan SBDK KPR  sebesar 7,25 persen. Adapun untuk suku bunga non-KPR ditetapkan mencapai 8,50 persen. Sementara itu, untuk segmen korporasi, BNGA menetapkan SBDK sebesar 9 persen, sedangkan untuk kredit ritel mencapai 9,25 persen.

7. Bank Panin (PNBN)

Berdasarkan informasi di laman resminya, Bank Panin menetapkan suku bunga kredit KPR sebesar 8 persen, sedangkan non KPR mencapai 8,47 persen. Sementara untuk segmen korporasi, PNBN menetapkan SBDK sebesar 8,86 persen. Adapun kredit ritel 8,50 persen dan kredit mikro mencapai 14,90 persen.

8. OCBC NISP (NISP)

Emiten bank dengan sandi NISP ini menetapkan SBDK KPR sebesar 8,25 persen. Adapun untuk suku bunga non-KPR ditetapkan mencapai 9,80 persen. Sementara itu, untuk segmen korporasi, perseroan menetapkan SBDK sebesar 8,75 persen, sedangkan untuk kredit ritel mencapai 9,25 persen.

9. Bank Danamon (BDMN)

Bank Danamon menetapkan SBDK KPR sebesar 8,25 persen, sementara untuk suku bunga non-KPR mencapai 9,50 persen. Sementara itu, untuk segmen korporasi, perseroan menetapkan SBDK sebesar 8,75 persen, sedangkan untuk kredit ritel mencapai 9,25 persen.

10. Bank Permata (BNLI)

Dikutip dari laman resminya, emiten bank dengan sandi BNLI ini menetapkan SBDK KPR sebesar 10 persen dan untuk suku bunga non-KPR juga mencapai 10 persen. Sementara itu, untuk segmen korporasi, perseroan menetapkan SBDK sebesar 9,60 persen, sedangkan untuk kredit ritel mencapai 10 persen.

Laporan : Leesya

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 PT. Tenggara Media Perkasa - Bursabisnis.ID Developer by Green Tech Studio.